BNPB Pusat Bantu Perahu Ampibi dan Mobil Komunikasi
JAMBI, Untuk menanggulangi dampak bencana alam
Provinsi Jambi menerima bantuan dari
Pemerintah Pusat yakni Perahu ampibi senilai Rp 3,9 milliar dan mobil
komunikasi, disela-sela acara Rakor Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsai
Jambi yang digelar di Golden Harvest Hotel (10/9-2013). Rapat koordinasi ini dalam rangka
mencoba mengkoordinasikan tugas-tugas penanggulangan bencana dari setiap
kabupaten/kota yang dikaitkan dengan program nasional.
Kepada wartawan Gubernur Jambi mengatakan berterima kasih atas bantuan yang
diberikan kepada Provinsi Jambi dengan nilai yang cukup besar. Diharapkan
kepada bupati dan walikota memposisikan BNPBnya, bagi yang belum disyahkan
perdanya agar segera disyahkan, bagi yang belum dibentuk segera dibentuk, sebab
bagaimanapun bantuan pusat kepada daerah berkaitan dengan benacana ini akan
diberikan apabila sudah mempunyai kelembagaan. “Di Provinsi Jambi masih ada 2
daerah yang belum mempunyai kelembagaan, masih dalam proses pembentukan yakni
Kota Jambi dan tanjung Jabung Timur” ujar Gubernur.
Dalam sambutan tertulisnya Gubernur Jambi mengatakan
bahwa kesadaran akan upaya pengurangan terhadap resiko bencana telah dimulai
pada dekade 1990 – 1999, pada kurun waktu itu juga, telah dicanangkan sebagai
dekade pengurangan resiko bencana internasional. Namun pada dekade tersebut
masih dirasakan, bahwa delam mengurangi resiko bencana yang dilakukan, belum
dipahami secara baik, dan belum adanya komitmen bersama antara semua pihak
terkait, terutama di kalangan pembuat keputusan.
Bahwa pelaksanaan pengurangan resiko bencana
merupakan bagian dari upaya sejenis pada lingkup yang lebih luas, dengan pertimbangan
bahwa bencana pada umumnya tidak bisa dibatasi melalui wilayah administrasi.
Untuk itu yang perlu mendapat perhatian bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan
menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan
lebih efektif.
Berdasarkan Undang undang Nomor 24 tahun 2007,
tentang penanggulangan bencana, telah diamanahkan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah, sesuai kewenangannya
menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana yang penyusunannya
dikoordinasikan oleh BNPB. Olehkarena itu melalui rapat koordinasi yang
dilaksanakan ini, akan dapat dirumuskan program penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinir, cepat dan tepat.
Kedepan potensi kesiapan aparat pemerintah beserta
masyarakat harus mampu dan tangguh untuk menghadapi ancaman bencana, yang
didukung oleh kemampuan manajemen penanggulangan yang komprehensif. Peran masyarakat tidak lagi menjadi obyek dan
pelaku utama dalam setiap aspek penanggulangan bencana. Gubernur berharap
kepada aparat terkait, untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik
secara teknis maupun managerial dari waktu ke waktu.
Mewakili BNPB Pusat dalam rakor tersebut Sekretaris
Utama Ir Fathul Hadi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa koordinasi di
Provinsi Jambi dinilai sudah baik, karena instansi yang terkait dalam
penanggulangan bencana selama ini cukup berperan, agar kedepan dapat
ditingkatkan kembali.
BNPB Pusat akan memberikan suport dan dukungan ked
Provinsi dan kabupaten, ada tiga tahapan. Pertama sebelum terjadi bencana adalah
mengurangi resiko, dengan melakukan latihan untuk kesiapsiagaan, misal dengan
adanya mobil komunikasi bisa dimanfaat meskipun insfrastruktur telpon rusak.
Biasa kalau terjadi gempa komunikasi
telpon rusak mengakibatkan susahnya bantuan dan penanggulangan bencana.
BNPB juga akan memberikan dukungan dan suport dalam
tanggap darurat, misal untuk anggaran dana atas permintaan kepala daerah dan
pasca bencana untuk perbaikan infrastrujktur yang rusak akibat bencana.
(daryono/foto Indra, Kamera SupaRDI).Biro humas dan protokol
Provinsi Jambi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar