Jambi, Batak Pos
Ratusan warga Jambi yang terdiri dari petani, nelayan dan pedagang kaki lima melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Jambi meminta dikembalikannya minyak tanah bersubsidi yang sebelumnya ditarik Pertamina 100 persen dari pasaran, Rabu (19/10). Warga juga mendesak Gubernur Jambi untuk membicarakan hal tersebut dengan Pihak Pertamina Jambi.
Diantara tuntutan warga terhadap pemerintah yakni penghapusan subsidi minyak tanah di Jambi dinilai langkah yang sangat keliru. Hal ini karena Jambi salah satu provinsi termiskin di Indonesia dan ini juga pernah diungkapkan Sekda Provinsi Jambi mendapat alokasi terkecil dalam APBN.
Alokasi minyak tanah bersubsidi harus dialokasikan kembali. Sebab merupakan urusan perut orang miskin. Minyak tanah merupakan salah satu urat nadi kehidupan orang miskin dan harus tetap disubsidi.
“Karena tidak mungkin rakyat miskin yang berpenghasilan kecil mampu membeli minyak dengan harga di atas Rp 10 ribu perliternya. Kami harus berjuang walau darah harus tertumpah. Karena kalau sampai minyak tanah hilang dari rumah warga miskin, maka kami harus bersiap-siap gelap gulita dikala PLN memadamkan listriknya,”kata pengunjukrasa.
Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Jambi Abdul Fattah didampingi Karo Ekbang dan SDA, Sepdinal saat menemui pengunjukrasa mengatakan, setelah hasil pertemuan dengan pihak terkait, secepatnya akan melakukan tatap muka dengan menteri SDM akan berupaya melakukan penundaan penarikan minyak tanah subsidi.
dan Ketua Hiswana Migas Abdul Fattah serta perwakilan dari Pertamina. Dalam pertemuan itu, Sepdinal menyebutkan kalau pemerintah dalam waktu dekat akan menghadap Mentri ESDM untuk menyelesaikan permintaan warga terhadap minyak tanah.
Dikatakan, mengakui gas 3 kg yang diperuntukkan bagi warga memang belum optimal. Gubernur Jambi dan 11 bupati/walikota akan menghadap menteri dan bila memungkinkan akan ditunda ataupun dibatalkan.
“Akan dilakukan audiensi untuk membahas permasalahan ini. Menjelang ada keputusan kabupaten akan melakukan pendataan ulang. Minyak tanah subsidi terkahir ditarik oleh Pertamina tanggal 8 Oktober lalu. Yang ada hanya minyak tanah non subsidi yang jelas harganya. Dan keputusan dalam pertemuan tidak bisa diputuskan, karena apakah itu ditarik atau dialihkan ke gas,”katanya.
Menurut Abdul Fattah yang juga menjabat Bupati Kabupaten Batanghari ini, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jambi akan memperjuangkan ke Jakarta, sehingga minyak tanah bersubsidi di Provinsi Jambi kembali disalurkan. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar