Jambi, BATAKPOS
Keraguan Jambi mengalami surplus beras yang dilontarkan Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, mendapat reaksi dari Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus. Dalam Sidang Paripurna mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, Senin (13/12), Gubernur menyatakan akan melakukan bedah data mencari kebenaran pernyataan surplus beras di Jambi.
“Saya tidak senang laporan ABS. Laporannya Surplus, kenyataannya tidak. Selama ini sering saya bertanya, apa memang benar Jambi surplus beras?,” ujar Hasan Basri.
Kalaupun ada beras yang berlebih, menurutnya masih sangat kecil dalam konteks kuantitasnya. Akan tetapi dalam konteks ketahanan pangan, Jambi sudah mengarah pada kemandirian pangan.
Disebutkan, selama ini Pemerintah Provinsi mendapat laporan Dinas Pertanian Provinsi Jambi bahwa kondisi beras di Jambi berlebih. Laporan ini, diambil dan diolah dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
“Saya juga heran, menurut data BPS kita surplus. Dari awal dengan Dinas Pertanian Jambi saya ragu, apa betul? Tapi itulah kenyataannya data BPS. Saya menyarankan perlu duduk bersama. Sumber datanya dari mana?,” tegas Gubernur Jambi.
Menurut Gubernur, ada kecenderungan orang Jambi “Pamali” (pantang) menjual beras. Bahkan ada kalanya rumah tangga di daerah sentra beras memiliki dua hingga tiga lumbung beras.
“Sebut saja petani di Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun. Saya belum pernah lihat orang dusun jual beras. Beberapa rumah tangga petani bahkan memiliki “beras usang” karena terlalu lama. Namun tetap tidak dijual. Beberapa fenomena ini bisa jadi alasan Jambi disebutkan surplus beras,”katanya.
Menurut HBA, Jambi surplus beras tidak sekadar membuat bangga Provinsi Jambi secara nasional. Jambi tidak butuh “show” keluar dan seolah tampil hebat karena memperoleh prediket surplus beras.
“Yang penting kenyataan di lapangan. Jika surplus, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak,”katanya.
Defisit 58.215 Kilogram Beras
Sementara Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie MTP mengatakan, diskusi yang digelar antara Bappeda, BPS Provinsi Jambi, BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Sabtu (11/12) lalu menggambarkan, Jambi mengalami defisit beras hingga 58.215 kilogram beras.
Menurut Fauzie, ada pemahaman yang harus diluruskan terkait surplus beras di Jambi. Apalagi selama ini, data resmi yang dipergunakan pemerintah berasal dari Badan Pusat Statistik. Sementara sumber data BPS berasal dari Mantri statistik di lapangan yang disandingkan dengan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
“Ternyata, ekspose surplus atau tidaknya bukan kewenangan Distan, tapi kewenangan Bakorluh. Selama ini tersembunyikan,” ungkap Fauzie. Perhitungan bersama yang dilakukan Bappeda, Siang Sabtu itu menyimpulkan, Jambi mengalami defisit beras.
Menurut versi BPS, Jambi mengalami kelebihan produksi 47.896 ton beras. Tetapi, BPS tidak pernah mengekspose pernyataan surplus atau tidak. BPS, hanya melakukan pencatatan produksi, luas tanam, luas panen dan produktivitas.
Hasil Susenas, kebutuhan akan beras pertahun sebesar 105,5 kilogram / kapita / tahun. Dikali jumlah penduduk Jambi dan produksi beras, diperoleh kelebihan produksi sebesar 47.896 ton. Namun dalam pertemuan itu, pihak BPS menyatakan jumlah ini tidak bisa dikatakan surplus. Karena 50 persen kelebihan ini ada di stok rumah tangga bulan Januari. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar