Pembangunan Balai Benih Ikan di Kerinci Bermasalah

Jambi, Batak Pos

Pembangunan fisik Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Kabupaten Kerinci oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi bermasalah. Proyek BBIS senilai Rp 1,8 miliar dari APBD Provinsi Jambi, Dana Alokasi Umum dan Khusus (DAU-K) miliar itu diduga ada indikasi korupsi karena pembangunan fisiknya menyalahi bestek.

Proyek BBI di UPTD Perikanan dan Peternakan Pedung Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kerinci sarat dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Saat proyek pembuatan kolam dan perumahan petugas lapangan tidak terawasi dengan baik.

Pekerjaannya juga tidak mencantumkan papan proyek. Kemudian banyak ditemukan kejanggalan proyek itu. Seperti pembuatan bak pembenihan, pembuatan kolam pendederan ukuran 40 x 25 meter dan ukuran 20 x 25 meter tidak pakai pundasi.

Kemudian pembangunan rumah pekerja BBI (mess) operator, pembangunan kantor BBI dan sarana prasarana, drainase serta pembuatan pagar lokasi BBI tampak buruk. Pembangunannya tampak asal jadi.

Demikian temuan LSM Forum Masyarakat Kerinci Bersatu (FMKB) saat melaporkan temuan itu ke DPRD Provinsi Jambi, Rabu (13/5). Menurut Koordinator Lapangan FMKB, Akmal Khatab didampingi Sekretaris FMBK, Zarman Ependi, kepada Batak Pos, Rabu (13/5), proyek tersebut diduga sarat korupsi.

Disebutkan, pelaksana proyek oleh rekanan bernama Boy Edwar, tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Hal itu tampak dari kondisi proyek BBI yang buruk. Padahal proyek tersebut baru dikerjakan tahun anggaran 2008 lalu.

Menurut Akmal, pihaknya juga telah melaporkan temuan proyek bermasalah itu ke Ispektorat Provinsi Jambi. Bahkan Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Fauzi Syam SH MH akan memanggil Kepala DKP Provinsi Jambi Herman Suherman guna menjelaskan temuan LSM tersebut.

“Kerinci merupakan daerah “empuk” proyek lumbung korupsi. Pengawasan proyek sulit dilakukan karena jaraknya jauh dari ibukota Provinsi Jambi. Sejumlah proyek seperti DKP, irigasi sering bermasalah di Kerinci,”ujar Zarman Ependi.

LSM-FMKB berjanji akan mengungkap kasus-kasus proyek bermasalah di Kerinci. Pihaknya juga meminta aparat terkait mengusut tuntas sejumlah temuan penyelewengan keuangan negara yang telah dilaporkan. ruk