Gubernur Jambi Jamin Pulau Berhala Milik Jambi

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin menjamin Pulau Berhala akan masuk Provinsi Jambi. Kini pulau tersebut masih status quo sejak sengketa saling klaim antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Kini tim 5 Provinsi Jambi masih melakukan pertemuan dengan tim Kepri guna mencari jalan keluar sengketa Pulau Berhala tersebut. Gubernur Jambi optimis selama dua periode kepemimpinannya sengketa kepemilikan Pulau Berhala akan selesai.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Nurdin kepada pers usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, tentang pandangan akhir fraksi di DPRD Provinsi Jambi tentang laporan pertanggungjawaban Gubernur Jambi pada APBD 2008, Rabu (24/6).

Disebutkan, Pulau Berhala tak terpisahkan dari sejarah Provinsi Jambi. Makam Raja Jambi Datuk Paduka Berhalo, Achmad Barus II terdapat di pulau tersebut.

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin tetap optimis dimasa kepemimpinannya selama dua periode hingga 2010 mendatang, status kepemilikan Pulau Berhala masuk ke Provinsi Jambi. Saat ini masing-masing dari Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi yang melibatkan lembaga adat dan budaya dalam melakukan pertemuan.

Pertemuan dengan komunikasi dua arah itu sesuai dengan anjuran Menteri Dalam Negeri Mardyanto saat berkunjung ke Jambi belum lama ini. Tim Provinsi Jambi akan melakukan pertemuan di Kepri dan sebaliknya tim Kepri akan melakukan pertemuan di Jambi.

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Kepri, pak Ismet Abdullah. Pemerintah Provinsi Jambi sudah membentuk tim untuk melakukan pertemuan dengan tim Kepri. Kalau kedua tim ini sudah ada keputusan, baru diajukan ke Mendagri untuk diambil keputusan,”katanya.

Disebutkan, Pulau Berhala yang berjarak sekitar 12 mil dari pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi kini dalam status quo atau diambil alih pemerintah pusat sampai ada penyelesaian atau status jelas kepemilikan pulau tersebut milik Jambi atau Kepri.

Meski persoalan sengketa Pulau Berhala seluas lebih kurang 200 hektare berada di Selat Berhala dan gugusan Laut China Selatan itu telah difasilitasi pemerintah pusat (Depdagri dan DPR RI) dalam sepuluh tahun terakhir ini, namun belum ada penyelesaian. ruk