Akbar Tandjung: Keputusan Kemenkum Harus Obyektif

DUALISME PARTAI GOLKAR : Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Mantan Presiden Indonesia ke-3 yang juga politisi Partai Golkar BJ Habibie di Jakarta, Senin (15/12). Pertemuan itu dilakukan untuk membahas penyelesaian masalah dualisme Partai Golkar. ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

Ical Vs Agung

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung berharap Kementerian Hukum dan HAM memberi putusan obyektif atas dualisme kepengurusan saat ini. Keputusan yang akan diteken Menkum Yasonna Laoly diharapkan tidak politis.

“Baik sekali kalau Menkum HAM membentuk tim, dan tim itu melihat persoalan secara obyektif, secara jernih. Harapan kami tentu keputusan dilandasi hal yang tadi secara obyektif," ujar Akbar usai bertemu sesepuh Golkar BJ Habibie di Jl Patra Kuningan, Jaksel, Senin (15/12).

Akbar mengingatkan agar Menkum mengambil keputusan dilandasi AD/ART Golkar termasuk aturan yang terkait dengan parpol. "Harapan kami agar pemerintah betul-betul memposisikan diri secara netral, obyektif, mengenai kejadian yg dialami Golkar," imbuhnya.

Dia menegaskan Munas Bali digelar sesuai aturan dengan Aburizal Bakrie sebagai penanggungjawabnya. Munas di Bali juga memenuhi kuorum pengurus DPD I, II dan organisasi sayap partai.

“Bahkan saya bisa mengatakan lebih dari 90 persen daripada pengurus partai-partai di pusat dan di daerah," sebut Akbar.

Hingga saat ini Akbar masih tetap mengupayakan islah dengan kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol. Namun belum ada respons dari Agung mengenai perdamaian ini.

Agung Laksono Belum Ada Respons

Meski menemui kendala, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung masih tetap mengupayakan islah dengan kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol Jakarta.

“Saya dua hari lalu ketemu Aburizal Bakrie dan kemudian saya menyampaikan bahwa saya sebagai ketua Wantim akan melanjutkan semangatnya untuk mencapai kesepakatan dengab mengarah kepada islah. Dan kami sepakat kalau kita akan islah," ujar Akbar Tandjung.

Sebagai juru damai, Akbar memang sudah berkomunikasi dengan kubu Agung. Dia pernah bertemu Waketum Priyo Budi Santoso dan Sekjen Zainuddin Amali kepengurusan Munas Ancol.

“Saya sudah kontak Agung Laksono melalui telepon. Tapi sampai sekarang memang belum ada respons beliau," ujarnya.

Aburizal sendiri menurut Akbar sudah menugaskan Ketua Harian MS Hidayat. "(Tapi) saya belum tahu hasil pendekatan MS Hidayat," imbuh dia.

Tapi Akbar mengaku belum mengetahui opsi kompromistis yang bisa dijadikan jalan damai kubu Ical dan Agung. "Format daripada islah itu baru akan diketahui kalaua ada pertemuan," sebutnya. “Saya juga ngga bisa memastikan (waktu pertemuan islah,red)," sambung Akbar.

Kumpulkan Sesepuh Golkar

Sesepuh Partai Golkar BJ Habibie prihatin dengan kondisi partai yang kini terbelah menjadi dua kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Habibie berencana mengumpulkan sesepuh Golkar lainnya menjajaki rekonsiliasi kedua kubu.

“Beliau amat prihatin, dengan terjadinya dua organisasi. Beliau tidak memperkirakan sampai terjadinya dua organisasi," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kubu Ical, Akbar Tandjung.

Menurut Akbar, Habibie berharap tokoh sesepuh partai bisa menjembatani peluang rekonsiliasi kedua kubu. "Mengajak para sesepuh lain untuk mencari solusi yang tepat, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Golkar dengan satu harapan bisa terwujud suatu katakanlah rekonsiliasi, atau islah," sambungnya.

Tapi Akbar belum bisa memastikan tanggal pasti pertemuan para sesepuh. Akbar hanya berharap upaya mencari jalan damai bisa terealisasi.

Dua kubu Golkar saat ini menunggu keputusan Kementerian Hukum dan HAM soal kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Ancol Jakarta. Mengacu pada UU Parpol, Kemenkum akan menentukan keabsahan kepengurusan tujuh hari kerja setelah pelaporan yakni Rabu 17 Desember nanti.

Ada Oknum Mempermainkan Golkar

Sekjen Golkar, hasil Munas Bali, Idrus Marham menuding ada oknum-oknum dari luar yang mempermainkan Partai Golkar. Oknum ini disebut bukan berasal dari pemerintah.

“Ada oknum partai tertentu yang main. Dan ini yang nanti dia mempermainkan Partai Golkar, nanti juga akan memainkan Jokowi-JK, pasti begitu," ucap Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Idrus membeberkan cara-cara oknum tersebut untuk mengganggu KMP dan Golkar. Oknum itu disebut membuat persepsi KMP hanya memberikan waktu 2 tahun untuk pemerintahan dan kemudian akan digulingkan.

“Pertama, dia bikin move seakan-akan KMP hanya beri dua tahun pada pemerintahan ini. Kedua, dia narik-narik pemerintah masuk. Seakan-akan ini dibekap pemerintah. Memang orang Indonesia bodoh semua," beber pria bergelar doktor ini.

Idrus mencontohkan langkah yang menarik-narik pemerintah yaitu saat Munas Golkar kubu Agung Laksono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wapres Jusuf Kalla. Menurut alumnus UGM ini, sudah pasti perwakilan pemerintah tak akan hadir dan itu terbukti.

“Ini kan sangat pembodohan bagi rakyat. Kita tahu betul JK tidak akan hadir. Kita yakin betul Tjahjo tak akan hadir karena dua tokoh ini punya akal sehat dan aturan," ucapnya.

“Karena itu, ada elit di balik partai tertentu di balik ini semua. Bukan pemerintah. Oknum ini yang mengatasnamakan pemerintah," sambung Idrus.

Ketika diminta menyebutkan nama oknum yang ia maksud, Idrus bungkam. Mantan anggota DPR ini meminta publik menanti jati diri oknum itu terungkap. “Nanti juga tahu sendiri," jawabnya singkat.(dtk/lee)