Pemprov Jambi Desak Pertamina Pusat Tambah Kuota BBM untuk Jambi

Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi mendesak Pertamina Pusat Jakarta untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Jambi menyusul langkanya BBM di Provinsi Jambi sepekan terakhir. Hingga Rabu (9/7) antrian panjang kendaraan masih terjadi di seluruh Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jambi.

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin saat menerima Koalisi LSM Jambi yang juga didampingi Kapolda Jambi Brigjen Lol Budi Gunawan , Rabu (9/7) mengatakan, dirinya Kamis (10/7) akan berangkat ke Jakarta guna mendesak Pertamina Pusat untuk menambah kuota BBM untuk Provinsi Jambi.

“Kondisi kenderaan sekarang di Jambi sudah tidak seimbang lagi dengan kebutuhan BBM, sehingga terjadi antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Alokasi BBM saat ini hanya 51 truk, padahal untuk tahun 2000 mencapai 64 truk per hari. Sementara pertumbuhan kendaraan dari tahun 2000 hingga 2008 ini meningkat 50 persen,”katanya.

Menurut Zulkifli Nurdin, dirinya juga menerima laporan adanya indikasi kebocoran dalam distribusi BBM di Jambi atau istilahnya ada “minyak kencing” di jalan.

“Hal ini tidak boleh terjadi. Karena kasihan kepada masyarakat. Seharusnya minyak tersebut untuk masyarakat namun dinikmati oleh orang lain. Kelangkaan minyak ini harus segera diatasi sehingga tidak menambah penderitaan rakyat Jambi,”ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan mengatakan, ada langkah-langkah jangka pendek dan panjang yang telah dilakukan oleh Pemprov Jambi, bahwa Pertamina Depot Jambi akan dipanggil oleh Gubernur Jambi untuk membicarakan mulai dari jenis angkutan transportasi yang perlu dievaluasi.

Transportasi air baik yang dari Plaju Palembang maupun dari Riau terkendala karena musim kemarau dan sungai Batanghari dangkal sebagaimana alasan pihak Pertamina Jambi.

Menurut Kapolda Jambi untuk angkutan ada alternative lain yaitu melalui angkutan darat. “Kita Polri siap mengamankan, siap mengawal itu untuk pengamanan jalur transportasi, karena kenyataannya melalui air pun banyak kebocoran-kebocoran di perjalanan mulai dari hulunya” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan menegaskan, distribusi harus sesuai peruntukan, BBM bersubsidi untuk umum maupun non subsidi untuk industri/usaha harus sesuai dengan proporsinya. Dirinya menilai masih ada indikasi kebocoran, justru itu yang menjadi masalah.

“Dari Depot Pertamina ke SPBU yang kurang control dari Pertamina, intinya minta kejujuran dari pihak Pertamina. Hal ini adalah hasil pantauan pihak kepolisian di lapangan. Saya minta bantuan LSM untuk memberikan data-data secara obyektif untuk proses penertiban di lapangan,”ujarnya.

Disebutkan, langkah-langkah di lapangan sudah banyak dilakukan Polri, baik distribusi melalui air sudah lebih 100 drum disita dalam proses sekarang, oknum-oknum yang terlibat baik dari Polri maupun TNI sudah ditindak dan juga untuk penjual eceran.

“Tetapi sebenarnya modus-modus seperti ini yang tahu sebenarnya Pertamina, karena hal ini adalah tugas pokoknya bagaimana distribusinya sesuai untuk peruntukannya,”katanya.
Jurubicara Koalisi LSM Jambi, Riki dan Mukhsin mengatakan, lebih kurang 57 perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di Provinsi Jambi, hanya 3 perusahaan yang suplai BBM-nya berasal dari Pertamina (harga industri).

“Semua AMP (Pencampurn Aspal) yang ada di Provinsi Jambi tidak satupun yang memperoleh BBM standar harga industri melalui Pertamina. Beberapa perusahaan besar di bidang perkebunan, HTI, perkayuan, pertambangan Migas hanya memanfaatkan lebih kurang 40 % dari total kebutuhan BBM-nya yang berasal dari Pertamina dan selebihnya tidak diketahui asal maupun sumbernya,”katanya.

Koalisi LSM Jambi menilai bahwa sebenarnya BBM tidaklah langka di Provinsi Jambi kalau tidak sedemikian besarnya kebutuhan akan BBM bersubsidi oleh sector industri dan sector investasi besar lainnya, yang sampai saat ini belum mampu untuk ditertibkan oleh pihak yang berwenang.

Sementara pengamatan Batak Pos di sejumlah SPBU di Kota Jambi, Rabu (9/7) pagi hingga sore, antrian kenderaan minyak masih berlanjut. Sedangkan harga eceran di kaki lima cukup memberatkan masyarakat mencapai sekitar Rp 12.000 hingga Rp 20 ribu. ruk