 |
| "SigaoR Dodak di DPR RI" |
Jakarta-Ketum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal
Bakrie (Ical) angkat bicara mengenai Perppu pilkada langsung. Jika sebelumnya
menolak, Golkar kini berubah haluan mendukung pilkada langsung.
Pernyataan itu diungkapkan Ical melalui akun Twitternya
@aburizalbakrie, Selasa (9/12/2014) malam. Ia menjelaskan bagaimana pihaknya
akhirnya memutuskan Perppu Pilkada langsung.
Dijelaskan Ical, pada Munas Golkar di Bali tanggal 30
November–3 Desember 2014 lalu, dibuat rekomendasi untuk memperjuangkan pilkada
melalui DPRD. Rekomendasi tersebut diusulkan oleh keseluruhan 547 pemilik hak
suara dan 1300 peninjau. Menurutnya, usulan Pilkada dilakukan secara tidak
langsung berawal dari usulan pemerintah SBY kepada DPR, dan partai-partai KMP
mendukung usulan tersebut.
Kata Ical, pilkada lewat DPRD sesuai dengan idealisme Golkar
(dan KMP) yang berjuang agar prinsip-prinsip Pancasila tetap dijalankan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tertulis dalam Pancasila sila ke-4
yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.”
"Karena itu, peserta Munas beranggapan; bahwa yg paling
cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu
DPRD," ucap Ical lewat cuitnya di Twitter.
Namun ditegaskan Ical, pihaknya kini mendukung pilkada
langsung. Keputusan itu katanya diambil setelah melihat keinginan masyarakat
luas yang menolak pilkada lewat DPRD.
"Meskipun demikian, setelah melihat: a) keinginan
masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, b) kesepakatan awal
bulan Oktober antara 6 partai-partai tersebut di atas, c) pembicaraan dengan
partai-partai dalam KMP. Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul
Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," imbuh Ical.
"Demikianlah penjelasan saya tentang Perppu Pilkada.
Terima kasih atas perhatiannya," sambung Ical menutup kicauannya di
Twitter.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional Golkar memutuskan menolak
Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Daerah yang dirilis Presiden SBY di akhir masa jabatannya. Partai
berlambang pohon beringin itu bertekad menggolkan pilkada lewat DPRD.
Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Steering Committee Munas
Golkar Nurdin Halid dalam sidang di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa
(2/12/2014) lalu. Golkar menjadi partai pertama di KMP yang menolak Perpu
Pilkada.(dtk/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar