Aktivis Solidaritas Pergerakan Jambi Minta Basmi Premanisme Kapitalis

AKSI DAMAI: Aksi damai oleh Solidaritas Kaum Pergerakan Djambi (SKPD) di di Mapolda Jambi dan Kantor Walikota Jambi, Kamis (25/6/15). Mereka mendesak Kapolda Jambi untuk menindak aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum “preman” yang berlindung dibawah pengusaha kapitalis di Jambi. FOTO/ASENK LEE SARAGIH

Jambi, MR-Aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Kaum Pergerakan Djambi (SKPD) mendesak Kapolda Jambi untuk menindak aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum “preman” yang berlindung dibawah pengusaha kapitalis di Jambi. Aksi premanisme oleh OTK (orang tak dikenal) kepada sejumlah aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan pejabat, kini sudah merisaukan para aktivis.

Demikian disuarakan SKPD saat berunjukrasa di Mapolda Jambi dan Kantor Walikota Jambi, Kamis (25/6/15). Mereka mendesak Polda Jambi mengusut tuntas pelanggaran UU Lingkungan dan UU Penataan Ruang terkait berdirinya LIPPO Mall di Kota Jambi.

Kemudian mendesak Polda Jambi mengusut tuntas dan mengungkap aktor intelektual aksi "Premanisme" terhadap kalangan Aktivis di Kota Jambi. Unjuk rasa damai itu dalam menyikapi permasalahan yang menimpa tubuh demokrasi di Jambi.

Juru bicara LSM, Amrizal Ali Munir mengatakan, aksi damai itu menyikapi arogansi premanisme yang telah terjadi beberapa waktu lalu baik di Kantor DPRD Kota maupun di Kantor Walikota Jambi.

Kemudian menyikapi arogansi premanismen yang telah melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam pada unjuk rasa Rabu 17 Juni 2015 di Kantor Walikota Jambi.

Selanjutnya menyikapi permasalahan terhadap pembagunan LIPPO PLAZA yang tidak memiliki izin lingkungan dan dokumen amdal. Mendesak Walikota Jambi Syarif Fasha untuk segera membongkar Lippo Palza Jambi.

Sementara anggota LSM lainnya Idris menyebutkan, kronologis hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 10 WIB Gerakan Naga Bonar mengadakan unjuk rasa di depan pintu Kantor Walikota Jambi.

Dalam tuntutan aksi meminta pendiri Lippo Group Moctar Riady, James Riady dan Theo L Sambuaga selaku Persiden Lippo Group untuk bertanggung jawab atas berdirinya bangunan Lippo Plaza tanpa dokumen Amdal.

Kemudian meminta Kapala BLHD Kota Jambi segera merekomendasikan Sat POL PP Kota Jambi untuk segera membongkar Bangunan Lippo Plaza, meminta Walikota Jambi dapat bertanggung jawab atas pembangunan Lippo plaza.

“Pada saat itu, sekitar 1 Jam lebih berorasi Kepala BLHD dan Kasat POL PP Kota Jambi menemui kami  dan menjelaskan izin lingkungannya sedang dalam proses. Mendengar hal demikian karena kami pihak pendemo mendapati penjelasan yang kurang puas, kami pun meninggalkan lokasi demo dan bergeser ke samping berjarak 40 meter lebih kurang dari depan pintu masuk Kantor Walikota,” ujarnya. 

“Jelang beberapa jam pada sekitar pukul 2 ada petunjuk dari dalam bahwa Kepala BLHD Kota Jambi berencana akan duduk diskusi kembali membahas tuntutan aksi. Mengingat Kepala BLHD Kota sedang ada acara persemian rumah makan di Simpang Jelutung, Thehok, kami pun menunggu hal tersebut sembari sedang istirahat dan tidak adalagi kegiatan aksi,” ujar Idris.

“Namun hari sudah pukul 3 sore, belum juga ada petunjuk. Tiba-tiba pada sekitar pukul 3 lebih disaat kami sedang beristirahat, kami diserang oleh sejumlah orang dengan menggunakan senjata tajam. Entah apa maksud niatannya sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan yang jelas. Disaat insiden terjadi mengingat ancaman berada di posisi saya, saya pun langsung berlari menuju tempat mangkal teman-teman. Hari itu juga saya pun bergegas langsung ke Mapolda Jambi untuk minta perlindungan serta melaporkan kejadian itu,” ucap Idris. (Lee)