Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi lamban dalam merealisasikan anggaran APBD 2011 hingga terkendalanya pencapaian perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Dinas PU Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fital dalam pencapaian visi Jambi Emas 2015 mendatang.
Dari hasil evaluasi kinerja SKPD yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (18/8/11) dalam kurun waktu kurang lebih empat jam, diketahui lemahnya kinerja SKPD Pemprov Jambi.
Pasalnya ada enam SKPD realisasi anggarannya masih di bawah 20 persen. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) membeberkan nama-nama SKPD yang dianggapnya masih lemah dalam pencapaian realisasi tersebut.
“Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi urutan nomor satu, kemudian Dinas Perkebunan, Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Jambi (Balitbangda), Biro Pemerintahan, Biro Kepegawaian, Dinas ESDM,”kata HBA.
Hasil evaluasi itu dilaporkan ke Gubernur Jambi dari hasil penilaian tim Unit Kerja Gubernur Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan (UKGP3). Di sinilah terungkap bahwa kinerja 6 SKPD itu masih jauh dari harapan.
Namun, meski masih lemah, semuanya mempunyai alasan masing-masing. Gubernur mencontohkan, Balitbangda beralasan lemahnya pencapaian realiasi proyek tersebut dikarenakan penyusunan proyek yang tidak cocok dengan sistem anggaran, sehingga dalam APBD Perubahan perlu perbaikan kembali.
Dinas PU alasannya masih bisa diterima karena realiasi proyek di dinas itu memang sedikit terkendala dengan proses tender yang memakan waktu lama, sehingga ada penundaan. Tapi alasannya masih masuk akal. Skala proyeknya besar sehingga butuh waktu lama.
“Persentase realiasasi anggaran yang diungkapkannya ini, yakni khusus pada proyek-proyek fisik di lingkup SKPD. Itupun hasil penilaian UKGP3 hingga bulan Juli saja. Sehingga dia tetap yakin akan serapan maksimal APBD 2011 tersebut. Kita yakin Oktober nanti bisa mencapai 70-80 persen serapan anggaran,”ujarnya.
Devaluasi yang digelarnya kemarin juga turut dibahas mengenai beberapa evaluasi temuan untuk pencapaian target opini wajar tanpa pengecualian, begitu juga dengan masalah situasi pasar menjelang lebaran dan masalah sistem koordinasi dengan pemerintahan.
Sementara itu, salah satu sumber yang turut serta dalam rapat tersebut mengungkapkan, lemahnya realisasi anggaran di SKPD-SKPD Pemprov Jambi tersebut dikarenakan penjadwalan yang dibuat SKPD itu tidak jelas. Karena itu ke depan diminta SKPD-SKPD membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang teratur sehingga pencapain bisa jelas. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar