Jambi, Batak Pos
Sekitar 500 petani didampingi aktivis CAPPA dan Walhi Jambi melakukan unjukrasa di Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamis (12/1). Petani menolak perampasan lahan oleh perusahaan di Provinsi Jambi.
Priyan dari CAPPA Jambi dan Feri dawi Walhi Jambi mengatakan, sejumlah perusahaan perkebunan swasta di Provinsi Jambi menjadi ancaman bagi petani di Jambi. Aksi perampasan lahan oleh perusahaan yang dibekingi pemerintah dengan dalih tidak memiliki sertivikat sudah menyengsarakan petani.
Ratusan petani dari 6 kabupaten di Jambi (Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muarojambi) mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar berpihak kepada petani. Pejabat pemerintah di Jambi diminta agar tidak berpihak kepada pengusaha karena adanya “fee” dari pengusaha tersebut.
Feri dari Walhi Jambi juga sempat nyaris rebut dengan aparat kepolisian. Hal itu terjadi saat Feri sekitar pukul 12.30 WIB, Feri, diminta bubarkan pasukan tani-nya oleh seorang polisi yang ada di dekatnya.
Alasan polisi itu karena jam kerja Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sudah habis, pegawai sudah pulang. Feri yang tidak mau menerima alasan klise sang polisi langsung protes.
“Biarlah pulang, kita yg masuk, di dalam itu (Kantor Dishut) hantu galo,”kata Feri. Dengan nada emosi, polisi itupun pergi. Aksi unjukrasa tersebut tidak ada pejabat yang bersangkutan yang memberikan keterangan. RUK
Unjuk Rasa : Sekitar 500 petani dari 6 kabupaten di Provinsi Jambi melakukan unjukrasa di di Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamis (12/1). Petani menolak perampasan lahan oleh perusahaan di Provinsi Jambi. Foto batakpos/rosenman manihuruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar