 |
| Neta S Pane |
Kapolri Pilihan Presiden Harus Memastikan Rasa Aman Publik
JAKARTA-Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S
Pane menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian
Corruption Watch (ICW) tidak mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh Presiden
Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan
sebagai calon Kepala Kepolisian RI melalui surat tertanggal 9 Januari 2015.
“Mereka katakan mereka siap telusuri rekening gendut polisi.
Ini bukan wilayah mereka karena usulan calon Kapolri adalah hak prerogratif
presiden dan presiden bekerja sudah sesuai UU. Presiden dalam menetapkan calon
Kapolri pasti sudah meminta masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Jadi mengkritik calon Kapolri sama saja mengkritik presiden," kata Neta S
Pane, di Jakarta, Minggu (10/11).
Neta menyarankan, agar KPK dan ICW bersinergi dengan Kapolri
baru guna memberantas korupsi. “Sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan
Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang
tidak bisa dibuktikan," ujarnya.
Neta mengaku heran dengan kritikan yang dilontarkan KPK dan ICW tersebut. Sebab, kritikan itu dilontarkan saat terjadi suksesi pergantian pimpinan tertinggi Polri.
“KPK yang selalu mengungkit kasus ini hanya bertujuan untuk
membunuh karakter para perwira tinggi kepolisian. Langkah KPK dinilainya juga
lebih kental nuansa politiknya ketimbang isu pemberantasan korupsi,"
tambah dia.
“Kalau memang KPK punya bukti, KPK pasti tidak akan tinggal
diam, seperti yang dilakukan KPK pada pelaku-pelaku kejahatan korupsi selama
ini," pungkas Neta.
Rasa Aman Publik
Pilihan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komisaris
Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri) harus dihormati.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas
Padjadjaran Muradi menyatakan, kapolri baru harus segera menjalankan peran dan
tugas serta fungsinya untuk memastikan rasa aman bagi publik. “Ada delapan
quick wins Polri hingga menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, Polri
cenderung tertinggal,” kata Muradi di Bandung.
Beberapa quick wins Polri itu, ungkap Muradi, antara lain
penertiban kelompok radikal dan fundamental serta penangkapan gembong terorisme
di indonesia. “Kondisi ini menegaskan Polri butuh segera disegarkan
kepemimpinannya agar mampu mengimplementasikan progr-program pemerintahan dalam
bidang keamanan dalam negeri,” ujar Muradi.
Terkait hal itu, Muradi menilai beredarnya surat Presiden Joko
Widodo terkait pengajuan Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
mengindikasikan adanya keinginan mempercepat konsolidasi dan kerja yang lebih
konkret dan solid.
Menyoal figur Budi Gunawan, Muradi menganggapnya sebagai
perwira yang lengkap pengalamannya. Berprestasi sebagai Adhi Makayasa Akademi
Kepolisian angkatan 1983, berlatar belakang pendidikan doktor, serta memahami
karakter kepemimpinan Polri dalam perspektif yang lebih komprehensif.
Budi, sambung Muradi, merupakan perwira yang loyal dan
bekerja dalam lingkup profesionalitas kepolisian. “Salah satu buktinya adalah
Budi mampu meniti karir hingga bintang tiga meski dianggap dekat dengan mantan
presiden Megawati, yang pernah diajudani oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri tersebut,” ujar Muradi. (ant/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar