KPK Cegah Praktek Korupsi di Jambi Dengan Semiloka Pencegahan

Semiloka kerjasama KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (9/10/13).Foto Asenk Lee Saragih

Jambi, Bute Ekspres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan semiloka pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Jambi. Semiloka itu dilaksanakan guna  pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi.

Semiloka itu kerjasama KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (9/10/13). Semiloka dihadiri Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Direktur Fiskal dan Investasi Deputi BPKP Pusat, Joko Prihardono dan pejabat dijajaran Provinsi Jambi.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.Foto Asenk Lee Saragih

Menurut Humas KPK Johan Budi SP, tema kegiatan berfokus pada upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transfaran dan akuntabel. Karena KPK menilai layanan publik baik elemen vital dan keberhasilan pemberatasan korupsi.

Pada semiloka ini dipaparkan rencana aksi hasil kegiatan koordinasi dan suvervisi pencegahan tahun 2012 dan hasil pengamatan perubahan APBD yang dilaksanakan pada tahun 2013 serta hasil pengamatan pada sector pertambangan dan sector ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

“KPK dan BPKP juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat seperti CSO, akademisi dan unsure masyarakat lainnya,”katanya.

Disebutkan, semiloka itu merupakan tindak lanjut dari program koordinasi dan suvervisi pencegahan KPK tahun 2012 yang telah dilaksanakan di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Evaluasi dan perbaikan terkait pendekatan serta focus koordinasi dan suvervisi pencegahan terus dilakukan dengan harapan dapat menurunkan potensi korupsi.

Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin.Foto Asenk Lee Saragih

Selain di Jambi, rangkain kegiatan pengamatan dan semiloka tentang peningkatan akuntabilitas layanan public, pengelolaan APBD dan sector strategis ini juga dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, sebagai bentuk aplikasi nyata dari kerja sama antara KPK dan BPKP yang dilandasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani tahun 2011. srg