Seluas 9400 hektar lahan pertanian di Provinsi Jambi hingga kini belum teraliri saluran irigasi secara maksimal. Kini Balai Wilayah Sungai Sumatera Dinas PU Provinsi Jambi mempunyai tiga wilayah irigasi, yakni daerah Sei Siulak Deras dengan luasan sawah 5800 hektar (ha), Batang Sangkir 3600 (ha) dan ada daerah irigasi yang masuk daerah Irigasi Batanghari dengan hulu Dam di daerah Pulau Punjung Sumbar.
Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) di Jambi, Selasa (3/4) mengatakan, PU Provinsi Jambi agar menginventarisir irigasi yang ada di Provinsi Jambi guna mengetahui penyebab dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Hal itu penting, sehingga program yang dilakukan dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “Saya minta menginventarisir seluruh irigasi yang ada ini misalnya irigasi di Sarolangun contohnya Dam Kutur apa masalahnya sekarang dan itu menjadi tanggung jawab siapa (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), sehingga irigasi ini bisa berfungsi, bisa dinikmati oleh masyarakat,”katanya.
Disebutkan, keberadaan irigasi yang baik mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, namun hingga kini penanganan irigasi di Provinsi Jambi belum mampu mendongkrak pertumbuhan produksi pertanian.
“Adanya lobang besar pada irigasi atau tersumbat sehingga air tidak mengalir semestinya itu yang kita perbaiki. Saya maunya langsung ditangani secara baik hal demikian. Perlu kita bersihkan atau perbaiki itu yang kita programkan, PU Irigasi cek ke lapangan, kalau tidak ada manfaatnya tidak ada gunanya untuk dibangun itu yang kita pecahkan(cari solusi),” kata HBA.
Menurut HBA, Balai Wilayah Sungai Sumatera untuk secara bersama melakukan koordinasi dan integrasi kerja guna mensejahterakan rakyat. “Kita coba turun, apa yang bisa bapak bantu apa yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jambi dan apa yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Kita tidak usah banyak-banyaklah yang penting memang betul-betul manfaat,”katanya.
Disebutkan, pembangunan irigasi haruslah tepat sasaran. Sasarannya mencari masyarakat yang mau bersawah kita prioritas dulu sehingga irigasi betul betul berfungsi dan bisa dinikmati masyarakat yang punya sawah.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera PU Provinsi Jambi, Bambang Hidayah mengungkapkan keberadaan irigasi yang mempunyai beberapa kewenangan dalam pengelolaannya, dalam UU No. 7 Tahun 2004, pusat dengan kewenangan luas diatas 3000 ha, Provinsi 1000-3000 ha, Kabupaten/Kota dibawah 1000 ha.
Disebutkan, penanganan irigasi masih perlu koordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan irigasi, ada beberapa irigasi dibawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi Ir. Amrin Aziz mengatakan, keberadaan irigasi merupakan bagian yang sangat penting mengingat pertumbuhan beras sangat terpengaruh dengan kelancaraan air bagi sawah. “Kita harus terintegrasi dan koordinasi,” kata Amrin.
Ketua Bappeda Provinsi Jambi Ir. A. Fauzi Anshori mengatakan, irigasi di Provinsi Jambi sudah cukup panjang untuk cetak sawah. Namun kelemahan ada di P3A tidak berfungsi sebelumnya di Dinas PU sekarang di Dinas Pertanian kedepan harus kita aktifkan kembali P3A, kedua target produktivitas, lahan sawah irigasi dan non irigasi, koordinasi yang perlu. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar