Jangan Pilih Caleg “Boneka” Partai Politik

PEMILU LEGISLATIF 2014

Dewi Cristina Simbolon SE (kiri) dan ayahnya Simbolon paling kanan.

Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 tinggal 49 hari lagi. Strategi para calon legislatif (caleg) kini mulai dilancarkan untuk meraup suara terbanyak. Caleg banyak melakukan cara-cara kotor dalam bersosialisasi. Mulai dari politik uang, hingga jual beli suara nantinya. Bahkan ada caleg yang hanya dijadikan “boneka” partai politik tertentu.

ROSENMAN M, Jambi

Persaingan caleg begitu ketat pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang. Para caleg dari satu partai bakal saling jegal agar tidak meraih suara terbanyak. Banyak caleg hanya bergerak sendiri-sendiri tanpa dukungan dari partai politik pengusung.

Ada juga caleg harus mengeluarkan biaya lebih dalam mensosialisasikan diri dengan memberikan tanda mata kepada calon pemilih. Situasi ini sudah kasat mata jelang pesta demokrasi mendatang. Masyarakat selalu disuguhi iming-iming janji untuk merebut simpatik para caleg.

Jika hal itu terus berlanjut, maka demokrasi ditengah masyarakat sudah terkontaminasi dengan materialistis. “Slogan Wani Piro” kini sudah merebak kemana-mana. Masyarakat sudah apatis terhadap caleg yang sejatinya notabene memperjuangkan rakyat daerah pemilihnya.

Bahkan jual beli suara bakal tak terelakkan demi ambisi caleg duduk di kursi dewan. Pemilu caleg April mendatang sangat rentan terhadap praktik jual beli suara. Jual beli suara nantinya akan bisa bergesekan antara caleg dengan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jika hal ini tak diwaspadai, bisa saja Pemilu Legislatif 2014 terjadi caos antar caleg dengan PPS atau caleg dengan caleg. Pihak penyelenggara Pemilu 2014 diminta agar mematangkan petugas penyelenggara Pemilu untuk tetap independen.

Caleg Boneka

Ada juga caleg yang hanya berperan sebagai boneka . Memang ada? Ada, ini faktanya. Dari penelusuran Harian Jambi, caleg boneka itu benar adanya. Seperti caleg Dewi Cristina Simbolon SE.

Di setiap acara komunitas Halal Bihalal Marga Batak di Jambi, dirinya kerap melakukan sosialisasi atau kampanye terselubung. Seperti di pesta awal tahun sejumlah marga-marga di Kota Jambi baru-baru nini.

Dewi  Cristin Simbolon SE merupakan Caleg DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Kota Jambi dari Partai Nasdem. Pada sosialisasi justru ayahnya yang gencar dan bersemangat untuk mensosialisasikan putrinya Dewi.

Ayahnya merupakan salah satu pengurus DPD Partai Nasdem Provinsi Jambi. Dewi hanya seperti boneka yang hanya menjual wajah, namun bukan visi dan misi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari dapilnya.

Di setiap sosialisasi, andil ayah Dewi selalu paling dominan. Ayahnya Simbolon ini selalu berapi-api dalam mensosialisasikan putrinya Dewi kepada mata pilih. Hal ini dilakukan setiap menghadiri pesta awal tahun marga-marga di Kota Jambi.

Dewi tergolong caleg DPRD Provinsi Jambi yang paling muda. Dirinya baru lulus dari Universitas Jambi (Unja). Bahkan boleh dikatakan belajar berpolitik, dirinya masih awam, apalagi untuk memiliki visi dan misi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.  

Partai Pecah Suara

Strategi partai politik untuk memecah suara pemilih begitu kentara. Sejumlah caleg dari berbagai etnis ditampung untuk memecah suara komunitas. Ada parpol sengaja dicalonkan walaupun tanpa modal hanya untuk mendapatkan suara dari komunitas tertentu.

Salah satu caleg yang cenderung berjuang sendiri tanpa dukungan partai yakni Veronika D Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi. Dirinya kerap jorjoran bersosialisasi kepada komunitas pesta marga-marga, sekalipun itu tak diundang.

Veronika tak sungkan-sungkan membagi-bagikan kartu sosialisasi kepada orang-orang yang datang saat pesta tersebut. Percaya diri dan berjuang sendiri, itulah yang ditunjukkan Veronica dalam memperjuangkan Pemilu Legislatif  9 April 2014 mendatang.

Hal yang sama juga terjadi pada Yenny br Sinaga. Caleg DPRD Kota Jambi Dapil Pasar-Jelutung dari PDIP ini dijadikan motor penggerak pemilih bagi Ikhsan Yunus Caleg DPR RI dan Chumaidi Zaidi Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi.

Yenny Sinaga bahkan terang-terangan berkampanye terselubung buat kedua caleg tersebut pada komunitas etnis di Jambi. Strategi partai politik memasukkan caleg berpotensial bisa meraup suara, namun minim finasial, adalah cara jitu parpol tertentu.

Strategi parpol untuk memecah suara komunitas etnis dengan memasukkan caleg dari etnis tertentu adalah salah satu modus jual beli suara. Betapa tidak, caleg boneka tersebut tidak berambisi untuk duduk di dewan, namun hanya membantu caleg di atasnya yang sudah ada deal-deal tertentu.

Gencarnya para caleg bersosialisasi ke basis-basis suara, membuktikan persaingan para caleg kini semakin sengit. Kampanye terselubung juga kini sudah mulai dilakukan demi meraih simpatik calon pemilih.

Stategi jual beli suara para caleg, khususnya dari partai yang sama bakal terjadi di tingkat PPS hingga Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Hal ini perlu diawasi sehingga Pemilu April mendatang tidak terjadi caos antar caleg.

Jual Beli Suara

Kepala Ombudsman perwakilan Jambi Taufik Yasak mengatakan, Pemilu caleg yang akan datang jual beli suara caleg tidak akan terelakkan. Sebab banyak caleg dari partai tertentu yang ambisi harus duduk di legislatif.

Sehingga caleg yang ambisi itu akan mengupayakan perolehan suara terbanyak untuk dirinya untuk mencukupi kuota caleg agar bisa duduk. Hal ini akan memanfaatkan perolehan suara caleg lain dari partai yang sama.

Disebutkan, transaksi jual beli suara ini bakal dilakukan oleh para caleg yang ambisi untuk duduk di legislatif tersebut. Jual beli suara ini akan rawan terjadi di PPS hingga KPPS.  

Taufik Yasak meminta para PPS dan PPK untuk bersikap netral saat pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang. Dirinya juga meminta para saksi parpol agar turut serta mencegah praktik jual beli suara caleg ini.

Menurut Yasak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi agar memaksimalkan pengawasan terhadap praktik jual beli suara antar calon anggota legislatif (caleg) maupun caleg dengan penyelenggara di tinggat PPS dan PPK.

Dirinya menilai potensi jual beli suara di Pemilu 2014 akan lebih besar daripada Pemilu 2009 karena persaingannya antar caleg bukan parpol. “Berbagai model transaksional antar caleg maupun penyelenggara beragam seperti transaksi uang yang nilainya hingga ratusan juta.

Caleg yang tidak  memenangi kursi akan melakukan jual beli suara yang tentunya akan melibatkan penyelenggara, sehingga potensi untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara sangat besar.

Karena investasi kepada penyelenggara akan lebih menguntungkan. Kata Yusak, selain jual beli suara di antara caleg, Panwas juga diminta mengawasi adanya sekelompok masyarakat yang akan menawarkan suara kepada para caleg dengan bukti kartu pemilih.

Budaya Pragmatis

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Jambi As'ad Isma juga melihat banyak caleg hanya seperti boneka yang hanya dikendalikan parpol. Caleg tersebut tidak memiliki kemampuan finansial, kemampuan sosial, namun lolos menjadui caleg hanya untuk meraup suara parpol.

As’ad juga memperkirakan jumlah caleg boneka pada 9 April 2014 ini bakal meningkat tajam. Hal ini akibat parpol kurang selektif dalam merekrut caleg yang kredibel, cerdas dan memiliki visi dan misi yang jelas dan masuk akal.

Namun kini budaya pargmatis pemilih masih menentukan pilihannya dengan mengharap imbalan dari caleg atau wani piro. Bahkan para caleg ini sudah dijadikan pangsa pasar tarif harga caleg. Untuk itu, kata As'ad Isma, praktik pembelian suara dari para pemilih merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya di Jambi.

“Praktik semacam ini harus dicegah oleh dengan pengawasan dari saksi caleg dan parpol. Kemudian pengawasan dari media dan masyarakat sangat diharapkan. Pencegahannya merupakan tantangan semua pihak demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Potensi jual beli suara di Pileg mendatang masih sangat tinggi, bahkan diprediksi meningkat dari Pemilu 2009 lalu,” katanya.

Disebutkan, potensi jual beli suara di Pileg dapat diperkecil bila mana sistem pengawasannya diperketat dengan melibatkan seluruh komponen terkait. Meski demikian, praktik itu sulit dihindari karena keterbatasan pihak penyelenggara.

“Kita juga berharap kepada pemilih agar memilih caleg sesuai dengan jejak rekam yang baik dan komitmennya untuk memperjuangkan rakyat khususnya di daerah pemilihannya,” katanya. (*/lee) (SUMBER: HARIAN JAMBI EDISI CETAK PAGI RABU 19 FEB 2014)