Kegiatan Pemerintahan Tanjabtim Tersendat

APBD 2010 Belum Disahkan Dewan

Jambi, BATAKPOS

Lambannya pembahasan APBD 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi memaksa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pinjaman “ngutang” untuk biaya pelaksanaan kegiatan. Bupati Tanjabtim Abdullah Hich menyesalkan lambannya pembahasan APBD 2010 oleh DPRD tanjabtim.

Padahal pihak eksekutif sejak beberapa waktu lalu telah membahas APBD 2010. Namun, legislatif baru akan melakukan pembahasan 24 Februari mendatang. Dewan dinilai lamban dalam membahas APBD 2010.

Bupati Abdullah Hich di Muarosabak, Tanjabtim, Selasa (23/2) mengatakan, jajaran Pemkab Tanjabtim dihimbau mencari pinjaman uang atau ‘ngutang’ ke pihak lain untuk biaya pelaksaan kegiatan, menjelang APBD 2010 disahkan.

“Carilah dulu pinjaman. Entah kemana, untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Ini karena faktor keuangan yang belum disahkan. Pelaksanaan kediatan tahun ini terganggu karena anggrana 2010 belum disahkan dewan,”katanya.

Disebutkan, nota pengantar APBD 2010 telah disampaikan eksekutif 21 Oktober 2009 lalu, bertepatan dengan HUT Tanjabtim yang kesatu dasa warsa. Pemerintah pusat memberi batas waktu sampai 31 Maret bagi Pemda untuk menyelesaikan APBD 2010 menjadi Perda yang disahkan DPRD.

“Jika lewat, maka APBD akan disampaikan ke Menteri Keuangan dan Mendagri. Maka, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tanjabtim akan dipotong 25 persen. Ini otomatis sangat berdampak pada pengurangan dana pembangunan,”katanya.

Menurutnya, jumlah itu sangat besar bagi Kabupaten Tanjabtim dan akan mengancam pembangunan di daerah. “Bisa selesai sebelum waktu itu, asalkan benar-benar dibahas. PPAS dan KUA sudah kita sampaikan ke dewan,”katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD, Markaban, mengatakan, sesuai atau tidaknya pembahasan APBD 2010 dengan jadwal yang ditetapkan tergantung pada Banggar. “Kalau memang serius, maka bisa dilaksanakan sesuai jadwal,’’ katanya.

Disebutkan, pembahasan bisa sesuai jadwal juga sangat tergantung pada kelengkapan dokumen dan item yang akan disampaikan eksekutif. Tahapan rapat paripurna pembahasannya disusun DPRD dalam surat No 172/76/DPRD.

Disebutkan, Selasa 23 Februari telah berlangsung jawaban eksekutif, Rabu 24 Februari - 2 Maret pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kemudian pada 3 Maret penyampaian laporan Banggar serta penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS pada tanggal 3 Maret 2010. Pada tanggal 4 - 11 Maret pembahasan antara Komisi DPRD dengan SKPD. “

Selanjutnya 12 Maret laporan komisi. Jika tak ada aral melintang, maka paripurna penyampaian kata akhir fraksi akan dilaksanakan Senin, 15 Maret,”kata Markaban. ruk