Ditindak Tegas Mobil Dinas Pemakai BBM Subsidi di Jambi

Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar (kanan) saat  peluncuran stiker pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas di seluruh SKPD se-Provinsi Jambi, Jumat (1/2) bertempat di lapangan gubernur Jambi. Foto rosenman saragih

Jambi, Simantab

Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyatakan akan menindak tegas mobil dinas yang memakai BBM bersubsidi. Sanksi tegas juga akan diberikan jika memang tidak taat akan peraturan, teguran akan diberikan berjenjang, bila perlu jika sanksi teguran tidak diikuti, bisa dilakukan penarikan mobil bahkan bisa dikatakan pejabat tersebut di non jobkan.

Dan untuk itu kita meminta pihak terkait mulai dari kepolisian, Dinas Perhubungan, juga  masyarakat serta wartawan media massa untuk memantau bersama, dan berikan laporan jika terjadi pelanggaran tersebut.

Hal itu dikatakan disampaikannya Fachrori Umar saat  peluncuran stiker pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas di seluruh SKPD se-Provinsi Jambi,  Jumat (1/2) bertempat di lapangan gubernur Jambi. Acara ini dihadiri oleh Forkompimda  Provinsi Jambi, Kepala Badan, Dinas Biro, dan Kantor lingkup Pemda Jambi.

Wagub menyampaikan bahwa pelaksanaan dan penerapan ini, harus disertakan dengan kontrol yang tepat. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat terkait sangatlah diperlukan. “Kepada masyarakat dan komponen pembangunan lainnya, saya mengajak untuk menjalankan penghematan BBM ini dengan penuh kesungguhan, tanpa peran serta semua komponen bangsa, niscaya program penghematan ini tidak akan berhasil dengan baik.

Disebutkan, bahwa peluncuran ini mengartikan bahwa hal ini menunjukkan akan dimulainya babak baru bagi semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jambi, yang menggunakan kendaraan dinas, untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.

“Pelarangan  pemanfaatan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD yang kita laksanakan hari ini, merupakan salah satu langkah yang diambil ini untuk penghematan BBM. Langkah yang diambil ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, atau sesuai dengan peruntukkannya,” ujarnya.

Dijelaskan, permasalahan bahan bakar minyak bersubsidi ini, pada dasarnya sudah lama menjadi bahan perdebatan. “Saya mengamati dan mencermati kondisi yang terjadi, terkait dengan subsidi BBM, baik melalui media massa, maupun dengan peninjauan langsung ke beberapa titik penyediaan BBM, menyikapi kondisi tersebut, saya telah menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar tidak membeli bahan bakar secara berlebihan,” katanya.

Disebutkan, pemerintah selalu menghimbau kepada spekulan dan para penimbun BBM untuk menghentikan kegiatan menimbun minyak. “Tindakan tersebut sangat melanggar hukum dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, kepada masyarakat saya harapkan untuk  melaporkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib, dengan demikian saudara telah berpartisipasi dalam melancarkan proses distribusi yang kita laksanakan,”katanya.

Dalam Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 tahun 2013, tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, terdapat beberapa ketentuan kendaraan yang mendapat larangan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.

Seperti mobil barang untuk pengangkutan hasil usaha, mobil barang yang dikuasai oleh perusahaan, mobil barang untuk pengangkutan hasil hutan, transportasi laut jenis angkutan kapal, seluruh kendaraan dinas, kecuali ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan pengangkut sampah. (rosenman saragih)