Pengusaha Abai Fasilitas Umum dan Sosial

Rumah Program Samisake  Tergenang Banjir di Depan Kelenteng Siau San Teng yang terletak di RT 10 Sungai Asam Kampung Manggis Kelurahan Cempaka Putih Kota Jamb.Foto Rosenman M

PESATNYA PROPERTI DI JAMBI

Pesatnya pembangunan perumahan permukiman di Jambi menunjukkan nilai positif  bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Perkembangan pembangunan property itu juga seiring dengan bertumbuhnya investasi di Jambi yang mendorong tingginya minat masyarakat akan kepemilikan rumah. Namun demikian, pengembang kerap lalai untuk menyediakan fasilitas umum dan social dalam perumahan yang dibangaun.

ROSENMAN M, Jambi

Selama ini, sering dijanji-janjikan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, namun hanya janji. Termasuk juga kita harapan agar menjadi perhatian bagi para pengembang, fasilitas umum jalan, aspal, juga pagar, drainase.

Pameran property itu selain bermanfaat bagi masyarakat, juga mengkomunikasikan pengembang dan pemerintah. Kadang-kadang drainasenya tidak selesai. Akhirnya terkatung-katunglah, dan para penghuni perumahan tidak memiliki fasilitas umum, yang akhirnya juga nanti muaranya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Masyarakat akan meminta, tolong diaspal pak wali, pak gubernur, kan menyusahkan. Padahal itu kan semua tanggung jawab mereka, para pengembang perumahan,” kata Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) mencibir pengembang property dalam salah satu kegiatan pameran property di Jambi. Dirinya menekankan pengembang perumahan untuk lebih memperhatikan lagi fasilitas umum dam fasilitas Sosial baru-baru ini.

Bahkan, gubernur meminta para pengembang perumahan di Kota Jambi untuk menyerahkan sertifikat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahannya kepada Walikota Jambi.  Cibiran itu  disampaikan Gubernur Jambi dalam pembukaan Property Expo 2014, Pameran Perumahan di Jambi bertempat di Mal Jambi Town Square (Jamtos).

Peserta pameran perumahan yang ambil bagian sebanyak 21 perusahaan pengembang. Perusahaan itu yakni Citra Raya City, PT Artha Mulia Perkasa, PT ABS, PT PAS, PT Niaga Guna Kencana, PT Triagung Putra Mandiri, PT Ciputra NGK Mitra, 8.PT Putra Sentosa Perkasa, CV Adjie Pangestu, Griya Satrya, Wika, PT Duta Niaga Jambi.

Kemudian PT De Misurata, BRI Syari'ah, Suka Sari Residence, PT Vanabi Putera Sejahtera, PT Nasaliansyah Permata, PT Saindo, CV Agung Baru Sejahtera, Leetower dan PT Green Golf Residence.
Selama ini pengembang terkesan hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa mengindahkan fasilitas umum dan sosial. Sehingga perumahan yang dibangun kurang memberikan kenyamanan terhadap penghuni perumahan tersebut.

Selama ini, fasilitas umum dan sosial pada perumahan tidak memiliki sertifikat yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi sebagai pemegang sertifikat fasilitas umum dan social tersebut. Justru sertifikat itu dipegang oleh pengembang itu sendiri.

Gubernur Jambi mengemukakan, bahwa dirinya mendukung gagasan Walikota Jambi Sy Fasya yang menyatakan bahwa sertifikat fasilitas sosial dan fasilitas umumnya harus diserahkan kepada pemerintah setempat.

“Selama ini, sering terjadi, pengembang perumahan berjanji akan membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial, namun tidak direalisasikan dan hanya janji-janji semata,” ujarnya.

HBA menghimbau para pengembang perumahan agar benar-benar membangun dan membenahi fasilitas umum, seperti jalan, dan jangan lagi nantinya pembangunan jalan perumahan menjadi beban pemerintah.

Rumah Susun Santri

Selain itu, HBA menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi juga melaksanakan program pembangunan rumah susun (rusun) bagi santri, yang pada tahun 2013, telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun di Kabupaten Merangin dengan luasan mencapai 920 meter persegi.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus

Dengan kapasitas daya tampung santri mencapai 168 santri, serta untuk pembangunan rusun di Kota Jambi dengan luasan sebesar 900 meter persegi, dengan kapasitas santri mencapai 120 santri.

Gubernur Jambi HBA menghimbau Pemerintah Kabupten/Kota se Provinsi Jambi, supaya aktif menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, dalam penyediaan perumahan. Seperti kemudahan dan kemudahan dalam perizinan, penyediaan lahan, dan keringanan lainnya.

HBA juga berpesan kepada para bupati/walikota dan para pengembang, dalam memilih kompleks perumahan, memastikan daerah tersebut bebas dari bencana alam, utamanya banjir.

“Pastikan ada prasarana dasarnya, mesti ada jalan, mesti ada listrik, mesti ada tempat sekolah yang tidak terlalu jauh, kalau sakit ada fasilitas kesehatan, kalau ke pasar juga tidak terlalu jauh,” kata HBA.

Disebutkan, baru-baru ini Menpera RI Djan Faridz bersama Gubernur Jambi meninjau lokasi Ponpes As'ad yang berlokasi di Kota Sebrang Pasir Panjang. Dilokasi tersebut menjadi lokasi bantuan Rusunawa dari  Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 8,8 milyar di dua lokasi. Untuk tahun depan, Djan Faridz mengaku pihak Menpera akan kembali membantu 4 lokasi Rusunawa di Jambi.

Rusunawa tersebut diberikan karena Gubernur Provinsi Jambi Hasan Basri Agus dinilai proaktif memintanya ke pusat. Tahun 2014 ini Provinsi Jambi mendapatkan dua Rusunawa masing-masing senilai Rp 4,4 miliar yang dibangun di Pondok Pesantren Asad dan Sa'atuddaraen.

Kemenpera RI juga punya program Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal, tahun 2013 lalu di seluruh Indonesia ialah sebanyak 700 unit sedangkan tahun 2014 direncanakan sebanyak 1.000 unit.

Tata Ruang dan CSR

HBA juga mengharapkan supaya pengembang perumahan membangun rumah ibadah. Kemudian para bupati dan walikota serta pengembang diharapkan agar menyesuaikan pembangunan perumahan dengan tata ruang.
Disebutkan, para pengembang dan pengusaha untuk membantu masyarakat sekitar melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). “Tolong sisihkan keuntungan saudara para pimpinan dunia usaha, yang pantas untuk didermakan pada kehidupan masyarakat sekitar,” katanya.

“Marilah kita kembangkan tenggang rasa yang baik, karena kita hidup di negeri tercinta ini secara bersama. Marilah saling menyayangi, saling membantu, dan berempati, terutama kepada saudara-saudara kita yang penghasilannya menengah kebawah,” ujarnya.

Property Expo kali ini diikuti oleh 32 peserta, termasuk dari perbankan dan perusahaan penyedia material bangunan, serta target nilai transaksi Rp 50 miliar. Tujuan pameran perumahan ini adalah untuk memudahkan pengembang dalam memasarkan rumah dan mempermudah masyarakat untuk mendapat rumah yang diinginkan.

Pengembang juga diharapkan bisa menjadikan daerah rawa menjadi daerah yang bebas banjir dan lokasi yang sehat. Hadir dalam acara tersebut, Walikota Jambi, H Sy Fasha, pimpinan BRI Syariah Jambi, pimpinan BTN Jambi.(*/lee)

****
Provinsi Jambi Butuh 27.383 Unit Rumah

Disebutkan, untuk Provinsi Jambi, kisaran kebutuhan rumah baru mencapai 27.383 unit rumah setiap tahunnya, sementara potensi bagi rumah bersubsidi berkisar antara 4.000 sampai 5.000 unit setiap tahunnya.

BiszPark, Residende & Commerce, JAMBI.

Dikatakan, melihat angka tersebut, masih sangat terbuka peluang bagi pengembang perumahan untuk membangun perumahan, karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi rumah sangat terbatas.
“Namun demikian, saya minta kepada para pengembang, agar dalam memberikan dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat, juga memperhatikan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Memang, untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah cukup sulit, namun inilah wujud kepedulian saudara untuk membantu masyarakat kecil,” katanya.

Menurut HBA, bahwa pemerintah, sesuai dengan fungsinya, terus mengupayakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan, berupa alokasi subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, kredit mikro perumahan, serta subsidi bunga kredit konstruksi.

Disebutkan, dalam kerangka menunjang pembangunan perumahan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun 2013, telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu mencapai Rp 17,625 miliar.

Dana itu untuk pengembangan kawasan peningkatan prasarana dan fasilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran akses masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong ekonomi masyarakat.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi puluhan ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jambi kini mendesak. Ribuan warga Jambi yang hidup di rumah kumuh pinggiran sungai saat ini masih banyak dan butuh rumah laik huni.

Pembangunan Rusunawa juga dapat menanggulangi ancaman banjir bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini dalam tahap pendataan pemukiman kumuh di Provinsi Jambi.

“Program Rusunawa bertujuan guna menanggulangi kemiskinan ribuan warga Provinsi Jambi yang tinggal di rumah kumuh bantaran sungai. Pembangunan Rusunawa sehat merupakan program prioritas pembangunan nasional,”katanya.

Disebutkan, prioritas tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian  peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh/nelayan melalui penanggulangan kemiskinan diperkotaan dengan pemberdayaan masyarakat pola Tridaya (P2KP-Program Nasional Pemberdayan Masyarakat-PNPM).

Disebutkan, khusus untuk penanganan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Provinsi Jambi sudah dimulai sejak tahun 2006 silam di delapan kabupaten satu kota. Alokasi dana untuk program tersebut Rp 22,9 miliar untuk 85 kelurahan/desa.

Dana untuk PNPM-P2KP tersebut tahun 2007 silam , di Kabupaten Kerinci Rp 4 miliar untuk 19 kelurahan/desa dan Kota Jambi Rp 5,6 miliar untuk 18 kelurahan/desa. Namun Gubernur Jambi meminta Dinas PU Provinsi Jambi untuk mewujudkan pembangunan Rusunawa di Provinsi Jambi. (lee)

(berita ini sudah naik cetak di HARIAN JAMBI edisi Senin 2 Februari 2014)