Selasa, 16 Agustus 2011

Infrastruktur Merupakan Tolak Ukur Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA) MM


Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus, (HBA) MM mengatakan saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan dan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi. Infrastruktur merupakan tolak ukur peningkatan perekonomian masyarakat.

“Memang kalau bisa 2015 jalan itu bagus semua dengan kelasnya yang lumayan. Hal ini sebenarnya mengapa sektor infrasturkutur itu diperbesar itulah kenyataan yang dalam visi prioritas kita masalah infrastruktur. Kita yakin betul melihat situasi potensi yang kita miliki di lapangan, potensi ekonpomi, potensi SDA, perkebunan, pertanian masyarkat, kalau infrastrukut ini bagus maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dua kali lipat,”kata HBA saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (15/8/11) di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Penandatangan ini dilaksanakan setelah Gubernur mendengar pendapat akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 2012 yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pada 3 Agustus 2011 yang lalu.

“Ada beberapa catatan dewan yang nantinya akan ada penjelasan lagi dari kami kepada dewan, pada dasarnya secara umum dewan sudah dapat menyetujui rancangan KUA PPAS yang kita sampaikan, ada beberapa catatan tadi mudah-mudahan dapat kita jelaskan pada saat pembahasan anggaran nanti, saya berterima kasih atas pengertian, kesungguhan dan kebersamaan dengan dewan dalam pembahasan KUA PPAS hari ini,”katanya.

Gubernur juga menjelaskan pendapat dari Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur yang mengatakan, dana yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam KUA PPAS APBD tahun 2012 mencapai Rp 347 miliar. Dan jumlah ini harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Menurut Gubernur saat ini yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur jalan, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi jalan itu baru berapa persen target yang diselesaikan.

Gubernur meyakini hal ini dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa bulan ini terlihat trend untuk meningkat. “Saya yakin betul kita sekarang saja kemarin pada 2010 7,3 % sekarang sudah melihat dalam beberapa bulan ini trend untuk lebih meningkat bisa mencapai 8% kita perkirakan pada akhir tahun 2011.

Pertumbuhan ini sangat kita jaga , perkiran ini adalah karena masalah infrastruktur. Nilai Tukar Petani pun yang selama ini belum mencapai 100% akibat dari infrastruktur kaitannya erat sekali, kita perkirakan kalau infrastruktur bagus ekonomi masyarakat kita akan bergerak sendirinya.

Sesuai dengan Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pendapatan diprediksikan sebesar Rp.1.679.628.954.013,00 sedangkan untuk Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.829.628.954.013,00 dan untuk pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.150.000.000.000,-.

Rencana pendapatan daerah pada RAPBD TA 2012 meningkat sebesar Rp.63.666.574.333 (3,94%). Pada sisi Rencana Belanja mengalami peningkatan sebesar Rp.330.877.440.163,00 dari anggaran tahun 2011 sebelum perubahan (0,22%).

Disebutkan, SKPD di lingkup Pemprov Jambi dituntut berani berinovasi terhadap rangkaian program kerja yang bersifat kerakyatan.

Program SAMISAKE pun tidak luput dari perhatian Dewan, seperti yang disampaikan oleh H.Kaharuddin Syah,SPd,MPd dari Fraksi Hijau yang mempertanyakan program bedah rumah yang dianggap hanya terkesan sebagai formalitas, dan di lapangan bantuan yang diberikan hanya berupa atap seng dan pengecatan yang pelaksanaan di lapangan hanya selama enam jam.

Menanggapi hal itu, HBA mengungkapkan apresiasinya terhadap pendapat dewan yang dianggapnya akan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan program bedah rumah.

“Kita sadar tidak semuanya sempurna, mengurusi hal yang banyak. Namun yang kita lihat adalah dari sisi kebijakan umum menyangkut mengangkat martabat masyarakat sangat kecil, sekarang dengan bedah rumah ini merubah status kehidupan mereka jika kita liat di televisi kehidupan yang begitu memprihatinkan dan jika ada kelemahan-kelemahan dalam program ini bisa saja terjadi. yang penting pendapat dari dewan ini akan menjadi evaluasi ke depan,”katanya. ruk

Tidak ada komentar: