Jumat, 13 Juni 2014

Masyarakat Provinsi Jambi Butuh 27.383 Unit Rumah




Masyarakat Provinsi Jambi kini membutuhkan rumah baru mencapai 27.383 unit rumah setiap tahunnya. Sementara potensi bagi rumah bersubsidi berkisar antara 4.000 sampai 5.000 unit setiap tahunnya. Pihak pengembang masih terbuka investasi properti di Provinsi Jambi.

R MANIHURUK, Jambi

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) kepada Harian Jambi, Kamis (11/6) mengatakan, melihat angka tersebut, masih sangat terbuka peluang bagi pengembang perumahan untuk membangun perumahan, karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi rumah sangat terbatas.

“Namun demikian, saya minta kepada para pengembang, agar dalam memberikan dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat, juga memperhatikan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Memang, untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah cukup sulit, namun inilah wujud kepedulian saudara untuk membantu masyarakat kecil,” katanya.

Menurut HBA, bahwa pemerintah, sesuai dengan fungsinya, terus mengupayakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan, berupa alokasi subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, kredit mikro perumahan, serta subsidi bunga kredit konstruksi.

Disebutkan, dalam kerangka menunjang pembangunan perumahan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun 2013, telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu mencapai Rp 17,625 miliar.


Dana itu untuk pengembangan kawasan peningkatan prasarana dan fasilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran akses masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong ekonomi masyarakat.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi puluhan ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jambi kini mendesak. Ribuan warga Jambi yang hidup di rumah kumuh pinggiran sungai saat ini masih banyak dan butuh rumah laik huni.

Pembangunan Rusunawa juga dapat menanggulangi ancaman banjir bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini dalam tahap pendataan pemukiman kumuh di Provinsi Jambi.

“Program Rusunawa bertujuan guna menanggulangi kemiskinan ribuan warga Provinsi Jambi yang tinggal di rumah kumuh bantaran sungai. Pembangunan Rusunawa sehat merupakan program prioritas pembangunan nasional,” katanya.

Disebutkan, prioritas tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian  peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh/nelayan melalui penanggulangan kemiskinan diperkotaan dengan pemberdayaan masyarakat pola Tridaya (P2KP-Program Nasional Pemberdayan Masyarakat-PNPM).

Disebutkan, khusus untuk penanganan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Provinsi Jambi sudah dimulai sejak tahun 2006 silam di delapan kabupaten satu kota. Alokasi dana untuk program tersebut Rp 22,9 miliar untuk 85 kelurahan/desa.

Dana untuk PNPM-P2KP tersebut tahun 2007 silam, di Kabupaten Kerinci Rp 4 miliar untuk 19 kelurahan/desa dan Kota Jambi Rp 5,6 miliar untuk 18 kelurahan/desa. Namun Gubernur Jambi meminta Dinas PU Provinsi Jambi untuk mewujudkan pembangunan Rusunawa di Provinsi Jambi. (*/lee)

Tidak ada komentar: