Jambi, BATAKPOS
Pagi itu, Kamis 22 Maret 2012, terik matahari di komplek perkantoran Kantor Gubernur Jambi mulai menyegat kulit. Sejumlah warga tampak melakukan aktivitas, seperti ada yang masak, mencuci, bahkan ada juga yang tengah menikmati sarapan pagi. Pemandangan tak seperti biasanya, tampak dengan kasat mata di depan kantor Gubernur Jambi selama dua pekan.
Mereka adalah, ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) serta warga transmigarsi dari Jawa dan Sumut yang mewakili ribuan SAD 113 (Tanah Menang), Kunangan Jaya II (Batanghari) dan SAD Mekar Jaya (Sarolangun) melakukan aksi pendudukan di depan gedung kantor Gubernur Jambi dua pekan.
Saat BATAKPOS menelusuri lebih dekat keberadaan warga yang menginap itu, ada hal yang menarik perhatian. Sesama warga yang tengah beraktifitas pagi itu, ternyata sekitar ratusan orang adalah warga asal Sumatera Utara yang juga mengadu nasib untuk mendapatkan lahan di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari.
Sembari menikmati sarapan pagi nasi dengan lauk seadanya, Diman Ambarita dan Osman Sidebang bercerita keberadaan mereka mengapa sampai nginap di depan kantor tersebut. Diman Ambarita merupakan warga asal Ajibata, Samosir Sumut yang kini tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Mandiangin, Sarolangun.
Sementara Osman Sidebang warga Desa Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku di Kabupaten Batanghari. Osman Sidebang asal dari Desa Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumut.
Menurut Diman Ambarita, ada sekitar 500 jiwa warga asal Sumatera Utara yang tengah berjuang mendapatkan lahan pertanian di Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Warga asal Sumut itu kini tengah berjuang bersama warga lainnya untuk mendapatkan lahan pertanian yang kini diserebot pengusaha perkebunan.
“Kita memperjuangkan lahan hutan rakyat di Mandiangin, Sarolangun untuk sekitar 700 kepala keluarga (KK). Warga sudah berjuang hingga ke Jakarta agar bisa mendapatkan lahan untuk petanian. Kita nginap di sini sudah dua minggu, tapi perhatian dari pejabat Provinsi Jambi tidak ada,”katanya.
Hal senada juga dikatakan Osman Sidebang. Menurutnya, ada sekitar 500 KK warga asal Sumut yang kini mengadu nasib sebagai petani di Kabupaten Batanghari. Disebutkan, pihaknya saling bersatupadu untuk berjuang dalam memperoleh lahan tersebut.
Menurut Osman Sidebang dan Diman Ambarita, warga yang melakukan aksi pendudukan halaman kantor Gubernur Jambi sebagian sudah pulang ke desa asal di Sarolangun dan Batanghari.
“Kawan-kawan kita sudah banyak yang pulang ke desa asal. Karena banyak juga yang sakit, khususnya anak-anak dan kaum hawa. Kemudian stok makanan juga semakin menipis selama dua pekan di depan kantor gubernur ini,”kata Osman dan Diman.
Jemur Pakaian Dalam di Depan Kantor
Ada pemandangan tak sedap di depan kantor Gubernur Jambi selama dua pekan terakhir. Tenda-tenda darurat ada disana yang membuat pemandangan mata tak sedap. Kemudian yang paling “jorok” lagi pos samping kiri dan kanan pintu masuk kantor tersebut, tercium bau pesing.
Pandangan tak sedap juga tampak di pagar kantor tersebut. Jemuran pakaian dalam dan pakaian lainnya dijemur disana. Sehingga kesannya membuat kantor Gubernur Jambi tidak berwibawa dimata masyarakatnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan pejabat lainnya enggan menemui warga tersebut. Bahkan perhatian secara nurani selaku pejabat bagi rakyatnya, tidak ditunjukkan Gubernur Jambi hasan Basri Agus.
Tegakkan Pasal 33 UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun lahan pertanian dan perkebunan di Provinsi Jambi kini justru banyak dikuasai oleh perusahaan dan petani berdasi.
Koordinator pendampingan warga SAD, Siregar mengatakan, SAD adalah korban kebijakan pemerintah. Sejak tahun 1986, ijin HGU PT.Bangun Dea Utama (BDU) dan HTI.PT Asiatik Persada, menggusur ribuan warga SAD dan merampas tanah ulayatnya.
“Petani Kunagan Jaya II di Batanghari berkonflik dengan PT.Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara yang merampas tanah warga. Kemudian petani Mekar Jaya di Sarolangun juga mengalami nasib yang serupa, karena tanah petani dicaplok PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara,”kata Siregar.
Menurut Siregar, selain pencaplokan tanah, petani juga mendapatkan tindakan represif/kekerasan, penangkapan, kriminalisasi oleh oknum aparat keamanan.
“Perjuangan petani dari desa-desa mendatangi pusat pemerintahan di Kota Jambi untuk satu tekad: “kembalikan tanah kami (enclave). Menuntut tanah seluas 3.614 hektar tanah adapt SAD 113. Kemudian enclave 3.482 hektar lahan petani Mekar Jaya di sarolangun dan 8.000 hektar lahan petani Dusun Kunangan Jaya II di Batanghari serta menuntut penghentian kriminalisasi petani,”katanya.
Menurut Siregar, sebagai bentuk protes, para petani mendirikan tenda-tenda perjuangan di depan gedung Gubernur Jambi dan mendirikan posko bantuan pangan, kesehatan serta dapur umum untuk menggalang dukungan solidaritas yang lebih luas.
“Kami berharap, seluruh partai politik, akademisi, rekan pers, pegawai, pedagang kecil, tokoh adapt dan agama, mahasiswa, tukang ojek yang bersimpati dapat bergotongroyong memberi dukungan politik dan bantuan baik materil atau moril demi perjuangan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur,”kata Siregar.
Pengamatan BATAKPOS, Jumat (23/3) warga SAD masih menduduki tenda-tenda di depan kantor Gubernur Jambi. Sebagian warga sudah ada yang pulang karena dalam kondisi sakit serta kekuangan makanan selama menginap di pendudukan. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar