APBD Prov Jambi 2011 Tak Berpihak Pertanian dan Perkebunan

Jambi, BATAKPOS

Dengan telah disahkannya nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform (KUA dan PPAS) APBD Provinsi tahun 2011, porsi anggaran lebih tersedot ke sektor infratruktur. Sementara sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi primadona pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambi terabaikan.

Posisi empat besar anggaran diperoleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yakni mencapai Rp 309 miliyar lebih, kemudian disusul Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp 93 miliyar lebih, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 48,8 miliyar dan Biro Umum Sekda Provinsi Jambi Rp 48,5 miliyar.

Kebijakan anggaran itu dinilai tidak berpihak kepada sektor pertanian dan perkebunan. Karena di Provinsi Jambi yang bekerja sebagai petani mencapai 70 persen lebih. Artinya, petani kurang merasakan kebijakan anggran yang akan disahkan tersebut.

Demikian dijelaskan Sekretaris Fraksi Hijau DPRD Provinsi Jambi, Kaharudinsyah kepada BATAKPOS, Senin (29/11). Dikatakan, seharusnya masyarakat terutama petani mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah. Supaya, kedepan kesejahteraan petani terus semakin meningkat.

“Jika prioritas anggaran yang lebih terfokus pada pembangunan sarana fisik atau inftastruktur ini sudah melalui kajian oleh tim badan anggaran.Walaupun ada penolakan, anggota dewan yang lain tidak bisa serta merta mementahkan, paling hanya bisa memberikan pendapat waktu sidang paripurna,”ujar anggota dewan dari PPP ini.

Sementara Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi menilai alokasi anggaran dalam KUA dan PPAN tidak proporsional bila dibandingkan dengan prioritas untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, investasi dan ketahanan pangan.

Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Madian Saswadi, perlu dipahami, dominasi anggaran infrastruktur tidak menjamin akan mampu menjawab masalah utama perekonomian Provinsi Jambi, yaitu kemiskinan, pengangguran dan pendapatan per kapita yang masih rendah.

Secara terpisah, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengungkapkan, besarnya anggaran untuk infrastruktur ini lantaran banyak jalan provinsi yang kondisi kerusakannya sudah parah. Ia mengaku dalam besaran anggaran ini diperlukan pengawasan dari semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat.

Dirinya juga menekankan kepada jajaran PU Provinsi Jambi untuk menggunakan anggaran seefisian mungkin dan memperbaiki jalan-jalan sentra pertanian dan perkebunan di Provinsi Jambi. ruk