 |
| Banjir di Perumahan Namura Indah Lingkar Barat Kota Jambi |
 |
| Rumah Program Samisake Tergenang Banjir di Depan Kelenteng Siau San Teng yang terletak di RT 10 Sungai Asam Kampung Manggis Kelurahan Cempaka Putih Kota Jambi. Rosenman M/Harian Jambi |
 |
| Satu unit rumah warga di Jalan Baru Kelurahan Sijenjang Jambi Timur terendam banjir. Masyarakat butuh rumah bebas banjir.Foto Rosenman M/Harian Jambi. |
Pesatnya pembangunan
perumahan pemukiman di Jambi menunjukkan nilai positif bagi perkembangan
ekonomi masyarakat. Perkembangan pembangunan properti itu juga seiring dengan
bertumbuhnya investasi di Jambi yang mendorong tingginya minat masyarakat akan
kepemilikan rumah. Namun demikian, pengembang kerap lalai untuk menyediakan
fasilitas umum dan sosial dalam perumahan yang dibangun.
ROSENMAN Manihuruk, Jambi
Selama ini, sering
dijanji-janjikan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, namun hanya janji.
Termasuk juga kita harapan agar menjadi perhatian bagi para pengembang,
fasilitas umum jalan, aspal, juga pagar, drainase.
Pameran properti itu
selain bermanfaat bagi masyarakat, juga mengkomunikasikan pengembang dan
pemerintah. Kadang-kadang drainasenya tidak selesai. Akhirnya
terkatung-katunglah, dan para penghuni perumahan tidak memiliki fasilitas umum,
yang akhirnya juga nanti muaranya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Masyarakat akan
meminta, tolong diaspal pak wali, pak gubernur, kan menyusahkan. Padahal itu
kan semua tanggung jawab mereka, para pengembang perumahan,” kata Gubernur
Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) mencibir pengembang properti dalam salah satu
kegiatan pameran properti di Jambi. Dirinya menekankan pengembang perumahan
untuk lebih memperhatikan lagi fasilitas umum dam fasilitas sosial baru-baru
ini.
Bahkan, gubernur
meminta para pengembang perumahan di Kota Jambi untuk menyerahkan sertifikat
fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahannya kepada Walikota Jambi.
Cibiran itu disampaikan Gubernur Jambi dalam pembukaan Properti Expo 2014,
Pameran Perumahan di Jambi bertempat di mal Jambi Town Square (Jamtos).
Peserta pameran
perumahan yang ambil bagian sebanyak 21 perusahaan pengembang. Perusahaan itu
yakni Citra Raya City, PT Artha Mulia Perkasa, PT ABS, PT PAS, PT Niaga Guna
Kencana, PT Triagung Putra Mandiri, PT Ciputra NGK Mitra, PT Putra Sentosa Perkasa, CV Adjie Pangestu, Griya Satrya,
Wika, PT Duta Niaga Jambi.
Kemudian PT De
Misurata, BRI Syari'ah, Suka Sari Residence, PT Vanabi Putera Sejahtera, PT
Nasaliansyah Permata, PT Saindo, CV Agung Baru Sejahtera, Leetower dan PT Green
Golf Residence.
Selama ini pengembang
terkesan hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa mengindahkan fasilitas umum
dan sosial. Sehingga perumahan yang dibangun kurang memberikan kenyamanan
terhadap penghuni perumahan tersebut.
Selama ini,
fasilitas umum dan sosial pada perumahan tidak memiliki sertifikat yang
diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi sebagai pemegang sertifikat fasilitas
umum dan social tersebut. Justru sertifikat itu dipegang oleh pengembang itu
sendiri.
Gubernur Jambi
mengemukakan, bahwa dirinya mendukung gagasan Walikota Jambi Sy Fasha yang
menyatakan bahwa sertifikat fasilitas sosial dan fasilitas umumnya harus
diserahkan kepada pemerintah setempat.
“Selama ini, sering
terjadi, pengembang perumahan berjanji akan membangun fasilitas umum dan
fasilitas sosial, namun tidak direalisasikan dan hanya janji-janji semata,”
ujarnya.
HBA menghimbau para
pengembang perumahan agar benar-benar membangun dan membenahi fasilitas umum,
seperti jalan, dan jangan lagi nantinya pembangunan jalan perumahan menjadi
beban pemerintah.
Rumah Susun
Santri
Selain itu, HBA
menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi juga melaksanakan program pembangunan
rumah susun (rusun) bagi santri, yang pada tahun 2013, telah dialokasikan
anggaran untuk pembangunan rumah susun di Kabupaten Merangin dengan luasan
mencapai 920 meter persegi.
Dengan kapasitas
daya tampung santri mencapai 168 santri, serta untuk pembangunan rusun di Kota
Jambi dengan luasan sebesar 900 meter persegi, dengan kapasitas santri mencapai
120 santri.
Gubernur Jambi HBA
menghimbau pemerintah kabupten/kota se-Provinsi Jambi, supaya aktif menciptakan
iklim pembangunan yang kondusif, dalam penyediaan perumahan. Seperti kemudahan
dan kemudahan dalam perizinan, penyediaan lahan, dan keringanan lainnya.
HBA juga berpesan
kepada para bupati/walikota dan para pengembang, dalam memilih kompleks
perumahan, memastikan daerah tersebut bebas dari bencana alam, utamanya banjir.
“Pastikan ada prasarana dasarnya, mesti ada
jalan, mesti ada listrik, mesti ada tempat sekolah yang tidak terlalu jauh,
kalau sakit ada fasilitas kesehatan, kalau ke pasar juga tidak terlalu jauh,”
kata HBA.
Disebutkan,
baru-baru ini Menpera RI Djan Faridz bersama Gubernur Jambi meninjau lokasi
Ponpes As'ad yang berlokasi di Kota Seberang Pasir Panjang. Di lokasi tersebut
menjadi lokasi bantuan Rusunawa dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar
Rp 8,8 miliar di dua lokasi. Untuk tahun depan, Djan Faridz mengaku pihak
Menpera akan kembali membantu 4 lokasi Rusunawa di Jambi.
Rusunawa tersebut
diberikan karena Gubernur Provinsi Jambi Hasan Basri Agus dinilai proaktif
memintanya ke pusat. Tahun 2014 ini Provinsi Jambi mendapatkan dua Rusunawa
masing-masing senilai Rp 4,4 miliar yang dibangun di Pondok Pesantren Asad dan
Sa'atuddaraen.
Kemenpera RI juga
punya program mandi cuci kakus (MCK) komunal, tahun 2013 lalu di seluruh
Indonesia ialah sebanyak 700 unit sedangkan tahun 2014 direncanakan sebanyak
1.000 unit.
Tata Ruang dan
CSR
HBA juga
mengharapkan supaya pengembang perumahan membangun rumah ibadah. Kemudian para
bupati dan walikota serta pengembang diharapkan agar menyesuaikan pembangunan
perumahan dengan tata ruang.
Disebutkan, para
pengembang dan pengusaha untuk membantu masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Tolong sisihkan keuntungan saudara para pimpinan dunia usaha, yang pantas
untuk didermakan pada kehidupan masyarakat sekitar,” katanya.
“Marilah kita kembangkan tenggang rasa yang
baik, karena kita hidup di negeri tercinta ini secara bersama. Marilah saling
menyayangi, saling membantu, dan berempati, terutama kepada saudara-saudara
kita yang penghasilannya menengah ke bawah,” ujarnya.
Properti Expo kali
ini diikuti oleh 32 peserta, termasuk dari perbankan dan perusahaan penyedia
material bangunan, serta target nilai transaksi Rp 50 miliar. Tujuan pameran
perumahan ini adalah untuk memudahkan pengembang dalam memasarkan rumah dan
mempermudah masyarakat untuk mendapat rumah yang diinginkan.
Pengembang juga
diharapkan bisa menjadikan daerah rawa menjadi daerah yang bebas banjir dan
lokasi yang sehat. Hadir dalam acara tersebut, Walikota Jambi H Sy Fasha,
pimpinan BRI Syariah Jambi, pimpinan BTN Jambi. (*/lee)
Provinsi Jambi
Butuh 27.383 Unit Rumah
Disebutkan, untuk
Provinsi Jambi, kisaran kebutuhan rumah baru mencapai 27.383 unit rumah setiap
tahunnya, sementara potensi bagi rumah bersubsidi berkisar antara 4.000 sampai
5.000 unit setiap tahunnya.
 |
| Gubernur Jambi Hasan Basri Agus.Foto Rosenman M |
Dikatakan, melihat
angka tersebut, masih sangat terbuka peluang bagi pengembang perumahan untuk
membangun perumahan, karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi rumah
sangat terbatas.
“Namun demikian, saya minta kepada para
pengembang, agar dalam memberikan dukungan pembangunan perumahan bagi
masyarakat, juga memperhatikan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendah (MBR). Memang, untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah cukup sulit, namun inilah wujud kepedulian saudara untuk
membantu masyarakat kecil,” katanya.
Menurut HBA, bahwa
pemerintah, sesuai dengan fungsinya, terus mengupayakan untuk memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan perumahan, berupa alokasi subsidi selisih bunga, subsidi
uang muka, kredit mikro perumahan, serta subsidi bunga kredit konstruksi.
Disebutkan, dalam
kerangka menunjang pembangunan perumahan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui
dana APBD Provinsi Jambi tahun 2013, telah mengalokasikan anggaran yang cukup
besar yaitu mencapai Rp 17,625 miliar.
Dana itu untuk
pengembangan kawasan peningkatan prasarana dan fasilitas umum di kawasan
perumahan dan permukiman, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran akses
masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong ekonomi masyarakat.
Pembangunan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi puluhan ribu masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) di Provinsi Jambi kini mendesak. Ribuan warga Jambi yang hidup di
rumah kumuh pinggiran sungai saat ini masih banyak dan butuh rumah laik huni.
Pembangunan Rusunawa
juga dapat menanggulangi ancaman banjir bagi warga yang bermukim di pinggiran
sungai. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi
saat ini dalam tahap pendataan pemukiman kumuh di Provinsi Jambi.
“Program Rusunawa bertujuan guna menanggulangi
kemiskinan ribuan warga Provinsi Jambi yang tinggal di rumah kumuh bantaran
sungai. Pembangunan Rusunawa sehat merupakan program prioritas pembangunan
nasional,” katanya.
Disebutkan,
prioritas tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar permukiman yang
sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian
peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh/nelayan melalui penanggulangan
kemiskinan diperkotaan dengan pemberdayaan masyarakat pola Tridaya
(P2KP-Program Nasional Pemberdayan Masyarakat-PNPM).
Disebutkan, khusus
untuk penanganan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Provinsi
Jambi sudah dimulai sejak tahun 2006 silam di delapan kabupaten satu kota.
Alokasi dana untuk program tersebut Rp 22,9 miliar untuk 85 kelurahan/desa.
Dana untuk PNPM-P2KP
tersebut tahun 2007 silam , di Kabupaten Kerinci Rp 4 miliar untuk 19 kelurahan/desa
dan Kota Jambi Rp 5,6 miliar untuk 18 kelurahan/desa. Namun Gubernur Jambi
meminta Dinas PU Provinsi Jambi untuk mewujudkan pembangunan Rusunawa di
Provinsi Jambi. (lee)
(BERITA INI NAIK CETAK DI HARIAN JAMBI EDISI PAGI SENIN 3 FEBRUARI 2014)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar