Walikota Jambi Minta Dukungan DPR RI

Kunjungan Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi Ihsan Yunus ke Jambi

 Minta Bantuan Pembangunan Pasar Tradisional

JAMBI-Saat kedatangan Anggota DPR RI daerah pilihan Provinsi Jambi, Ihsan Yunus ke Jambi, Walikota Jambi ngadu kurang kooperatifnya pihak Provinsi Jambi. Padahal, selaku kepala wilayah yang menjadi wajah provinsi selayaknya mendapatkan dukungan.

“Coba lah ya, kalau bapak dewan main ke provinsi. Sampaikan keluhan kami ini, tolong bantu kami menata wajah kota. Seperti PKL yang sudah kami tertibkan di wilayah kerja provinsi, kami buat bagus dengan dana kami. Ehh malah instansi di provinsi yang protes dan bertanya-tanya. Seharusnya kan senang," ujar Walikota Jambi, SY Fasha saat pertemuan dengan Ihsan di ruang utama Kantor Walikota, Selasa (16/12).

Tidak hanya soal penertiban PKL saja, Fasha juga mengeluhkan kurang koordinasinya provinsi terkait kucuran bantuan Corporate social responsibility (CSR) dari beberapa BUMD di Jambi. Di mana bantuan CSR itu diserahkan kepada provinsi, namun tidak bertanya terlebih dahulu kepada Pemkot selaku pemilik wilayah. Padahal yang lebih membutuhkan dana CSR tersebut adalah warga kota. 

Pada kesempatan itu, Fasha mengharapkan agar program Presiden Jokowi yang ingin membangun 500 pasar tradisional bisa diarahkan ke Kota Jambi. 

“Kita saat ini akan membangun empat pasar tradisional. Yakni Talang Banjar, Aur Duri, Danau Teluk dan Angso Duo. Mudah-mudahan satu saja dibantu. Karena Pemkot kekurangan dana, maklum saja DAU dan DAK kami dipotong. PAD meningkat, namun bantuan dipotong. Ironis rasanya," keluh Fasha. 

Pada kesempatan itu, Ihsan Yunus yang merupakan wakil Jambi di senayan yang duduk di Komisi VI ini berkata berusaha untuk melobby kementrian. Agar program membangun 500 pasar tradisional tadi bisa mengarah ke Kota Jambi.

“Semua keluhan yang masuk, saya catat dulu. Nanti baru kita inventarisir, mana-mana saja yang menjadi skala prioritas. Inilah gunanya saya melakukan reses, untuk menampung kluhan tadi," ujar politisi PDI Perjuangan ini. 

Tidak hanya soal pasar tradisional saja, namun adanya keluhan soal kesulitan kucuran bantuan untuk industri kecil menengah (IKM) juga menjadi sorotannya. Begitupun dengan minimnya bantuan CSR dari BUMD untuk Kota Jambi. (oyi/lee)