Jambi, Batak Pos
Ribuan petani yang tergabung dalam Petani Sawit Jambi, turun kejalan dan melakukan unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin (10/11). Aksi turun kejalan tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan (10 Nopember 2008). Mereka meminta pemerintah untuk mencarikan jalan keluar dengan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Ribuan petani itu juga mengklaim sebagai “Pahlawan” masa kini yang memperbaiki perekonomian Indonesia. Petani merupakan “Pahlawan” devisa Bangsa melalui hasil komuditi para petani. Petani merupakan “Pahlawan” yang sebenarnya dalam rangka memajukan perekonomian Bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan koordinator aksi, Musri Nauli SH saat melakukan orasinya di DPRD Provinsi Jambi. Disebutkan, turunnya harga TBS telah mengancam kehidupan para petani sawit dalam beberapa bulan ini.
“Persoalan ini bukan masalah krisis global, namun disebabkan oleh kesemrawutan tata kelola perkebunan. Seperti yang terlihat pada sektor penguasaan, kedaulatan, dan kemandirian petani sawit. Kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sehingga mengakibatkan monopoli perusahaan perkebunanan skala besar untuk menguasai seluruh hajat hidup petani,”katanya.
Menurut Musri Nauli, jika petani memandang persoalan turunya harga TBS ini, lebih dikarenakan oleh persoalan di dalam negeri sendiri, bukan oleh krisis global yang terjadi saat ini.
“Maka pada aksi ini kami menuntut pemerintah harus bertanggung jawab untuk menaikan harga sawit dan menurunkan harga pupuk secepatnya. Kemudian menghapuskan hutang petani sawit dalam pola kemitraan,”katanya.
Pengamatan Batak Pos, Senin (10/11) aksi ribuan petani sawit di Provinsi Jambi itu dimulai dari depan kampus Universitas Jambi (Unja) Telanaipura pada pukul 10.00 WIB. Kemudian berjalan kaki menuju ke Gedung DPRD Provinsi Jambi. Ribuan petani ini berasal dari Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tanjab Barat, Sarolangun dan Kabupaten Tebo.
Sebelumnya, pengunjukrasa yang tergabung dalam aliasi LSM dan aktivis mahasiswa Jambi menuntut pemerintah segera menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Tuntutan aliansi yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) disampaikan saat berunjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis pekan lalu.
Disebutkan, praktek dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah SBY– JK, tidak pernah menguntungkan rakyat Indonesia, khususnya bagi petani sawit. Akibat dampak dari krisis global yang terjadi saat ini berdampak bagi petani sawit di Jambi, dari harga Rp 2000 per kilogram TBS anjlok hingga Rp 200 per kilogram saat ini.
“Karena turunnya harga TBS itu, banyak petani sawit saat ini menjual kebunya untuk menutupi hutang. Bahkan ada diantara petani menderita stres akibat tidak bisa membayar hutang dan masuk ke rumah sakit jiwa. Kami mengaharapkan pada anggota dewan, untuk duduk bersama pemerintah mencari solusi tentang dampak krisis ini,”katanya.
Sementara itu, pengamat perkebunan kelapa sawit di Jambi, Ir Victor Mandala Purba Pakpak mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan petani tersebut tidak menjamin bisa naiknya harga TBS.
“Seharusnya petani, mitra kelompok tani kelapa sawit, DPRD, Pemerintah Daerah, Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Dinas Perkebunan atau pihak terkait duduk bersama membicarakan harga TBS tersebut. Kenapa ada PKS yang mampu menampung harga TBS lebih tinggi. Tentu ini ada solusinya,”katanya.
Menurut mantan Manager PT Indosawit Subur yang gemar membina mitra petani sawit ini, yang bisa menaikkan TBS hanya para PKS. Dewan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat memanggil para PKS untuk membicarakan hal ini. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar