 |
| Ketua Dewan Pers Bagir Manan .Foto Rosenman Manihuruk |
JAKARTA-Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan mengingatkan agar
pers menjadi pelopor dan mencari solusi atas persoalan bangsa. Pers tidak cukup
hanya menyampaikan berita atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Bagir Manan menyikapi
perselihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik
Indonesia.
“Dalam keadaan seperti sekarang, tidak cukup hanya
menyampaikan berita, tetapi pers tanpa harus melewati prinsip jurnalistik,
harus menjadi pelopor untuk mencari jalan keluar. Membuat gagasan objektif
untuk mencari jalan keluar dari kemelut seperti ini," kata Bagir Manan
ditemui oleh Radio Republik Indonesia RRI di ruangan kerjanya di Gedung Dewan
Pers, Jalan kebon Sirih Jakarta, Selasa (27/1).
Pers memiliki fungsi sebagai pendidikan, informasi,
menghibur, kontrol sosial, membentuk pendapat umum dan mengarahkan pendapat
umum. Saat disinggung tentang sikap pers yang terbelah atau memihak, mantan
Ketua Mahkamah Agung itu tidak mempersoalkan, karena merupakan konsekwensi dari
kebebasan pers yang merdeka. Pers yang merdeka adalah bebas memilih.
“Keterbagian atau istilahnya SBY terbelahnya pers, itu sekedar fenomena. Tetapi karena ini kebebasan dan kemerdekaan pers, maka harus menjunjung tinggi prinsip dan azas pers".
Yang paling penting bagi pers adalah menggali dan mencari akar persoalan. Misal ketika pers tidak dapat mengetahui latar belakang keputusan yang diambil oleh negara atau pemerintah, maka akan muncul spekulasi. Sikap spekulasi menjadi alasan untuk pembenaran. Padahal pembenaran berbeda dengan benar.
“Keterbagian atau istilahnya SBY terbelahnya pers, itu sekedar fenomena. Tetapi karena ini kebebasan dan kemerdekaan pers, maka harus menjunjung tinggi prinsip dan azas pers".
Yang paling penting bagi pers adalah menggali dan mencari akar persoalan. Misal ketika pers tidak dapat mengetahui latar belakang keputusan yang diambil oleh negara atau pemerintah, maka akan muncul spekulasi. Sikap spekulasi menjadi alasan untuk pembenaran. Padahal pembenaran berbeda dengan benar.
“Bisa saja membenarkan sesuatu yang kita tidak tahu atau
salah di buat menjadi benar. Kita setuju sesuatu tetapi tahu alasannya. Kita
tidak tau sesuatu tahu alasannya". Oleh karena itu, pers dan pemerintah
harus terbuka karena Indonesia adalah negara demokrasi.
"Keputusan harus terbuka terus karena ini di negara demokrasi. Rakyat sangat cerdas. Bersembunyi-sembunyi itu tidak ada gunanya," ujarnya lagi.(SP/lee)
"Keputusan harus terbuka terus karena ini di negara demokrasi. Rakyat sangat cerdas. Bersembunyi-sembunyi itu tidak ada gunanya," ujarnya lagi.(SP/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar