Provinsi Jambi Usung Persoalan Infrastruktur di Rakor Gubernur Belajsumba

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi Jambi akan mengusung persoalan bidang
infrastruktur, transportasi dan energi pada pembahasan dalam acara
Rapat Koordinasi Gubernur se-wilayah Belajasumba (Bengkulu, Lampung,
Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) yang berlangsung di
Provinsi Lampung, Senin (20/4) malam.

Rakorgub tersebut dibuka oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas H. Paskah Suzetta di Kantor Gubernur Provinsi
Lampung. Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin akan memaparankan
bidang infrastruktur diantaranya adalah banyak kendaraan beroperasi
dengan muatan melebihi batas izin Muatan Sumbu Terpusat (MTS) 8 ton
dan dan tingginya curah hujan.

Provinsi Jambi mengusulkan, adanya peningkatan MTS dari 8 ton menjadi
10 ton. Terbatasnya alokasi dana yang tersedia dibandingkan dengan
kebutuhan dana yang ideal, sehingga penanganan jalan terkesan tidak
tuntas, sebagai ilustrasi dana yang diperlukan untuk penanganan jalan
dan jembatan tahun anggaran 2008 ( APBN dan APBD ) sebesar Rp 1,5
trilliun sedangkan alokasi dana yang tersedia hanya sebesar Rp 514,4
milyar atau sekitar 30 Persennya.

Demikian dijelaskan Sekda Provinsi Jambi Drs. A.M. Firadaus, M.Si
kepada wartawan di Jambi, Senin (20/4). Menurutnya, kondisi ruas jalan
di Provinsi Jambi baik nasional dan provinsi dengan total panjang
2.387,08 km (jalan nasional 820,40 km dan jalan provinsi 1.566,68 km,
masih terdapat jalan yang rusak berat untuk jalan nasional sekitar
19,16 km (2,34 persen), rusak ringan 140,64 km (17,14 persen).

Disebutkan, untuk jalan provinsi rusak berat mencapai 271,69 km (17,34
persen) dan rusak ringan 396,99 km (25,34 persen). Hal ini menjadi
hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di Jambi, masih banyaknya daerah
yang terisolasi akibat buruknya infrastruk jalan, ongkos menjadi mahal
dan petani kesulitan untuk memasarkan produksi pertaniannya.

“Provinsi Jambi dalam Rakor tersebut mengusulkan untuk meningkatkan
jalan provinsi menjadi jalan nasional. Sementara itu program mendesak
pembangunan jalan di Provinsi Jambi saat ini antara lain Ruas jaln
Simpang Tuan – Kuala Tungkal (peningkatan menjadi 7 metrer) panjang
85,2 km dengan biaya sekitar Rp 520 milyar,”katanya.

Kemudian ruas jalan dari Jembatan Batanghari II menuju Muara Sabak
(jalan baru) sepanjang 63,5 km dengan biaya sekitar Rp. 350 milyar.
Ruas jalan Bangko – Sungai Penuh (peningkatan menjadi 6 meter)
sepanjang 163,8 km biaya yang dibutuhkan sekitar 1 trilliun rupiah.
Ruas jalan Sei Penuh menuju Batas Tapan (peningkatan menjadi 6 meter)
sepanjang 39,5 km biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 240 milyar.

Dan ruas ajaln Jalur lintas tengah (peningkatan menjadi 7 meter)
sepanjang 244,47 km membutuhkan biaya sekitar Rp. 715 milyar.

Menurut Firdaus, pada sector pembangunan energi, kebutuhan listrik
Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2010 sebesar 161 MW, ketersediaan
86,2 MW, masih deficit sebesar 74,8 MW.

Saat ini sedang dalam proses pembangunan PLTA Batang Merangin
Kabupaten Kerinci berkekuatan 2 x 90 MW dengan investor Bukaka Group.
Diharapkan pembangunan PLTA ini akan mengatasi deficit dan akan
terjadi surplus sebesar 92,8 MW. Sekdaprov Jambi minta kepada PLN
Pusat mempercepat Power Process Agreement (PPA)/kontrak jual beli daya
listrik.

Di sector Bandar Udara, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengusulkan
perpanjangan landasan pacu untuk Bandara Sultahan Thaha Jambi menjadi
2.600 x 45 M2, perluasan Apron, penataan Terminal, pengadaan fasilitas
navigasi ddan fasilatas pendaratan (ILS) dan penyusunan Master Plan
Bandara baru (2011).

“Sehingga dengan meningkatnya kemampuan Bandara akan membantu arus
penerbangan, mempermudah masuknya investor dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi,”katanya.

Untuk Bandara Depati Parbo Kerinci juga diusulkan untuk meningkatkan
daya dukung landasan pacu dari 27,27 ton menjadi sekitar 60 ton,
usulan angkutan keperintisan angkutan udara dari dank e Bandara Depati
Parbo Kerinci, peningkatan/penataan terminal kedatangan dan
kebeerangkatan.


Begitu juga untuk Bandara Bungo diusulkan adanya peningkatan kucuran
dana pembangunan bandara baik dari dana APBD Kabupaten/Provinsi maupun
dari dana APBN. Untuk APBN Ta 2010 sebesar Rp. 234.331.000.000,- dan
APBD Provinsi sebesar Rp. 26.213.000.000. ruk