Kasus Pembunuhan Aktivis Petani, Ketua Adat Denda PT WKS

UNJUKRASA SOAL PT WKS DI KANTOR GUBERNUR JAMBI

 

Jambi, MR-Masih ingat kasus terbunuhnya Indra Kailani. Aktivis Serikat Petani Tebo itu tewas di tangan oknum petugas keamanan PT Wirakarya Sakti (PT WKS) di Desa Lubuk Mandrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tabo, 27 Februari 2015 lalu.

Indra Kailani, semasa hidupnya tercatat sebagai salah satu aktivis yang getol membela warga  terkait konflik lahan dengan perusahaan PT WKS, Ia dihabisi secara sadis dan mayatnya dicapakan ke dalam parit (got) dan baru diketahui sehari setelah kejadiaan, dan sekarang kasus pembunuhan itu sedang ditangani pihak berwajib.

Ketua lembaga Adat Desa Lubuk Mandrasah Abdul Kadir di Tebo, Senin, mengatakan prosesi upacara penyerahan denda adat itu dilakukan Sabtu, (24/5)  di desa setempat.

"Prosesi berlangsung dengan sangat sederhana. Semua masyarakat dan pimpinan perusahan berkumpul jadi satu. Perusahaan itu dikenakan denda adat berupa seekor kerbau, satu keris dan 100 kain kafan serta 100 jenis bumbu dapur," kata Kadir.

Ia menjelaskan, untuk kain kafan menandakan bahwa konflik itu sampai menimbulkan kematian. Kain kafan nantinya akan dibagikan rata ke sembilan desa yang di bawahi lembaga adat yang dipimpinnya.

Dan untuk keris itu sendiri, kata dia melambangkan arti senjata yang dipakai untuk membunuh.

"Ini adalah aturan adat dari Desa Mandrasah. Pelaku kejahatan yang mengakibatkan meninggal dunia harus membayar seratus jenis bumbu, seratus kodi kain kafan, sebuah keris dan se ekor kerbau. Dan seratus itu mengartikan angka hukuman tertinggi," katanya menjelaskan.

Kadir mengungkapkan, hal ini hanya bentuk penyelesaian masalah dalam adat bahwa perusahaan mengakui kesalahannya. Untuk meminta maaf itu juga harus dilakukan secara adat.

"Meski denda adat sudah selesai, tapi jangan sampai hilang dan kasus ini harus terungkap secara hukum. Dalam acara adat ini cuma permintaan maaf dari perusahaan dan ganti rugi secara adat," katanya kepada wartawan.

Direktur PT WKS wilayah Jambi, Jhonatan Ginting mengatakan, denda adat ini merupakan bentuk komitmen bersama antara kelompok tani Sekato Jaya dan pihak perusahaan agar dikemudian hari konflik petani dan perusahaan tidak terulang kembali. "Setelah peristiwa ini, perusahaan dan masyarakat senantiasa menjaga silaturahmi. Dan ada juga jaminan tokoh masyarakat dan perusahaan yang sangat kuat," kata Jhonatan.

Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi konflik antara masyarakat dan perusahaan, pihaknya akan membuat program resolusi konflik yang akan digulirkan dalam komunikasi dengan desa-desa yang lain.

"Kita akan mermbuat program resolusi konflik dan akan mengevaluasi dari kinerja perusahaan agar konflik tidak terjadi lagi. Masyarakat di Desa Lubuk Mandrasah ini sangat terbuka, dan ini nantinya harus menjadi intropeksi diri masing-masing," katanya menjelaskan.

Camat Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Noprizal mengatakan, setelah prosesi denda adat, masyarakat dipersilahkan menjalankan aktivitas sehari-hari dan perusahaan juga dapat beroperasi seperti biasa.

"Baik itu antara perusahan dan masyarkat harus bisa saling menguntungkan dan semoga dengan adanya denda adat ini masyarakat dan perusahaan bisa saling menjaga silaturahmi bersama," kata Nofprizal. (sal/an/maz)

(Musri Nauli)

Musri Nauli: PT WKS Mengakui

Kasus Pembunuhan

Jambi, MR-Proses hukum yang ditangani pihak berwajib dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis petani Indra Kailani yang dilakukan sejumlah oknum petugas keamanan PT Wirakarya Sakti (PT WKS) masih berlangsung.

Musri Nauli, Direktur Eksekutif  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (25/5) mengatakan, pihaknya terus mengawasi jalannya proses hukum dalam kasus pembunuhan itu.

“Walhi akan terus mengawasi jalannya proses hukum dalam kasus pembunuhan aktivitas petani Indra Kailani yang dilakukan sejumlah oknump petugas keamanan PT WKS oleh pihak yang berwajib,” terang Musi Nauli.

Sementara itu, Direktur eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan, dengan denda adat itu perusahaan WKS sudah jelas mengakui kesalahannya.

Namun terkait hukum yang saat ini masih ditangani pihak berwajib, pihaknya bersama rekan-rekan Walhi tetap akan mengawal proses hukum terkait kematian petani Indra Kaliani sampai di meja persidangan.

"Bukan berarti dengan denda adat ini masalah selesai, kita tetap akan mengawal proses hukumnya, mudah-mudahan sebelum bulan puasa nanti kasus ini sudah masuk dalam persidangan," kata Musri. (sal/an/mas). (BACA EDISI CETAKNYA DI MEDIA REGIONAL EDISI 91)