Dedi Mulyadi (KDM) Sedang Meroket Calon RI 1 Pilpres 2029

Survei Tempo Data Science menempatkannya di angka 42%, jauh di atas Prabowo 15%. Bahkan 78% responden melihat Dedi sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Tapi justru di sinilah pertanyaan besarnya muncul. Ketika seorang gubernur turun ke warga, membagikan bantuan, mengunjungi lokasi bencana, lalu seluruh momen itu dikemas di kanal YouTube pribadi yang dimonetisasi, sebenarnya siapa yang sedang dipromosikan?

Institusi negara? Atau personal brand seorang pejabat? Masalahnya bukan Dedi punya YouTube.
Masalahnya adalah ketika program negara terlihat seperti kebaikan pribadi. Bantuan berasal dari anggaran publik. Kunjungan menggunakan kewenangan jabatan. Akses diperoleh karena posisi sebagai gubernur.

Tetapi kontennya masuk ke kanal pribadi dan berpotensi menghasilkan uang. Bahkan estimasi pihak ketiga yang dikutip dalam bahan ini menyebut penghasilan kanalnya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Angka itu bukan angka resmi, tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan serius.

Jadi pertanyaannya sederhana: Kalau uang publik dipakai untuk menjalankan tugas publik, bolehkah hasil dokumentasinya dikonversi menjadi keuntungan pribadi? Dan kalau jawabannya belum jelas secara hukum, justru di situlah negara harus membuat aturan yang jelas.

Karena jangan sampai pejabat bukan cuma menguasai anggaran dan kewenangan, tetapi juga menguasai narasi tentang kebaikannya sendiri. Rakyat menerima bantuan. Pejabat mendapatkan popularitas. Platform mendapatkan traffic.

Dan pemilik kanal mendapatkan monetisasi. Kalau begini, siapa sebenarnya yang sedang bekerja untuk siapa? 

TERUS JIKA KDM JADI PRESIDEN, KONTENNYA SEPERTI APA?

Istana bukan lagi tempat rapat kabinet. Istana jadi studio terbesar di negeri ini. Kamera menyala sejak presiden bangun pagi. 

Hari ini: SIDAK!
Besok: TEGUR MENTERI!
Lusa: BLUSUKAN!

Dan tentu saja semuanya direkam. “MENTERI INI NGAPAIN AJA? KDM TURUN LANGSUNG!”
Di depan kamera, seorang menteri diminta menjelaskan proyek yang mangkrak. Kepala daerah ditegur.
Pejabat dipanggil. Masalah rakyat diselesaikan secara spontan.

Penonton bersorak. “Nah, begini dong presiden!” Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin terlupakan: Apakah negara sedang diperbaiki, atau sedang dipertontonkan? Lalu datang diplomasi. Presiden Amerika datang ke Indonesia. Bukan hanya rapat bilateral. Kamera mengikuti.

“KAGET! PRESIDEN AMERIKA DIAJAK MAKAN SATE MARANGGI!”

Perdana Menteri Jepang tertawa di Istana Bogor. Thumbnail-nya? KDM BIKIN PM JEPANG NGAKAK! Diplomasi berubah menjadi konten. Politik luar negeri menjadi storytelling. Dan setiap pertemuan internasional punya satu bintang utama: KDM.

Kemudian bantuan sosial. Rumah warga terbakar. Presiden datang. Bantuan diserahkan. Warga menangis. Kamera mengambil close-up.

Judulnya: “TANGIS HARU! PRESIDEN KDM BANTU LANGSUNG KELUARGA INI.” Masalahnya...Uang itu bukan uang pribadi presiden. Itu uang rakyat.

APBN. Tetapi wajah yang paling diingat rakyat bukan kementeriannya. Bukan birokrasi. Bukan sistem.
Melainkan orang yang berdiri di depan kamera. Di sinilah bahayanya. Karena negara demokrasi seharusnya membangun institusi yang kuat, bukan ketergantungan kepada satu sosok yang selalu hadir sebagai penyelamat.

Dan bayangkan pula kehidupan keluarga presiden. Istana yang selama ini identik dengan kenegaraan berubah menjadi panggung keseharian.

“ANAK PRESIDEN MAIN BARENG PASPAMPRES!” “KDM MASAK NASI LIWET DI ISTANA!”
“KEHIDUPAN KELUARGA PRESIDEN YANG JARANG TERUNGKAP!”

Semua dekat. Semua personal. Semua emosional. Dan justru karena itulah sangat efektif. Rakyat merasa mengenal presidennya. Merasa dekat. Merasa punya hubungan langsung. Tetapi kekuasaan punya satu penyakit lama: ketika institusi terlalu bergantung pada figur, negara perlahan berubah dari sistem menjadi pertunjukan satu orang.

Menteri bisa kehilangan panggung. Birokrasi menjadi figuran. Lembaga negara menjadi latar. Dan presiden menjadi host sekaligus pemeran utama. Yang paling mengkhawatirkan bukan ketika seorang presiden populer.

Tetapi ketika popularitas menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan. Karena presiden bukan influencer.
Presiden bukan YouTuber. Presiden adalah pemegang mandat rakyat dan kepala pemerintahan.

Jadi kalau suatu hari KDM benar-benar menjadi presiden. Pertanyaannya bukan: “Apakah rakyat akan menyukainya?” Kemungkinan besar iya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Apakah Indonesia akan semakin kuat karena institusinya... atau semakin bergantung kepada sosok presidennya?” Karena negara yang sehat bukan negara yang presidennya selalu terlihat. Tetapi negara yang tetap berjalan baik bahkan ketika presidennya tidak sedang berada di depan kamera. 
(Sumber: FB https://www.facebook.com/firmansyahsutradara) 

BERITA LAINNYA