Nilai Luhur Lamaja Melestarikan Budaya Lokal

Ketua Umum Lamaja A Mukti AB-

Nilai luhur Laskar Melayu Jambi (Lamaja) dalam mengabadikan budaya Melayu Jambi patut diapresiasi. Sebuah organisasi budaya yang berdiri independen dapat mengantisipasi dan menetralisir keadaan konflik sosial yang terjadi. Seperti konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.

Hal itu salah satu tugas utama dari Lamaja agar dapat seminimal mungkin membentengi terjadinya konflik sosial di Jambi. Lahirnya Lamaja diharapkan sebagai tonggak pelestarian tradisi budaya Jambi.

Sekertaris Umum Lamaja Aswan Hidayat menjelaskan,

tujuan Laskar Melayu Jambi menanamkan nilai-nilai agama yaitu kaidah-kaidah Islam agar semua elemen masyarakat,  baik di tingkatan masyarakat biasa maupun para pejabat, untuk bisa mengenal jati diri dan juga menanamkan budi pekerti luhur bermoral dan beretika.

Disebutkan, banyaknya konflik sosial yang terjadi di masyarakat, pada awalnya juga diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena sering adanya sebuah propaganda yang terbangun di masyarakat tentang kegagalan pemerintah dalam membangun daerah, khususnya  Jambi.

“Nah mengenai hal ini Lamaja juga memiliki peran untuk mendukung dan mendorong kebijakan pemerintah yang selalu berupaya dalam memberikan sebuah kemajuan masyarakat Jambi,” ujarnya.

Hanya saja masih banyaknya aspirasi masyarakat pada umumnya yang disalahgunakan dengan berbagai kepentingan oleh beberapa ormas-ormas dan organisasi kepemudaan (OKP) yang selalu mengatasnamakan rakyat.

Hal ini lah yang membedakan Lamaja dengan ormas-ormas lainya. Lamaja mempunyai posisi berdiri yang berada di tengah. Dalam artian pemerintah bisa dijadikan partner kerja. Begitu pula para elemen masyarakat pada umumnya.

“Di saat pemerintah salah, maka Lamaja pun dengan gagahya akan berkata pemerintah itu salah, apabila benar, Lamaja akan membantu, mendukung dan akan berperan aktif dalam membantu kebijakan pemerintah,” ujar Aswan Hidayat.

Sekertaris Umum yang memiliki gelar sebagai Patih Utamo Lamaja ini, juga menjelaskan bahwa Lamaja merupakan sebuah lembaga organisasi yang tidak menghalangi kelompok-kelompok ormas lainya untuk mengkritisi pemerintah.

Karena itu merupakan isi dari demokrasi, adanya sebuah kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Hanya saja yang diharapkan Lamaja adalah dalam menyampaikan aspirasi, agar dapat disampaikan dengan santun, dengan tidak menghujat ataupun menghina pemerintah.

Dengan ini bukan berarti Lamaja adalah organisasi yang membentengi pemerintah, akan tetapi Lamaja juga ikut mengawal program-program yang dicanangkan maupun yang dilakukan oleh pemerintah.

Raden Ahmad Ali

Bagaimana, Lamaja melihat peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Jambi? Menurut Aswan Hidayat, dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat, pemerintah mempunyai upaya untuk bisa menyelesaikannya.

Hanya saja upaya-upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga hasilnya pun belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena hasil akhir upaya tersebut tidak jelas.

Dengan demikian, Lamaja harus juga ikut berperan aktif dalam memberikan sebuah solusi baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat dan hal ini harus bersinergi.

Kata Aswan Hidayat, Lamaja juga merupakan ormas atau wadah untuk memberikan pemahaman tentang budaya-budaya melayu Jambi, seperti sejarah-sejarah Jambi, perjuangan Jambi, kerajaan-kerajaan Melayu Jambi dan masa kesultanan Melayu Jambi.

Hal ini terlupakan oleh para generasi muda. Dengan ini Lamaja juga ikut berperan aktif untuk menyampaikan kepada generasi muda tentang kebudayaan-kebudayaan Jambi agar kebudayaan Jambi tidak hilang ditelan oleh kemajuan teknologi seperti zaman saat sekarang ini.

Tegakkan Adat

Ketua Dewan Penasehat Laskar Melayu Jambi Raden Ahmad Ramli Tanjung, yang bergelar Tamenggung Mudo, menambahkan, Lamaja adalah sebuah kelembagaan yang bukan saja memiliki peranan sebagai wadah pengontrol pemerintah maupun menetralisirkan sebuah konflik sosial.

Namun Lamaja juga harus mampu menegakkan yang namanya adat. Karena masyarakat Melayu Jambi berangkat dari adat yang berorientasi kepada aturan. “Oleh karena itu Lamaja dinamakan sebagai Laskar Melayu Adat Masyarakat Jambi,” kata Raden Ahmad Ramli Tanjung.

Disebutkan, Lamaja dirikan juga bertujuan untuk menunjang berjalanya pelestarian adat dan hal ini didukung oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Adat.

Karena pemerintah memikirkan betapa pentingnya pemahaman tentang adat. Dengan demikian Lamaja mempunyai kewajiban untuk membantu penerapan adat di masyarakat Melayu Jambi.

Tanjung mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menerapkan adat itu sudah dilakukan, salah satunya, telah banyaknya lembaga adat yang dibentuk baik di pedesaan tingkat RT, kecamatan, kabupaten dan juga daerah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan kacamata Laskar Melayu Jambi, para orang-orang yang duduk sebagai tokoh adat maupun lembaga adat juga kurang memahami tentang adat yang sebenarnya. Sehingga masyarakat hanya bisa menyebutkan adat, tetapi tidak mengetahui makna yang sebenarnya.

RADEN AKHMAD RAMLI TANJUNG

“Inilah salah satu tugas yang sangat penting yang dilakukan Lamaja. Kita harapkan masyarakat agar jangan pernah salah tafsir dengan adat. Masyarakat jangan salah menafsirkan tentang adat, karena saat sekarang ini masyarakat hanya melihat apabila seseorang mengetahui tentang kebudayaan ataupun adat tertentu. Maka masyarakat akan mengatakan bahwa ia adalah tokoh adat yang paham dengan adat,” ujarnya.

Disebutkan, sebuah kesalahan penafsiran masyarakat, yang dikatakan dengan tokoh adat harus bisa menguasai dan memahami tentang adat yang sebenarnya. “Adat adalah aturan yang memiliki kekuatan hukum dengan bahasa Jambinya, Adat bersendiri syara’, syara’ besendi Kitabullah dan aturan ini jelas yang berlandaskan dengan Al-Qur’an,” kata Tanjung.

Tanjung juga menjelaskan bahwa tugas Lamaja selain menunjang berjalannya penerapan adat di tengah masyarakat, Lamaja juga harus mampu melestarikan kebudayaan Jambi. Salah satu contoh pengetahuan masyarakat tentang sejarah Jambi.

“Karena budaya yang ada di Jambi tidak terlepas dari sejarah dan pelaku sejarah terdahulu. Salah satu contoh harus diketahui oleh para generasi muda sekarang adalah sejarah mengenai tentang Kerajaan Melayu Jambi. Dari mulai Kerajaan Melayu Kuno, sampailah dengan sejarah Kerajaan Melayu Kesultanan hingga masuknya Islam di Jambi,” katanya.

Hal ini juga merupakan salah satu tugas dari Laskar Melayu Jambi, untuk dapat memberikan sebuah informasi ataupun pengetahuan tentang sejarah Jambi. “Kita juga mengharapkan keterlibatan dari pemerintah dalam melestarikan kebudayaan Jambi. Minimal dibuatkan sebuah bentuk muatan lokal bagi lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Jambi,” katanya.(*/lee)

***

Visi dan Misi Laskar Melayu Jambi  

Aswan Hidayat Sekum Laskar Melayu Jambi

Laskar Melayu Jambi mempunyai  visi dan misi. Kata Aswan Hidayat, Visi Lamaja adalah Membudayakan adat melayu Jambi sebagai identitas yang  agamis, maju, mapan dan mandiri.

Sedangkan Misi-nya yaitu pertama membumikan sebagai landasan dasar dan semangat pembangunan di segala bidang. Kedua menempatkan peran serta Laskar Melayu Jambi di garda terdepan dalam menanggapi problem sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi.

Ketiga meninggikan keluhuran dan martabat masyarakat Jambi sebagai simbol kemajuan, simbol kejayaan dan keistimewaan di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Apaka visi dan misi ini telah dilakukan secara efektif? Menurut Aswan Hidayat, visi misi Lamaja sudah dilakukan. Lamaja selalu berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan Lamaja untuk membangun Jambi ke arah yang lebih baik.

Namun Lamaja belum efektif, karena mengingat umur Lamaja yang masih tergolong muda. Tentunya masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dipenuhi dalam menunjang program-program ataupun visi misi Lamaja.

“Yang jelas Lamaja tidak akan berhenti untuk selalu berupaya dan berusaha melakukan hal-hal yang positif. Baik untuk Lamaja maupun bermamfaat bagi masyrakat Jambi,” kata Aswan Hidayat.

   

Lamaja Kedepan

Ormas yang belum berumur genap satu tahun ini, mempunyai harapan. Menurut Aswan Hidayat,  Laskar Melayu Jambi berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.

Agar bisa berperan aktif dalam membangun Jambi untuk bisa lebih baik lagi. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga harus bisa membangun sebuah komunikasi dan koordinasi kepada para ormas-ormas yang ada.

Hal itu agar bisa bersinergi dalam membangun Jambi. Pemerintah juga jangan selalu memaksakan ego kekuasaan yang dimilikinya, karena setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, proses penyelesaianya, tidak cukup dengan pemerintah saja.

“Tapi harus juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak antara lain organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Oleh karena itu Lamaja mengharapkan agar pemerintah mengikutsertakan ataupun melibatkan ormas-ormas yang ada. Sehingga terbangunlah sebuah kerja sama dalam membangun Jambi,” kata  Aswan Hidayat. (ams/lee)

***

Pulau Berhala Jadi Pelajaran Berharga

Rumah Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Pulau Berhala-Foto Rosenman M.

Jika tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, akan berdampak kepada hasil akhir yang tidak menguntukan rakyat maupun daerah. Misalnya lepasnya salah satu aset wisata alam yang dikenal dengan Pulau Berhala.

Lepasnya Pulau Berhala merupakan salah satu contoh kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Karena tidak melibatkan beberapa elemen masyarakat. Lamaja berharap agar ke depan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya akuntabel diberikan ruang dan kesempatan.

Hal itu dapat memberikan sebuah solusi terhadap berbagai macam konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat bisa teratasi dan terselesaikan, minimal konflik sosial yang terjadi dapat diminimalisirkan.

Disebutkan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK), pada 21 Februari 2013 lalu mengeluarkan putusan jika Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, membuat pejabat dan mantan pejabat Provinsi Jambi saling tuding dan saling menyalahkan.

Bahkan mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, pernah mengatakan, jika lepasnya Pulau Berhala dari pangkuan Provinsi Jambi, akibat kurang serius pemerintah Provinsi Jambi saat ini untuk memperjuangkan.

Kemudian Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, pada 23 Februari 2013 lalu membantah tegas hal itu. Menurut Hasan Basri, jika pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan Pulau Berhala. Bahkan dia menuding jika kekalahan di tingkat MK, akibat kesalahan pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya.

Keputusan MK itu juga sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 mengenai pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala yang sebelumnya menyebutkan masuk wilayah Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Lepasnya Pulau Berhala dan masuk menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau dinilai menjadi kerugian sejarah dan budaya Provinsi Jambi. “Tentu ini menjadi kerugian sejarah dan budaya Jambi. Mengingat, banyak peninggalan bersejarah yang menjadi bagian masa lampau Jambi ada di Pulau Berhala,” kata budayawan Jambi, Junedi T Noor.

Menurut Aswan, program Lamaja untuk tahun 2014 akan mendeklarasikan kepengurusan Lamaja di kabupaten dan kota. Dewan pengurus Pusat Lamaja terletak di pusat ibukota Provinsi Jambi dan akan membentuk Dewan Pengurus Wilayah yang berada di kabupaten dan kota.

“Selain itu Lamaja akan konsentrasi dalam mengungkap jejak-jejak sejarah Kerajaan Melayu Jambi yang kitahui bersama telah dilupakan dan inilah beberapa hal yang akan dilakukan oleh Lamaja pada tahun 2014,” kata Aswan. (ams/lee) (ANDRI MUSTARI, Harian Jambi)