Dikebut : Perbaikan sebagian Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi yang telah rusak selama tiga tahunan mulai dikebut jelang akhir anggaran 2011 ini. Tampak sejumlah pekerja tengah melakukan pengaspalan jalan, Jumat (2/12). Foto batakpos/rosenman manihuruk
HUT PU KE 66 ( 3 DES 2011)
Jambi, Batak Pos
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi hingga kini dinilai belum mampu menangani kerusakan infrastruktur jalan nasional, provinsi di Provinsi Jambi. Kerusakan jalan nasional dan jalan provinsi membuat sejumlah akses ekonomi lumpuh, bahkan menimbulkan masalah baru yakni adanya aksi blokir jalan oleh pengguna jalan.
Kerusakan jalan yang masih menjadi sorotan publik di Provinsi Jambi yakni Jalan Nasional Jalan Lingkar Barat, Lingkar Selatan Kota Jambi, Jalan Tempino-Muarabulian dan Jalan Muarobungo-Kota Jambi. Kerusakan jalan tersebut hingga kini telah meresahkan pengguna jalan khususnya angkuatan batu bara dan angkutan bahan pokok lainnya.
Demikian rangkuman sejumlah pendapat yang dihimpul BATAKPOS, dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi SE, Ketua Presedium LSM Gerekan Rakyat Anti Korupsi (Garansi) Ir Nasroel Yasir, Pemerhati Ekonomi Jambi, Nalom Siadari ME dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara Mineral Jambi (AP2BMJ) Daniel Candra, Jumat (2/12).
Menurut Chumaidi Zaidi, penanganan infrastruktur yang dicanangkan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) awal tahun 2011, hingga kini belum membuahkan hasil. Saat awal menjabat Gubernur Jambi, HBA berjanji akan menuntaskan persoalan kerusakan jalan Lingkar Barat dan Lingkar Selatan Kota Jambi.
Namun hal itu hingga kini masih menjadi persoalan, Bahkan angkutan batu bara kini memaksa melintasi jalan dalam Kota Jambi karena jalan lingkar barat dan selatan menuju Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muarojambi rusak parah.
Lebih parah lagi, timbul aksi pemblokiran jalan oleh para supir angkutan batu bara karena dilarang melintas jalan kota. Masalah baru muncul lagi yakni adanya aksi pemukulan antara pegadai Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan oknum LSM.
Ir Nasroel Yasir mengatakan, seharusnya PU Provinsi Jambi sebagai dinas yang bertanggungjawab atas kerusakan jalan tersebut, perlu mendapat ivaluasi dari Gubernur Jambi. Karena PU dinilai tidak cakep dalam menjalankan program perbaikan infrastruktur yang telah dicanangkan pada awal kepeminpinan Hasan Basri Agus-Fachrori Umar.
Dirinya juga menilai Peringatan HUT PU Ke 66 Sabtu (3/12) di PU Provinsi Jambi terlalu berlebihan. Kantor PU Provinsi Jambi merupakan kantor yang paling megah namun minus dalam hal penanganan infrastruktur.
Sedangkan Daniel Candra menyoroti masalah penaganan dan penyebab kerusakan yang dilontarkan anggota dewan akibat angkutan batu bara. Menurut Daniel Candra, bukan semata-mata disebabkan mobil pengangkut batubara saja.
Disebutkan, mobil pengangkut cpo dan ekspedisi lain juga turut terlibat karena jenis mobinya juga bertonase rata-rata 40 ton. Sementara dalam penanganan kerusakan jalan selama ini hanya ditanggung oleh partisipasi pihak pengusaha batu bara.
Menurut Daniel Candra, mobil cpo juga bertonase tinggi, sementara mereka tidak pernah peduli terhadap penangan kerusakan jalan. Apa yang sudah dilakukan pengusaha batu bara terhadap penanganan kerusakan jalan, selama ini sudah berjalan baik.
Alat-alat berat selalu disiapkan di beberapa ruas jalan yang rawan rusak. Tidak itu saja, kerusakan jembatan Duren Luncuk yang ada di ruas jalan Muara Tembesi-Sarolangun, saat ini sudah mulai diperbaiki.
Menurut Daniel Candra, Chumaidi Zaidi SE, Ir Nasroel Yasir dan Nalom Siadari ME, Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Ivan Wirata harus lebih proaktif dalam penanganan infrastruktur jalan.
Karena infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus juga harus mengevaluasi kinerja Dinas PU Provinsi Jambi terkait lambannya penanganan kerusakan jalan nasional, jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar