Walikota Jambi “Melawan” Jurnalis

"Walikota Jambi Sy Fasha Compeni, Karena Mengharuskan Calon Siswa Membawakan Bukti Pelunasan PBB Rumah Yang dihuni Orang Tua Mereka sebagai syarat penerimaan calon siswa baru pada tahun pelajaran 2015/2016" ujar Febri Timoer Timur saat orasi di depan kantor Walikota Jambi, Senin 8 Juni pagi.

Lecehkan Profesi Wartawan

JAMBI, MR-Tingginya intensitas pemberitaan media massa di Jambi soal kinerja dan kebijakan Walikota Jambi Syarif Fasha yang tak berpihak kepada rakyat, menimbulkan rekasi dari Walikota Jambi Syarif Fasha. Bahkan dirinya dengan terang-terangan melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan di hadapan orang banyak, pada Selasa 26 Mei 2015, sekitar pukul 13.00 WIB di Kota Jambi.

Pelecehan secara lisan itu dilakukan Fasha terhadap wartawan di Jambi di sebuah rumah makan di kawasan Telanai.

Menurut salah seorang wartawan yang tengah meliput kegiatan walikota saat itu, Fasha yang merasa gerah dengan pemberitaan salah satu media online yang mengkritisi kebijakan Walikota Jambi, bertanya kepada sejumlah wartawan yang sehari-hari bertugas di Balaikota Jambi.

“Siapa wartawan “Berita Jambi”? tanya Fasha di sebuah rumah makan, usai melakukan kunjungan ke Kantor Camat Telanaipura, Selasa siang itu, seperti ditirukan salah seorang wartawan yang hadir saat itu.

Sejumlah wartawan yang tidak paham konteks dan maksud pertanyaan Fasha spontan menunjuk seorang wartawan online. Kemudian di hadapan para jurnalis dan Staf Walikota Jmabi lainnya, Syarif Fasha berkata “ wartawan tidak perlu menyerang atau membuat berita miring soal kebijakan pemerintah dan walikota”.

Jika media tempat wartawan itu bekerja perlu anggaran, atau kekurangan dana, bisa dikomunikasikan kepada pemerintah. Dirinya akan menambah anggaran media tersebut.

“Jadi tidak perlu menyerang-nyerang pemerintah dengan membuat berita-berita miring. Kalau perlu anggaran, bilang saja ke kami, akan kami tambah,” kata Fasha lagi, seperti ditirukan wartawan itu.

Menurut Fasha, media (wartawan) itu terdiri atas dua jenis, komersil dan independen. Jika media komersil, maka jelas butuh anggaran dan perlu kerjasama dengan pemerintah. Maka, jalinlah hubungan baik dengan pemerintah dan tidak perlu buat berita miring.

Usai berkata seperti itu, Fasha bertanya, siapa pimpinan redaksi media di tempat wartawan bersangkutan berkerja. “Jika kau tidak betah di media itu, bilang ke saya mau kerja di media mana. Biar saya acc dan rekomendasikan masuk ke media lain,” kata Fasha, sambil menyebut nama dua media bertiras besar di Jambi yang berjaringan secara nasional.

Menurut catatan wartawan, Fasha tidak kali ini saja melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan. Dalam berbagai kesempatan, Fasha kerap melakukan intervensi secara lisan kepada wartawan yang tengah bertugas.

Dia acap meminta wartawan jangan membuat berita miring soal pemerintah dan kebijakan walikota dengan bunyi bertekanan memerintah.

Walikota Jambi Syarif Fasha usai Sidang Istimewa DPRD Kota Jambi Kamis (28/5) menolak untuk dikonfirmasi terkait dengan pelecehan profesi wartawan tersebut. Dirinya tak bersedia menjumpai para wartawan yang sudah lama menanti dirinya.

Tanggapan AJI Jambi

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Hery Novialdi, kepada wartawan mengatakan, Walikota Jambi Sy Fasya harusnya bisa memilah mana wartawan yang bertugas secara independen dan manajemen media.

“Bicara soal anggaran atau kerjasama antara pemerintah dan media tidak seharusnya langsung kepada wartawan. Wartawan bekerja secara independen tidak dapat diatur-atur oleh orang lain di luar redaksi mereka,” kata Heri.

Menurut Heri, jika Walikota Jambi Syarif Fasha merasa dirugikan oleh pemberitaan di salah satu media, dia dapat mengunakan hak jawab.

“Hak jawab itu dilindungi Undang-Undang. Walikota harusnya menggunakan itu, sehingga media yang bersangkutan dapat menerbitkan hak jawab tersebut. Jika hak jawab tidak diterbitkan, maka dia dapat mengadukan ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers yang akan mengambil langkah selanjutnya terhadap media tersebut. Itulah prosedurnya. Sebagai walikota, seharunya Syarif Fasha paham prosedur tersebut,” ujar Heri.

Heri sangat menyangkan pernyataan Walikota Jambi itu. Dia juga meminta Walikota Jambi meminta maaf kepada wartawan. “Wartawan itu profesi terhormat. Walikota tidak dapat melecehkan seperti itu. Dia harus minta maaf,” tegas Heri.

Hingga kini, Walikota Jambi Syarif Fasha belum dapat dikonfirmasi terkait pelecehan yang dilakukannya terhadap wartawan.

Saat berita ini diturunkan, Masurai.com, mendapati Walikota Jambi Syarif Fasha tengah membuka pameran batu akik di halaman balaikota Jambi.

PWI Desak Syarif Fasha Minta Maaf

Menanggapi sikap Walikota Jambi Syarif Fasha itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi Mursyid Songsang dengan tegas mendesak Walikota Jambi harus meminta maaf kepada seluruh wartawan.

“Ini bukan lagi persoalan personal (wartawan terkait), tapi sudah tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan. Walikota harus minta maaf kepada seluruh wartawan. Dia harus mencabut kata-kata itu segera dan berjanji tidak lagi melecehkan wartawan,” kata alumnus Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ini.

Kata Mursyid, tidak dapat seenak perutnya mengatur-ngatur kebijakan redaksi sebuah media. Pers merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang dan bertindak secara independen.

“Dia juga tidak dapat mengaku-ngaku dapat memasuk atau mengeluarkan seorang wartawan di media-media tertentu. Jika dia punya kerjasama atau pengaruh terhadap media tertentu. Jangan digeneraslisir dan jangan menyamaratakan seluruh media,” kata  Mursyid.

Menurut Mursyid, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi adalah uang rakyat. Jadi Walikota tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran semau dia, termasuk “membeli” media-media tertentu agar pemberitaan soal dia menjadi selalu baik.

“Fasha tidak dapat menggunakan uang rakyat semau dia, termasuk “membeli” media untuk kepentingan pencitraan dirinya,” ucap Mursyid.

Kata Mursyid, tugas wartawan dan media memang mengawasi setiap kebijakan dan program pemerintah. Dan soal kerjasama antara Pemda dan media itu adalah soal lain.

“Jadi tidak ada hubungan soal kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, terhadap kebijakan redaksi dan tugas wartawan di lapangan yang mengawasi kebijakan itu. Wartawan tugasnya memang mengawasi,” katanya. (Lee)