Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), keluar sebagai Pembina Terbaik Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kategori Unit Pegelola Kegiatan Aspek Pelayanan. Gubernur mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI. DR. Boediyono, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/3).
Penyerahan penghargaan berupa tropy juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gumawan Fauzi, bersama para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua, para Gubernur, Bupati, seluruh Indonesia dan para peserta Rapat Kerja Nasionaol Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2012, yang datang dari seluruh Indonesia.
Gubernur Jambi menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden RI yang telah memberikan penghargaan Provinsi Jambi sebagai terbaik satu dalam Pembina Terbaik Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kategori Unit Pegelola Kegiatan Aspek Pelayanan.
“Ini tidak terlepas dari peran konsultan di lapangan termauk Bupati dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)-nya sendiri di Kecamatan Rimbo Bujang. Ini juga merupakan wujud kerja keras yang telah dilakukan, dimana program ini merupakan program primadona dari Bapak Wapres dalam mengentaskan kemiskinan di negeri ini,”kata HBA di Jambi, Rabu (28/3).
Disebutkan, di kabupaten se Provinsi Jambi juga ada bantuan Rp100 juta/desa, semuanya ini tidak lain tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan di Provinsi Jambi, seperti juga di Kabupaten Tebo.
“PNPM ini merupakan icon Nasional dalam mengentaskan kemiskinan yang harus kita sukseskan, karenanya program PNPM Mandiri Perdesaan ini harus dilanjutkan, sebagaimana yang disampaikan Wapres dan Mendagri,”katanya.
Menurut HBA, bahwa sinergisitas adanya koordinasi program atar kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sampai kepedesaan, jangan sampai terjadi tumpang tindih program, kemudian Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional juga harus mengikuti perkembangan program tersebut.
Sementara itu Bupati Tebo, Sukandar, S.Kom meraih penghargaan Unit Pengelola Kegiatan UPK Terbaik Nasional Aspen Kelembagaan, Aspek Pelayanan yang diraih PNPM Mandiri Rimbo Bujang.
Menurutnya, pola kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo adalah berupaya memberikan fasilitas-fasilitas, seperti lokasi pembangunan kantor, dan mempasilitasi bila mana dalam pelaksanaannya PNPM ini mendapatkan masalah ataupun adanya hambatan yang dihadapi.
Menurut Wapres, seperti dikutip HBA, bahwa disetiap kesempatan melakukan kunjungan kerja di daerah, Wapres selalu menyempatkan untuk berdialog dengan pelaku para penggiat, pelaku dan Pembina dari program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan, dan selalu mendapat masukkan yang baik, karena semuanya merasakan manfaat dari program ini.
“Wapres sangat mendukung pelaksanaan program ini. Maka program ini akan berlanjut hingga akhir pemerintahan saat ini, dengan harapan nantinya akan kembali dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, karena ini adalah program yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan,”katanya.
PNPM Mandiri Menyebar di 61.598 Desa di Indonesia
Menurut Mendagri, Rakernas ini diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan Kepala Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Ketua DPRD Komisi yang membidangi PNPM-MPd Kabupaten/Kota, Kepala Badan dan Desa Kabupaten/Kota lokasi PNPM MPd, serta tim Koordinasi PNPM Mandiri Pusat, yang jumlahnya sebanyak 1.339 orang.
Hingga tahun 2012 ini PNPM -Pd telah dilaksanakan di 5100 Kecamatan atau kurang lebih 80 persen dari jumlah Kecamatan yang ada di 393 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi, yang meliputi 61.598 Desa di Indonesia.
Kebersamaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PNPM-MPd, diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana bantuan langsung masyarakat untuk pembiayaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagai pendamping dana APBN, yang disebut dana daerah urusan bersama.
Sampai saat ini dari 393 Kabupaten/Kota lokasi program, 391 Kabupaten telah mengalokasi dana daerah urusan bersama tersebut, namun masih terdapat dua Kabupaten yang masih dalam proses penyampaian komitmen program.
Mendagri mengatakan, bahwa keiikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program mencapai kurang lebih 14.000 orang, yang 55 persennya berasal dari keluarga rumah tangga miskin.
Demikian pula keterlibatan dari kaum perempuan, dari 40 persen yang ditargetkan, meningkat menjadi 48 persen, disamping ini program ini juga telah berhasil menyerap angkatan kerja terlatih, seperti pasilitator atau konsultan, yang hingga saat ini berjumlah lebih dari 13.000 orang, dan telah melatih pelaku masyarakat sejumlah 497.379. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar