Perjalanan Panjang Terbentuknya Provinsi Jambi

JAMBI, Dalam rangka mengenang perjuangan para pendiri Daerah Otonomi Provinsi Jambi, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke 56 Provinsi Jambi, tanggal 6 Januari 2013, untuk pertama kalinya dilaksanakan upacara bendera, yang dilaksanakan serentak diseluruh daerah dalam Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota, hingga ke desa-desa bahkan di setiap sekolah yang ada di Provinsi Jambi.

Untuk tingkat Provinsi Jambi, upacara dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, dan sebagai Komandan Upacara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Drs. H. Satria Budhi, MM, yang diikuti oleh anggota Forkompinda Provinsi Jambi, seluruh pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Upacara diawali dengan mendengarkan dua lagu daerah Jambi, (Tanjung Bajurei dan Serampang Bakilek), yang dibawakan oleh mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Nurdin Hamzah Jambi,  dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Provinsi Jambi, oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Abdul Halim, SE.

Wakil Gubernur Jambi pada kesempatan ini dalam sambutannya menyampaikan sejarah perjalan panjang terbentuknya Provinsi Jambi, dijelaskan Wagub, bahwa perjalanan panjang untuk menjadikan Provinsi Jambi, sudah muncul sejak penyatuan dan pembagian Provinsi Sumatrera Tengah, yang memunculkan tarik ulur Keresidenan Jambi, antara Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Menurut Wagub, pembahasan yang alot tersebut, membuahkan hasil, dan pada tahun 1946 menempatkan Jambi sebagai bagian dari Sumatera Tengah. Namun tekad tokoh-tokoh masyarakat Jambi pada waktu itu, untuk menempatkan Jambi sebagai suatu daerah otonomi, tidak hilang, dan terus berpacu dengan berbagai perjuangan dan kesempatan memperjuangkannya, dalam berbagai forum, yang akhirnya melahirkan satu tekad yang bulat, melalui kongres Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD), tanggal 6 Januari 1957, menetapkan dan mendeklarasikan Keresidenan Jambi sebagai daerah otonomi tingkat I, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah, dan menjadikan Jambi langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat serta menetapkan, Jamin Datuk Bagindo sebagai  Residen Jambi saat itu, sebagai Pemangku Jabatan Gubernur Jambi.

Deklarasi tersebut, memang tidak serta merta terwujud dalam dukungan konstitusi, tetapi didahului dengan Undang-undang Darurat, yang ditandatangani oleh Presiden Soekaro tanggal 9 Agustu 1957 di Denpasar Bali. Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tersebut baru menjadi Undang-undang (UU) pada tahun 1958, yakni UU Nomor 61 tahun 1958, dan dengan lahirnya UU tersebut, penantian yang relatif panjang, selama 11 tahun lebih, telah mematri kebagiaan rakyat Jambi, untuk mewujudkan Keresidenan Jambi sebagai Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditegaskan Wagub, bahwa pada awal berdirinya Provinsi Jambi jumlah penduduknya relatif kecil, hanya berjumlah 400.900 jiwa, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, serta Kotapraja Jambi. Kemudian wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, pada tahun 1958 ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci. 

Seiring dengan aspirasi, perkembangan, dan kebutuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah, hingga 2013 ini Provinsi Jambi sudah terdiri dari sembilan Kabupaten dan dua Kota, serta 131 Kecamatan dan 1.480 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil susenas tahun 2010 mencapai 3,11 juta jiwa, dan data agreget kependudukan kecamatan tahun 2012, jumlah penduduk Provinsi jambi sudah mencapai 3,5 juta jiwa.

Selain itu disampaikan Wagub, sudah sepantasnyalah perjalanan panjang sejarah Jambi yang dideklarasikan 6 januari 1957 itu disyukuri, karena sampai saat ini masih tetap utuh sebagai satu kesatuan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendisi Provinsi Jambi. 

Dengan demikian, hakkat pembangunan daerah Jambi, tidak semata-mata hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, tetapi juga merupakan akumulasi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, serta berbagai komponen masyarakat Jambi, serta berbagai komponen masyarakat lainnya di masa-masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, ujar Wagub.

Untuk itu Wagub di HUT ke 56 Provisni Jambi ini mengajak seluruh komponen pembangunan dan masyarakat Jambi, untuk saling bahu membahu dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita para pendiri Provinsi Jambi, yang otonom, dengan masyarakatnya yang aman, adi dan sejahtera di bawah ridho Allah SWT.

Disamping itu dalam sambutannya Wagub juga menyampaikan perkembanagan pembangunan Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2012, dimana perkembangan pembangunan Provinsi Jambi secara umum cukup menggembirakan, dan berjalan pada jalur yang semakin baik. 

Hal ini tergamabar dari berbagai indikator makro pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi Jambi tanpa migas sampai dengan triwulan III mencapai 8,14 persen, dan pertumbuhan ekonomi dengan migas sampai triwulan III sebesar 6,8 persen, diatas pertumbuhan eonomi nasional yang hanya 6,31 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini merupakan prestasi yang cukup baik, ditengah fluktuasi ekonomi dunia yang belum setabil, jelas Wagub.

Wagub dalam sambutannya selain menyampaikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, juga mencapaikan upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengentaskan kemiskinan di daerah ini, dijelaskan Wagub, secara khusus untuk penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan program yang dinamakan satu milyar satu kecamatan atau yang disebut dengan SAMISAKE, yang berbasis peningkatan infrastuktur.

Program ini pada prinsipnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang masih terbatas kemampuannya, yang berada di 131 kecamatan dalam Provinsi Jambi, dengan kegiatan aantara lain ; bedah rumah, yang sampai tahun 2012 melalui dana APBD Provinsi Jambi mencapai 6.684 unit rumah, pemberian sertifikat tanah gratis  untuk 191 persil; bea siswa kepada 16.862 siswa; bantuan UMKM kepada 1.829 penerima; pengadaan mobil sampah sebanyak 18 unit dan gerobak motor pengangkut sampah 60 unit; serta bantuan jaminan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi; pelatihan tenaga kerja terampil disetiap kecamatan dan bantunan lainya yaitu bantuan ternak, bibit dan alat mesin pertanian, dan lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing kecamatan.(Sunarto)