Aktivis mahasiswa di Jambi mengancam akan melakukan unjukrasa besar-besaran jika rencana penga pengadaan mobil dinas (mobnas) untuk unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi direalisasikan oleh eksekutif. Mahasiswa dan masyarakat menolak keras rencana pengadaan mobnas pimpinan dewan tersebut.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi, Hadi Suprapto Rusli, Selasa (9/2) mengatakan, pihaknya jelas menolak rencana pengadaan mobil dinas yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar itu.
.JPG)
Ketua HMI Jambi. Foto Rosenman Manihuruk“Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi tak perlu dibelikan mobil baru. Kendaraan pimpinan yang lama masih laik pakai. Sehingga lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran,”katanya.
Menurut Hadi, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk pembinaan generasi muda di Provinsi Jambi.
“HMI Cabang Jambi meminta kepada dewan untuk segera merevisi anggaran pengadaan mobil dinas tersebut. Kalau itu tetap realisasi, mahasiswa akan aksi besar-besaran,”katanya.
Secara terpisah, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) IAIN Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi, Ade Putra, menambahkan, pihaknya juga menolak rencana pengadaan tujuh unit mobil dinas Pimpinan DPRD Provinsi Jambi tersebut.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 2 miliar seharusnya dialokasikan saja untuk beasiswa pendidikan atau peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.
“Para pejabat DPRD Provinsi Jambi bukanlah orang yang layak mendapatkan sedekah Rp 2 miliar dari uang rakyat. Dewan hanya sebagai lembaga pemuas nafsu pejabat saja. Para pimpinan DPRD Provinsi Jambi harus paham kondisi rakyat Jambi saat ini,”katanya.
Ketua LSM NP-Sand, Donny Pasaribu SP menolak keras rencana pengadaan tujuh unit mobil pimpinan DPRD Provinsi Jambi senilai Rp 2 miliar itu.
“Kita menolak keras hal tersebut. Pimpinan dewan adalah wakil rakyat, jadi harus prorakyat, bukan untuk bermewah-mewah,”katanya. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar