Pemprov Jambi Komitmen Perjuangkan Kualitas Kehidupan 24.155 Jiwa Komunitas Adat Terpencil

SAD saat pawai budaya HUT Provinsi Jambi  8 Januari 2012.Foto Rosenman Manihuruk

Jambi, Beritaku

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berkomitmen dalam memperjuangkan kehidupan Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Orang Rimba di Provinsi Jambi. Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini dimaknai bahwa tidak seorangpun, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat yang tidak terjangkau sepenuhnya oleh pelayanan pembangunan dan tidak berkemampuan dan kemauan ikut aktif berperan dalam proses dari segala bidang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.H.Syahrasaddin, MSi sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Rakor KAT, Senin (13/6/13) bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi.

Disebutkan, saaat ini jumlah kabupaten yang terdapat kantong-kantong warga KAT terdapat di 6 kabupaten, 18 kecamatan 22 desa dan di 28 lokasi, pada umumnya tinggal di dalam hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Hutan Produksi dan Hutan Taman Raya dengan bertempat tinggal berpindah-pindah.

Kata Syahrasaddin, dengan mata pencaharian warga KAT Suku Anak Dalam adalah berburu. Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi yang terhimpun pada Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi berdasarkan pemetaan sosial yang dilakukan oleh unsur dinas instansi terkait dan perguruan tinggi Universitas Jambi berjumlah 4.831 KK/24.155 Jiwa.

Jumlah yang sudah diberdayakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 3.788 KK, yang belum diberdayakan sampai tahun 2013 sebanyak 811 KK dan yang sedang diberdayakan tiga tahun terakhir sampai tahun 2013 sebanyak 201 KK yang meliputi lokasi Sungai Geger kabupaten Batanghari berjumlah 55 KK, lokasi Sungai Putih, Kabupaten Merangin 34 KK dan lokasi Punti Kayu dan Ujung Kutai Kabupaten Sarolangun berjumlah 112 KK.

Disebutkan, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup SAD dalam diperlukan intervensi pemerintah mulai dari ekonomi, idiologi dan juga politik tanpa melupakan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dicontohkan, bahwa salah satu program dalam mengintervensi masyarakat SAD adalah dengan memberikan bantuan tanaman menetap seperti karet, dan dengan intervensi ini masyarakat SAD akan kembali lagi untuk mengambil hasilnya.

“Masyarakat SAD ini hidupnya bersifat nomaden untuk itu diperlukan program yang mengintervensi kehidupan mereka secara ekonomi, idiologi dan politik. Masyarakat SAD ini ada yang secara materi sudah maju namun secara in materi belum maju, misalnya mereka punya radio tetapi tidak digunakan karena tidak punya baterei, artinya mereka masih memiliki keterbatasan,”ujarnya.

Dikatakan, dan harus dipikirkan hak mereka dalam berpolitik terutama karena mereka berpindah-pindah mereka tidka mendapatkan E-KTP sehingga mereka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), jika tidak memiliki NIK berarti mereka tidak terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan karena tidak terdaftar mereka tidak memiliki hak politik, padahal jumlah mereka sangat potensial sebagai pemilih.

“Tidak terkecuali masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang terisolir, dimana aksesbilitas mereka terhadap pembangunan belum dapat dinikmati sepenuhnya, program pembangunan kita juga harus sampai menyentuh mereka yang berada di pedalaman,” katanya.

Pemberdayaan akan terus dilakukan kepada masyarakat adat terpencil, dan hak-hak mereka harus dipenuhi. Dan dari Rakor ini diharapkan nantinya akan mensinergikan program agar percepatan pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat tercapai dengan optimal.


Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Drs.H.Herman Basyir, dan diikuti oleh Kepala Dinas Sosnakertrans se-Provinsi Jambi, dan mendatangkan narasumber Kasubdit Keserasian Sosial dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil Kementrian Sosial RI Roshelfiah, SH, dan Ahli Ilmu Budaya Dasar di FKIP Unja, Fachruddin Saudagar.

Menurut Syahrasaddin, KAT menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam mengintervensi kehidupan Suku Anak Dalam yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan SAD.

“Oleh sebab itu komunitas Adat terpencil yang tersebar di delapan kabupaten di provinsi Jambi yang nota bene sabagai masyarakat tertinggal dari berbagai akses pembangunan secara berangsur-angsur mengalami perubahan kearah yang lebih maju,”katanya. srg