Jambi, BATAKPOS
Tingginya produksi karet rakyat di Provinsi Jambi tidak diimbangi dengan keberadaan pembangunan pabrik pengolahan karet remah atau crumb rubber. Provinsi Jambi masih membutuhkan adanya investasi di bidang pembangunan pabrik pengolahan karet remah.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ir HM Tagor Mulia Nasution MM, Rabu (18/1) mengatakan, untuk industri hilir karet remah pihaknya masih kesulitan. Meski ada investor yang berminat, namun mereka selalu mempertayakan pemasaran hasil produksinya. Karena saat ini pelabuhan masih menjadi kendala.
Hanya saja, khusus untuk pembangunan pabrik karet remah tetap harus memperhatikan kondisi produksi karet di masing-masing wilayah. Kalau seperti Merangin, Tebo itu masih memungkinkan.
“Jangan ditumpuk di Kabupaten Bungo, karena di sana itu sudah cukup untuk pabrik crumb rubber. Sedangkan untuk di Kabupaten Muarojambi untuk sementara ini cukup. Karena sudah banyak. Selain itu juga ditakutkan nantinya akan menimbulkan polusi udara di Kota Jambi ini. Karena kan aromanya memang lebih terasa. Jadi jangan lagi ditumpuk dekat Kota Jambi,”katanya.
Rencana investasi asing pembangunan pabrik crumb rubber baru dari Negara Thailand, kata Tagor, pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi khusus untuk Kabupaten Bungo. Namun, Kadisbun mengakui saat ini produksi karet di Bungo cukup banyak.
“Produksi karet Bungo kini masih dibawa ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara untuk diolah lagi. Produksi karet kita yang di Bungo kan masih banyak jugo keluar. Hal itu terjadi karena harga di luar provinsi yang menjanjikan persaigan harga di sana lebih tinggi,”katanya.
Tim Terpadu Jembatan Timbang
Sementara itu rapat tim terpadu jembatan timbang membahas sanksi terhadap para pengguna jalan, termasuk truk yang melebihi tonase seperti truk batubara, truk sawit dan sebagainya.
Rapat yang diselenggarakan di ruang utama kantor gubernur, Rabu (18/1) ini dipimpin oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi, Hafiz Husaini. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Sekda kabupaten/kota, Polres dan Pol PP.
Menurut Bernhard Panjaitan, rapat tim terpadu jembatan timbang itu guna membahas dan membuat Peraturan Daerah yang dapat sebagai dasar dalam mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran pada jembatan timbang. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar