Masyarakat Provinsi Jambi kini membutuhkan rumah baru
mencapai 27.383 unit rumah setiap tahunnya. Sementara potensi bagi rumah
bersubsidi berkisar antara 4.000 sampai 5.000 unit setiap tahunnya. Pihak
pengembang masih terbuka investasi properti di Provinsi Jambi.
R
MANIHURUK, Jambi
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) kepada Harian Jambi, Kamis (11/6) mengatakan, melihat
angka tersebut, masih sangat terbuka peluang bagi pengembang perumahan untuk
membangun perumahan, karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi rumah
sangat terbatas.
“Namun demikian, saya minta kepada para pengembang, agar
dalam memberikan dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat, juga memperhatikan
pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Memang,
untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah cukup sulit,
namun inilah wujud kepedulian saudara untuk membantu masyarakat kecil,”
katanya.
Menurut HBA, bahwa pemerintah, sesuai dengan fungsinya,
terus mengupayakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan, berupa
alokasi subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, kredit mikro perumahan, serta
subsidi bunga kredit konstruksi.
Disebutkan, dalam kerangka menunjang pembangunan perumahan,
Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun 2013, telah
mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu mencapai Rp 17,625 miliar.
Dana itu untuk pengembangan kawasan peningkatan prasarana
dan fasilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman, yang diharapkan dapat
mendukung kelancaran akses masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong
ekonomi masyarakat.
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi
puluhan ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jambi kini
mendesak. Ribuan warga Jambi yang hidup di rumah kumuh pinggiran sungai saat
ini masih banyak dan butuh rumah laik huni.
Pembangunan Rusunawa juga dapat menanggulangi ancaman banjir
bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus
mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini dalam tahap pendataan pemukiman
kumuh di Provinsi Jambi.
“Program Rusunawa bertujuan guna menanggulangi kemiskinan
ribuan warga Provinsi Jambi yang tinggal di rumah kumuh bantaran sungai.
Pembangunan Rusunawa sehat merupakan program prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Disebutkan, prioritas tersebut difokuskan pada pemenuhan
kebutuhan dasar permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan
permukiman kumuh/nelayan melalui penanggulangan kemiskinan diperkotaan dengan
pemberdayaan masyarakat pola Tridaya (P2KP-Program Nasional Pemberdayan
Masyarakat-PNPM).
Disebutkan, khusus untuk penanganan program penanggulangan
kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Provinsi Jambi sudah dimulai sejak tahun 2006
silam di delapan kabupaten satu kota. Alokasi dana untuk program tersebut Rp
22,9 miliar untuk 85 kelurahan/desa.
Dana untuk PNPM-P2KP tersebut tahun 2007 silam, di Kabupaten
Kerinci Rp 4 miliar untuk 19 kelurahan/desa dan Kota Jambi Rp 5,6 miliar untuk
18 kelurahan/desa. Namun Gubernur Jambi meminta Dinas PU Provinsi Jambi untuk
mewujudkan pembangunan Rusunawa di Provinsi Jambi. (*/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar