Halaman

Minggu, 02 Juni 2013

Provinsi Jambi Peringkat 4 IGI Teratas Se Indonesia



Kiri Ke Kanan (Wagub Jambi-Gubernur Jambi-Wakajati Jambi Jhon W Purba SH MH.


JAMBI, BERITAKU

Gubernur Jambi – H. Hasan Basri Agus menghadiri Seminar Soft Launching hasil Indonesia Governance Index (IGI) tentang Tata Kelola Pemerintahan Provinsi diselenggarakan oleh Partnership For Governance Reform di Ruang Batanghari Room Hotel Abadi Grand Jambi Kota Jambi Rabu (29/5).

Dalam sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Indonesia Governance Index (IGI) merupakan perangkat untuk melakukan evaluasi dan advokasi terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis data.

Berbeda dengan penilaian pada umumnya, yang biasanya hanya berdasarkan pada asumsi dan berita media. Penilaian Tata Kelola Pemerintahan yang dilakukan oleh IGI menggunakan data-data objektif yang terpercaya, terukur dan memiliki standar yang sama secara Nasional.

Gubernur berhadap hasil IGI dapat menjadi media demokratisasi informasi, dimana data-data hasil penilaian nantinya akan bias diakses oleh public melalui website dan media lainnya. Dengan demikian hasil dari IGI merupakan sumber data yang relative lengkap guna dijadikan sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan dari Pihak Pemerintah, Akademis, Aktivis dan dunia usaha.

“Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berupaya mengimplementasikan Good Governance, Upaya tersebut membutukan komitmen, daya tahan dan waktu yang tidak singkat serta pembelajaran, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh Stakeholders sebagai pemangku kepentingan” ungkap Gubernur.

Partnership for Governance Reform in Indonesia telah melakukan pemeringkatan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) sektor Pemerintahan yaitu, Eksekutif, Legislatif, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Dunia Usaha. Pengukuran keempat sektor tersebut telah diukur dengan menggunakan 6 (enam) Parameter Good Governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Keadilan, Efesiensi dan Efektivitas.

Gubernur menyampaikan atas nama Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Jambi, berbesar hati menerima hasil IGI yang menempatkan Provinsi Jambi berada di peringkat 4 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan nilai 6.24 pada tahun 2012. ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena pada tahun 2008 Partnership Governance Indeks (PGI) Provinsi Jambi berada diperingkat 22 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan nilai 4,79.

Gubernur mengatakan “Hasil ini menambah rasa syukur kita dan juga sejalan dengan diperolehnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan yang baru-baru ini diperoleh Provinsi Jambi pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu”.

Kemitraan telah melakukan penelitian Indonesia governance Index (IGI) mengenai tata kelola Pemerintahan di 33 Provinsi di Indonesia sejak bulan September 2012 yang bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diseluruh Provinsi di Indonesia.

Kepada media cetak dan elektronik Wakil Gubernur Jambi – H. Fachrori Umar sesuai menghadiri acara tersebut menyampaikan “ungkapan rasa syukur karena Provinsi Jambi mendapat peringkat 4 teratas Provinsi se Indonesia oleh Partnership for Governance Reform dalam hal Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang sejalan dengan atas diterimanya Opini WTP beberapa hari yang lalu”.

“Tugas Pemerintah Provinsi Jambi selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan lagi atas yang telah kita terima sekarang ini, kesuksesan untuk Provinsi Jambi adalah kerjasama antara birokrasi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat” ungkap Wagub.

Menurut Ramot Nurlela Aritonang perwakilan Partnership Jakarta mengatakan bahwa “sejauh ini Pemerintah Pusat melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam Negeri telah merekomendasikan Indeks yang kami buat agar dapat digunakan sebagai alat monitoring Tata Kelola Pemerintahan Provinsi. Metode Indeks ini telah diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tata Kelola Pemerintahan.”

Dalam Konsep Demokrasi modern, kualitas governance tidak hanya ditentukan oleh kinerja arena pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) saja, melainkan juga interaksi antar arena tata kelola pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Ekonomi (Swasta).

Oleh karena ini Partnership dalam penelitiannya, baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di empat arena tersebut dengan menggunakan enam prinsip good governance diantaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi dan efektivitas. Penilaian kinerja di empat arena memiliki nilai/bobot yang proporsional sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah Provinsi.

Hasilnya, Peringkat lima teratas hasil Indonesia Governance Indeks (IGI) sebelumnya Partnership Governance Indeks (PGI) Tahun 2013-2013 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima Provinsi terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77) Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).

Pada kesempatan ini hadir Wakil Gubernur Jambi – H. Fachrori Umar, para Anggota Forkompimda Provinsi Jambi,  para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, Para peneliti dan Finance Officer IGI 2012, Para Tokoh Masyarakat, Unsur Pers, Akademisi dan LSM serta para undangan lainnya. (srg)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar