UANG ELEKTRONIK, Masyarakat Bisa Pakai Maksimal Rp 20 Juta Sebulan

NON TUNAI: Acara launching sosialisasi penerapan lingkungan less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dilakukan di Program Diploma Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM, Rabu (20/8). Beberapa bank mitra seperti Mandiri, BNI, BRI dan BCA bergabung bersamaan dengan acara Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 2014. FOTO DETIK.COM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan dua jenis uang elektronik, yaitu berbentuk kartu dan ponsel. Transaksi masyarakat dibatasi hingga Rp 20 juta per bulan menggunakan fasilitas ini. Sementara sekitar 10 ribu mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih menjadi pilot project sosialisasi penerapan lingkungan less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di DIY.

DEWI RACHMAT KUSUMA, Jakarta 

Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI Eni Panggabean mengatakan, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi. Maksimal penggunaan uang elektronik ini yaitu Rp 5 juta per hari per orang atau secara kumulatif maksimal mencapai Rp 20 juta per orang setiap bulannya.

“Limit transaksi per orang Rp 5 juta sehari. Sebulan maksimal Rp 20 juta," ujar Eni saat acara sosialisasi Surat Edaran (SE) Lembaga Keuangan Digital (LKD) dan Uang Elektronik di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Rabu (20/8).

Dia menjelaskan, saat ini sudah ada 18 penerbit uang elektronik. Melalui penerbit tersebut, masyarakat bisa melakukan isi ulang (top-up) uang elektronik.

“Kalau lihat potensi, semua yang massal seperti transportasi itu paling efektif bayar pakai uang elektronik, seperti bis, kereta, tol gate, taksi," kata Eni.

Dia menambahkan, masyarakat juga bisa memilih jenis uang elektronik, ada yang registered dan non registered. Bedanya, saldo uang elektronik registered jumlahnya bisa mencapai Rp 5 juta, sementara non registered dibatasi hanya Rp 1 juta.

“Saldo yang unregistered maksimal Rp 1 juta. Kalau yang registered boleh Rp 5 juta. Jadi kalau yang registered kalau kartunya hilang bisa diblokir, orang lain nggak bisa gunakan kartunya. Ini juga untuk meminimalkan uang elektronik dari pembiayaan terorisme atau penyalahgunaan dan lain-lain," tandasnya.

18 penerbit uang elektronik tersebut terdiri dari 8 bank umum, 1 BPD, dan 9 lembaga selain bank (LSB). Bank umum yang menjadi penerbit adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Nationalnobu.

Sedangkan BPD yang memiliki uang elektronik adalah Bank DKI Jakarta. Sementara itu, delapan LSB yang menjadi penerbit adalah PT Indosat, PT Skye Sab Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, PT Finnet Indonesia, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Nusa Satu IntiArtha, dan PT Witami Tunai Mandiri.

Gerakan Nasional Non Tunai

Sementara dari Yogyakarta dilaporkan, sekitar 10 ribu mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih menjadi pilot project sosialisasi penerapan lingkungan less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di DIY.

Pembayaran non tunai ini diharapkan dapat menghemat biaya pencetakan uang kertas, meminimalkan penerimaan uang palsu atau rusak, mempermudah transaksi ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap perbankan.

Acara launching dilakukan di Program Diploma Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM, Rabu (20/8/2014). Beberapa bank mitra seperti Mandiri, BNI, BRI dan BCA bergabung bersamaan dengan acara Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 2014.

“Ada 50 ribuan mahasiswa yang kuliah di UGM dan pasti transaksi ritelnya akan tinggi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Arief Budi Santoso.

Menurut dia UGM dipilih sebagai pilot project GNNT dengan pertimbangan jumlah mahasiswa yang cukup besar. Transaksi ritel di sekitar kampus yang cukup tinggi.

Menurut Arief, penggunaan alat pembayaran non tunai terus meningkat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan jumlah instrumen volume dan nominal transaksi Alat Pembayaran Melalui Kartu (APMK) serta uang elektronik sejak tahun 2008.

Sampai tahun 2013 tercatat volume transaksi APMK sebesar 3,46 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp. 3.797,37 triliun atau tumbuh sebesar 23,89% dibandingkan tahun 2012. Selain itu dari keseluruhan transaksi APMK, pembayaran dengan menggunakan kartu ATM dan kartu debit mencapai puncak dengan porsi tidak kurang dari 75 persen selama 3 tahun terakhir.

“Belum lagi pada transaksi kecil-kecil atau mikro dan retail, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran juga terus naik," katanya.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Dr Didi Achjari, Akt, MCom mengatakan UGM sudah sejak lama menerapkan pembayaran non tunai ini. Bank-bank mitra UGM juga telah bekerjasama dengan beberapa fakultas dalam berbagai transaksi pembayaran non tunai sehingga terbantu dari segi akuntabilitas maupun efisiensi.

“Tahun 2005 kita sudah laksanakan di UGM. Ke depan dengan program ini tentu semakin terbuka peluang pengembangan di sisi bisnisnya," kata Didi. (dtk/lee)