Jambi, BATAKPOS
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) bersama jajarannya menerima arahan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (20/10).
Plt. Sekda Provinsi Jambi, Kailani, SH, M.Hum, para Asisten, para Staf Ahli Gubernur Jambi, dan para kepala SKPD atau yang mewakili lingkup Pemerintah Provinsi Jambi turut menerima arahan dari UKP4, yang diberikan oleh Ketua UKP4, Prof. Kuntoro Mangkusubroto.
Gubernur Jambi mengucapkan terimakasih kepada UKP4 atas kedatangannya ke Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, yang diyakininya akan bermanfaat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi.
Selanjutnya, mewakili Gubernur Jambi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ir. Ahmad Fauzi, M.TP memaparkan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, yang mencakup seluruh sektor, termasuk program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) sebagai program pro rakyat Gubernur Jambi.
Juga mewakili Gubernur Jambi, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Ir. Ahdiyat memaparkan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai salah satu langkah yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Gubernur Jambi mengatakan, ada beberapa masukan dari UKP4 dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian Visi Jambi EMAS, yang menjadi catatan khusus.
“Beliau (Kuntoro) minta rinci, harus jelas sasarannya, dan angka-angkanya harus detail, misalnya tentang wisatawan, harus jelas posisi (angka) sekarang berapa, diharapkan satu tahun berapa, 2015 nanti berapa. Itu harus jelas, guide-nya bagaimana, jaraknya berapa kilometer dari Kota Jambi, infrastrukturnya bagaimana. Itu salah satu contoh,”katanya.
Disebutkan, kendala-kendala dalam serapan anggaran tersebut, bahwa serapan anggaran yang dikemukakan Ketua UKP4, Kuntoro adalah anggaran pusat, salah satu kendalanya adanya tanda bintang dalam anggaran tersebut yang baru dicabut oleh pusat pada triwulan II, jadi tidak seperti APBD Provinsi Jambi yang pada November 2011 sudah disahkan, dan tidak ada tanda bintangnya, sehingga begitu Januari 2013 langsung bisa mulai jalan, dengan demikian tahapan-tahapannya sesuai dengan tahap yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto dalam arahannya banyak sharing (berbagi) tentang tugas-tugas kerja yang dilakukan UKP4, yang selain mengawasi program pembangunan yang dilakukan presiden, juga mengkritisi program pembangunan tersebut.
Dari sharing tersebut, kemudian, Kuntoro juga memberikan berbagai masukan dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Ada tiga hal utama yang disampaikan oleh Kuntoro, yaitu agar tenaga honorer, K1, K2, dan K3 di pemerintah daerah diselesaikan.
Kemudian konflik lahan akan meningkat. Kuntoro menyatakan bahwa dirinya akan membantu untuk mengkonservasi Suku Anak Dalam (SAD), agar Pemerintah Provinsi Jambi mendalami kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang anggaran pegawainya lebih dari 50%. RUK
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) bersama jajarannya menerima arahan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (20/10).
Plt. Sekda Provinsi Jambi, Kailani, SH, M.Hum, para Asisten, para Staf Ahli Gubernur Jambi, dan para kepala SKPD atau yang mewakili lingkup Pemerintah Provinsi Jambi turut menerima arahan dari UKP4, yang diberikan oleh Ketua UKP4, Prof. Kuntoro Mangkusubroto.
Gubernur Jambi mengucapkan terimakasih kepada UKP4 atas kedatangannya ke Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, yang diyakininya akan bermanfaat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi.
Selanjutnya, mewakili Gubernur Jambi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ir. Ahmad Fauzi, M.TP memaparkan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, yang mencakup seluruh sektor, termasuk program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) sebagai program pro rakyat Gubernur Jambi.
Juga mewakili Gubernur Jambi, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Ir. Ahdiyat memaparkan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai salah satu langkah yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Gubernur Jambi mengatakan, ada beberapa masukan dari UKP4 dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian Visi Jambi EMAS, yang menjadi catatan khusus.
“Beliau (Kuntoro) minta rinci, harus jelas sasarannya, dan angka-angkanya harus detail, misalnya tentang wisatawan, harus jelas posisi (angka) sekarang berapa, diharapkan satu tahun berapa, 2015 nanti berapa. Itu harus jelas, guide-nya bagaimana, jaraknya berapa kilometer dari Kota Jambi, infrastrukturnya bagaimana. Itu salah satu contoh,”katanya.
Disebutkan, kendala-kendala dalam serapan anggaran tersebut, bahwa serapan anggaran yang dikemukakan Ketua UKP4, Kuntoro adalah anggaran pusat, salah satu kendalanya adanya tanda bintang dalam anggaran tersebut yang baru dicabut oleh pusat pada triwulan II, jadi tidak seperti APBD Provinsi Jambi yang pada November 2011 sudah disahkan, dan tidak ada tanda bintangnya, sehingga begitu Januari 2013 langsung bisa mulai jalan, dengan demikian tahapan-tahapannya sesuai dengan tahap yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto dalam arahannya banyak sharing (berbagi) tentang tugas-tugas kerja yang dilakukan UKP4, yang selain mengawasi program pembangunan yang dilakukan presiden, juga mengkritisi program pembangunan tersebut.
Dari sharing tersebut, kemudian, Kuntoro juga memberikan berbagai masukan dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Ada tiga hal utama yang disampaikan oleh Kuntoro, yaitu agar tenaga honorer, K1, K2, dan K3 di pemerintah daerah diselesaikan.
Kemudian konflik lahan akan meningkat. Kuntoro menyatakan bahwa dirinya akan membantu untuk mengkonservasi Suku Anak Dalam (SAD), agar Pemerintah Provinsi Jambi mendalami kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang anggaran pegawainya lebih dari 50%. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar