 |
| Proyel LSM Jambi |
Jambi, Bute Ekspres
Guna menanggulangi dampak bencana alam, Pemerintah Provinsi Jambi menerima bantuan dari Pemerintah Pusat yakni perahu ampibi senilai Rp 3,9 milliar dan mobil komunikasi. Bantuan alat ini diharapkan dapat menanggulangi dampak bencana yang kerap terjadi di Provinsi Jambi, khususnya musim hujan.
Penyerahan secara simbolis itu disela-sela acara Rakor Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsai Jambi yang digelar di Golden Harvest Hotel (10/9/13) malam.
Rapat koordinasi ini dalam rangka mencoba mengkoordinasikan tugas-tugas penanggulangan bencana dari setiap kabupaten/kota yang dikaitkan dengan program nasional.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) Rabu (11/9/13) mengatakan, bantuan yang diberikan kepada Provinsi Jambi dengan nilai yang cukup besar. Diharapkan kepada bupati dan walikota memposisikan BNPBnya, bagi yang belum disyahkan perdanya agar segera disyahkan, bagi yang belum dibentuk segera dibentuk.
Sebab bagaimanapun bantuan pusat kepada daerah berkaitan dengan bencana ini akan diberikan apabila sudah mempunyai kelembagaan. “Di Provinsi Jambi masih ada 2 daerah yang belum mempunyai kelembagaan, masih dalam proses pembentukan yakni Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur” ujar HBA.
Disebutkan, kesadaran akan upaya pengurangan terhadap resiko bencana telah dimulai pada dekade 1990 – 1999, pada kurun waktu itu juga, telah dicanangkan sebagai dekade pengurangan resiko bencana internasional.
Namun pada dekade tersebut masih dirasakan, bahwa delam mengurangi resiko bencana yang dilakukan, belum dipahami secara baik, dan belum adanya komitmen bersama antara semua pihak terkait, terutama di kalangan pembuat keputusan.
Bahwa pelaksanaan pengurangan resiko bencana merupakan bagian dari upaya sejenis pada lingkup yang lebih luas, dengan pertimbangan bahwa bencana pada umumnya tidak bisa dibatasi melalui wilayah administrasi. Untuk itu yang perlu mendapat perhatian bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.
Berdasarkan Undang undang Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, telah diamanahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai kewenangannya menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB. Olehkarena itu melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan ini, akan dapat dirumuskan program penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, cepat dan tepat.
Kedepan potensi kesiapan aparat pemerintah beserta masyarakat harus mampu dan tangguh untuk menghadapi ancaman bencana, yang didukung oleh kemampuan manajemen penanggulangan yang komprehensif.
Peran masyarakat tidak lagi menjadi obyek dan pelaku utama dalam setiap aspek penanggulangan bencana. Gubernur berharap kepada aparat terkait, untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara teknis maupun managerial dari waktu ke waktu.
Mewakili BNPB Pusat dalam rakor tersebut Sekretaris Utama Ir Fathul Hadi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa koordinasi di Provinsi Jambi dinilai sudah baik, karena instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana selama ini cukup berperan, agar kedepan dapat ditingkatkan kembali.
BNPB Pusat akan memberikan suport dan dukungan ked Provinsi dan kabupaten, ada tiga tahapan. Pertama sebelum terjadi bencana adalah mengurangi resiko, dengan melakukan latihan untuk kesiapsiagaan, misal dengan adanya mobil komunikasi bisa dimanfaat meskipun insfrastruktur telpon rusak. Biasa kalau terjadi gempa komunikasi telpon rusak mengakibatkan susahnya bantuan dan penanggulangan bencana.
BNPB juga akan memberikan dukungan dan suport dalam tanggap darurat, misal untuk anggaran dana atas permintaan kepala daerah dan pasca bencana untuk perbaikan infrastrujktur yang rusak akibat bencana. srg
Guna menanggulangi dampak bencana alam, Pemerintah Provinsi Jambi menerima bantuan dari Pemerintah Pusat yakni perahu ampibi senilai Rp 3,9 milliar dan mobil komunikasi. Bantuan alat ini diharapkan dapat menanggulangi dampak bencana yang kerap terjadi di Provinsi Jambi, khususnya musim hujan.
Penyerahan secara simbolis itu disela-sela acara Rakor Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsai Jambi yang digelar di Golden Harvest Hotel (10/9/13) malam.
Rapat koordinasi ini dalam rangka mencoba mengkoordinasikan tugas-tugas penanggulangan bencana dari setiap kabupaten/kota yang dikaitkan dengan program nasional.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) Rabu (11/9/13) mengatakan, bantuan yang diberikan kepada Provinsi Jambi dengan nilai yang cukup besar. Diharapkan kepada bupati dan walikota memposisikan BNPBnya, bagi yang belum disyahkan perdanya agar segera disyahkan, bagi yang belum dibentuk segera dibentuk.
Sebab bagaimanapun bantuan pusat kepada daerah berkaitan dengan bencana ini akan diberikan apabila sudah mempunyai kelembagaan. “Di Provinsi Jambi masih ada 2 daerah yang belum mempunyai kelembagaan, masih dalam proses pembentukan yakni Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur” ujar HBA.
Disebutkan, kesadaran akan upaya pengurangan terhadap resiko bencana telah dimulai pada dekade 1990 – 1999, pada kurun waktu itu juga, telah dicanangkan sebagai dekade pengurangan resiko bencana internasional.
Namun pada dekade tersebut masih dirasakan, bahwa delam mengurangi resiko bencana yang dilakukan, belum dipahami secara baik, dan belum adanya komitmen bersama antara semua pihak terkait, terutama di kalangan pembuat keputusan.
Bahwa pelaksanaan pengurangan resiko bencana merupakan bagian dari upaya sejenis pada lingkup yang lebih luas, dengan pertimbangan bahwa bencana pada umumnya tidak bisa dibatasi melalui wilayah administrasi. Untuk itu yang perlu mendapat perhatian bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.
Berdasarkan Undang undang Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, telah diamanahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai kewenangannya menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB. Olehkarena itu melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan ini, akan dapat dirumuskan program penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, cepat dan tepat.
Kedepan potensi kesiapan aparat pemerintah beserta masyarakat harus mampu dan tangguh untuk menghadapi ancaman bencana, yang didukung oleh kemampuan manajemen penanggulangan yang komprehensif.
Peran masyarakat tidak lagi menjadi obyek dan pelaku utama dalam setiap aspek penanggulangan bencana. Gubernur berharap kepada aparat terkait, untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara teknis maupun managerial dari waktu ke waktu.
Mewakili BNPB Pusat dalam rakor tersebut Sekretaris Utama Ir Fathul Hadi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa koordinasi di Provinsi Jambi dinilai sudah baik, karena instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana selama ini cukup berperan, agar kedepan dapat ditingkatkan kembali.
BNPB Pusat akan memberikan suport dan dukungan ked Provinsi dan kabupaten, ada tiga tahapan. Pertama sebelum terjadi bencana adalah mengurangi resiko, dengan melakukan latihan untuk kesiapsiagaan, misal dengan adanya mobil komunikasi bisa dimanfaat meskipun insfrastruktur telpon rusak. Biasa kalau terjadi gempa komunikasi telpon rusak mengakibatkan susahnya bantuan dan penanggulangan bencana.
BNPB juga akan memberikan dukungan dan suport dalam tanggap darurat, misal untuk anggaran dana atas permintaan kepala daerah dan pasca bencana untuk perbaikan infrastrujktur yang rusak akibat bencana. srg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar