.

.
.

Wednesday, 27 May 2015

Presiden RI Pimpin Langsung Rakornas TPID

https://gm1.ggpht.com/EIkKaGrmFKxhBUDfb-k4l1Pc_wL5miwqOTfLv3YawSTpSavsqrvSrfbkqY8SIb2LPZHYHBGzeFx3I5Aw6VYmDWHTlE91RkVTUCzTHtjQiqoYSg9hQMcPbyRSqVnSpM97PeXKUgS19_n_ERAV_0zkQcblPoDOnB8ur-3Y5kfd550HbyMrcWiE7Mnb3X477LxVoRyEQjoEGrM4prE_nzpXh7ZrIs_LhwqzXTfoSmmr7Yvye2YmjrD4mpMkRGt2kHkSVp81qaREAPXu_YYI2ocxzfqAbQm5WutiZuiH4GXYGaO13DrDokHrtsQHJ618ClmRTQVn0pbcZje48KLmKLoJG8qQGzGwhFyFfrDesvkL0GsZmBPWX4yul6-KQwV85FgXLf3Pr8QHO5kKJz47-hks1PjKXxgRVEa1XniMPKXLIyH6DyI2nce-k-h9kC7enz8Hrw4spniVKgiycKk4f5-NLBX5DQ66Lh3fBObXQCYV7YxTYxpeF1f0h-D1YrIb2W0hHw27oh7HaDFNERRNIsAXiYwG3sUjrFSKL2BaaD_yYMhdiQvVkxguSCMM-a6oj92M7AAAhgpGCOkXQ_J60bNdSZIuTXXXDRKjN6-M=w1116-h278-l75-ft 

Presiden RI, Joko Widodo, menjadi Presiden RI pertama yang memimpin langsung berjalannya Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI, 27 Mei 2015 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu penting. Namun tidak kalah pentingnya adalah menjaga inflasi. Untuk itu, setiap daerah di Indonesia harus mengendalikan inflasi secara serius, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi penyebab inflasi di daerah masing-masing. 

Rakornas, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, diawali oleh laporan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, dalam kapasitas mewakili Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Rakornas juga dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.



Rakornas VI TPID diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Jumlah ini lebih banyak dari Rakornas tahun sebelumnya, yang diikuti oleh 233 TPID. Pelaksanaan Rakornas TPID memiliki tujuan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. 

Lebih lanjut, Presiden RI menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor. Pemerintah Daerah harus memastikan proses distribusi komoditas berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar setiap daerah di Indonesia untuk membentuk TPID, dengan menyertakan juga pihak aparat hukum. 

Untuk mengurangi tekanan inflasi, Presiden RI menegaskan perlunya pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, dan pengembangan konektivitas antar daerah. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan. Hal ini terutama dilakukan untuk menopang pencapaian kedaulatan pangan daerah. 

Rakornas TPID juga menegaskan tiga hal penting, yaitu, Pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif). Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. 

Dalam Rakornas TPID VI ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi, kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2015. Penghargaan diberikan pada TPID yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. TPID Terbaik 2014 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera; TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa; dan TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TPID Kota Pontianak untuk Kawasan Timur Indonesia. Sementara itu, penghargaan TPID Berprestasi 2014 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa, dan TPID Kabupaten Takalar untuk Kawasan Timur Indonesia. 

Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara penghargaan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID, namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi IHK. 

Dalam penutup pidatonya, Presiden RI kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya memastikan tercapainya sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4±1% pada tahun 2015-2017 dan 3,5±1% pada 2018.(Humas BI Jambi)

No comments: