 |
| Skema Bandara Bungo |
Jambi, Simantab
Tim tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Polda Jambi kini tengah mengumpulkan bukti-bukti dilapangan terkait dugaan korupsi pembangunan sarana Bandar Udara (Bandara) Muarabungo menyusul ambrolnya drainase (saluran air) di sekitar taxi way Bandara Bungo.
Tiga instansi juga melakukan investigasi terkait proyek Bandara secara keseluruhan khususnya pengerjaan Taxi Way Bandara Muara Bungo. Tiga instansi tersebut adalah, tim dari Kejaksaan Negeri Bungo, Polda Jambi, dan Polres Bungo.
Tim Tipikor Polda Jambi masih dalam pengumpulan data lapangan sebelum diteruskan ke tahap penyelidikan terkait kurang beresnya proyek bandara tersebut. Dalam investigasi tersebut, diduga, pengerjaan taxi way atau area parkir kendaraan Bandara Muara Bungo diduga tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.
Saai ini pengaspalan yang dilakukan untuk taxi way hanya sekadarnya saja. Investigasi dilakukan sejak Jumat (11/1/13) lalu. Pembangunan taxi way Bandara Bungo yang didanai APBN dikwatirkan tidak sesuai bestek. Proyek tersebut juga kini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Menurut keterangan yang diperoleh Simantab di Mapolda Jambi, Selasa (22/1/13) Tim Tipikor Polda Jambi serius untuk mengusut kasus penyelewengan pembangunan Bandara Bungo yang tidak sesuai dengan bestek.
Disebutkan, keuangan proyek pengerjaan pengaspalan di area taxi way tersebut sudah cair seratus persen. Namun, dalam realisasinya, kondisinya hanya asal jadi, yakni baru aspal tahap awal.
Tidak hanya pengerjaan taxi way saja, namun beberapa proyek lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Bandara Muara Bungo, juga diduga bermasalah. Seperti halnya, pembuatan menara pantau.
Sebelumnya Komisi III DPRD Muara Bungo juga turun langsung ke area Bandara untuk mengecek proyek yang ada di Bandara. Surip Haryanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bungo mengaku terkejut karena masih ada proyek pada awal tahun ini yang masih berjalan.
Banyak ditemukan kejanggalan pembangunan Bandara Bungo. Bahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Bungo tidak tahu menahu mengenai proyek tersebut. Karena, hal itu dikerjakan melalui dana APBN , yang proses tender dan sebagainya tidak melalui daerah.
Menurut Kepala Dishubkominfo Bungo, Syahrirudin, proyek itu dari pusat langsung dan Pemkab Bungo tidak tahu menhau soal proyek tersebut. Proyek pembangunan sisi saluran air pada Bandara Muara Bungo juga dinilai asal jadi.
Belum lama bandara diresmikan, kini saluran air di samping runway sudah mulai rusak bahkan roboh. Selain itu hingga kini pengerjaan penimbunan masih berjalan padahal semua kegiatan mestinya telah berakhir per Desember 2012 lalu.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Bungo, Surip Haryanto, saluran air sudah roboh. “Kita minta pihak kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki saluran air Bandara yang sudah roboh ini,” tegasnya.
Robohnya sebagian drainase Bandara kemungkinan berakibat kepada landasan pacu (runway) Bandara. “Jaraknya memang tidak terlalu dekat dengan runway, tapi saya yakin tetap ada pengaruhnya juga,”katanya.
Sementara itu, APBD Perubahan 2012, anggaran untuk pembangunan bandara tersebut dikucurkan Rp 5 miliar. Sementara pihak Intel Kejari Muara Bungo juga melakukan pengusutan kasus proyek tersebut.
Menurut Kasi Intel Kejari Muara Bungo, Danan Wijaya, pengecekan dilakukan di sejumlah lokasi di kawasan bandara, salah satunya drainase yang kini sebagian runtuh. Kasus robohnya drainase bandara masih terus dikembangkan. Pihak Kejari Bungo juga telah memanggil PPTK nya.
Bandara Bungo diresmikan oleh Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) Sabtu (9/6/12) bertempat Bandara Muara Bungo, Provinsi Jambi. Keberadaan bandara sebagai infrastruktur yang penting dalam meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat maupun barang dan jasa.
Sementara itu Pemerintah Pusat mengucurkan dana APBN 2009 sebesar Rp 18 miliar guna pembangunan Bandara Udara Bungo. Sementara Pemerintah Kabupaten Bungo menganggarkan APBD 2009 sebesar Rp 84 miliar. Pemkab Bungo melakukan penganggaran dengan sistem multi years.
Pemkab Bungo awalnya menargetkan Bandara Bungo selasai tahun 2011. Bandar udara itu merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi setelah Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Bandara tersebut direncanakan mulai beroperasi akhir tahun 2009 lalu, namun banyak kendala. (rosenman saragih)
Tim tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Polda Jambi kini tengah mengumpulkan bukti-bukti dilapangan terkait dugaan korupsi pembangunan sarana Bandar Udara (Bandara) Muarabungo menyusul ambrolnya drainase (saluran air) di sekitar taxi way Bandara Bungo.
Tiga instansi juga melakukan investigasi terkait proyek Bandara secara keseluruhan khususnya pengerjaan Taxi Way Bandara Muara Bungo. Tiga instansi tersebut adalah, tim dari Kejaksaan Negeri Bungo, Polda Jambi, dan Polres Bungo.
Tim Tipikor Polda Jambi masih dalam pengumpulan data lapangan sebelum diteruskan ke tahap penyelidikan terkait kurang beresnya proyek bandara tersebut. Dalam investigasi tersebut, diduga, pengerjaan taxi way atau area parkir kendaraan Bandara Muara Bungo diduga tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.
Saai ini pengaspalan yang dilakukan untuk taxi way hanya sekadarnya saja. Investigasi dilakukan sejak Jumat (11/1/13) lalu. Pembangunan taxi way Bandara Bungo yang didanai APBN dikwatirkan tidak sesuai bestek. Proyek tersebut juga kini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Menurut keterangan yang diperoleh Simantab di Mapolda Jambi, Selasa (22/1/13) Tim Tipikor Polda Jambi serius untuk mengusut kasus penyelewengan pembangunan Bandara Bungo yang tidak sesuai dengan bestek.
Disebutkan, keuangan proyek pengerjaan pengaspalan di area taxi way tersebut sudah cair seratus persen. Namun, dalam realisasinya, kondisinya hanya asal jadi, yakni baru aspal tahap awal.
Tidak hanya pengerjaan taxi way saja, namun beberapa proyek lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Bandara Muara Bungo, juga diduga bermasalah. Seperti halnya, pembuatan menara pantau.
Sebelumnya Komisi III DPRD Muara Bungo juga turun langsung ke area Bandara untuk mengecek proyek yang ada di Bandara. Surip Haryanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bungo mengaku terkejut karena masih ada proyek pada awal tahun ini yang masih berjalan.
Banyak ditemukan kejanggalan pembangunan Bandara Bungo. Bahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Bungo tidak tahu menahu mengenai proyek tersebut. Karena, hal itu dikerjakan melalui dana APBN , yang proses tender dan sebagainya tidak melalui daerah.
Menurut Kepala Dishubkominfo Bungo, Syahrirudin, proyek itu dari pusat langsung dan Pemkab Bungo tidak tahu menhau soal proyek tersebut. Proyek pembangunan sisi saluran air pada Bandara Muara Bungo juga dinilai asal jadi.
Belum lama bandara diresmikan, kini saluran air di samping runway sudah mulai rusak bahkan roboh. Selain itu hingga kini pengerjaan penimbunan masih berjalan padahal semua kegiatan mestinya telah berakhir per Desember 2012 lalu.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Bungo, Surip Haryanto, saluran air sudah roboh. “Kita minta pihak kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki saluran air Bandara yang sudah roboh ini,” tegasnya.
Robohnya sebagian drainase Bandara kemungkinan berakibat kepada landasan pacu (runway) Bandara. “Jaraknya memang tidak terlalu dekat dengan runway, tapi saya yakin tetap ada pengaruhnya juga,”katanya.
Sementara itu, APBD Perubahan 2012, anggaran untuk pembangunan bandara tersebut dikucurkan Rp 5 miliar. Sementara pihak Intel Kejari Muara Bungo juga melakukan pengusutan kasus proyek tersebut.
Menurut Kasi Intel Kejari Muara Bungo, Danan Wijaya, pengecekan dilakukan di sejumlah lokasi di kawasan bandara, salah satunya drainase yang kini sebagian runtuh. Kasus robohnya drainase bandara masih terus dikembangkan. Pihak Kejari Bungo juga telah memanggil PPTK nya.
Bandara Bungo diresmikan oleh Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) Sabtu (9/6/12) bertempat Bandara Muara Bungo, Provinsi Jambi. Keberadaan bandara sebagai infrastruktur yang penting dalam meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat maupun barang dan jasa.
Sementara itu Pemerintah Pusat mengucurkan dana APBN 2009 sebesar Rp 18 miliar guna pembangunan Bandara Udara Bungo. Sementara Pemerintah Kabupaten Bungo menganggarkan APBD 2009 sebesar Rp 84 miliar. Pemkab Bungo melakukan penganggaran dengan sistem multi years.
Pemkab Bungo awalnya menargetkan Bandara Bungo selasai tahun 2011. Bandar udara itu merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi setelah Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Bandara tersebut direncanakan mulai beroperasi akhir tahun 2009 lalu, namun banyak kendala. (rosenman saragih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar