.

.
.

Selasa, 10 Juni 2014

Inilah Kinerja Gubernur Jambi HBA Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jambi



Gubernur Jambi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sharif Cicip Sutardjo Melihat Kemasan Fillet


Industri kreatif yang digalakkan Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2010 lalu, ternyata mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jambi secara berkesinambungan. Bahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dari tahun ke tahuan tidak terlepas dari bertumbuhnya industri kreatis bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan hingga sektor jasa lainnya.

R MANIHURUK, Jambi

Dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi, perlu dan penting mengembangkan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif diyakini dapat memberikan kontribusi yang nyata.
 
Industri kreatif tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009, tentang pengembangan Ekonomi Kreatif, dan sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan visi “Jambi EMAS 2015”.

Pemerintah Provinsi Jambi masa kepemimpinan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) dan H Fachrori Umar (FU) terus mengembangkan industri kreatif berbasis Usaha Mikro Kecil Menenang (UMKM). Strategi itu dilakukan lewat indikator makro pembangunan dan juga pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menenang (UMKM). Pertumbuhan ekonomi Jambi mencapai 7,88 persen pada tahun 2013. Sementara nilai ekspor Jambi Triwulan I 2014 meningkat 18,88 persen dan penyaluran kredit UMKM Triwulan I 2014 mencapai Rp 8,8 triliun.

Sehubungan dengan itu, konsep ekonomi kreatif merupakan sabuah konsep baru yang mensinerjikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan iptek serta sumberdaya manusia (SDM), sebagai factor utama dalam kegiatan ekonominya.

Menurut HBA, struktur perekonomian dunia mengalami tranformasi dengan cepat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang sebelumnya berbasis sumberdaya alam (SDA), menjadi berbasis sumberdaya manusia (SDM).

“Dari era pertanian ke era industri dan informasi, yang selanjutnya berkembang kearah ekonomi kreatif, dengan berorientasi pada inovasi dan gagasan kreatif. Pemprov Jambi sangat berkepentingan untuk mengembangkan dan menerapkan konsep ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif dapat mendatangkan dua keuntungan secara bersamaan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang prorakyat dan juga penguatan identitas budaya lokal yang memperkaya identitas nasional secara nyata,”katanya.

Disebutkan, Provinsi Jambi pada masa yang akan datang tidak akan memiliki daya saing yang kuat, apabila pertumbuhan ekonominya hanya mengandalkan sumberdaya alam.

“Oleh karena itu konsep ekonomi kreatif akan menjadi wahana tepat dan menarik untuk memberikan nuansa yang lebih variatif yang mengkombinasikan antara kekayaan sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi yang inovatif dan gagasan yang baru,”katanya.

Disebutkan, guna mewujudkan hal itu harus didorong peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dari berbagai bidang, serta mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pemprov Jambi juga terus mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat dengan berbagai program pro rakyat. Peningkatan perekonomian itu juga telah diletakkan pada visi Pemprov Jambi “Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil  dan Sejahtera) hingga 2015. 

Program Pemprov Jambi juga ditekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pencapaian Jambi Emas 2015 yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus- H Fachrori Umar beserta jajarannya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari ekonomi kerakyatan kini tengah didorong Pemprov Jambi.

Peningkatan PAD dari berbagai sector tersebut terus diupayakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti retribusi dan pajak. Bidang retribusi pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, wisata dan perijinan lainnya.

Dengan berbagai program yang dijalankan ini, Pemprov Jambi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jambi. Dimana tahun 2010 dan tahun 2011, pertumbuhan ekonomi merupakan yang tertinggi di Sumatera (tahun 2010 7,3%, tahun 2011 8,5%) dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kemudian pada tahun 2012, di tengah anjloknya pasaran komoditi unggulan Provinsi Jambi (karet, sawit, dan batubara), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih melambung tinggi, yakni 8,1% (sampai triwulan III 2012), yang bahkan melampaui prediksi para pengamat pada kisaran 7 sampai 7,4%. 

Selain itu, tahun 2012, investasi bertumbuh mencapai 11,5% diatas nasional 10,8%. Namun Pemprov Jambi mampu meningkatkan PAD Provinsi Jambi tahun 2013 mencapai Rp 2,3 Triliun.

PNPM 

Menurut Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri juga sebagai salah satu program yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kata HBA, program PNPM Mandiri ini harus dilanjutkan.

Harapan itu dikemukakan HBA disela Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014, bertempat di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/6/14).

HBA mengatakan, pelaksanaan PNPM di Provinsi Jambi sangat sukses dan baik, dan ini pantas untuk kita teruskan. “Sama halnya dengan program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) kita, kita harapkan akan kita lanjutkan. Jika mungkin kita tingkatkan. Semuanya adalah dalam rangka upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada tingkat pedesaan,” katanya.

Terkait penghargaan yang diperolehnya, yakni Pembina Lokal Kategori Lokasi Normal Tingkat Provinsi Terbaik Nasional, HBA mengungkapkan bahwa itu sebenarnya sudah yang kelima kalinya didapatkan oleh Provinsi Jambi. “Alhamdulillah, tahun ini bisa kita pertahankan," katanya.

Nur Irawati, juga dari Provinsi Jambi, dianugerahi Pendamping Lokal Kategori Lokasi Normal Terbaik Nasional, yang kegiatannya adalah pendampingan terhadap program kerja PNPM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan.

Dia bergabung dalam PNPM Mandiri mulai tahun 2008, tahun 2008 sampai 2010 bertugas sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), kemudian dari tahun 2011 sampai sekarang menjadi Pendamping Lokal untuk Kecamatan Sungai Bahar.

Kepemimpinan Gubernur Jambi Drs H  Hasan Basri Agus, MM (HBA) bersama Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar mampu mengimplementasikan Visi yang dituangkan dalam lima program prioritas pembangunan Provinsi Jambi.

Seperti peningkatan infrastruktur wilayah dan energi, pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup dan penataan tata pemerintahan yang baik. 

Berbagai program pro rakyatpun dijalankan. Infrastruktur menjadi prioritas utama daerah yang dipimpin oleh Gubernur, H Hasan Basri Agus ini. Empat tahun berjalan pemerintahannya, infrastruktur Jambi sudah semakin baik.

Selain itu, Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus juga fokus pada peningkatan PAD untuk membangun Provinsi Jambi. Peningkatan PAD salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tercapainya realisasi pendapatan daerah secara maksimal tidak terlepas dari kinerja SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana target PAD yang telah dibebankan sesuai Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mencari strategi dalam peningkatan perekonomian Jambi. Strategi itu dilakukan lewat indikator makro pembangunan dan juga pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menenang (UMKM). Pertumbuhan ekonomi Jambi mencapai 7,88 persen pada tahun 2013. Sementara nilai ekspor Jambi Triwulan I 2014 meningkat 18,88 persen dan penyaluran kredit UMKM Triwulan I 2014 mencapai Rp 8,8 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Jambi dalam kurun tiga tahun terakhir ini, menunjukan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini tergambar dari beberapa indikator makro pembangunan, seperti turunnya angka kemiskinan yang mencapai 8,02 persen pada September 2013 dan penurunan angka pengangguran mencapai 4,84 persen pada Agustus 2013 dengan IPM mencapai 73,3.

Kemudian investasi tumbuh mencapai 11,5 persen, diatas angka investasi nasional yang tumbuh besar 10,8 persen. Nilai ekspor Provinsi Jambi juga meningkat hingga mencapai Rp11,40 triliun atau meningkat 18,88 persen pertriwulan atau 28,86 persen pertahun. Sedangkan ekspor ke luar daerah mencapai Rp5,08 triliun atau 44,57 persen.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus sebelumnya menyatakan, berbagai upaya dan program yang dicanangkan pemda untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan salah satunya melalui “One Village One Product” (OVOP) serta pengembangan wirausaha lainnya.

“Kita optimalkan peran pemuda untuk menggerakkan perekonomian di desa dengan mengedepankan prinsip OVOP,” katanya.

Menurut HBA, program serupa lainnya yang dilaksanakan Pemprov Jambi adalah Gerakan 10.000 Wirausaha melalui jalinan kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Gubernur menyadari pembangunan kewirausahaan sudah menjadi agenda strategis dalam kerangka memperkuat struktur perekonomian dalam skala lokal, regional, maupun global.

“Wirausaha merupakan tulang punggung perekonomian karena sebagian besar pendorong perubahan dan inovasi. Kemajuan suatu negara adalah para wirausahawan. Indikator positif itu karena kinerja dan program Pemprov Jambi bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan laporan BPS, peningkatan investasi berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Rp19,93 triliun (2012) meningkat menjadi Rp21,32 triliun (2013). Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk rupiah pada tahun 2012 sebesar Rp7,45 triliun rupiah, meningkat menjadi Rp7,72 triliun pada 2013.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jambi, menurut Gubernur Jambi, langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah atas saran Bank Indonesia adalah penguatan fungsi TPID, memperkuat kerja sama antar daerah, pengembangan Sistem Pusat Informasi Harga Strategis (PIHPS) secara berkelanjutan, pengembangan program ketahanan pangan (khususnya komoditas penyumbang inflasi terbesar, pencarian sumur-sumur minyak baru serta kelancaran perizinan.

Selain itu, meningkatkan produksi dan nilai tambah batu bara serta mineral lainnya, mendukung kebijakan Gapkindo terkait pembatasan produksi ekspor karet sebagai upaya mendongkrak harga karet internasional, melakukan sosialisasi karet bersih kepada petani serta melakukan replanting tanaman karet yang tidak produktif lagi.

“Disamping itu juga peningkatan kualitas infrastruktur untuk menekan biaya distribusi, perbaikan kondoisi pasar melalui program modernisasi pasar tradisional untuk mengurangi spekulan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar,” kata HBA. (*/lee)


Dukungan BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jambi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jambi terus berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Bahkan pihak KpwBI Provinsi Jambi menargetkan pertumbuhan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 20 persen tahun 2018. Kini pertumbuhan pembiayaan perbankan di Provinsi Jambi terhadap UMKM sebesar 5 persen.

Kepala Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jambi, Poltak Sitanggang pada pembukaan pelatihan kepada petugas Account Officer (AO) perbankan se-Provinsi Jambi dalam rangka pengembangan UMKM di Hotel Aston Jambi, Kamis (5/6/14) mengatakan, pertumbuhan itu akan terdongkrak jika tenaga petugas Account Officer (AO) perbankan se-Provinsi Jambi paham dan profesional dalam menganalisa pembiayaan untuk UMKM di Jambi.

“Selama ini perbangkan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cenderung fokus memberikan kredit kepada komuditi kelapa sawit dan karet. Namun kini BI terus mengembangkan pembiayaan dibidang komuditi lain bidang UMKM di Provinsi Jambi,” katanya.

Disebutkan, kini BI Perwakilan Provinsi Jambi meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. BI juga berupaya untuk mengenalkan UMKM kepada perbankan sedari awal. Dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, jika ada kunjungan atau pendampingan ke UMKM.

“Kami juga mengajak perbankan untuk melihat bagaimana prospek usaha UMKM tersebut. Di samping itu, untuk memasyarakatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)kepada UMKM, kami juga kerap mengadakan sosialisasi KUR di beberapa kabupaten. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi serta berdialog mengenai kendala penyaluran KUR selama ini. Jadi pembiayaan tak melulu kepada komuditi sawit dan karet,” kata Poltak Sitanggang.

Disebutkan, di samping peningkatan akses keuangan melalui perbankan, (KPwBI) Provinsi Jambi juga berupaya untuk memperluas akses keuangan dengan membentuk 3 (tiga) Lembaga Keuangan Mikro (LKM), masing-masing di desa Olak Kemang, Teluk Ketapang, dan Mekar Jaya.

Pembentukan LKM ini bertujuan untuk mendukung kemandirian UMKM, bukan saja sebagai salah satu sumber pembiayaan tapi juga mendorong budaya menabung bagi masyarakat.

Dikatakan, kendala masyarakat dalam berhubungan dengan bank misalnya terkait lokasi bank yang jauh, jumlah minimum simpanan, rasa sungkan untuk mengunjungi bank, serta prosedur dalam peminjaman diharapkan dapat diatasi dengan adanya pembentukan LKM ini.

Menurut Poltak Sitanggang, positifnya perkembangan perekonomian di Jambi, selayaknya selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memperkuat perekonomian dasar di masyarakat yang sebagian besar dilaksanakan oleh UMKM.

 “Pengembangan UMKM  yang didukung dengan jiwa wirausaha yang baik mempunyai  potensi yang tidak kalah dalam menyokong perekonomian Jambi terutama menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran,” katanya.

Penyaluran Kredit UMKM Mencapai Rp 8,8 Triliun

Pihak (KPwBI) Provinsi Jambi mencatat penyaluran kredit UMKM Triwulan I 2014 mencapai Rp 8,8 triliun. Dalam pengembangannya, sebagian besar UMKM masih memiliki kendala terutama dalam hal pembiayaan dan pemasaran.

Berdasarkan data Laporan Bank Umum perbankan, kredit UMKM Jambi terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun namun cenderung lebih rendah dari pertumbuhan kredit secara umum. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I – 2014 mencapai Rp 8,80 triliun atau 37,37% dari total kredit perbankan.

Kepala Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jambi, Poltak Sitanggang  mengatakan, dalam rangka mendorong perkembangan UMKM di Jambi, Bank Indonesia telah melakukan beberapa hal baik dengan memperkuat pelaku UMKM.

Seperti memfasilitasi hubungan antara UMKM dan perbankan, misalnya dengan penyediaan informasi  dan penelitian, maupun dengan mengeluarkan aturan untuk mempermudah penyaluran kredit kepada UMKM.

Disebutkan, berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 mengenai “Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, bank berkewajiban penyaluran kredit kepada UMKM minimum sebesar 20% dari total kredit secara bertahap.

Selama tahun 2013 dan 2014, rasio kredit UMKM terhadap total kredit masih disesuaikan dengan kemampuan bank, dalam artian belum ada ketetapan rasio minimum penyaluran. Pada tahun 2015, rasio penyaluran kredit kepada UMKM sudah ditetapkan minimum 5% dan akan meningkat secara bertahap setiap tahunnya sehingga pada tahun 2018 mencapai minimum 20%.

Ekonomi Makro Jambi Mencapai 8,37 Persen

Provinsi Jambi merupakan wilayah yang dengan indikator ekonomi makro yang baik. Perekonomian Jambi pada triwulan I-2014 tumbuh sebesar 8,37% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,93% (yoy).

Serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,21% (yoy).  Struktur perekonomian Jambi menunjukkan bahwa sektor primer (pertanian dan pertambangan) masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 45,20%, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) 37,38% dan sektor sekunder sebesar 17,42%.

Hal itu dikatakan Poltak Sitanggang. Kata dia, dari sisi perkembangan harga, pada triwulan I-2014, inflasi Kota Jambi tercatat 7,51%(yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (8,74%). Namun demikian, inflasi Jambi tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 7,32%.

“Baiknya indikator ekonomi Jambi juga diikuti dengan positifnya kinerja perbankan Jambi. Aset perbankan sebesar Rp29,69triliun, dengan outstanding kredit bank umum Rp23,93 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp20,07 triliun. Kualitas kredit yang diberikan masih relatif terjaga tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) gross bank umum yaitu sebesar 2,06%,” kata Poltak Sitanggang. (lee)

Tidak ada komentar: