Bank BI Jambi Berikan Pelatihan Petugas Account Officer

Kepala BI Jambi Vielloeshant Carlusa

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jambi akan melakukan pelatihan kepada petugas Account Officer (AO) perbankan se-Provinsi Jambi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jambi.

Kepala BI Perwakilan Provinsi Jambi, Vielloeshant Carlusa melalui Kepala Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan KpwBI Provinsi Jambi, Ihsan W Prabawa dalam surat elektronik yang diterima Harian Jambi, Rabu (4/6) menyebutkan, pelatihan AO itu guna memantabkan dukungan perbankan kepada UMKM di Jambi.

Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari yakni Kamis-Jum’at, 5-6 Juni 2014 mulai pukul 08.30 bertempat di Hotel Aston Jambi. Materi dalam pelatihan ini yakni “Analisis Kredit UMKM & Penyelesaian Kredit  UMKM Bermasalah”. Peserta diperkirakan berjumlah 80 petugas AO dari Bank Umum & BPR se-Provinsi Jambi.

Menurut Ihsan W Prabawa, direncanakan turut hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi, Ketua BMPD Jambi, Ketua Perbanas Jambi, dan Ketua Perbarindo Jambi.

Akses Pembiayaan

Sementara itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan, (KPwBI) Provinsi Jambi berupaya untuk mengenalkan UMKM kepada perbankan sedari awal. Dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, jika ada kunjungan atau pendampingan ke UMKM.

“Kami juga mengajak perbankan untuk melihat bagaimana prospek usaha UMKM tersebut. Di samping itu, untuk memasyarakatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)kepada UMKM, kami juga kerap mengadakan sosialisasi KUR di beberapa kabupaten. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi serta berdialog mengenai kendala penyaluran KUR selama ini,” kata Ihsan W Prabawa.

Di samping peningkatan akses keuangan melalui perbankan, (KPwBI) Provinsi Jambi juga berupaya untuk memperluas akses keuangan dengan membentuk 3 (tiga) Lembaga Keuangan Mikro (LKM), masing-masing di Desa Olak Kemang, Teluk Ketapang, dan Mekar Jaya. 

Pembentukan LKM ini bertujuan untuk mendukung kemandirian UMKM, bukan saja sebagai salah satu sumber pembiayaan tapi juga mendorong budaya menabung bagi masyarakat. 

Dikatakan, kendala masyarakat dalam berhubungan dengan bank misalnya terkait lokasi bank yang jauh, jumlah minimum simpanan, rasa sungkan untuk mengunjungi bank, serta prosedur dalam peminjaman diharapkan dapat diatasi dengan adanya pembentukan LKM ini. 

Misalnya, selama ini ibu-ibu atau anak-anak sungkan kalau punya kelebihan uang belanja yang nilainya di bawah Rp 50.000 untuk ditabungkan ke bank. Dengan adanya LKM ini dimana pegawainya adalah masyarakat sekitar juga serta dengan jiwa yang menyatu terhadap aturan-aturan dan budaya lokal, keengganan tersebut akan berkurang. Hal ini tercermin dari produk simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari sehingga juga dapat menjadi salah satu program gerakan menabung. (*/lee)