.

.
.

Tuesday, 13 January 2015

IPW: KPK dan ICW Jangan Jadikan Polisi 'Musuh Abadi'

Neta S Pane

Kapolri Pilihan Presiden Harus Memastikan Rasa Aman Publik

JAKARTA-Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) tidak mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI melalui surat tertanggal 9 Januari 2015.

“Mereka katakan mereka siap telusuri rekening gendut polisi. Ini bukan wilayah mereka karena usulan calon Kapolri adalah hak prerogratif presiden dan presiden bekerja sudah sesuai UU. Presiden dalam menetapkan calon Kapolri pasti sudah meminta masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Jadi mengkritik calon Kapolri sama saja mengkritik presiden," kata Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (10/11).

Neta menyarankan, agar KPK dan ICW bersinergi dengan Kapolri baru guna memberantas korupsi. “Sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan," ujarnya.


Neta mengaku heran dengan kritikan yang dilontarkan KPK dan ICW tersebut. Sebab, kritikan itu dilontarkan saat terjadi suksesi pergantian pimpinan tertinggi Polri.

“KPK yang selalu mengungkit kasus ini hanya bertujuan untuk membunuh karakter para perwira tinggi kepolisian. Langkah KPK dinilainya juga lebih kental nuansa politiknya ketimbang isu pemberantasan korupsi," tambah dia.

“Kalau memang KPK punya bukti, KPK pasti tidak akan tinggal diam, seperti yang dilakukan KPK pada pelaku-pelaku kejahatan korupsi selama ini," pungkas Neta.

Rasa Aman Publik

Pilihan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus dihormati. 

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menyatakan, kapolri baru harus segera menjalankan peran dan tugas serta fungsinya untuk memastikan rasa aman bagi publik. “Ada delapan quick wins Polri hingga menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, Polri cenderung tertinggal,” kata Muradi di Bandung.

Beberapa quick wins Polri itu, ungkap Muradi, antara lain penertiban kelompok radikal dan fundamental serta penangkapan gembong terorisme di indonesia. “Kondisi ini menegaskan Polri butuh segera disegarkan kepemimpinannya agar mampu mengimplementasikan progr-program pemerintahan dalam bidang keamanan dalam negeri,” ujar Muradi.

Terkait hal itu, Muradi menilai beredarnya surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengindikasikan adanya keinginan mempercepat konsolidasi dan kerja yang lebih konkret dan solid.

Menyoal figur Budi Gunawan, Muradi menganggapnya sebagai perwira yang lengkap pengalamannya. Berprestasi sebagai Adhi Makayasa Akademi Kepolisian angkatan 1983, berlatar belakang pendidikan doktor, serta memahami karakter kepemimpinan Polri dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Budi, sambung Muradi, merupakan perwira yang loyal dan bekerja dalam lingkup profesionalitas kepolisian. “Salah satu buktinya adalah Budi mampu meniti karir hingga bintang tiga meski dianggap dekat dengan mantan presiden Megawati, yang pernah diajudani oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut,” ujar Muradi. (ant/lee)

No comments: