Jambi, Batak Pos
Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM) di Jambi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Jambi. Kejaksaan dan kepolisian dinilai sangat lamban dalam menangani kasus korupsi yang dilaporkan LSM.
Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Jambi, Nasroel Yasir, Kamis (30/7) mengatakan, seminar yang diadakan KPK di Ball Room Novotel Rabu (29/07) dengan mengundang seluruh LSM yang ada di Jambi harus ada hasilnya.
“Ratusan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan LSM Jambi ke KPK. Namun KPK hingga kini tampaknya KPK kurang greget dalam mengusut kasus korupsi di Jambi. Kalau aparat hokum di jambi kini melempam dalam mengusut kasus korupsi,”katanya.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Mahasiswa Jambi (KOMJA), Andra mengatakan, pihaknya juga mendesak KPK, mengambil alih kasus korupsi PLTG Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan tersangka Bambang Sutedjo dan Iriyani yang sudah mendekam di LP kelas II A Jambi.
Komja menyayangkan penyidik Kejati Jambi, bahwa Bupati Tanjabar, Syafrial yang diduga terlibat, tidak diperiksa oleh penyidik Kejati. Komja juga meminta KPK mengambil alih kasus Jembatan Batanghari II, yang kasus tersebut diduga melibatkan "orang kuat" di Provinsi Jambi.
Andra koordinator Komja menyayangkan kepada lembaga hukum Kejati Jambi, "Mengapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat Jambi seperti Gubernur, Bupati selalu mandek apabila diselidiki oleh Kejati Jambi.
Masih ditambahkan Andra, Kasus besar seperti kasus TLS, Batanghari II, dan PLTD Muara Jambi, hingga saat ini kasus tersebut masih mandek, intelektual leader nya tidak tersentuh, seperti Muchtar Muis kasus PLTD Muara Jambi, Robert Maruli dalam kasus TLS.
Menurut Andra, tujuan KPK ke Jambi juga belum jelas, apakah untuk membantu penyelesaian kasus korupsi di Jambi atau hanya untuk sekedar membersihkan nama baik KPK yang tercoreng akibat, ketua KPK saat ini sedang terlibat dalam dugaan kasus pembunuhan. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Jumat, 31 Juli 2009
KPK Terima 713 Kasus Korupsi dari Jambi
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 713 pengaduan masyarakat Jambi soal dugaan korupsi. Dari jumlah tersebut 126 laporan merupakan terindikasi tindak pidana. Sebanyak 45 laporan masuk dalam tahap penindakan.
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto di Jambi, Kamis (30/7). Menurutnya jumlah laporan itu selama enam tahun, sejak tahun 2004 hingga 2009.
Disebutkan, jumlah pengaduan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat itu tidak semuanya diterima begitu saja dan terlebih dahulu dilakukan penalaahan terhadap laporan tersebut.
Menurut Bibit, laporan dugaan korupsi dari Provinsi Jambi yang sudah terindikasi tindak pidana berjumlah 126 laropran, terdiri dari, 17 laporan dari kepolisisan, 46 dari Kejaksaan, 6 dari BPKP, 12 dari Inspektorat Jenderal (Irjen), 1 dari Mahkamah Agung, dan 6 laporan dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda), serta dari internal KPK berjumlah 45 laporan.
Sementara 3 laporan kini telah masuk kepada pimpinan KPK. Kemudian seluruh laporan telah diteruskan ke instansi terkait. KPK juga komitmen untuk mengusut tuntas laporan dugaan korupsi yang ada di Provinsi Jambi. ruk
Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 713 pengaduan masyarakat Jambi soal dugaan korupsi. Dari jumlah tersebut 126 laporan merupakan terindikasi tindak pidana. Sebanyak 45 laporan masuk dalam tahap penindakan.
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto di Jambi, Kamis (30/7). Menurutnya jumlah laporan itu selama enam tahun, sejak tahun 2004 hingga 2009.
Disebutkan, jumlah pengaduan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat itu tidak semuanya diterima begitu saja dan terlebih dahulu dilakukan penalaahan terhadap laporan tersebut.
Menurut Bibit, laporan dugaan korupsi dari Provinsi Jambi yang sudah terindikasi tindak pidana berjumlah 126 laropran, terdiri dari, 17 laporan dari kepolisisan, 46 dari Kejaksaan, 6 dari BPKP, 12 dari Inspektorat Jenderal (Irjen), 1 dari Mahkamah Agung, dan 6 laporan dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda), serta dari internal KPK berjumlah 45 laporan.
Sementara 3 laporan kini telah masuk kepada pimpinan KPK. Kemudian seluruh laporan telah diteruskan ke instansi terkait. KPK juga komitmen untuk mengusut tuntas laporan dugaan korupsi yang ada di Provinsi Jambi. ruk
KPUD Keberatan Alokasi Dana Pilkada Gubernur 2010 Hanya Rp 25 Miliar
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi keberatan terhadap minimnya alokasi dana Rp 25 miliar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jambi 2010 mendatang. Idealnya dana Pilkada Gubernur Jambi Rp 80 miliar.
Demikian dikatakan Ketua KPUD Provinsi Jambi M Yasir Arafat di ruang kerjanya, Kamis (30/7). Pihaknya juga mengeluhkan minimnya alokasi dana itu dari Pemerintah Provinsi Jambi.
Disebutkan, dana sebesar Rp 25 milyar yang dianggarkan Pemprov Jambi sangat minim. Alasannya karena penggunaan anggaran jumlah Rp 25 miliar tidak relevan lagi. Berdasarkan perhitungan KPUD Provinsi Jambi, untuk honor anggota KPPS, PPS, dan PPK saja, pihaknya menghabiskan dana sebesar Rp 40 milyar, belum lagi tambah pos – pos lainnya.
Menurut Yasir, jika dibandingkan dengan Pilkada Gubernur Jambi 2005 lalu, pihaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 22,1 milyar. Honor KPPS, PPS serta PPK pada saat itu hanya berkisar Rp 80 ribu per orang. “Untuk saat ini tentu berubah berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu,”katanya.
Disebutkan, dana Rp 25 milyar tentu tidak cukup, karena biaya untuk petugas saja sudah menelan anggaran Rp 40 milyar. Pihaknya juga tetap melakukan koordinasi guna mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi. ruk
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi keberatan terhadap minimnya alokasi dana Rp 25 miliar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jambi 2010 mendatang. Idealnya dana Pilkada Gubernur Jambi Rp 80 miliar.
Demikian dikatakan Ketua KPUD Provinsi Jambi M Yasir Arafat di ruang kerjanya, Kamis (30/7). Pihaknya juga mengeluhkan minimnya alokasi dana itu dari Pemerintah Provinsi Jambi.
Disebutkan, dana sebesar Rp 25 milyar yang dianggarkan Pemprov Jambi sangat minim. Alasannya karena penggunaan anggaran jumlah Rp 25 miliar tidak relevan lagi. Berdasarkan perhitungan KPUD Provinsi Jambi, untuk honor anggota KPPS, PPS, dan PPK saja, pihaknya menghabiskan dana sebesar Rp 40 milyar, belum lagi tambah pos – pos lainnya.
Menurut Yasir, jika dibandingkan dengan Pilkada Gubernur Jambi 2005 lalu, pihaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 22,1 milyar. Honor KPPS, PPS serta PPK pada saat itu hanya berkisar Rp 80 ribu per orang. “Untuk saat ini tentu berubah berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu,”katanya.
Disebutkan, dana Rp 25 milyar tentu tidak cukup, karena biaya untuk petugas saja sudah menelan anggaran Rp 40 milyar. Pihaknya juga tetap melakukan koordinasi guna mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi. ruk
4 SKPD Baru 2010 Mendapat Anggran Rp 13, 26 Miliar
Jambi, Batak Pos
Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang baru mendapat alokasi anggaran Rp 13,26 miliar pada RAPBD Tahun Anggaran 2010. Empat SKPD itu yakni Sekretariat KORPRI, Sekretariat Komisi Penyiaran Independent Daerah (KPID), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7). Disebutkan, dirinya telah mengajukan RAPBD Tahun Anggaran 2010 itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Disebutkan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010, tentunya untuk mencapai kondisi masa depan Pembangunan Daerah Jambi yang lebih baik.
Menurut Zulkifli Nurdin, penyusunan RAPBD Provinsi Jambi 2010 telah didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dikatakan, kondisi APBD Tahun 2009 sebesar Rp.1,62 trilyun dan pada RAPBD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp1,44 Trilyun, berkurang sebesar Rp182,47 miliar atau 11,26 persen.
Pada sisi pendapatan direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, menurun sebesar Rp18,76 Milyar atau 1,49 persen dari Rp 1,26 Trilyun pada Tahun 2009. Penurunan pendapatan tersebut bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp42,26 Milyar atau 5,44 persen dari Rp776,58 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp734,31 miliar yang direncanakan.ruk
Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang baru mendapat alokasi anggaran Rp 13,26 miliar pada RAPBD Tahun Anggaran 2010. Empat SKPD itu yakni Sekretariat KORPRI, Sekretariat Komisi Penyiaran Independent Daerah (KPID), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7). Disebutkan, dirinya telah mengajukan RAPBD Tahun Anggaran 2010 itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Disebutkan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010, tentunya untuk mencapai kondisi masa depan Pembangunan Daerah Jambi yang lebih baik.
Menurut Zulkifli Nurdin, penyusunan RAPBD Provinsi Jambi 2010 telah didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dikatakan, kondisi APBD Tahun 2009 sebesar Rp.1,62 trilyun dan pada RAPBD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp1,44 Trilyun, berkurang sebesar Rp182,47 miliar atau 11,26 persen.
Pada sisi pendapatan direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, menurun sebesar Rp18,76 Milyar atau 1,49 persen dari Rp 1,26 Trilyun pada Tahun 2009. Penurunan pendapatan tersebut bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp42,26 Milyar atau 5,44 persen dari Rp776,58 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp734,31 miliar yang direncanakan.ruk
4 SKPD Baru 2010 Mendapat Anggran Rp 13, 26 Miliar
Jambi, Batak Pos
Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang baru mendapat alokasi anggaran Rp 13,26 miliar pada RAPBD Tahun Anggaran 2010. Empat SKPD itu yakni Sekretariat KORPRI, Sekretariat Komisi Penyiaran Independent Daerah (KPID), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7). Disebutkan, dirinya telah mengajukan RAPBD Tahun Anggaran 2010 itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Disebutkan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010, tentunya untuk mencapai kondisi masa depan Pembangunan Daerah Jambi yang lebih baik.
Menurut Zulkifli Nurdin, penyusunan RAPBD Provinsi Jambi 2010 telah didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dikatakan, kondisi APBD Tahun 2009 sebesar Rp.1,62 trilyun dan pada RAPBD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp1,44 Trilyun, berkurang sebesar Rp182,47 miliar atau 11,26 persen.
Pada sisi pendapatan direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, menurun sebesar Rp18,76 Milyar atau 1,49 persen dari Rp 1,26 Trilyun pada Tahun 2009. Penurunan pendapatan tersebut bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp42,26 Milyar atau 5,44 persen dari Rp776,58 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp734,31 miliar yang direncanakan.ruk
Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang baru mendapat alokasi anggaran Rp 13,26 miliar pada RAPBD Tahun Anggaran 2010. Empat SKPD itu yakni Sekretariat KORPRI, Sekretariat Komisi Penyiaran Independent Daerah (KPID), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7). Disebutkan, dirinya telah mengajukan RAPBD Tahun Anggaran 2010 itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Disebutkan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010, tentunya untuk mencapai kondisi masa depan Pembangunan Daerah Jambi yang lebih baik.
Menurut Zulkifli Nurdin, penyusunan RAPBD Provinsi Jambi 2010 telah didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dikatakan, kondisi APBD Tahun 2009 sebesar Rp.1,62 trilyun dan pada RAPBD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp1,44 Trilyun, berkurang sebesar Rp182,47 miliar atau 11,26 persen.
Pada sisi pendapatan direncanakan sebesar Rp1,24 triliun, menurun sebesar Rp18,76 Milyar atau 1,49 persen dari Rp 1,26 Trilyun pada Tahun 2009. Penurunan pendapatan tersebut bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp42,26 Milyar atau 5,44 persen dari Rp776,58 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp734,31 miliar yang direncanakan.ruk
Perambah Hutan Adat Dijebloskan Ketahanan
Jambi, Batak Pos
Seorang pelaku perambah hutan adat bernama Ardiman (48) bin H Bustami, warga RT 04 Dusun Tamia, Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dijebloskan ke tahanan. Pelaku dikenakan pasal 50 ayat 3 huruf E dan F jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukungan 10 tahun penjara.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis, Rabu (29/7) mengatakan, kronologis penangkapan terhadap Adirman bermula ditemukannya tersangka oleh masyarakat saat menebang pohon di hutan adat di Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Kerinci.
Warga kemudian menangkap Ardiman dan menyerahkannya kepada Polres Kerinci, Minggu (26/7) lalu. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini tetap tegas terhadap pelaku perambah hutan. ruk
Seorang pelaku perambah hutan adat bernama Ardiman (48) bin H Bustami, warga RT 04 Dusun Tamia, Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dijebloskan ke tahanan. Pelaku dikenakan pasal 50 ayat 3 huruf E dan F jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukungan 10 tahun penjara.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis, Rabu (29/7) mengatakan, kronologis penangkapan terhadap Adirman bermula ditemukannya tersangka oleh masyarakat saat menebang pohon di hutan adat di Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Kerinci.
Warga kemudian menangkap Ardiman dan menyerahkannya kepada Polres Kerinci, Minggu (26/7) lalu. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini tetap tegas terhadap pelaku perambah hutan. ruk
Gubernur Ajak KNPI Provinsi Jambi Redam Aksi Unjukrasa
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi untuk dapat meredam aksi unjukrasa yang tidak kondunsif akhir-akhir ini. Zulkifli Nurdin menyanyangkan aksi unjukrasa selama ini yang dilakukan oleh sejumlah kelompok massa.
Hal itu terungkap saat Pelantikan Pengurus KNPI Provinsi Jambi Periode 2009-2012 di Ratu Convention Center Jambi, Selasa (28/7) malam. Pelantikan itu dihadiri Ketua DPP KNPI DR. Aziz Syamsuddin dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Gubernur Jambi mengatakan, KNPI merupakan 84 organisasi kepemudaan tergabung dalam KNPI tingkat nasional. Karenanya kekuatan yang dimiliki demikian dahsat, hendaknya kekuatan ini dapat dipelihara dengan baik dan terus dipertahankan.
Zulkifli Nurdin juga mengajak seluruh komponen dan khsusunya para pemuda yang tergabung di KNPI untuk menciptakan situasi jambi yang kondunsif demi suksesnya pembangunan di Provinsi Jambi.
Ketua KNPI Provinsi Jambi terpilih, Said Fariq mengatakan, KNPI merupakan wadah berhimpun dan inti kekuatan Pemuda Indonesia, sejalan dengan perubahan paradikma KNPI, maka peran dan tugas utama KNPI adalah mengawal perubahan dalam masyarakat menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas, bermartabat, adil dan makmur dalam kehudpan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi untuk dapat meredam aksi unjukrasa yang tidak kondunsif akhir-akhir ini. Zulkifli Nurdin menyanyangkan aksi unjukrasa selama ini yang dilakukan oleh sejumlah kelompok massa.
Hal itu terungkap saat Pelantikan Pengurus KNPI Provinsi Jambi Periode 2009-2012 di Ratu Convention Center Jambi, Selasa (28/7) malam. Pelantikan itu dihadiri Ketua DPP KNPI DR. Aziz Syamsuddin dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Gubernur Jambi mengatakan, KNPI merupakan 84 organisasi kepemudaan tergabung dalam KNPI tingkat nasional. Karenanya kekuatan yang dimiliki demikian dahsat, hendaknya kekuatan ini dapat dipelihara dengan baik dan terus dipertahankan.
Zulkifli Nurdin juga mengajak seluruh komponen dan khsusunya para pemuda yang tergabung di KNPI untuk menciptakan situasi jambi yang kondunsif demi suksesnya pembangunan di Provinsi Jambi.
Ketua KNPI Provinsi Jambi terpilih, Said Fariq mengatakan, KNPI merupakan wadah berhimpun dan inti kekuatan Pemuda Indonesia, sejalan dengan perubahan paradikma KNPI, maka peran dan tugas utama KNPI adalah mengawal perubahan dalam masyarakat menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas, bermartabat, adil dan makmur dalam kehudpan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. ruk
Peringati Hari Anak Nasional Dengan Gebyar PAUD dan SMK se-Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Peringatan Hari Anak Nasional 2009 tingkat Provinsi Jambi disemarakkan dengan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Provinsi Jambi. Gebyar tersebut berlangsung di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (29/7). Peserta upacara dan gebyar itu terdiri dari tingkat PAUD, SD,SMP dan SMA/SMK.
Gebyar itu dihadiri Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Menurut dia, pendidikan PAUD sangat penting, sebelum anak mengikuti pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK dan Sekolah Dasar (SD).
Tema Hari Anak Nasional Tingkat Propinsi Jambi tahun 2009 adalah “Saya Anak Indonesia Kreatif, Inovatif dan Unggul untuk menghadapi tantangan di masa depan”, diisi dengan bermacam perlombaan, mulai dari lomba azan, baca puisi, dongeng, lomba Bayi Sehat, Balita Sehat dan pameran yang diiukti oleh anak-anak siswa SMK se-Propinsi Jambi.
Menurut Zulkifli Nurdin, guna mewujudkan Jambi yang Mampu Maju dan Mandiri, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional. Sumber Daya manusia yang berkualitas tersebut, tidak terlepas dari peran pendidikan. ruk
Peringatan Hari Anak Nasional 2009 tingkat Provinsi Jambi disemarakkan dengan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Provinsi Jambi. Gebyar tersebut berlangsung di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (29/7). Peserta upacara dan gebyar itu terdiri dari tingkat PAUD, SD,SMP dan SMA/SMK.
Gebyar itu dihadiri Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Menurut dia, pendidikan PAUD sangat penting, sebelum anak mengikuti pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK dan Sekolah Dasar (SD).
Tema Hari Anak Nasional Tingkat Propinsi Jambi tahun 2009 adalah “Saya Anak Indonesia Kreatif, Inovatif dan Unggul untuk menghadapi tantangan di masa depan”, diisi dengan bermacam perlombaan, mulai dari lomba azan, baca puisi, dongeng, lomba Bayi Sehat, Balita Sehat dan pameran yang diiukti oleh anak-anak siswa SMK se-Propinsi Jambi.
Menurut Zulkifli Nurdin, guna mewujudkan Jambi yang Mampu Maju dan Mandiri, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional. Sumber Daya manusia yang berkualitas tersebut, tidak terlepas dari peran pendidikan. ruk
Anggaran Dinas PU dan Dinas Pendidikan 2010 Dikurangi
Jambi, Batak Pos
Anggaran biaya di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk RAPBD Provinsi Jambi 2010 dikurangi. Alokasi anggaran kedua instansi itu dikurangi hingga mencapai 25 persen dari tahun sebelumnya.
Selain kedua instansi itu, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan juga dikurangi hingga 20 persen dari Tahun Anggaran 2009. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7).
Menurut dia, penurunan alokasi anggaran disejumlah instansi itu karena efesiensi penggunaan anggaran. Disebutkan, alokasi belanja langsung diperuntukan pada urusan pemerintahan yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni urusan pendidikan dialokasi sebesar Rp 219 miliar, menurun sebesar 22,48 persen.
Bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dialokasikan sebesar Rp 68,65 miliar, meningkat sebesar 12,92 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp60,78 miliar.
Sementara urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dialokasikan sebesar Rp226,15 miiyar, menurun sebesar 33,27 persen dibanding tahun 2009 yang dialokasikan sebesar Rp338,89miliar. Penurunan ini salah satunya disebabkan belum termasuk dana DAK dan dana Penyesuaian.
Dikatakan, alokasi anggaran untuk urusan Pertanian yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tidak termasuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), dialokasikan sebesar Rp99,01 miliar, menurun sebesar 16,86 persen dari alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 119,09 miliar. ruk
Anggaran biaya di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk RAPBD Provinsi Jambi 2010 dikurangi. Alokasi anggaran kedua instansi itu dikurangi hingga mencapai 25 persen dari tahun sebelumnya.
Selain kedua instansi itu, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan juga dikurangi hingga 20 persen dari Tahun Anggaran 2009. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7).
Menurut dia, penurunan alokasi anggaran disejumlah instansi itu karena efesiensi penggunaan anggaran. Disebutkan, alokasi belanja langsung diperuntukan pada urusan pemerintahan yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni urusan pendidikan dialokasi sebesar Rp 219 miliar, menurun sebesar 22,48 persen.
Bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dialokasikan sebesar Rp 68,65 miliar, meningkat sebesar 12,92 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp60,78 miliar.
Sementara urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dialokasikan sebesar Rp226,15 miiyar, menurun sebesar 33,27 persen dibanding tahun 2009 yang dialokasikan sebesar Rp338,89miliar. Penurunan ini salah satunya disebabkan belum termasuk dana DAK dan dana Penyesuaian.
Dikatakan, alokasi anggaran untuk urusan Pertanian yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tidak termasuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), dialokasikan sebesar Rp99,01 miliar, menurun sebesar 16,86 persen dari alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 119,09 miliar. ruk
Anggaran Dinas PU dan Dinas Pendidikan 2010 Dikurangi
Jambi, Batak Pos
Anggaran biaya di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk RAPBD Provinsi Jambi 2010 dikurangi. Alokasi anggaran kedua instansi itu dikurangi hingga mencapai 25 persen dari tahun sebelumnya.
Selain kedua instansi itu, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan juga dikurangi hingga 20 persen dari Tahun Anggaran 2009. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7).
Menurut dia, penurunan alokasi anggaran disejumlah instansi itu karena efesiensi penggunaan anggaran. Disebutkan, alokasi belanja langsung diperuntukan pada urusan pemerintahan yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni urusan pendidikan dialokasi sebesar Rp 219 miliar, menurun sebesar 22,48 persen.
Bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dialokasikan sebesar Rp 68,65 miliar, meningkat sebesar 12,92 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp60,78 miliar.
Sementara urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dialokasikan sebesar Rp226,15 miiyar, menurun sebesar 33,27 persen dibanding tahun 2009 yang dialokasikan sebesar Rp338,89miliar. Penurunan ini salah satunya disebabkan belum termasuk dana DAK dan dana Penyesuaian.
Dikatakan, alokasi anggaran untuk urusan Pertanian yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tidak termasuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), dialokasikan sebesar Rp99,01 miliar, menurun sebesar 16,86 persen dari alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 119,09 miliar. ruk
Anggaran biaya di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk RAPBD Provinsi Jambi 2010 dikurangi. Alokasi anggaran kedua instansi itu dikurangi hingga mencapai 25 persen dari tahun sebelumnya.
Selain kedua instansi itu, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan juga dikurangi hingga 20 persen dari Tahun Anggaran 2009. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Rabu (29/7).
Menurut dia, penurunan alokasi anggaran disejumlah instansi itu karena efesiensi penggunaan anggaran. Disebutkan, alokasi belanja langsung diperuntukan pada urusan pemerintahan yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni urusan pendidikan dialokasi sebesar Rp 219 miliar, menurun sebesar 22,48 persen.
Bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa dialokasikan sebesar Rp 68,65 miliar, meningkat sebesar 12,92 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp60,78 miliar.
Sementara urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dialokasikan sebesar Rp226,15 miiyar, menurun sebesar 33,27 persen dibanding tahun 2009 yang dialokasikan sebesar Rp338,89miliar. Penurunan ini salah satunya disebabkan belum termasuk dana DAK dan dana Penyesuaian.
Dikatakan, alokasi anggaran untuk urusan Pertanian yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tidak termasuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), dialokasikan sebesar Rp99,01 miliar, menurun sebesar 16,86 persen dari alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 119,09 miliar. ruk
Anak Junelson Sipayung Diduga Korban Malpraktek
Jambi, Batak Pos
Seorang bayi berumur delapan bulan, Reinaldo Sipayung, anak dari Junelson Sipayung warga Desa Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, diduga korban malpraktek dokter klinik di Muarojambi. Anak malang itu mengalami seluruh anggota tubuhnya melepuh dengan warna hitam.
Hingga Selasa (28/7) Reinaldo Sipayung masih dirawat Rumah Sakit DKT Bratanata, Jambi, guna menjalani perawatan sekujur tubuhnya yang melepuh tersebut. Pasien tersebut dirawat sejak Senin (27/7).
Menurut Junelson Sipayung (31), kejadian itu bermula saat anaknya sakit demam. Kemudian anaknya dibawa berobat ke Klinik PT. Brahma, perusahan tempat Junelson bekerja, Kamis (23/7) lalu.
Disebutkan, di klinik itu, anaknya mendapat racikan obat berupa syirup untuk penurun panas badan yang diberikan oleh seorang dokter yang bernama, Dr. Bugi, dengan takaran tiga kali sehari setengah sendok teh.
“Setelah meminum obat dari dokter itu, suhu badan anaknya semakin tinggi dan tidak ada perubahan. Kemudian kulitnya terlihat memerah dengan disertai bintik-bintik merah keluar dari kulitnya,”ujarnya.
Junelson kemudian membawa anaknya itu ke RSUD Muarojambi, Sabtu (25/7) karena kondisi anaknya semakin memburuk. Selanjutnya tim medis RSUD Muarojambi merujuk anak tersebut ke rumah sakit di Jambi.
“Saya akhirnya membawa anak pertama kami ini ke RS Baratanata (DKT Jambi). Saya yakin mengelupasnya kulit anak saya itu akibat dari kesalahan obat yang diberikan oleh dokter di klinik tersebut. Kami juga ingin ada yang peduli dengan kejadian ini,”katanya. ruk
Seorang bayi berumur delapan bulan, Reinaldo Sipayung, anak dari Junelson Sipayung warga Desa Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, diduga korban malpraktek dokter klinik di Muarojambi. Anak malang itu mengalami seluruh anggota tubuhnya melepuh dengan warna hitam.
Hingga Selasa (28/7) Reinaldo Sipayung masih dirawat Rumah Sakit DKT Bratanata, Jambi, guna menjalani perawatan sekujur tubuhnya yang melepuh tersebut. Pasien tersebut dirawat sejak Senin (27/7).
Menurut Junelson Sipayung (31), kejadian itu bermula saat anaknya sakit demam. Kemudian anaknya dibawa berobat ke Klinik PT. Brahma, perusahan tempat Junelson bekerja, Kamis (23/7) lalu.
Disebutkan, di klinik itu, anaknya mendapat racikan obat berupa syirup untuk penurun panas badan yang diberikan oleh seorang dokter yang bernama, Dr. Bugi, dengan takaran tiga kali sehari setengah sendok teh.
“Setelah meminum obat dari dokter itu, suhu badan anaknya semakin tinggi dan tidak ada perubahan. Kemudian kulitnya terlihat memerah dengan disertai bintik-bintik merah keluar dari kulitnya,”ujarnya.
Junelson kemudian membawa anaknya itu ke RSUD Muarojambi, Sabtu (25/7) karena kondisi anaknya semakin memburuk. Selanjutnya tim medis RSUD Muarojambi merujuk anak tersebut ke rumah sakit di Jambi.
“Saya akhirnya membawa anak pertama kami ini ke RS Baratanata (DKT Jambi). Saya yakin mengelupasnya kulit anak saya itu akibat dari kesalahan obat yang diberikan oleh dokter di klinik tersebut. Kami juga ingin ada yang peduli dengan kejadian ini,”katanya. ruk
Gubernur dan Walikota Jambi Abaikan Rapat Pansus DPRD
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin dan Walikota Jambi dr Bambang Priyanto serta Sekjen Departemen Negeri dinilai mengabaikan rapat Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Kota Jambi, Selasa (28/7). Seyogyanya ketiganya hadir dalam Rapat Pansus hak Angket DPRD Kota Jambi terkait dengan kesalahan administrasi yang dituduh dilakukan Walikota Jambi.
“DPRD Kota Jambi sudah dilecehkan. Gubernur, Walikota dan Sekjen Depdagri telah kita undang guna menghadiri rapat Pansus ini. Namun ketiganya mangkir. Gubernur hanya diwakili kepada Sekda Provinsi Jambi. Kemudian walikota hanya menyampaikan surat,”kata Anggota Pansus DPRD Kota Jambi, Iskandar Rais, Selasa (28/7).
Menurut Iskandar Rais, rapat Pansus hak angket DPRD Kota Jambi itu guna membahas hak angket DPRD Kota Jmbi terkait dengan kesalahan kebijakan Walikota Jambi yakni memberhentikan 27 kepala sekolah dalam Kota Jambi. Namun penggantian kepala sekolah itu batal karena berbuntut aksi siswa sekolah dan pihak kepala sekolah itu sendiri.
Kemudian mengangkat dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi Martua Sitanggang dan Marjani) tanpa melalui persetujuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin. Bahkan hubungan Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jadi tidak harmonis.
Sarat Politis
Penggunaan hak angket DPRD Kota Jambi sarat dengan muatan politis, paska Pilkada Walikota Jambi Agustus 2008 lalu. Saat Pilkada Jambi, kedua pejabat yang diangkat itu merupakan tim sukses salah satu pasangan calon yang tidak terpilih dan berseberangan dengan partai PAN.
Berdasarkan informasi yang diperoleh BATAKPOS, 35 dari 40 anggota DPRD Kota Jambi yang menyetujui penggunaan hak angket tersebut telah mendapat uang muka dari seorang pengusaha ternama di Jambi sebesr Rp 30 hingg Rp 50 juta.
Sekda Provinsi jambi AM Firdaus membantah kalau kisruh Gubernur Jambi dengan Walikota Jambi adalah kepentingan politis. "Hal itu bukan alasan politis, namun lebih kepada Undang-Undang serta kesalahan prosedur,"katanya.
Sementara itu 5 Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi terancam dipecat karena turut menandatangani hak angket tersebut. Hasil rapat Pleno Partai Demokrat Kota Jambi, merekomendasikan mencopot 5 orang anggota fraksi demokrat DPRD Kota Jambi dari struktur kepengurusan dan keanggotaan partai.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta berdasarkan hasil rapat pleno yang dikuti pengurus PAC dan DPC Partai Demokrat Kota Jambi, mutuskan pencopotan Teguh Santoso, Wahono dan Rina Apriyanti sebagai pengurus harian DPC Partai Demokrat Kota Jambi.
Sementara Harbeng Masni dan Sukarno, rekomendasi yang sama juga berlaku tapi keputusannya diserahkan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi karena keduanya pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi. ruk
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin dan Walikota Jambi dr Bambang Priyanto serta Sekjen Departemen Negeri dinilai mengabaikan rapat Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Kota Jambi, Selasa (28/7). Seyogyanya ketiganya hadir dalam Rapat Pansus hak Angket DPRD Kota Jambi terkait dengan kesalahan administrasi yang dituduh dilakukan Walikota Jambi.
“DPRD Kota Jambi sudah dilecehkan. Gubernur, Walikota dan Sekjen Depdagri telah kita undang guna menghadiri rapat Pansus ini. Namun ketiganya mangkir. Gubernur hanya diwakili kepada Sekda Provinsi Jambi. Kemudian walikota hanya menyampaikan surat,”kata Anggota Pansus DPRD Kota Jambi, Iskandar Rais, Selasa (28/7).
Menurut Iskandar Rais, rapat Pansus hak angket DPRD Kota Jambi itu guna membahas hak angket DPRD Kota Jmbi terkait dengan kesalahan kebijakan Walikota Jambi yakni memberhentikan 27 kepala sekolah dalam Kota Jambi. Namun penggantian kepala sekolah itu batal karena berbuntut aksi siswa sekolah dan pihak kepala sekolah itu sendiri.
Kemudian mengangkat dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi Martua Sitanggang dan Marjani) tanpa melalui persetujuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin. Bahkan hubungan Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jadi tidak harmonis.
Sarat Politis
Penggunaan hak angket DPRD Kota Jambi sarat dengan muatan politis, paska Pilkada Walikota Jambi Agustus 2008 lalu. Saat Pilkada Jambi, kedua pejabat yang diangkat itu merupakan tim sukses salah satu pasangan calon yang tidak terpilih dan berseberangan dengan partai PAN.
Berdasarkan informasi yang diperoleh BATAKPOS, 35 dari 40 anggota DPRD Kota Jambi yang menyetujui penggunaan hak angket tersebut telah mendapat uang muka dari seorang pengusaha ternama di Jambi sebesr Rp 30 hingg Rp 50 juta.
Sekda Provinsi jambi AM Firdaus membantah kalau kisruh Gubernur Jambi dengan Walikota Jambi adalah kepentingan politis. "Hal itu bukan alasan politis, namun lebih kepada Undang-Undang serta kesalahan prosedur,"katanya.
Sementara itu 5 Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi terancam dipecat karena turut menandatangani hak angket tersebut. Hasil rapat Pleno Partai Demokrat Kota Jambi, merekomendasikan mencopot 5 orang anggota fraksi demokrat DPRD Kota Jambi dari struktur kepengurusan dan keanggotaan partai.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta berdasarkan hasil rapat pleno yang dikuti pengurus PAC dan DPC Partai Demokrat Kota Jambi, mutuskan pencopotan Teguh Santoso, Wahono dan Rina Apriyanti sebagai pengurus harian DPC Partai Demokrat Kota Jambi.
Sementara Harbeng Masni dan Sukarno, rekomendasi yang sama juga berlaku tapi keputusannya diserahkan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi karena keduanya pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi. ruk
Dibutuhkan Rp 218 Miliar Pulihkan Hutan Jambi
Jambi, Batak Pos
Dibutuhkan dana sebesar Rp 218 miliar guna merestorasi (pemulihan) ekosistem hutan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah dana itu digunakan untuk 101 ribu hektar hutan selama seratus tahun kedepan.
Perbaikan kondisi hutan akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru ditengah masyarakat. Pemulihan hutan itu akan memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu.
Demikian disebutkan Direktur Unit Pengelolaan Harapan Rainforest, Yusuf Cahyadin, Selasa (28/7) di kantor KKI Warsi Jambi. Disebutkan, dari 101 ribu hektar, 49.185 hektar diantaranya berada di tiga kabupaten yakbi Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.
Pelaksanaan pemuklihan hutan itu akan menyediakan 296 lapangan kerja bagi masyarakat setiap tahunnya. Upah kumulatif akan dibayar kepada tenaga kerja tersebut mencapai Rp 1,5 miliar pertahun.
Disebutkan, transaksi ekonomi lokal diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar pertahun dari penjualan hasil hutan non kayu seperti jernang, rotan, lebah dan sebagainya. Hasil tersebut diperolah masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Menurut Cahyadin, sumber dana terebut berasal dari beberapa organisasi pemerhati lingkungan dunia yang tergabung dalam Restorasi Ekosistem Indonesia seperti Uni Eropa, RSPB, Bird Internasional dan Burung Indonesia. ruk
Dibutuhkan dana sebesar Rp 218 miliar guna merestorasi (pemulihan) ekosistem hutan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah dana itu digunakan untuk 101 ribu hektar hutan selama seratus tahun kedepan.
Perbaikan kondisi hutan akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru ditengah masyarakat. Pemulihan hutan itu akan memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu.
Demikian disebutkan Direktur Unit Pengelolaan Harapan Rainforest, Yusuf Cahyadin, Selasa (28/7) di kantor KKI Warsi Jambi. Disebutkan, dari 101 ribu hektar, 49.185 hektar diantaranya berada di tiga kabupaten yakbi Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.
Pelaksanaan pemuklihan hutan itu akan menyediakan 296 lapangan kerja bagi masyarakat setiap tahunnya. Upah kumulatif akan dibayar kepada tenaga kerja tersebut mencapai Rp 1,5 miliar pertahun.
Disebutkan, transaksi ekonomi lokal diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar pertahun dari penjualan hasil hutan non kayu seperti jernang, rotan, lebah dan sebagainya. Hasil tersebut diperolah masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Menurut Cahyadin, sumber dana terebut berasal dari beberapa organisasi pemerhati lingkungan dunia yang tergabung dalam Restorasi Ekosistem Indonesia seperti Uni Eropa, RSPB, Bird Internasional dan Burung Indonesia. ruk
Dibutuhkan Rp 218 Miliar Pulihkan Hutan Jambi
Jambi, Batak Pos
Dibutuhkan dana sebesar Rp 218 miliar guna merestorasi (pemulihan) ekosistem hutan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah dana itu digunakan untuk 101 ribu hektar hutan selama seratus tahun kedepan.
Perbaikan kondisi hutan akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru ditengah masyarakat. Pemulihan hutan itu akan memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu.
Demikian disebutkan Direktur Unit Pengelolaan Harapan Rainforest, Yusuf Cahyadin, Selasa (28/7) di kantor KKI Warsi Jambi. Disebutkan, dari 101 ribu hektar, 49.185 hektar diantaranya berada di tiga kabupaten yakbi Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.
Pelaksanaan pemuklihan hutan itu akan menyediakan 296 lapangan kerja bagi masyarakat setiap tahunnya. Upah kumulatif akan dibayar kepada tenaga kerja tersebut mencapai Rp 1,5 miliar pertahun.
Disebutkan, transaksi ekonomi lokal diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar pertahun dari penjualan hasil hutan non kayu seperti jernang, rotan, lebah dan sebagainya. Hasil tersebut diperolah masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Menurut Cahyadin, sumber dana terebut berasal dari beberapa organisasi pemerhati lingkungan dunia yang tergabung dalam Restorasi Ekosistem Indonesia seperti Uni Eropa, RSPB, Bird Internasional dan Burung Indonesia. ruk
Dibutuhkan dana sebesar Rp 218 miliar guna merestorasi (pemulihan) ekosistem hutan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah dana itu digunakan untuk 101 ribu hektar hutan selama seratus tahun kedepan.
Perbaikan kondisi hutan akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru ditengah masyarakat. Pemulihan hutan itu akan memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu.
Demikian disebutkan Direktur Unit Pengelolaan Harapan Rainforest, Yusuf Cahyadin, Selasa (28/7) di kantor KKI Warsi Jambi. Disebutkan, dari 101 ribu hektar, 49.185 hektar diantaranya berada di tiga kabupaten yakbi Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.
Pelaksanaan pemuklihan hutan itu akan menyediakan 296 lapangan kerja bagi masyarakat setiap tahunnya. Upah kumulatif akan dibayar kepada tenaga kerja tersebut mencapai Rp 1,5 miliar pertahun.
Disebutkan, transaksi ekonomi lokal diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar pertahun dari penjualan hasil hutan non kayu seperti jernang, rotan, lebah dan sebagainya. Hasil tersebut diperolah masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Menurut Cahyadin, sumber dana terebut berasal dari beberapa organisasi pemerhati lingkungan dunia yang tergabung dalam Restorasi Ekosistem Indonesia seperti Uni Eropa, RSPB, Bird Internasional dan Burung Indonesia. ruk
Selasa, 28 Juli 2009
Bhakti Sosial dari PTP Nusantara VI Jambi
Jambi, Batak Pos
PTP Nusantara VI (persero) melaksanakan bhakti sosial kepada masyarakat Kota Jambi. Kegiatan sosial itu yakni bentuk pengobatan gratis, operasi katarak dan operasi bibir sumbing. Kegiatan ini dilaksanakan Senin (27/7) didua tempat. Operasi katarak dan bibir sumbing dilaksanakan di Rumah Sakit DKT Jambi dan pengobatan gratis dilakukan di kantor Direksi PTP Nusantara VI(persero) Jalan Zainir Haviz No.1 Kotabaru Jambi.
Direktur SDM Bagian Umum PTP Nusantara VI (persero), R Bangun, Senin (27/7) menyebutkan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian PTPN VI terhadap masyarakat Jambi, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Ditambahkannya pula bahwa sampai dengan bulan Juni 2009, PTPN VI telah meluncurkan dana bina lingkungan sejumlah Rp 1,9 Milyar.
Disebutkan, kegiatan bhakti sosial ini merupakan bentuk peningkatan kepedulian PTPN VI terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui pendataan yang telah dilaksanakan sebelumnya, direncanakan akan dilakukan operasi katarak kepada 11 orang, operasi bibir sumbing 5 orang dan pengobatan gratis 60 orang. Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi khususnya. ruk
PTP Nusantara VI (persero) melaksanakan bhakti sosial kepada masyarakat Kota Jambi. Kegiatan sosial itu yakni bentuk pengobatan gratis, operasi katarak dan operasi bibir sumbing. Kegiatan ini dilaksanakan Senin (27/7) didua tempat. Operasi katarak dan bibir sumbing dilaksanakan di Rumah Sakit DKT Jambi dan pengobatan gratis dilakukan di kantor Direksi PTP Nusantara VI(persero) Jalan Zainir Haviz No.1 Kotabaru Jambi.
Direktur SDM Bagian Umum PTP Nusantara VI (persero), R Bangun, Senin (27/7) menyebutkan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian PTPN VI terhadap masyarakat Jambi, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Ditambahkannya pula bahwa sampai dengan bulan Juni 2009, PTPN VI telah meluncurkan dana bina lingkungan sejumlah Rp 1,9 Milyar.
Disebutkan, kegiatan bhakti sosial ini merupakan bentuk peningkatan kepedulian PTPN VI terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui pendataan yang telah dilaksanakan sebelumnya, direncanakan akan dilakukan operasi katarak kepada 11 orang, operasi bibir sumbing 5 orang dan pengobatan gratis 60 orang. Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi khususnya. ruk
Hazrin Nurdin Ketua Umum KONI Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Hazrin Nurdin terpilih menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Periode 2009-2014 dalam musyawarah olahraga Provinsi (Musorprov) X Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi digelar di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) selama dua hari yakni mulai 24 – 25 Juli 2009.
Dalam penentuan Ketua Umum KONI dilakukan pemungutan suara dengan jumlah pemilih sebanyak 51 orang. Terpilihlah sebagai Ketua Umum KONI yakni Hazrin Nurdin dengan perolehan 33 suara. Sementara rivalnya H. AS. Budianto, SE, MM hanya memperoleh 18 suara dan total jumlah suara sebanyak 51 suara.
Dan sebagai formatur yang mendampingi ketua KONI yang baru yakni Indra Amandaris, SH dan H. Abdurrahman, SE. Dalam musyawarah tersebut selain pembahasan keorganisasian juga memilih ketua KONI yang baru periode 2009 - 2014. ruk
Hazrin Nurdin terpilih menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Periode 2009-2014 dalam musyawarah olahraga Provinsi (Musorprov) X Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi digelar di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) selama dua hari yakni mulai 24 – 25 Juli 2009.
Dalam penentuan Ketua Umum KONI dilakukan pemungutan suara dengan jumlah pemilih sebanyak 51 orang. Terpilihlah sebagai Ketua Umum KONI yakni Hazrin Nurdin dengan perolehan 33 suara. Sementara rivalnya H. AS. Budianto, SE, MM hanya memperoleh 18 suara dan total jumlah suara sebanyak 51 suara.
Dan sebagai formatur yang mendampingi ketua KONI yang baru yakni Indra Amandaris, SH dan H. Abdurrahman, SE. Dalam musyawarah tersebut selain pembahasan keorganisasian juga memilih ketua KONI yang baru periode 2009 - 2014. ruk
Mahasiswa UI Diduga Terjangkit Virus H1N1
Jambi, Batak Pos
Seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Tehnik Sipil asal Jambi, FP (26) dirawat intensif di ruang isolasi penyakit menular, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher (RSRM) Jambi karena diduga gejalan terjangkit suspect virus H1N1 (Flu Babi). FP sempat dirawat di Rumah Sakit Asia Medika Jambi, Minggu malam. Karena rumah sakit itu tidak memiliki ruang isolasi,dipindahkan ke RSUD Raden Mattaher Jambi.
Menurut Humas RSU Raden Mattaher Jambi, Iswanto, Senin (27/7), pasien menderita gejala terjangkit Flu Babi. Kini pasian sudah membaik dan perubahan yang dirasakan pasien yang diduga mengalami suspect virus H1N1 kini suhu tubuhnya semakin menurun. Awalnya suhu badan FP mencapai 38,8 derajat celicius, turun menjadi 37 derajat celicius, serta rasa gatal ditenggorokannya.
Disebutkan, dokter yang melakukan perawatan terhadap pasien itu berjumlah dua orang, yakni dokter bagian penyakit dalam dr. Nadtrizal, Spod, dan dokter penyakit paru-paru dr Ikalius. “Hingga Senin siang perkembangan pasien tersebut ada kemajuannya dan tim medis yang melakukan perawatan terus memantau,"katanya.
Sebelumnya juga seorang pasien diduga terjangkit virus H1N1 (Flu Babi) bernama Abdul Aziz Muslim (26) warga RT 07/03, Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi dirawat di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, di Ruang Isolasi Meranti. Namun pihak rumah sakit mengatakan pasian tersebut hanya mengalami sakit demam biasa dan sudah diperbolehkan pulang.
Secara terpisah, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta kepada semua bupati, walikota dan dinas terkait lainnya, agar mewaspadai jangan sampai virus Flu Babi berjangkit di daerahnya. Dirinya juga minta selalu mengawasi pembuangan limbah di pasar lopak (pasar daging babi) jangan sampai dialirkan ke Sungai Batanghari.
Hal ini penting guna mengantisipasi penyebaran virus H1N1. Disebutkan, Sungai Batanghari merupakan sungai utama di Jambi yang menjadi sumber air dan segala aktivitas ribuan orang yang tinggal di sepanjang sungai. Menurutnya, kecil kemungkinan virus flu babi berjangkit di Jambi, namun harus tetap diwaspadai. Bila ada warga mengalami demam dengan suhu badan tinggi dan sama dengan ciri-ciri terjangkit flu babi, harus segera dilakukan tindakan medis. Penyakit ini menurut gubernur, sangat berbahaya, karena penularannya sangat cepat bisa antar manusia, dengan bersentuhan langsung atau melalui napas.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Hanif Lubis, pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan yang dianggap rawan terjadinya penyebaran virus flu babi. Dikatakan, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap seluruh usaha peternakan babi di Provinsi Jambi.
Populasi babi di Provinsi Jambi, dalam Kota Jambi terdapat 2.300 ekor milik 32 peternak, Kabupaten Muaro Jambi sekitar 4.000 ekor, Batanghari 403 ekor, Bungo 620 ekor dan Kabupaten Tanjungjabung Barat 635 ekor. Jambi selama ini memasok babi dari Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Selatan sebanyak 200 ekor per bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Hernayawati, mengakui pihaknya saat ini telah mengaktifkan tim gerak cepat, berada disetiap jenjang mulai dari Provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Sedangkan tindakan prepentif, telah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan penularan penyakit, dan memperkenalkan secara dini tanda-tanda gejala flu babi. Selain itu, para peternak babi juga sudah diminta untuk rutin melakukan penyemprotan faksin anti virus H1N1tersebut. ruk
Seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Tehnik Sipil asal Jambi, FP (26) dirawat intensif di ruang isolasi penyakit menular, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher (RSRM) Jambi karena diduga gejalan terjangkit suspect virus H1N1 (Flu Babi). FP sempat dirawat di Rumah Sakit Asia Medika Jambi, Minggu malam. Karena rumah sakit itu tidak memiliki ruang isolasi,dipindahkan ke RSUD Raden Mattaher Jambi.
Menurut Humas RSU Raden Mattaher Jambi, Iswanto, Senin (27/7), pasien menderita gejala terjangkit Flu Babi. Kini pasian sudah membaik dan perubahan yang dirasakan pasien yang diduga mengalami suspect virus H1N1 kini suhu tubuhnya semakin menurun. Awalnya suhu badan FP mencapai 38,8 derajat celicius, turun menjadi 37 derajat celicius, serta rasa gatal ditenggorokannya.
Disebutkan, dokter yang melakukan perawatan terhadap pasien itu berjumlah dua orang, yakni dokter bagian penyakit dalam dr. Nadtrizal, Spod, dan dokter penyakit paru-paru dr Ikalius. “Hingga Senin siang perkembangan pasien tersebut ada kemajuannya dan tim medis yang melakukan perawatan terus memantau,"katanya.
Sebelumnya juga seorang pasien diduga terjangkit virus H1N1 (Flu Babi) bernama Abdul Aziz Muslim (26) warga RT 07/03, Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi dirawat di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, di Ruang Isolasi Meranti. Namun pihak rumah sakit mengatakan pasian tersebut hanya mengalami sakit demam biasa dan sudah diperbolehkan pulang.
Secara terpisah, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta kepada semua bupati, walikota dan dinas terkait lainnya, agar mewaspadai jangan sampai virus Flu Babi berjangkit di daerahnya. Dirinya juga minta selalu mengawasi pembuangan limbah di pasar lopak (pasar daging babi) jangan sampai dialirkan ke Sungai Batanghari.
Hal ini penting guna mengantisipasi penyebaran virus H1N1. Disebutkan, Sungai Batanghari merupakan sungai utama di Jambi yang menjadi sumber air dan segala aktivitas ribuan orang yang tinggal di sepanjang sungai. Menurutnya, kecil kemungkinan virus flu babi berjangkit di Jambi, namun harus tetap diwaspadai. Bila ada warga mengalami demam dengan suhu badan tinggi dan sama dengan ciri-ciri terjangkit flu babi, harus segera dilakukan tindakan medis. Penyakit ini menurut gubernur, sangat berbahaya, karena penularannya sangat cepat bisa antar manusia, dengan bersentuhan langsung atau melalui napas.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Hanif Lubis, pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan yang dianggap rawan terjadinya penyebaran virus flu babi. Dikatakan, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap seluruh usaha peternakan babi di Provinsi Jambi.
Populasi babi di Provinsi Jambi, dalam Kota Jambi terdapat 2.300 ekor milik 32 peternak, Kabupaten Muaro Jambi sekitar 4.000 ekor, Batanghari 403 ekor, Bungo 620 ekor dan Kabupaten Tanjungjabung Barat 635 ekor. Jambi selama ini memasok babi dari Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Selatan sebanyak 200 ekor per bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Hernayawati, mengakui pihaknya saat ini telah mengaktifkan tim gerak cepat, berada disetiap jenjang mulai dari Provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Sedangkan tindakan prepentif, telah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan penularan penyakit, dan memperkenalkan secara dini tanda-tanda gejala flu babi. Selain itu, para peternak babi juga sudah diminta untuk rutin melakukan penyemprotan faksin anti virus H1N1tersebut. ruk
Ribuan Murid SD di Tanjabtim Dapat Beasiswa
Jambi, Batak Pos
Sebanyak 1.307 murid Sekolah Dasar (SD) dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi mendapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Beasiswa sebesar Rp 360.000 per siswa selama setahun itu disalurkan melalui kantor pos terdekat. Para orang tua siswa juga programitu berlanjut secara rutin setiap tahunnya.
Beasiswa itu merupakan program Pemerintah Pusat guna membantu masyarakat miskin. Penerima beasiswa sesuai data murid miskin yang dilaporkan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Tanjabtim ke Depdiknas RI. Diknas Tanjab Timur memprioritaskan siswa yatim-piatu, dan yang jarak rumah jauh dari sekolah.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Timur, Suparno, Senin (27/7). Menurut dia, pendataan murid SD penerima beasiswa itu juga berdasar laporan kepala sekolah dan komite sekolah yang lebih memahami kondisi siswa. "Laporan itu ditinjau kembali serta dilakukan rekapitulasi dan kemudian baru disampaikan ke Depdiknas RI,"katanya.
Disebutkan, dalam penentuan siswa miskin yatim-piatu, tidak semua diberi beasiswa. Hal itu karena ada juga murid yatim-piatu yang tinggal dengan keluarga berkecukupan. Jadi murid yang dapat beasiswa benar-benar sangat membutuh.Program bantuan beasiswa dari Pusat itu diharapkan juga terus berkesinambungan. ruk
Sebanyak 1.307 murid Sekolah Dasar (SD) dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi mendapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Beasiswa sebesar Rp 360.000 per siswa selama setahun itu disalurkan melalui kantor pos terdekat. Para orang tua siswa juga programitu berlanjut secara rutin setiap tahunnya.
Beasiswa itu merupakan program Pemerintah Pusat guna membantu masyarakat miskin. Penerima beasiswa sesuai data murid miskin yang dilaporkan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Tanjabtim ke Depdiknas RI. Diknas Tanjab Timur memprioritaskan siswa yatim-piatu, dan yang jarak rumah jauh dari sekolah.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Timur, Suparno, Senin (27/7). Menurut dia, pendataan murid SD penerima beasiswa itu juga berdasar laporan kepala sekolah dan komite sekolah yang lebih memahami kondisi siswa. "Laporan itu ditinjau kembali serta dilakukan rekapitulasi dan kemudian baru disampaikan ke Depdiknas RI,"katanya.
Disebutkan, dalam penentuan siswa miskin yatim-piatu, tidak semua diberi beasiswa. Hal itu karena ada juga murid yatim-piatu yang tinggal dengan keluarga berkecukupan. Jadi murid yang dapat beasiswa benar-benar sangat membutuh.Program bantuan beasiswa dari Pusat itu diharapkan juga terus berkesinambungan. ruk
Hazrin Nurdin Calon Kuat Ketua Umum KONI Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Hazrin Nurdin, pengusaha ternama di Provinsi Jambi calon kuat Ketua Umum KONI Provinsi Jambi menggantikan Zulkifli Nurdin yang juga abang kandungnya. Zulkifli Nurdin yang juga Gubernur Jambi mengakhiri masa jabatannya Periode 2004-2008.
Hal itu terungkap dalam Musorprov X KONI Provinsi Jambi yang berlangsung di Gedung Beppeda Provinsi Jambi, Jumat-Sabtu (24-25/7). Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi akan dilaksanakan Sabtu (25/7). Peserta Musorprov X terdiri dari Pengurus KONI kabupaten/kota serta pengurus inti Pengda Cabang Olahraga KONI.
Menurut Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Cabang Jambi, Ucok Panagaran, Jumat (24/7) calon kuat Ketua Umum KONI Provinsi Jambi mengarah pada Hazrin Nurdin.
Dukungan terhadap Hazrin Nurdin menguat dari sejumlah Pengurus KONI kabupaten/kota serta pengurus pengda Cabor. Hazrin juga dinilai tepat dan mampu untuk memimpin KONI Provinsi Jambi Periode 2009-2013. ruk
Hazrin Nurdin, pengusaha ternama di Provinsi Jambi calon kuat Ketua Umum KONI Provinsi Jambi menggantikan Zulkifli Nurdin yang juga abang kandungnya. Zulkifli Nurdin yang juga Gubernur Jambi mengakhiri masa jabatannya Periode 2004-2008.
Hal itu terungkap dalam Musorprov X KONI Provinsi Jambi yang berlangsung di Gedung Beppeda Provinsi Jambi, Jumat-Sabtu (24-25/7). Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi akan dilaksanakan Sabtu (25/7). Peserta Musorprov X terdiri dari Pengurus KONI kabupaten/kota serta pengurus inti Pengda Cabang Olahraga KONI.
Menurut Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Cabang Jambi, Ucok Panagaran, Jumat (24/7) calon kuat Ketua Umum KONI Provinsi Jambi mengarah pada Hazrin Nurdin.
Dukungan terhadap Hazrin Nurdin menguat dari sejumlah Pengurus KONI kabupaten/kota serta pengurus pengda Cabor. Hazrin juga dinilai tepat dan mampu untuk memimpin KONI Provinsi Jambi Periode 2009-2013. ruk
Dua Lagi Mantan DPRD Tebo Ditahan
Jambi, Batak Pos
Dua lagi mantan Anggota DPRD Tebo Periode 1999-2004 Buswan dan Tjarmo ditahan Kejaksaan Negeri Tebo. Keduanya dititipkan ke Lapas Kelas II B Muara Tebo dan menempati blok C bergabung dengan 3 rekannya yang sudah duluan ditahan.
Buswan dan Tjarmo merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Tebo. Keduanya hanya diperiksa sebentar dan langsung digelandang ke Lapas Tebo. Sebelumnya 7 mantan anggota dewan lainnya juga telah diperiksa penyidik Kejari Tebo.
Sementara mantan dewan lainnya yang kini masih aktif di DPRD Tebo yakni H Nasrun Nasir, A Roni dan Bambang Waluyo sampai kini belum di tahan karena surat izin penahanan belum dikeluarkan Gubernur Jambi.
Sementara tiga tersangka lain yang meninggal dunia pasca ditetapkan sebagai tersangka yakni H Mulyono (F Golkar), H Djeje Hamzah (F Golkar) dan HM Yusuf (F PKB) pihaknya tetap akan melakukan gugatan terhadap mereka yakni hukum perdata untuk mengambalikan kerugian negaranya.
Demikian keterangan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jambi, Andi Azhari, Jumat (24/7). Menurutnya, kasus ini sebelumnya juga telah menyeret mantan Ketua DPRD Tebo, Sugianto ke penjara setelah di vonis 1 tahun dan mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 170.267.880 oleh Mahkamah Agung (MA).
Disebutkan, 12 mantan anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Tebo juga telah diadili dengan putusan lepas (on slag) dan saat ini masih dalam proses kasasi yang diajukan jaksa. ruk
Dua lagi mantan Anggota DPRD Tebo Periode 1999-2004 Buswan dan Tjarmo ditahan Kejaksaan Negeri Tebo. Keduanya dititipkan ke Lapas Kelas II B Muara Tebo dan menempati blok C bergabung dengan 3 rekannya yang sudah duluan ditahan.
Buswan dan Tjarmo merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Tebo. Keduanya hanya diperiksa sebentar dan langsung digelandang ke Lapas Tebo. Sebelumnya 7 mantan anggota dewan lainnya juga telah diperiksa penyidik Kejari Tebo.
Sementara mantan dewan lainnya yang kini masih aktif di DPRD Tebo yakni H Nasrun Nasir, A Roni dan Bambang Waluyo sampai kini belum di tahan karena surat izin penahanan belum dikeluarkan Gubernur Jambi.
Sementara tiga tersangka lain yang meninggal dunia pasca ditetapkan sebagai tersangka yakni H Mulyono (F Golkar), H Djeje Hamzah (F Golkar) dan HM Yusuf (F PKB) pihaknya tetap akan melakukan gugatan terhadap mereka yakni hukum perdata untuk mengambalikan kerugian negaranya.
Demikian keterangan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jambi, Andi Azhari, Jumat (24/7). Menurutnya, kasus ini sebelumnya juga telah menyeret mantan Ketua DPRD Tebo, Sugianto ke penjara setelah di vonis 1 tahun dan mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 170.267.880 oleh Mahkamah Agung (MA).
Disebutkan, 12 mantan anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Tebo juga telah diadili dengan putusan lepas (on slag) dan saat ini masih dalam proses kasasi yang diajukan jaksa. ruk
Rabu, 22 Juli 2009
Rame-rame Menggulingkan Walikota Jambi
Jambi, Batak Pos
Belum sampai setahun menjabat Walikota Jambi sejak dilantik Nopember 2008 lalu, dr Bambang Priyanto rame-rame kini mau digulingkan oleh lawan-lawan politiknya. Partai pengusung pasangan dr Bambang P-Sum Indra pada Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 lalu, kini menarik dukungannya terhadap dr Bambang Priyanto.
Bahkan 40 orang DPRD Kota Jambi yang kini tinggal menghitung hari pensiun dari DPRD Kota Jambi kini mengajukan hak angket guna menggulingkan Walikota Jambi. Menurut dewan, setidaknya ada dua keselahan administrasi yang dilakukan Walikota Jambi, dr Bambang P selama jabatan berlangsung.
Kesalahan pertama memberhentikan 27 kepala sekolah dalam Kota Jambi. Namun penggantian kepala sekolah itu batal karena berbuntut aksi siswa sekolah dan pihak kepala sekolah itu sendiri.
Kemudian mengangkat dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi tanpa melalui persetujuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin. Bahkan hubungan Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jadi tidak harmonis.
Demikian benang merah yang dirangkum Batak Pos, Rabu (22/7) menyusul aksi unjukrasa yang pro dan kontra terhadap Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto.
Partai Koalisi Pengusung Pasangan Bambang– Sum, pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Agustus 2008 lalu, kini memberikan pernyataan mencabut dukungan terhadap dr H R Bambang Priyanto sebagai Wali Kota Jambi untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Koalisi partai juga mendesak DPRD Kota Jambi segera mengambil tindakan hukum dan politik terhadap Wali Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik mendukung sepenuhnya DPRD Kota Jambi untuk menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Jambi dr H R Bambang Priyanto.
Partai Koalisi (PAN, PPP, PKB, PKPB dan PBB) menuding dr Bambang Priyanto melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan sikap sewenang-wenang yang di sertai dengan nepotisme karena telah mengangkat dua pejabat eselon II dilingkungan Jambi, tanpa prosedural, yakni Drs Ec Marjani sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dan M Sitanggang sebagai Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Pembangunan.
Hak Angket
Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (22/07) memutuskan penggunaan Hak Angket atas keputusan Walikota Jambi, mengangkat dua pejabat eselon II serta pemberhentian 27 kepala sekolah yang diduga salah prosedur.
Dihadiri 35 orang dari 40 Anggota DPRD, Rapat yang dibuka langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad, SH.MH, diawali dengan mendengarkan pendapat dari pandangan-pandangan fraksi.
Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat tidak menyetujui penggunaan hak angket. Kemudian rapat memutuskan mengunakan metode voting. Setiap anggota yang hadir memberikan satu suara, setuju atau tidak setuju. “Satu anggota satu suara, dan cuma tulis satu pilihan saja, setuju hak angket atau tidak setuju,”katanya.
Setelah Voting dilaksanakan, ternyata dari 35 orang anggota yang hadir menyatakan setuju, dan 4 orang yang menyatakan tidak setuju. “Melihat peserta rapat ini memenuhi quorum dan hasil perhitungan ini lebih dari 2/3 anggota menyatakan setuju, maka rapat memutuskan akan menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan yang diambil Walikota Jambi,”katanya. ruk
Belum sampai setahun menjabat Walikota Jambi sejak dilantik Nopember 2008 lalu, dr Bambang Priyanto rame-rame kini mau digulingkan oleh lawan-lawan politiknya. Partai pengusung pasangan dr Bambang P-Sum Indra pada Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 lalu, kini menarik dukungannya terhadap dr Bambang Priyanto.
Bahkan 40 orang DPRD Kota Jambi yang kini tinggal menghitung hari pensiun dari DPRD Kota Jambi kini mengajukan hak angket guna menggulingkan Walikota Jambi. Menurut dewan, setidaknya ada dua keselahan administrasi yang dilakukan Walikota Jambi, dr Bambang P selama jabatan berlangsung.
Kesalahan pertama memberhentikan 27 kepala sekolah dalam Kota Jambi. Namun penggantian kepala sekolah itu batal karena berbuntut aksi siswa sekolah dan pihak kepala sekolah itu sendiri.
Kemudian mengangkat dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi tanpa melalui persetujuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin. Bahkan hubungan Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jadi tidak harmonis.
Demikian benang merah yang dirangkum Batak Pos, Rabu (22/7) menyusul aksi unjukrasa yang pro dan kontra terhadap Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto.
Partai Koalisi Pengusung Pasangan Bambang– Sum, pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Agustus 2008 lalu, kini memberikan pernyataan mencabut dukungan terhadap dr H R Bambang Priyanto sebagai Wali Kota Jambi untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Koalisi partai juga mendesak DPRD Kota Jambi segera mengambil tindakan hukum dan politik terhadap Wali Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik mendukung sepenuhnya DPRD Kota Jambi untuk menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Jambi dr H R Bambang Priyanto.
Partai Koalisi (PAN, PPP, PKB, PKPB dan PBB) menuding dr Bambang Priyanto melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan sikap sewenang-wenang yang di sertai dengan nepotisme karena telah mengangkat dua pejabat eselon II dilingkungan Jambi, tanpa prosedural, yakni Drs Ec Marjani sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dan M Sitanggang sebagai Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Pembangunan.
Hak Angket
Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (22/07) memutuskan penggunaan Hak Angket atas keputusan Walikota Jambi, mengangkat dua pejabat eselon II serta pemberhentian 27 kepala sekolah yang diduga salah prosedur.
Dihadiri 35 orang dari 40 Anggota DPRD, Rapat yang dibuka langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad, SH.MH, diawali dengan mendengarkan pendapat dari pandangan-pandangan fraksi.
Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat tidak menyetujui penggunaan hak angket. Kemudian rapat memutuskan mengunakan metode voting. Setiap anggota yang hadir memberikan satu suara, setuju atau tidak setuju. “Satu anggota satu suara, dan cuma tulis satu pilihan saja, setuju hak angket atau tidak setuju,”katanya.
Setelah Voting dilaksanakan, ternyata dari 35 orang anggota yang hadir menyatakan setuju, dan 4 orang yang menyatakan tidak setuju. “Melihat peserta rapat ini memenuhi quorum dan hasil perhitungan ini lebih dari 2/3 anggota menyatakan setuju, maka rapat memutuskan akan menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan yang diambil Walikota Jambi,”katanya. ruk
Kamis, 16 Juli 2009
Sidang Hak Angket DPRD Kota Jambi Didemo Warga Jambi
Jambi, Batak Pos
Sidang hak angket DPRD Kota Jambi terhadap dugaan pelanggaran administrasi oleh Walikota Jambi dr Bambang Priyanto didemo warga Jambi di DPRD Kota Jambi, Kamis (16/7). Rapat Paripurna hak angket itu terkait pengangkatan dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi, Drs Martua Sitanggang dan Mardjani.
Ribuan warga dari seluruh kelurahan di Kota Jambi melakukan unjukrasa terhadap rapat hak angket tersebut. Ribuan warga Jambi itu juga memberikan dukungan moral kepada Walikota Jambi dr Bambang Priyanto yang menang lewat Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 lalu.
Pengamatan BATAKPOS, ratusan spanduk dukungan kepada Walikota Jambi tampak dipajang disekeliling pagar Kantor Walikota dan DPRD Kota Jambi. Bahkan warga membuat panggung dilengkapi pengeras suara (sounsystem) di depan pagar gedung DPRD Kota Jambi.
Aksi warga Jambi ini menyusul perang opini Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin dengan Walikota Jambi terkait pengangkatan dua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Jambi.
Drs Martua Sitanggang diangkat jadi Staf Ahli Walikota Jambi bidang pembangunan dan Mardjani sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi. Menurut Gubernur Jambi pengangkatan kedua pejabat itu menyalahi prosedur karena tidak melalui persetujuannya.
Seperti diketahui, pasangan Walikota Jambi (dr Bambang Priyanto-Sum Indra) saat Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 diusung oleh koalisi partai PAN, PPP, PKB, PKPB dan PBB. Kini kelima partai pengusung itu menarik dukungannya kepada Bambang Priyanto.
Sementara itu Sum Indra merupakan anak dari adik perempuan Ketua DPW PAN H Zulkifli Nurdin yang juga Gubernur Jambi. Sedangkan Sum Indra menjabat Ketua DPD PAN Kota Jambi. ruk
Sekolah Swasta Minta Sekolah Negeri Tolak PSB Jalur Belakang
Jambi, Batak Pos
Sekolah-sekolah swasta di Jambi meminta sekolah negeri untuk menolak Penerimaan Siswa Baru (PSB) lewat jalur belakang. Pemerintah juga diminta tegas untuk menindak sekolah yang menerima siswa baru lewat jalur belakang. Kini beredar informasi PSB lewat jalur belakang dipatok harga Rp 5 juta per siswa.
Sekolah swasta di Jambi mengeluhkan modus PSB lewat jalur belakang yang dilakukan sekolah-sekolah negeri, khususnya sekolah negeri favorit di Jambi. Sejumlah calo PSB jalur belakang kini juga marak melobi kepala sekolah untuk memasukkan siswa titipan.
Seorang guru SMK Yadika Jambi, Friston R Sinaga SPd, Rabu (15/7) mengatakan, penerimaan siswa baru di sekolah mereka minim karena para siswa lebih memilih sekolah negeri walaupun lewat jalur belakang.
“Sekolah swasta kini banyak yang mengeluh, karena minimnya siswa baru yang mendaftar. Hal itu dipengaruhi sekolah negeri yang menambah quota PSB lewat jalur belakang. Sekolah kami meminta dinas terkait untuk bertindak tegas menyikapi hal ini,”katanya.
Pengamat Pendidikan Jambi, Drs Shomad mengatakan, PSB lewat jalur belakang sudah menjadi rahasia umum di Jambi. “Sekarang pihak sekolah tidak segan-segan untuk mematok harga Jutaan Rupiah. Walaupun demikian, orang tua murid tetap saja mau membayar, dengan syarat anaknya sekolah di negeri,”katanya.
Disebutkan, PSB lewat jalur belakang rentan terjadi di sekolah SMA Negeri. Sekolah-sekolah SMAN di Jambi mematok harga dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
Sekolah-sekolah yang diduga menerima PSB jalur belakang yakni SMA 8 Jambi, SMA 5 Jambi, SMA 4 Jambi, SMA 3 Jambi. Sekolah ini merupakan sekolah SMA Negeri favirit di Kota Jambi.
“Kalau memang siswanya tidak memenuhi syarat untuk diterima disekolah negeri, sebaiknya ditolak saja. PSB lewat jalur belakang ini memperburuk dunia pendidikan kita saat ini. Masih banyak sekolah swasta yang berkualitas. Sebaiknya orang tua murid harus cermat untuk menentukan sekolah anak dengan kemampuan yang dimiliki,”katanya. ruk
Sekolah-sekolah swasta di Jambi meminta sekolah negeri untuk menolak Penerimaan Siswa Baru (PSB) lewat jalur belakang. Pemerintah juga diminta tegas untuk menindak sekolah yang menerima siswa baru lewat jalur belakang. Kini beredar informasi PSB lewat jalur belakang dipatok harga Rp 5 juta per siswa.
Sekolah swasta di Jambi mengeluhkan modus PSB lewat jalur belakang yang dilakukan sekolah-sekolah negeri, khususnya sekolah negeri favorit di Jambi. Sejumlah calo PSB jalur belakang kini juga marak melobi kepala sekolah untuk memasukkan siswa titipan.
Seorang guru SMK Yadika Jambi, Friston R Sinaga SPd, Rabu (15/7) mengatakan, penerimaan siswa baru di sekolah mereka minim karena para siswa lebih memilih sekolah negeri walaupun lewat jalur belakang.
“Sekolah swasta kini banyak yang mengeluh, karena minimnya siswa baru yang mendaftar. Hal itu dipengaruhi sekolah negeri yang menambah quota PSB lewat jalur belakang. Sekolah kami meminta dinas terkait untuk bertindak tegas menyikapi hal ini,”katanya.
Pengamat Pendidikan Jambi, Drs Shomad mengatakan, PSB lewat jalur belakang sudah menjadi rahasia umum di Jambi. “Sekarang pihak sekolah tidak segan-segan untuk mematok harga Jutaan Rupiah. Walaupun demikian, orang tua murid tetap saja mau membayar, dengan syarat anaknya sekolah di negeri,”katanya.
Disebutkan, PSB lewat jalur belakang rentan terjadi di sekolah SMA Negeri. Sekolah-sekolah SMAN di Jambi mematok harga dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
Sekolah-sekolah yang diduga menerima PSB jalur belakang yakni SMA 8 Jambi, SMA 5 Jambi, SMA 4 Jambi, SMA 3 Jambi. Sekolah ini merupakan sekolah SMA Negeri favirit di Kota Jambi.
“Kalau memang siswanya tidak memenuhi syarat untuk diterima disekolah negeri, sebaiknya ditolak saja. PSB lewat jalur belakang ini memperburuk dunia pendidikan kita saat ini. Masih banyak sekolah swasta yang berkualitas. Sebaiknya orang tua murid harus cermat untuk menentukan sekolah anak dengan kemampuan yang dimiliki,”katanya. ruk
Martua Sitanggang Terancam Dicopot dari Jabatannya
Jambi, Batak Pos
Mantan Kepala Dinas Pekerjan Umum Kota Jambi, Drs Martua Sitanggang terancam dicopot dari jabatan barunya sebagai Staf Ahli Walikota Jambi bidang pembangunan karena desakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin. Martua Sitanggang sempat tidak memiliki jabatan selama beberapa bulan saat Walikota Jambi dijabat dr Bambang Prianto menggantikan Arifien Manap karena masa periode berakhir September 2008 lalu.
Awal Juni 2009 lalu Drs Martua Sitanggang dilantik oleh Walikota Jambi dr Bambang Priyanto sebagai Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Pembangunan. Namun pengangkatan itu diprotes dan ditolak oleh Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin.
Alasan pelantikan itu karena tidak melalui koordinasi dengan Gubernur Jambi. Selain Martua Sitanggang, Kepala Dispenda Kota Jambi, Murdjani juga ditolak Gubernur Jambi.
Namun hingga kini Walikota Jambi dr Bambang Priyanto tetap mempertahankan kedua pejabat itu. H Zulkifli Nurdin yang juga merupakan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi mengintervensi partai pengusung pasangan dr Bambang Priyanti-Sum Indra pada Pilkada Agustus 2008 lalu untuk mencabut dukungan.
Pengamat politik dan pemerintahan, Helmi, SH, MH mengatakan, pencabutan dukungan dari kelima parpol pengusung Bambang – Sum Indra yakni PAN, PPP, PKB, PKPB dan PBB, secara hukum tidak mengurangi legitimasi Bambang Priyanto sebagai Walikota Jambi.
“Hanya saja, secara politik sangat berpengaruh pada kebijakan eksekutif di DPRD. Berdasarkan UU 32/2009, secara hukum tidak mengurangi legitimasi sebagai walikota, akan tetapi secara politis sangat berpengaruh pada kebijakan walikota di DPRD. Dikhawatirkan ditariknya dukungan oleh kelima parpol itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama dalam meningkatkan pelayanan public,”katanya.
Disebutkan, yang terjadi antar Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jangan sampai menghambat kebijakan terkait APBD dan kebijakan lain yang menyangkut pelayan ke masyarakat.
Desakan untuk mencopot kedua pejabat eselon II di Pemkot jambi terus mengalir dari sejumlah partai politik dan masyarakat. Sebaliknya dukungan kepada Walikota Jambi terkait kebijakan menempatkan kedua pejabat itu juga mengalir dari LSM, Paguyuban, Tokoh Masyarakat dan tokoh partai dan sebagian besar angota DPRD Kota Jambi. ruk
Mantan Kepala Dinas Pekerjan Umum Kota Jambi, Drs Martua Sitanggang terancam dicopot dari jabatan barunya sebagai Staf Ahli Walikota Jambi bidang pembangunan karena desakan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin. Martua Sitanggang sempat tidak memiliki jabatan selama beberapa bulan saat Walikota Jambi dijabat dr Bambang Prianto menggantikan Arifien Manap karena masa periode berakhir September 2008 lalu.
Awal Juni 2009 lalu Drs Martua Sitanggang dilantik oleh Walikota Jambi dr Bambang Priyanto sebagai Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Pembangunan. Namun pengangkatan itu diprotes dan ditolak oleh Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin.
Alasan pelantikan itu karena tidak melalui koordinasi dengan Gubernur Jambi. Selain Martua Sitanggang, Kepala Dispenda Kota Jambi, Murdjani juga ditolak Gubernur Jambi.
Namun hingga kini Walikota Jambi dr Bambang Priyanto tetap mempertahankan kedua pejabat itu. H Zulkifli Nurdin yang juga merupakan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi mengintervensi partai pengusung pasangan dr Bambang Priyanti-Sum Indra pada Pilkada Agustus 2008 lalu untuk mencabut dukungan.
Pengamat politik dan pemerintahan, Helmi, SH, MH mengatakan, pencabutan dukungan dari kelima parpol pengusung Bambang – Sum Indra yakni PAN, PPP, PKB, PKPB dan PBB, secara hukum tidak mengurangi legitimasi Bambang Priyanto sebagai Walikota Jambi.
“Hanya saja, secara politik sangat berpengaruh pada kebijakan eksekutif di DPRD. Berdasarkan UU 32/2009, secara hukum tidak mengurangi legitimasi sebagai walikota, akan tetapi secara politis sangat berpengaruh pada kebijakan walikota di DPRD. Dikhawatirkan ditariknya dukungan oleh kelima parpol itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama dalam meningkatkan pelayanan public,”katanya.
Disebutkan, yang terjadi antar Gubernur Jambi dan Walikota Jambi jangan sampai menghambat kebijakan terkait APBD dan kebijakan lain yang menyangkut pelayan ke masyarakat.
Desakan untuk mencopot kedua pejabat eselon II di Pemkot jambi terus mengalir dari sejumlah partai politik dan masyarakat. Sebaliknya dukungan kepada Walikota Jambi terkait kebijakan menempatkan kedua pejabat itu juga mengalir dari LSM, Paguyuban, Tokoh Masyarakat dan tokoh partai dan sebagian besar angota DPRD Kota Jambi. ruk
Bantuan Keperluan Sekolah Untuk Anak Tidak Mampu
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi memberikan bantuan peralatan sekolah kepada 70 anak kurang mampu di Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (14/7).
Pemberian bantuan keperluan sekolah berupa tas, sepatu, buku dan seragam sekolah beserta uang tunai masing-masing Rp 75 ribu itu disampaikan secara simbolis oleh Asisten III Setda Kota Jambi, Husin Khasim di RT 07, Kelurahan Telanaipura Jambi. Puluhan anak yang mendapat bantuan itu berupa anak keluarga kurang mampu yang berdomisili di Kecamatan Telanaipura.
Kepala Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi, Dra Hj Masturo MM, Selasa (14/7) mengatakan, pemberian bantuan peralatan sekolah itu merupakan program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jambi.
Bantuan keperluan sekolah untuk SD, SMP dan SMA dari keluarga kurang mampu itu juga bersumber dari pihak ketiga. “Bantuan ini sangat berguna bagi anak sekolah kurang mampu memasuki ajaran baru ini. Bantuan langsung dibagikan kepada anak yang berhak menerimanya,”katanya.
Sementara itu, kini masih terdapat 21.000 rumah tangga miskin (RTM) di Kota Jambi. Dinas sosial Jambi memberdayakan RTM melalui program-program tepat guna melalui pelatihan-pelatihan keterampilan guna usaha mandiri.
“Kini sudah ada lima kelompok tataran dengan anggota kelompok mencapai 250 orang. Kelompok tataran ini diberikan bantuan pelatihan sesuai dengan keahlian masing-masing guna membangun usaha mandiri. Bantuan tidak berupa dana, namun berupa pelatihan keterampilan yang dapat membuka usaha mandiri,”katanya. ruk
Wartawan Francis Diinterogasi di Jambi
Jambi, Batak Pos
Wartawan televisi asal Negara Francis, Cyril Fayen, Gillaumen Martin, dan produsernya, Dewi Arilaha, diinterogasi oleh petugas keamanan perusahaan bubur kertas PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industries (LPPI) dikawasan hutan PT. LPPI di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat. Wartawan itu sempat ditahan selama lima jam.
Alasan diamankannya tiga wartawan televisi Francis itu karena tidak memiliki ijin memasuki kawasan hutan milik perusahaan tersebut. Wartawan Francis itu berencana melakukan tugas liputan mengenai Harimau Sumatera di Hutan Jambi.
Menurut Humas PT. LPPI, Hermawan, ketiga wartawan itu sempat diamankan Jumat (10/7) malam. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, dikawasan hutan PT. LPPI di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat.
"Dari hasil introgasi kita kepada mereka, mereka mengaku wartawan dari salah satu media televisi dari negara Francis. Mereka hendak melakukan pengambilan gambar dokumenter di dalam kawasan hutan tersebut. Setelah kita minta tanda pengenalnya, barulah mereka ini kita lepaskan kembali,"ujarnya.
Sementara menurut Dewi Arilaha, kedatangan mereka ke Desa Tebing Tinggi itu guna melakukan liputan pengambilan gambar dokumenter tentang keberadaan Harimau Sumatera yang telah memangsa manusia beberapa bulan lalu di Provinsi Jambi.
Menurutnya, pihaknya hendak investigasi dan mengambil aspek dan penyebabnya dari masalah Harimau Sumatera hingga mengganas. "Dalam hal ini, seorang wartawan tentu mengambil langkah awalnya, tentang keberadaan dan fungsi hutan sebagai tempat tinggalnya harimau tersebut,"katanya.
Disebutkan, kedatangan wartawan Francis itu ke Jambi untuk melakukan liputan pengambilan gambar kondisi hutan Provinsi Jambi beserta satwa yang ada di dalamnya. Wartawan Francis itu juga telah mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri RI.
"Jadi mereka ini datang ke Indonesia, untuk melakukan tugas jurnalisnya. Mereka telah mendapat mendapat persetujuan secara resmi dari Pemerintah Indonesia. Dipaspornya, keduanya mempunyai visa pers dari Depertemen Luar Negeri,"ujar Dewi Arilaha.
Hingga Senin (13/7), wartawan Francis itu telah melakukan tugas liputannya di kawasan hutan Provinsi Jambi. ruk
Wartawan televisi asal Negara Francis, Cyril Fayen, Gillaumen Martin, dan produsernya, Dewi Arilaha, diinterogasi oleh petugas keamanan perusahaan bubur kertas PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industries (LPPI) dikawasan hutan PT. LPPI di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat. Wartawan itu sempat ditahan selama lima jam.
Alasan diamankannya tiga wartawan televisi Francis itu karena tidak memiliki ijin memasuki kawasan hutan milik perusahaan tersebut. Wartawan Francis itu berencana melakukan tugas liputan mengenai Harimau Sumatera di Hutan Jambi.
Menurut Humas PT. LPPI, Hermawan, ketiga wartawan itu sempat diamankan Jumat (10/7) malam. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, dikawasan hutan PT. LPPI di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat.
"Dari hasil introgasi kita kepada mereka, mereka mengaku wartawan dari salah satu media televisi dari negara Francis. Mereka hendak melakukan pengambilan gambar dokumenter di dalam kawasan hutan tersebut. Setelah kita minta tanda pengenalnya, barulah mereka ini kita lepaskan kembali,"ujarnya.
Sementara menurut Dewi Arilaha, kedatangan mereka ke Desa Tebing Tinggi itu guna melakukan liputan pengambilan gambar dokumenter tentang keberadaan Harimau Sumatera yang telah memangsa manusia beberapa bulan lalu di Provinsi Jambi.
Menurutnya, pihaknya hendak investigasi dan mengambil aspek dan penyebabnya dari masalah Harimau Sumatera hingga mengganas. "Dalam hal ini, seorang wartawan tentu mengambil langkah awalnya, tentang keberadaan dan fungsi hutan sebagai tempat tinggalnya harimau tersebut,"katanya.
Disebutkan, kedatangan wartawan Francis itu ke Jambi untuk melakukan liputan pengambilan gambar kondisi hutan Provinsi Jambi beserta satwa yang ada di dalamnya. Wartawan Francis itu juga telah mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri RI.
"Jadi mereka ini datang ke Indonesia, untuk melakukan tugas jurnalisnya. Mereka telah mendapat mendapat persetujuan secara resmi dari Pemerintah Indonesia. Dipaspornya, keduanya mempunyai visa pers dari Depertemen Luar Negeri,"ujar Dewi Arilaha.
Hingga Senin (13/7), wartawan Francis itu telah melakukan tugas liputannya di kawasan hutan Provinsi Jambi. ruk
Masyarakat Jambi Pertayakan Kinerja Gubernur Jambi
Jambi, Batak Pos
Masyarakat Jambi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jambi Menggugat (F-RJM) mempertayakan kinerja Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin sembilan tahun berjalan. Banyak kinerja Gubernur Jambi yang belum tuntas. Padahal masa jabatan H Zulkifli Nurdin tingga setahun lagi ( Agustus 2010) mendatang.
Pertayaan soal kinerja itu terungkap dalam aksi unjukrasa 300 orang F-RJM di Kantor Gubernur Jambi, Senin (13/7). Aksi unjukrasa itu dimulai dari simpang BI (Bank Indonesia) Jambi hingga ke kantor gubernur.
Aksi ini menuntut berbagai penjelasan atas kebijakan yang dilakukan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang tidak memihak masyarakat kecil khususnya para petani yang diantaranya mengenai program hutan rakyat, mega proyek replanting karet, mega proyek patin jambal, mega proyek Batang Hari II, kasus mess Jambi, dan proses penunjukan Sekda Provinsi Jambi.
Menurut Umar Yusuf, juru bicara F-RJM, pada masa pemerintahan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, pembangunan boleh dikatakan tidak ada. Persoalan kepemilikan Pulau Berhala hingga kini belum juga tuntas.
"Pembangunan Pelabuhan Muarosabak, Jembatan Batanghari II, Jalan Lintas Bangko-Kerinci, serta masih banyak program pro rakyat yang belum terlaksana. Sebagian besar staf gubernur hanya memberikan laporan asal bapak senang alias ABS,"katanya. ruk
Masyarakat Jambi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jambi Menggugat (F-RJM) mempertayakan kinerja Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin sembilan tahun berjalan. Banyak kinerja Gubernur Jambi yang belum tuntas. Padahal masa jabatan H Zulkifli Nurdin tingga setahun lagi ( Agustus 2010) mendatang.
Pertayaan soal kinerja itu terungkap dalam aksi unjukrasa 300 orang F-RJM di Kantor Gubernur Jambi, Senin (13/7). Aksi unjukrasa itu dimulai dari simpang BI (Bank Indonesia) Jambi hingga ke kantor gubernur.
Aksi ini menuntut berbagai penjelasan atas kebijakan yang dilakukan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang tidak memihak masyarakat kecil khususnya para petani yang diantaranya mengenai program hutan rakyat, mega proyek replanting karet, mega proyek patin jambal, mega proyek Batang Hari II, kasus mess Jambi, dan proses penunjukan Sekda Provinsi Jambi.
Menurut Umar Yusuf, juru bicara F-RJM, pada masa pemerintahan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, pembangunan boleh dikatakan tidak ada. Persoalan kepemilikan Pulau Berhala hingga kini belum juga tuntas.
"Pembangunan Pelabuhan Muarosabak, Jembatan Batanghari II, Jalan Lintas Bangko-Kerinci, serta masih banyak program pro rakyat yang belum terlaksana. Sebagian besar staf gubernur hanya memberikan laporan asal bapak senang alias ABS,"katanya. ruk
Sengketa Pulau Berhala Jambi Temui Jalan Buntu
Jambi, Batak Pos
Penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulaun Riau hingga kini masih menemui jalan buntu. Kedua provinsi saling perang argument terhadap kepemilikan pulau tersebut. Pemerintah Pusat menetapkan pulau tersebut masih dalam status quo sejak tiga tahun lalu.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Minggu (12/7) mengatakan, dari Provinsi Jambi sudah sangat serius menangani kasus ini, Jambi sudah melakukan pembicaraan kepada Pemerintah Kepri, melalui tim 5, yang termasuk didalamnya lembaga adat, pemerintahan, ahli sejarah.
“Tim 5 ini sudah 3 kali melaksanakan pertemuan dengan anggota tim 5 Kepulauan Riau, dan belum ada kesepakatan yang pasti, berhala ini milik siapa. Kalau dilihat dari undang-undang pembentukan Empat Kabupaten Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Sarolangun, status Berhala adalah milik Provinsi Jambi,”katanya.
Disebutkan, pada waktu undang-undang pembentukan Kepulauan Riau, Pulau Berhala adalah milik Provinsi Jambi. Kemudian jadi polemik saat ini saat pembentukan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, status Berhala kembali dipertanyakan.
“Pihak Kepri menyebutkan Berhala adalah milik Pemerintahan Kepri, tapi Jambi akan terus memastikan bahwa Pulau Berhala adalah milik Jambi. Beberapa bukti–bukti sejarah sudah menguat untuk dua Provinsi tersebut,”ujarnya.
Disebutkan, Pulau Berhala yang berjarak sekitar 12 mil dari pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi kini dalam status quo atau diambil alih pemerintah pusat sampai ada penyelesaian atau status jelas kepemilikan pulau tersebut milik Jambi atau Kepri.
Meski persoalan sengketa Pulau Berhala seluas lebih kurang 200 hektare berada di Selat Berhala dan gugusan Laut China Selatan itu telah difasilitasi pemerintah pusat (Depdagri dan DPR RI) dalam sepuluh tahun terakhir ini, namun belum ada penyelesaian. ruk
Penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulaun Riau hingga kini masih menemui jalan buntu. Kedua provinsi saling perang argument terhadap kepemilikan pulau tersebut. Pemerintah Pusat menetapkan pulau tersebut masih dalam status quo sejak tiga tahun lalu.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Minggu (12/7) mengatakan, dari Provinsi Jambi sudah sangat serius menangani kasus ini, Jambi sudah melakukan pembicaraan kepada Pemerintah Kepri, melalui tim 5, yang termasuk didalamnya lembaga adat, pemerintahan, ahli sejarah.
“Tim 5 ini sudah 3 kali melaksanakan pertemuan dengan anggota tim 5 Kepulauan Riau, dan belum ada kesepakatan yang pasti, berhala ini milik siapa. Kalau dilihat dari undang-undang pembentukan Empat Kabupaten Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Sarolangun, status Berhala adalah milik Provinsi Jambi,”katanya.
Disebutkan, pada waktu undang-undang pembentukan Kepulauan Riau, Pulau Berhala adalah milik Provinsi Jambi. Kemudian jadi polemik saat ini saat pembentukan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, status Berhala kembali dipertanyakan.
“Pihak Kepri menyebutkan Berhala adalah milik Pemerintahan Kepri, tapi Jambi akan terus memastikan bahwa Pulau Berhala adalah milik Jambi. Beberapa bukti–bukti sejarah sudah menguat untuk dua Provinsi tersebut,”ujarnya.
Disebutkan, Pulau Berhala yang berjarak sekitar 12 mil dari pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi kini dalam status quo atau diambil alih pemerintah pusat sampai ada penyelesaian atau status jelas kepemilikan pulau tersebut milik Jambi atau Kepri.
Meski persoalan sengketa Pulau Berhala seluas lebih kurang 200 hektare berada di Selat Berhala dan gugusan Laut China Selatan itu telah difasilitasi pemerintah pusat (Depdagri dan DPR RI) dalam sepuluh tahun terakhir ini, namun belum ada penyelesaian. ruk
Salma Dikirim ke Lampung
Jambi, Batak Pos
Salma, harimau sumatera (panthera tigris sumaterae) jenis betina yang sudah tiga bulan dikandangkan di Taman Rimba Jambi Selatan Jambi, dikirim ke kawasan hutan Tampang Belimbing (Tambling) Balai Besar, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Propinsi Lampung, Minggu (12/7).
Salma merupakan tangkapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dinas Kehutanan Propinsi Jambi karena memangsa korban manusia di Kabupaten Muarojambi tiga bulan lalu. Setidaknya ada sembilan sembilan warga (tujuh tewas) diterkam Harimau Sumatera di lokasi habitatnya di Kabupaten Muarojambi.
Menurut, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Ir. Didy Wurdjanto, Minggu (12/7), Salma diberangkatkan ke kawasan hutan Tampang Belimbing (Tambling) Balai Besar, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Propinsi Lampung, Minggu 912/7) siang.
Disebutkan, sebelum Salma di bawa ke Lampung, terlebih dilakukan general check terhadap kesehatanya. Tim medis yang melakukan chek kesehatan Salma. “Tim medisnya didatangkan dari kebun binatang Taman Safari Indonesia,”katanya.
Tim medis yang menangani Salma, Drh, Yohana dan Ismanto. Mereka melakukan pengecekan terhadap darah, mulut, mata, telinga, denyut jantung sampai ke pengambilan urine dan darah Salama.
Disebutkan, dari hasil pemeriksaan tim medis, Salma dalam kondisi sehat. Bahkan saaat ditimbang, berat badanya sudah bertambah dari 89 kg menjadi 108 kg. Alasan Salma tidak dilepas di kawasan hutan Propinsi Jambi, karena Salma merupakan aset dan kebanggan nasional, yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh pemerintah Propinsi Jambi.
“Salma dilepas di kawasan hutan di Propinsi Lampung, karena Propinsi Jambi belum memiliki areal hutan rehabilitasi dan fasilitas yang lengkap untuk memantau pergerakan Salma tersebut. Apabila dilepaskan kembali di kawasan hutan Propinsi Jambi, Salma akan kembali memangsa manusia,”ujarnya.
Dikatakan, guna menghindar hal-hal yang tidak diinginkan itu, Salma dibawa ketempat yang terisolir, jauh dari aktivitas manusia dikawasan tersebut. Salma akan dikarantina terlebih dahulu di TNBBS sekitar dua sampai tiga minggu, sebelum dilepasliarkan.
Warsi Tolak
Sementara itu Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi) Jambi menolak keras rencana Pemerintah Provinsi Jambi akan mengirimkan Salma, ke TNBBS Lampung Barat. Rencananya Presiden SBY akan melepaskan empat ekor harimau di taman nasional tersebut dalam waktu dekat ini.
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi) Jambi Rachmat Hidayat mengatakan, Salma harus dikembalikan ke habitat asalnya.
“Kini Salma stress karena dikandangkan. Dia mengamuk karena habitatnya yang terusik oleh ulah manusia. Salma sebaiknya jangan di kirim ke Lampung. Belum tentu Salma dapat menyesuaikan ekologinya di Lampung. Pemprov Jambi harus membatalkan rencana pengiriman itu. Lepaskan saja Salma pada habitat asalnya,”katanya.
Menurut Rachmat Hidayat, jumlah harimau Sumatera yang ada di hutan Sumatera kini berkisar 500 ekor. Sementara di hutan Provinsi Jambi kini tinggal 120 ekor. Jumlah tersebut tersebar di Taman Nasional yang ada di Provinsi Jambi. Seperti di Taman Nasional Bukit Tigapuluh 22 ekor, sisanya di Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). ruk
Salma, harimau sumatera (panthera tigris sumaterae) jenis betina yang sudah tiga bulan dikandangkan di Taman Rimba Jambi Selatan Jambi, dikirim ke kawasan hutan Tampang Belimbing (Tambling) Balai Besar, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Propinsi Lampung, Minggu (12/7).
Salma merupakan tangkapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dinas Kehutanan Propinsi Jambi karena memangsa korban manusia di Kabupaten Muarojambi tiga bulan lalu. Setidaknya ada sembilan sembilan warga (tujuh tewas) diterkam Harimau Sumatera di lokasi habitatnya di Kabupaten Muarojambi.
Menurut, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Ir. Didy Wurdjanto, Minggu (12/7), Salma diberangkatkan ke kawasan hutan Tampang Belimbing (Tambling) Balai Besar, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Propinsi Lampung, Minggu 912/7) siang.
Disebutkan, sebelum Salma di bawa ke Lampung, terlebih dilakukan general check terhadap kesehatanya. Tim medis yang melakukan chek kesehatan Salma. “Tim medisnya didatangkan dari kebun binatang Taman Safari Indonesia,”katanya.
Tim medis yang menangani Salma, Drh, Yohana dan Ismanto. Mereka melakukan pengecekan terhadap darah, mulut, mata, telinga, denyut jantung sampai ke pengambilan urine dan darah Salama.
Disebutkan, dari hasil pemeriksaan tim medis, Salma dalam kondisi sehat. Bahkan saaat ditimbang, berat badanya sudah bertambah dari 89 kg menjadi 108 kg. Alasan Salma tidak dilepas di kawasan hutan Propinsi Jambi, karena Salma merupakan aset dan kebanggan nasional, yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh pemerintah Propinsi Jambi.
“Salma dilepas di kawasan hutan di Propinsi Lampung, karena Propinsi Jambi belum memiliki areal hutan rehabilitasi dan fasilitas yang lengkap untuk memantau pergerakan Salma tersebut. Apabila dilepaskan kembali di kawasan hutan Propinsi Jambi, Salma akan kembali memangsa manusia,”ujarnya.
Dikatakan, guna menghindar hal-hal yang tidak diinginkan itu, Salma dibawa ketempat yang terisolir, jauh dari aktivitas manusia dikawasan tersebut. Salma akan dikarantina terlebih dahulu di TNBBS sekitar dua sampai tiga minggu, sebelum dilepasliarkan.
Warsi Tolak
Sementara itu Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi) Jambi menolak keras rencana Pemerintah Provinsi Jambi akan mengirimkan Salma, ke TNBBS Lampung Barat. Rencananya Presiden SBY akan melepaskan empat ekor harimau di taman nasional tersebut dalam waktu dekat ini.
Direktur Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi) Jambi Rachmat Hidayat mengatakan, Salma harus dikembalikan ke habitat asalnya.
“Kini Salma stress karena dikandangkan. Dia mengamuk karena habitatnya yang terusik oleh ulah manusia. Salma sebaiknya jangan di kirim ke Lampung. Belum tentu Salma dapat menyesuaikan ekologinya di Lampung. Pemprov Jambi harus membatalkan rencana pengiriman itu. Lepaskan saja Salma pada habitat asalnya,”katanya.
Menurut Rachmat Hidayat, jumlah harimau Sumatera yang ada di hutan Sumatera kini berkisar 500 ekor. Sementara di hutan Provinsi Jambi kini tinggal 120 ekor. Jumlah tersebut tersebar di Taman Nasional yang ada di Provinsi Jambi. Seperti di Taman Nasional Bukit Tigapuluh 22 ekor, sisanya di Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). ruk
Remaja Jambi 47 Persen Melakukan Seks Bebas
Jambi, Batak Pos
Sebanyak 47 persen anak remaja di Provinsi Jambi melakukan seks bebas. Hal itu berdasarkan temuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Jambi.
BKKBN Provinsi Jambi saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan penyuluhan program “Pengolahan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja” ( PIK –KRR). Program itu melalui keluarga guna membangun bangsa dalam mencapai Means Development Goals (MDGs).
Hal itu juga menjadi motto Dinas BKKBN Provinsi Jambi. Mengingat tingginya tingkat seks bebas di kalangan remaja di Provinsi Jambi saat ini yakni sekitar 47 %, ini terjadi pada remaja SMP dan SMA.
Hal itu disebabkan dari kurangnya informasi tentang seks dan pergaulan bebas. Hal ini mengakibatkan kesalahan - kesalahan yang sering terjadi yakni, pernikahan dini, seks bebas dan narkoba.
Melalui PIK – KRR diharapkan siswa dapat mengetahui dampak dari pernikahan dini serta pentingnya kesehatan alat produksi. Demikian dikatakan Kepala Bidang KB/KR BKKBN Provinsi Jambi, Drs Waspi, Kamis (9/7).
Menurutnya, guna mencapai program itu, harus adanya kegiatan yang mendukung kemajuan Jambi, salah satu kegiatan yang di lakukan BKKBN adalah menyaring remaja Jambi turut aktif dalam membantu pengembangan Program PIK – KRR. ruk
Sebanyak 47 persen anak remaja di Provinsi Jambi melakukan seks bebas. Hal itu berdasarkan temuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Jambi.
BKKBN Provinsi Jambi saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan penyuluhan program “Pengolahan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja” ( PIK –KRR). Program itu melalui keluarga guna membangun bangsa dalam mencapai Means Development Goals (MDGs).
Hal itu juga menjadi motto Dinas BKKBN Provinsi Jambi. Mengingat tingginya tingkat seks bebas di kalangan remaja di Provinsi Jambi saat ini yakni sekitar 47 %, ini terjadi pada remaja SMP dan SMA.
Hal itu disebabkan dari kurangnya informasi tentang seks dan pergaulan bebas. Hal ini mengakibatkan kesalahan - kesalahan yang sering terjadi yakni, pernikahan dini, seks bebas dan narkoba.
Melalui PIK – KRR diharapkan siswa dapat mengetahui dampak dari pernikahan dini serta pentingnya kesehatan alat produksi. Demikian dikatakan Kepala Bidang KB/KR BKKBN Provinsi Jambi, Drs Waspi, Kamis (9/7).
Menurutnya, guna mencapai program itu, harus adanya kegiatan yang mendukung kemajuan Jambi, salah satu kegiatan yang di lakukan BKKBN adalah menyaring remaja Jambi turut aktif dalam membantu pengembangan Program PIK – KRR. ruk
Masyarakat Jambi Sambut Dingin Kemenangan SBY
Jambi, Batak Pos
Masyarakat Kota Jambi menyambut dingin kemenangan pasangan SBY-Boediono pada Pemilihan Presiden, Rabu 8 Juli 2009. Bahkan masyarakat tidak merasakan hal yang luar biasa terhadap Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY berdasarkan hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survey di Indonesia.
“Kemenangan SBY-Boediono sudah diprediksi sebelumnya. Jadi tidak ada yang luarbiasa terhadap kemenangan SBY. Bapak SBY sungguh popular di masyarakat. Jadi pantas kalau SBY menjadi unggul di Pilpres ini,”kata Robby, seorang warga Perumnas Kotabaru Jambi.
Menurutnya, sosok SBY memang masih menjadi tumpuan masyarakat, khususnya PNS. Kemanangan mutlak SBY sudah banyak diprediksi oleh sejumlah lembaga survey sebelumnya.
Lamhot Saragih, warga RT 15 Kebun Handil, Kota Jambi juga tidak merasa heran kalau SBY menang di Pilpres 2009. Dirinya juga sudah yakin kalau SBY menang. Hal itu karena figure SBY yang dikenal luas serta pencintraan dirinya baiki di media massa.
“Kemanangan SBY biasa saja. Tapi kalau masuk putaran kedua, baru Pilpres seru. Namun dengan satu kali putaran itu, tidak ada yang luar biasa. Semua biasa saja dan SBY pantas menjabat untuk yang kedua kalinya,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi, As’sad Syam mengatakan, kemenangan SBY-Boediono adalah kemenangan rakyat Indonesia. Dirinya juga meminta seluruh rakyat Provinsi Jambi untuk mendukung kinerja Presiden SBY untuk kedua kalinya. ruk
Masyarakat Kota Jambi menyambut dingin kemenangan pasangan SBY-Boediono pada Pemilihan Presiden, Rabu 8 Juli 2009. Bahkan masyarakat tidak merasakan hal yang luar biasa terhadap Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY berdasarkan hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survey di Indonesia.
“Kemenangan SBY-Boediono sudah diprediksi sebelumnya. Jadi tidak ada yang luarbiasa terhadap kemenangan SBY. Bapak SBY sungguh popular di masyarakat. Jadi pantas kalau SBY menjadi unggul di Pilpres ini,”kata Robby, seorang warga Perumnas Kotabaru Jambi.
Menurutnya, sosok SBY memang masih menjadi tumpuan masyarakat, khususnya PNS. Kemanangan mutlak SBY sudah banyak diprediksi oleh sejumlah lembaga survey sebelumnya.
Lamhot Saragih, warga RT 15 Kebun Handil, Kota Jambi juga tidak merasa heran kalau SBY menang di Pilpres 2009. Dirinya juga sudah yakin kalau SBY menang. Hal itu karena figure SBY yang dikenal luas serta pencintraan dirinya baiki di media massa.
“Kemanangan SBY biasa saja. Tapi kalau masuk putaran kedua, baru Pilpres seru. Namun dengan satu kali putaran itu, tidak ada yang luar biasa. Semua biasa saja dan SBY pantas menjabat untuk yang kedua kalinya,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi, As’sad Syam mengatakan, kemenangan SBY-Boediono adalah kemenangan rakyat Indonesia. Dirinya juga meminta seluruh rakyat Provinsi Jambi untuk mendukung kinerja Presiden SBY untuk kedua kalinya. ruk
Kamis, 09 Juli 2009
Politik Uang Coreng Pilpres di Jambi
Jambi, Batak Pos
Politik uang coreng pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 di Kota Jambi. Aksi bagi-bagi uang Pilpres terjadi di RT 03, Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Modus politik uang itu dengan memberikan Formulir C-4 kepada warga sembari menyelipkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang.
Mulyadi seorang saksi mata mengatakan, orang yang membagikan uang tersebut mulanya mengaku anggota PPS Kelurahan Sungaiputri, setelah memberikan Formulir C-4 pelaku yang diduga merupakan Tim Sukses dari salah satu kandidat calon Presiden tersebut kemudian memberikan sebuah amplop.
Menurut Mulyadi, amplop yang diberikan itu tertulis JK-WIN. “Ketika saya buka isinya uang tiga puluh ribu Rupiah,”katanya.
Hal senada juga diakui Nanus, warga RT 03. Menurut dia, pada Selasa (7/7) sekitar pukul 19.00 WIB ada satu orang yang mendatangi rumahnya, lalu tanpa basa-basi orang tersebut langsung memberikan uang dan memintanya untuk memilih Jusuf Kalla. “Ya saya terima saja, sekarang duit itu sudah habis saya belanjakan,” kata Nanus.
Disebutkan, warga di RT 03 Kelurahan Sungaiputri banyak mendapatkan amplop berisi uang. Hal tersebut diberikan salah seorang oknum yang mengaku tim sukses salah satu pasangan Capres dengan mendatangi rumah-rumah warga.
Ketua Panwaslu Kota Jambi, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kasus politik uang tersebut. Pihaknya akan menurunkan tim guna mengumpulkan data-data dari warga. ruk
Politik uang coreng pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 di Kota Jambi. Aksi bagi-bagi uang Pilpres terjadi di RT 03, Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Modus politik uang itu dengan memberikan Formulir C-4 kepada warga sembari menyelipkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang.
Mulyadi seorang saksi mata mengatakan, orang yang membagikan uang tersebut mulanya mengaku anggota PPS Kelurahan Sungaiputri, setelah memberikan Formulir C-4 pelaku yang diduga merupakan Tim Sukses dari salah satu kandidat calon Presiden tersebut kemudian memberikan sebuah amplop.
Menurut Mulyadi, amplop yang diberikan itu tertulis JK-WIN. “Ketika saya buka isinya uang tiga puluh ribu Rupiah,”katanya.
Hal senada juga diakui Nanus, warga RT 03. Menurut dia, pada Selasa (7/7) sekitar pukul 19.00 WIB ada satu orang yang mendatangi rumahnya, lalu tanpa basa-basi orang tersebut langsung memberikan uang dan memintanya untuk memilih Jusuf Kalla. “Ya saya terima saja, sekarang duit itu sudah habis saya belanjakan,” kata Nanus.
Disebutkan, warga di RT 03 Kelurahan Sungaiputri banyak mendapatkan amplop berisi uang. Hal tersebut diberikan salah seorang oknum yang mengaku tim sukses salah satu pasangan Capres dengan mendatangi rumah-rumah warga.
Ketua Panwaslu Kota Jambi, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kasus politik uang tersebut. Pihaknya akan menurunkan tim guna mengumpulkan data-data dari warga. ruk
Dua TPS di Tebo Boikot Pilpres
Jambi, Batak Pos
Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Betung Berdarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi memboikot pelaksanaan Pilpres Rabu 8 Juli 2009. Alasan TPS 1 dan 2 di desa itu karena Bupati Tebo, Madjid Mu’az mengingkari janjinya untuk memasang listrik dari PLN.
Ratusan warga di desa itu sudah lama menantikan keinginan mereka kepada pemerintah perihal pemasangan lampu PLN. Sementara aspirasi mereka tidak diakomodir hingga pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009.
Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Provinsi Jambi, Salahudin SPt MSi kepada wartawan, Rabu (8/7). Menurut informasi yang diperolehnya, persoalan ini pada beberapa waktu yang lalu menjelang Pilpres.
Disebutkan, masyarakat sudah melakukan unjukrasa ke kantor bupati setempat guna menuntut pemasangan listrik PLN dan bila tidak dipenuhi maka warga sepakat tidak akan melakukan pencontrengan pada Pilpres Rabu 8 Juli 2009.
JK Keok Dikandang Ketua Golkar
Sementara itu pasangan JK-Wiranto keok di kandang (TPS 9) tempatnya Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jambi, Zoerman Manaf melakukan pencontrengan. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pasangan SBY– Boediono unggul 86 suara, JK–Wiranto 15 dan Mega–Prabowo 7 suara.
Menurut Ketua Ketua KPPS TPS 9 Kel Sungai Putri, Helmi Syukur, di TPS itu, jumlah surat suara berdasarkan DPT sebanyak 135, cadangan 2 suara. Pemilih yang mengunakan KTP/KK sebanyak 4 orang. ruk
Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Betung Berdarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi memboikot pelaksanaan Pilpres Rabu 8 Juli 2009. Alasan TPS 1 dan 2 di desa itu karena Bupati Tebo, Madjid Mu’az mengingkari janjinya untuk memasang listrik dari PLN.
Ratusan warga di desa itu sudah lama menantikan keinginan mereka kepada pemerintah perihal pemasangan lampu PLN. Sementara aspirasi mereka tidak diakomodir hingga pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009.
Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Provinsi Jambi, Salahudin SPt MSi kepada wartawan, Rabu (8/7). Menurut informasi yang diperolehnya, persoalan ini pada beberapa waktu yang lalu menjelang Pilpres.
Disebutkan, masyarakat sudah melakukan unjukrasa ke kantor bupati setempat guna menuntut pemasangan listrik PLN dan bila tidak dipenuhi maka warga sepakat tidak akan melakukan pencontrengan pada Pilpres Rabu 8 Juli 2009.
JK Keok Dikandang Ketua Golkar
Sementara itu pasangan JK-Wiranto keok di kandang (TPS 9) tempatnya Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jambi, Zoerman Manaf melakukan pencontrengan. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pasangan SBY– Boediono unggul 86 suara, JK–Wiranto 15 dan Mega–Prabowo 7 suara.
Menurut Ketua Ketua KPPS TPS 9 Kel Sungai Putri, Helmi Syukur, di TPS itu, jumlah surat suara berdasarkan DPT sebanyak 135, cadangan 2 suara. Pemilih yang mengunakan KTP/KK sebanyak 4 orang. ruk
Warga Belum Terima Undangan Pilpres
Jambi, Batak Pos
Hingga H-2 pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 mendatang, warga Jambi belum mendapatkan undangan pencontrengan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat guna pemungutan suara yang telah ditentukan. Friston R Sinaga, warga Rt 15 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Jambi misalnya, hingga Senin (6/7) siang dirinya belum ada menerima undangan.
Hal senada juga dikatakan Ny Ngatimah Rt 017 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi. Menurutnya, undangan Pilpres belum dia dapatkan. Dirinya juga kwatir tentang undangan tersebut. "Siapa tahu saya tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini mungkin saja terjadi, lagin tidak ada petugas yang mendata,"katanya.
Sementara itu, Dina, warga RT 05 Jalan Yos Sudarso No.49 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur mengaku belum mendapatkan undangan pemungutan suara dari PPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Hingga Senin siang saya belum mendapatkan surat undangan dari PPS untuk mencontreng 8 Juli nanti. Biasanya seminggu sebelum hari H sudah terima undangan. Namun kali ini agak terlambat,"katanya.
Hal senada juga diakui Rizki , warga RT 16 Kelurahan Sipin Kecamatan Kota Baru. Tanda – tanda akan diberikan undangan pemungutan suara di TPS tak kunjung tiba. " Hingga H-2 Pilpres belum ada tanda-tanda undangan tiba. Mudah-mudahan boleh langsung ke TPS walaupun tanpa undangan. Karena saya punya KTP setempat,"katanya. ruk
Hingga H-2 pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 mendatang, warga Jambi belum mendapatkan undangan pencontrengan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat guna pemungutan suara yang telah ditentukan. Friston R Sinaga, warga Rt 15 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Jambi misalnya, hingga Senin (6/7) siang dirinya belum ada menerima undangan.
Hal senada juga dikatakan Ny Ngatimah Rt 017 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi. Menurutnya, undangan Pilpres belum dia dapatkan. Dirinya juga kwatir tentang undangan tersebut. "Siapa tahu saya tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini mungkin saja terjadi, lagin tidak ada petugas yang mendata,"katanya.
Sementara itu, Dina, warga RT 05 Jalan Yos Sudarso No.49 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur mengaku belum mendapatkan undangan pemungutan suara dari PPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Hingga Senin siang saya belum mendapatkan surat undangan dari PPS untuk mencontreng 8 Juli nanti. Biasanya seminggu sebelum hari H sudah terima undangan. Namun kali ini agak terlambat,"katanya.
Hal senada juga diakui Rizki , warga RT 16 Kelurahan Sipin Kecamatan Kota Baru. Tanda – tanda akan diberikan undangan pemungutan suara di TPS tak kunjung tiba. " Hingga H-2 Pilpres belum ada tanda-tanda undangan tiba. Mudah-mudahan boleh langsung ke TPS walaupun tanpa undangan. Karena saya punya KTP setempat,"katanya. ruk
Gubernur Jambi Terima Penghargaan Anugrah Gemilang
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin menerima penghargaan “ Anugerah Gemilang Presiden” dari persekutuan pengangkap Negara Malaysia Negeri Malaka. Pemberian penghargaan itu dirangkai dalam upacara pelantikan pengurus daerah , Kwartir daerah , BPK , gerakan Pramuka masa Bhakti 2007 – 2012 , yang bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Senin (6/7).
Pemberian penghargaan “ Anugerah Presiden “ ini di berikan langsung oleh Dato H Kaharudin bin Momin utusan dari Negeri Malaysia dan Prof DR H Azrul Azwar MPH perwakilan dan negeri Malaka. Penghargaan itu berkat sukses mengadakan perkemahan wirakarya IX Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se Indonesia tahun 2009 di Provinsi Jambi.
"Sebenarnya penghargaan ini, saya terima di Negara Malaka, tapi karena saya tidak bisa meninggalkan Provinsi Jambi, banyak hal –hal yang dikerjakan untuk Pembangunan Provinsi Jambi. Tapi untuk penyerahan penghargaan ini rupanya tidak bisa di wakil kan dan harus saya sendiri selaku penerima penghargaan. Suatu penghormatan utusan dari Negara Malaysia dan Negeri Malaka datang langsung ke Provinsi Jambi untuk pemberian peghargaan ini,"kata Zulkifli Nurdin. ruk
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin menerima penghargaan “ Anugerah Gemilang Presiden” dari persekutuan pengangkap Negara Malaysia Negeri Malaka. Pemberian penghargaan itu dirangkai dalam upacara pelantikan pengurus daerah , Kwartir daerah , BPK , gerakan Pramuka masa Bhakti 2007 – 2012 , yang bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Senin (6/7).
Pemberian penghargaan “ Anugerah Presiden “ ini di berikan langsung oleh Dato H Kaharudin bin Momin utusan dari Negeri Malaysia dan Prof DR H Azrul Azwar MPH perwakilan dan negeri Malaka. Penghargaan itu berkat sukses mengadakan perkemahan wirakarya IX Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se Indonesia tahun 2009 di Provinsi Jambi.
"Sebenarnya penghargaan ini, saya terima di Negara Malaka, tapi karena saya tidak bisa meninggalkan Provinsi Jambi, banyak hal –hal yang dikerjakan untuk Pembangunan Provinsi Jambi. Tapi untuk penyerahan penghargaan ini rupanya tidak bisa di wakil kan dan harus saya sendiri selaku penerima penghargaan. Suatu penghormatan utusan dari Negara Malaysia dan Negeri Malaka datang langsung ke Provinsi Jambi untuk pemberian peghargaan ini,"kata Zulkifli Nurdin. ruk
Atribut Kampanye Pilpres Belum Ditertibkan
Jambi, Batak Pos
Atribut kampanye pasangan ketiga pasangan calon presiden (capres), Minggu (5/7) masih terpajang di sepanjang jalan protokol di Kota Jambi. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pilpres dari KPU, Minggu pukul 00.01 wib hingga 01.25 wib atribut kampanye capres harus bersih.
Namun, hingga Minggu (5/7) siang, atribut pasangan capres masih terdapat di persimpangan Jalan Jendral Sudirman – Kol. M Taher – arah Gudang Bulog Jambi Selatan, Thehok Kecamatan Jambi Selatan masih berdiri spanduk dan baliho Mega – Prabowo, SBY–Budiono dan JK Wiranto.
Bahkan dipagar SD 43/IV tak jauh dari jalan itu, spanduk JK – Wiranto masih terpasang. Kemudian bendera SBY juga masih banyak berkibar dip agar-pagar rumah warga di Simpang Kawat Jambi.
Kemudian di jalan Yoenoes Sanis hingga hayam Wuruk Jelutung, spanduk Mega – Pro, baliho SBY – Budiono dan JK – Wiranto tampak masih berdiri kokoh. Dari jalan Gatot Subroto menuju Kebon Jahe, spanduk SBY – Budiono masih tersisa.
Belum ada tanda-tanda atribut kampanye Pilpres Rabu 8 Juli 2009 itu diturunkan. Tidak ada pihak terkait melakukan aktivitas menurunkan alat peraga kampanye capres tersebut. ruk
Atribut kampanye pasangan ketiga pasangan calon presiden (capres), Minggu (5/7) masih terpajang di sepanjang jalan protokol di Kota Jambi. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pilpres dari KPU, Minggu pukul 00.01 wib hingga 01.25 wib atribut kampanye capres harus bersih.
Namun, hingga Minggu (5/7) siang, atribut pasangan capres masih terdapat di persimpangan Jalan Jendral Sudirman – Kol. M Taher – arah Gudang Bulog Jambi Selatan, Thehok Kecamatan Jambi Selatan masih berdiri spanduk dan baliho Mega – Prabowo, SBY–Budiono dan JK Wiranto.
Bahkan dipagar SD 43/IV tak jauh dari jalan itu, spanduk JK – Wiranto masih terpasang. Kemudian bendera SBY juga masih banyak berkibar dip agar-pagar rumah warga di Simpang Kawat Jambi.
Kemudian di jalan Yoenoes Sanis hingga hayam Wuruk Jelutung, spanduk Mega – Pro, baliho SBY – Budiono dan JK – Wiranto tampak masih berdiri kokoh. Dari jalan Gatot Subroto menuju Kebon Jahe, spanduk SBY – Budiono masih tersisa.
Belum ada tanda-tanda atribut kampanye Pilpres Rabu 8 Juli 2009 itu diturunkan. Tidak ada pihak terkait melakukan aktivitas menurunkan alat peraga kampanye capres tersebut. ruk
Koruptor Ancam Prapradilkan Penyidik Kejati Jambi
Jambi, Batak Pos
Tersangka korupsi proyek pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M Iriyani, Direktur Utama PT Sakti Holding Company, (Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi) mengancam mempraperadilkan tim penyidik Kejati Jambi.
Hal itu dilakukan karena tim penyidik menahan tersangka dalam kasus korupsi jual beli saham. Kuasa hukum M Iriyani, Wajdi akan melakukan Praperadilan itu Senin mendatang.
“Kita terpaksa mengambil langkah memprapradilkan tim penyidik, karena tindakan yang dilakukan terhadap klien saya sudah bertentangan dengan fakta hukum,”ujar Wajdi, Jumat (3/7).
Menurut Wajdi, apa yang disangkakan kepada kliennya telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi jo pasal 5 KUHP, semuanya tidak memenuhi unsure. Mengingat Iriyani dalam membayar pembelian saham atas perintah Bupati Tanjungjabung Barat, Syafrial.
Disebutkan, penyetoran dana sebesar 20 persen kepada, Direktur Utama PT Tanjung Jabung Power, Bambang Sutedjo selaku pemilik saham dan pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas, sebesar Rp20 miliar atau 20 persen dari total modal yang ada, transaksi ada buktinya dan tertera dalam akte notaris.
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, Kamis (2/7) pukul 17.00 WIB menahan Iriyani dan Bambang Sutejo, di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menduga keduanya dinilai telah melakukan tindakan korupsi.
Kasus korupsi itu pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat untuk menyertakan saham 20 persen atau sebesar Rp12 miliar dari total saham milik PT Tanjung Jabung Power selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp60 miliar.
Seperti tertuang dalam surat petunjuk yang ditandatangani Bupati Tanjabar, Safrial pada 6 Oktober 2005, antara lain mememerintah dan menunjuk BUMD Kabupaten Tanjungjabung Barat, dengan penunjukan bernomor 050.12187.A/2005, antara lain menyebutkan pembangunan PLTG berlokasi di Bukit Tiga Beradik Desa Pematanglumut, Kecamatan Betara, akan dikerjakan PT Tanjung Jabung Power yang siap menjual sahamnya 20 persen atau senilai Rp12 miliar. ruk
Tersangka korupsi proyek pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M Iriyani, Direktur Utama PT Sakti Holding Company, (Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi) mengancam mempraperadilkan tim penyidik Kejati Jambi.
Hal itu dilakukan karena tim penyidik menahan tersangka dalam kasus korupsi jual beli saham. Kuasa hukum M Iriyani, Wajdi akan melakukan Praperadilan itu Senin mendatang.
“Kita terpaksa mengambil langkah memprapradilkan tim penyidik, karena tindakan yang dilakukan terhadap klien saya sudah bertentangan dengan fakta hukum,”ujar Wajdi, Jumat (3/7).
Menurut Wajdi, apa yang disangkakan kepada kliennya telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi jo pasal 5 KUHP, semuanya tidak memenuhi unsure. Mengingat Iriyani dalam membayar pembelian saham atas perintah Bupati Tanjungjabung Barat, Syafrial.
Disebutkan, penyetoran dana sebesar 20 persen kepada, Direktur Utama PT Tanjung Jabung Power, Bambang Sutedjo selaku pemilik saham dan pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas, sebesar Rp20 miliar atau 20 persen dari total modal yang ada, transaksi ada buktinya dan tertera dalam akte notaris.
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, Kamis (2/7) pukul 17.00 WIB menahan Iriyani dan Bambang Sutejo, di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menduga keduanya dinilai telah melakukan tindakan korupsi.
Kasus korupsi itu pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat untuk menyertakan saham 20 persen atau sebesar Rp12 miliar dari total saham milik PT Tanjung Jabung Power selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp60 miliar.
Seperti tertuang dalam surat petunjuk yang ditandatangani Bupati Tanjabar, Safrial pada 6 Oktober 2005, antara lain mememerintah dan menunjuk BUMD Kabupaten Tanjungjabung Barat, dengan penunjukan bernomor 050.12187.A/2005, antara lain menyebutkan pembangunan PLTG berlokasi di Bukit Tiga Beradik Desa Pematanglumut, Kecamatan Betara, akan dikerjakan PT Tanjung Jabung Power yang siap menjual sahamnya 20 persen atau senilai Rp12 miliar. ruk
Mantan Sekda Tanjabtim Terancam Masuk Penjara
Jambi, Batak Pos
Mantan Skretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Syarifudin Fadhil terancam masuk penjara karena terlibat dugaan korupsi
APBD Tanjabtim 2006. Kini Syarifudin Fadhil sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Andi Herman, SH, Jumat (3/7) mengatakan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur, resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran keuangan di Sekretariat Sekda Kabupaten Tanjab Timur tahun 2006 lalu.
Disebutkan, besar dana anggaran yang diselewengkan nilainya mecapai Rp 1 miliar. Kini kasus tersebut telah masuk tahap penyidikan, dan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak pecan lalu.
“Syarifudin Fadhil ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik Kejati Jambi telah memiliki bukti yang cukup kuat. Bukti itu didapatkan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersangka dan saksi, serta beberapa bukti-bukti surat yang diperoleh,”katanya. ruk
Mantan Skretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Syarifudin Fadhil terancam masuk penjara karena terlibat dugaan korupsi
APBD Tanjabtim 2006. Kini Syarifudin Fadhil sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Andi Herman, SH, Jumat (3/7) mengatakan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur, resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran keuangan di Sekretariat Sekda Kabupaten Tanjab Timur tahun 2006 lalu.
Disebutkan, besar dana anggaran yang diselewengkan nilainya mecapai Rp 1 miliar. Kini kasus tersebut telah masuk tahap penyidikan, dan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak pecan lalu.
“Syarifudin Fadhil ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik Kejati Jambi telah memiliki bukti yang cukup kuat. Bukti itu didapatkan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersangka dan saksi, serta beberapa bukti-bukti surat yang diperoleh,”katanya. ruk
PDIP Berjuang Menangkan Mega-Prabowo di Jambi
Jambi, Batak Pos
Seluruh kader dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) di Provinsi Jambi akan berjuang keras untuk memanangkan pasangan calon presiden (capres) Mega-Prabowo pada Pilpres Rabu 8 Juli 2009 mendatang. Kader PDIP akan turun ke masyarakat untuk mengajak rakyat untuk menentukan pilihannya kepada nomor urut 1 Mega-Prabowo.
Kader PDIP Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Jumat (3/7) mengatakan, kader PDIP dari tingkat provinsi hingga kecamatan se Provinsi Jambi akan berjuang keras dalam merebut hati rakyat untuk memenangkan Mega-Prabowo.
Disebutkan, sosialisasi yang dilakukan tim Mega-Prabowo di Jambi, langsung terjung kepada masyarakat. Tim sukses tidak lagi mengandalkan media seperti baliho, spanduk atau poster. Namun lebih memilih sosialisasi pintu ke pintu.
“PDIP Jambi obtimis pasangan Mega-Prabowo akan meraih suara terbanyak di Provinsi Jambi. Jika kader dan pengurus PDIP berjuang keras, hal itu tidak mustahil terjadi. Simpatisan PDIP itu militant, jadi tidak akan lari kelain hati,”katanya. ruk
Seluruh kader dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) di Provinsi Jambi akan berjuang keras untuk memanangkan pasangan calon presiden (capres) Mega-Prabowo pada Pilpres Rabu 8 Juli 2009 mendatang. Kader PDIP akan turun ke masyarakat untuk mengajak rakyat untuk menentukan pilihannya kepada nomor urut 1 Mega-Prabowo.
Kader PDIP Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Jumat (3/7) mengatakan, kader PDIP dari tingkat provinsi hingga kecamatan se Provinsi Jambi akan berjuang keras dalam merebut hati rakyat untuk memenangkan Mega-Prabowo.
Disebutkan, sosialisasi yang dilakukan tim Mega-Prabowo di Jambi, langsung terjung kepada masyarakat. Tim sukses tidak lagi mengandalkan media seperti baliho, spanduk atau poster. Namun lebih memilih sosialisasi pintu ke pintu.
“PDIP Jambi obtimis pasangan Mega-Prabowo akan meraih suara terbanyak di Provinsi Jambi. Jika kader dan pengurus PDIP berjuang keras, hal itu tidak mustahil terjadi. Simpatisan PDIP itu militant, jadi tidak akan lari kelain hati,”katanya. ruk
Pelaku Pembunuh Manager PT Asiatic Ditangkap
Jambi, Batak Pos
Tiga pria yang diduga kuat pelaku pembunuhan Manager PT.Asiatic, Andry Anwar (35) diamankan Tim Reskrim Polda Jambi. Tiga pria tersebut kini tengah diinterogasi di Mapolda Jambi. Ketiga pria itu diduga kuat pelaku perampokan sekaligus pembunuh Andry Anwar di Desa Sungai Bahar Jambi, Kabupaten Muarojambi, 31 Mei lalu.
Kabid Humas Polda Jambi AKBP Syamsudin Lubis, Kamis (2/7) mengatakan, pihaknya saat ini belum bisa berkomentar banyak karena masih dalam proses penyidikan. Ketiga pria yang diamankan itu diduga kuat pelaku pembunuhan itu.
Menurut informasi yang diperoleh BATAKPOS, ketiga pria itu diduga kuat tersangka perampokan dengan disertai pembunuhan tersebut. Ketiga pelaku ditangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.
Diduga ketiga pria itu yang identitasnya masih dirahasiakan polisi ini, ditengarai juga pernah melakukan aksi serupa di Provinsi Sumut. Dari keterangan penyidik, ketiga pelaku merupakan penjahat yang sudah melakukan aksi secara terorganisir.
Kini ketiga pria yang diduga kuat pelaku pembunuhan itu masih ditahan di Sel Mapoltabes Jambi guna penyelidikan lebih lanjut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Manager Kebun PT. Asiatic Andry Anwar (35), ditemukan tewas di Bayung Lincir (31/05) sekitar pukul 22.00 WIB dengan luka pukulan dan tikaman di tubuhnya.
Sebelum kejadian, saat itu korban bersama ketiga anak dan istrinya dengan membawa mobil Mitsubishi Estrada bernopol BH 9968 BB dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, dihadang oleh rampok bersenjata di daerah unit 3 Sungai Bahar Jambi.
Oleh perampok tersebut, korban dipisahkan oleh anak dan istrinya. Korban dibawa sendirian dan dianiaya dan akhirnya ditemukan tewas di daerah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Sedangkan istri beserta anak korban, diantar dan ditinggalkan di daerah Sengeti Muaro Jambi. ruk
Tiga pria yang diduga kuat pelaku pembunuhan Manager PT.Asiatic, Andry Anwar (35) diamankan Tim Reskrim Polda Jambi. Tiga pria tersebut kini tengah diinterogasi di Mapolda Jambi. Ketiga pria itu diduga kuat pelaku perampokan sekaligus pembunuh Andry Anwar di Desa Sungai Bahar Jambi, Kabupaten Muarojambi, 31 Mei lalu.
Kabid Humas Polda Jambi AKBP Syamsudin Lubis, Kamis (2/7) mengatakan, pihaknya saat ini belum bisa berkomentar banyak karena masih dalam proses penyidikan. Ketiga pria yang diamankan itu diduga kuat pelaku pembunuhan itu.
Menurut informasi yang diperoleh BATAKPOS, ketiga pria itu diduga kuat tersangka perampokan dengan disertai pembunuhan tersebut. Ketiga pelaku ditangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.
Diduga ketiga pria itu yang identitasnya masih dirahasiakan polisi ini, ditengarai juga pernah melakukan aksi serupa di Provinsi Sumut. Dari keterangan penyidik, ketiga pelaku merupakan penjahat yang sudah melakukan aksi secara terorganisir.
Kini ketiga pria yang diduga kuat pelaku pembunuhan itu masih ditahan di Sel Mapoltabes Jambi guna penyelidikan lebih lanjut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Manager Kebun PT. Asiatic Andry Anwar (35), ditemukan tewas di Bayung Lincir (31/05) sekitar pukul 22.00 WIB dengan luka pukulan dan tikaman di tubuhnya.
Sebelum kejadian, saat itu korban bersama ketiga anak dan istrinya dengan membawa mobil Mitsubishi Estrada bernopol BH 9968 BB dari arah Jambi menuju Sungai Bahar, dihadang oleh rampok bersenjata di daerah unit 3 Sungai Bahar Jambi.
Oleh perampok tersebut, korban dipisahkan oleh anak dan istrinya. Korban dibawa sendirian dan dianiaya dan akhirnya ditemukan tewas di daerah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Sedangkan istri beserta anak korban, diantar dan ditinggalkan di daerah Sengeti Muaro Jambi. ruk
KPU Sosialisasi Pilpres Ke Pemukiman Suku Rimba
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi melakukan sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) terhadap pemukiman Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan Suku Rimba.
Sosialisasi telah dilakukan di Desa Yogan, Kabupaten Muara Jambi beberapa waktu. Kini KPUD Provinsi Jambi melaksanakan sosialisasi Pilpres Rabu 8 Juli 2009 ke suku Rimba yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto, Rabu (1/7) mengatakan, sosialisasi itu dilakukan pada suku terasing yakni suku Bajau dan Suku Rimba. Sosialisasi itu dimulai Kamis 2 Juli 2009.
“KPUD Provinsi Jambi akan mensosialisasikan mengenai Pilpres ke suku Bajau dan Suku Rimba di Parit 3 Kelurahan Tungkal, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi juga dilakukan di pemukiman suku terasing lainnya di Provinsi Jambi,”ruk.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi melakukan sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) terhadap pemukiman Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan Suku Rimba.
Sosialisasi telah dilakukan di Desa Yogan, Kabupaten Muara Jambi beberapa waktu. Kini KPUD Provinsi Jambi melaksanakan sosialisasi Pilpres Rabu 8 Juli 2009 ke suku Rimba yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto, Rabu (1/7) mengatakan, sosialisasi itu dilakukan pada suku terasing yakni suku Bajau dan Suku Rimba. Sosialisasi itu dimulai Kamis 2 Juli 2009.
“KPUD Provinsi Jambi akan mensosialisasikan mengenai Pilpres ke suku Bajau dan Suku Rimba di Parit 3 Kelurahan Tungkal, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi juga dilakukan di pemukiman suku terasing lainnya di Provinsi Jambi,”ruk.
Rumah Tim Pemenangan Mega-Prabowo di Jambi Diberondong Peluru
Jambi, Batak Pos
Rumah kediaman Ir Arupi, Wakil Bendahara Tim Pemenangan pasangan calon presiden Mega-Prabowo Provinsi Jambi mendapat teror penembakan oleh orang tak dikenal, Rabu (1/7). Tim Anti Teror Polda Jambi hingga kini masih melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis, Rabu (1/7) mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan teror penembakan rumah Ir Arupi tersebut. Tim Anti teror Polda Jambi kini melakukan penyelidikan terhadap penembakan itu.
Kasus penembakan itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB Rabu (1/7), terjadi di komplek Perumahan Bahari Makmur, Kelurahan IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
“Hingga kini belum diketahui siapa pelaku penembakan tersebut. Motif penembakan juga belum diketahui. Dari hasil penyidikan proyektil peluru, akan diketahui jenis senta api yang digunakan pelaku,”katanya.
Ar Syahbandar, Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Jambi, mewakili Ir Arupi, saat melaporkan kejadian itu ke Polda Jambi menyebutkan, bahwa dirinya juga belum mengetahui siapa pelaku penembakan itu.
Menurut Syahbandar, pelaku diperkirakan dua orang mengendarai sepeda motor. Begitu mendapat laporan, kita langsung lapor ke Polda Jambi. Saat kejadian, tidak sampai menimbulkan korban. ruk
Rumah kediaman Ir Arupi, Wakil Bendahara Tim Pemenangan pasangan calon presiden Mega-Prabowo Provinsi Jambi mendapat teror penembakan oleh orang tak dikenal, Rabu (1/7). Tim Anti Teror Polda Jambi hingga kini masih melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis, Rabu (1/7) mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan teror penembakan rumah Ir Arupi tersebut. Tim Anti teror Polda Jambi kini melakukan penyelidikan terhadap penembakan itu.
Kasus penembakan itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB Rabu (1/7), terjadi di komplek Perumahan Bahari Makmur, Kelurahan IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
“Hingga kini belum diketahui siapa pelaku penembakan tersebut. Motif penembakan juga belum diketahui. Dari hasil penyidikan proyektil peluru, akan diketahui jenis senta api yang digunakan pelaku,”katanya.
Ar Syahbandar, Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Jambi, mewakili Ir Arupi, saat melaporkan kejadian itu ke Polda Jambi menyebutkan, bahwa dirinya juga belum mengetahui siapa pelaku penembakan itu.
Menurut Syahbandar, pelaku diperkirakan dua orang mengendarai sepeda motor. Begitu mendapat laporan, kita langsung lapor ke Polda Jambi. Saat kejadian, tidak sampai menimbulkan korban. ruk
Satu Ton Ganja dan 4636 Botol Miras Dimusnahkan
Jambi, Batak Pos
Polda Jambi memusnahkan barang bukti 1 ton lebih ganja kering dan 4636 botol minuman keras (miras) di lapangan Hitam Polda Jambi, Rabu (1/7). Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat terlarang (narkoba) itu dalam rangka HUT Bhayangkara Polri ke 63.
Pemusnahan barang bukti narkoba itu secara simbolis dilakukan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan, Kajati Jambi Daniel Tombe, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Kol Infantri Syahril Arsyad dan Ketua PT Jambi.
Pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba itu setelah menerima penetapan dari Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Ganja 1 ton lebih merupakan barang bukti tangkapan Polres Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 02 Februari 2009.
Ganja itu dikemas dalam 34 karung berisi 1440 bungkus/paket atau seberat 1.147 kilogram daun ganja kering dalam operasi Pekat Siginjai 2009. Ribuan paket masing-masing seberat 1 kilogram ganja yang diangkut truk Mitsubishi PS nopol B 9097 DT ini diamankan petugas saat berhenti di Suban, tepatnya, dekat perbatasan Jambi-Riau, Desa Gudang Arang KM 117, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjabbarat.
Dalam operasi serupa, Senin 11 Mei 2009, jajaran Polres Tanjung Jabung Barat kembali berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 43 ball yang disimpan di dalam mobil Carry warna biru metalik nopol B 8332 ZK.
Penemuan itu di Dusun Taman Raja, KM 148 Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar, Provinsi Jambi.
Sementara 4636 botol minuman keras (miras) berbagai merek hasil hasil tangkapan Polres Kerinci dan Polres Tanjabbarat, sejak Januari hingga Juni 2009 lalu. ruk
Polda Jambi memusnahkan barang bukti 1 ton lebih ganja kering dan 4636 botol minuman keras (miras) di lapangan Hitam Polda Jambi, Rabu (1/7). Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat terlarang (narkoba) itu dalam rangka HUT Bhayangkara Polri ke 63.
Pemusnahan barang bukti narkoba itu secara simbolis dilakukan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Kapolda Jambi Brigjen Pol Budi Gunawan, Kajati Jambi Daniel Tombe, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Kol Infantri Syahril Arsyad dan Ketua PT Jambi.
Pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba itu setelah menerima penetapan dari Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Ganja 1 ton lebih merupakan barang bukti tangkapan Polres Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 02 Februari 2009.
Ganja itu dikemas dalam 34 karung berisi 1440 bungkus/paket atau seberat 1.147 kilogram daun ganja kering dalam operasi Pekat Siginjai 2009. Ribuan paket masing-masing seberat 1 kilogram ganja yang diangkut truk Mitsubishi PS nopol B 9097 DT ini diamankan petugas saat berhenti di Suban, tepatnya, dekat perbatasan Jambi-Riau, Desa Gudang Arang KM 117, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjabbarat.
Dalam operasi serupa, Senin 11 Mei 2009, jajaran Polres Tanjung Jabung Barat kembali berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 43 ball yang disimpan di dalam mobil Carry warna biru metalik nopol B 8332 ZK.
Penemuan itu di Dusun Taman Raja, KM 148 Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar, Provinsi Jambi.
Sementara 4636 botol minuman keras (miras) berbagai merek hasil hasil tangkapan Polres Kerinci dan Polres Tanjabbarat, sejak Januari hingga Juni 2009 lalu. ruk
Jumat, 03 Juli 2009
Menelusuri Benang Kusut Pengelolaan Dana KUPEM di Jambi
Berpotensi Rugikan Negara Rp 5,9 Miliar
(Foto http://www.bankjambi.co.id)
Jambi, Batak Pos
Maksud hati untuk membantu masyarakat dalam permodalan usaha kecil, namun pengelolaan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi berbuntut masalah.
Penyaluran dana KUPEM yang mencapai puluhan miliar Rupiah sejak tahun 2000 hingga kini tidak tahu rimbanya. Berulang kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyimpangan dana KUPEM itu, namun hingga kini tetap saja masih terjadi.
Diduga kuat dana KUPEM itu justru dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu di Pemerintahan Provinsi Jambi. Namun demikian pihak aparat hokum belum bertindak apa-apa terkait dengan tunggakan dana KUPEM dan terpendapnya dana KUPEM tersebut di BPD Jambi.
Berdasarkan data yang diperoleh BATAKPOS dari hasil audit BPK RI Perwakilan Jambi, pengelolaan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2001 hingga kini belum tertagih dan berpotensi merugikan Negara Rp 5,9 miliar lebih. Tunggakan dana KUPEM terdapat Rp 5,9 miliar dan dana menganggur Rp 3,4 miliar lebih.
Program penyaluran dana KUPEM tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, kini Bank Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pihak Bank BPD Jambi selaku penyalur dana KUPEM dalam menyampaikan laporan berkala KUPEM kepada Pemprov Jambi melalui Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov Jambi tidak disertai dengan tingkat kolektibilitas dari dana KUPEM.
Kemudian tim terpadu Provinsi Jambi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, instansi teknis, dan BPD Jambi belum melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KUPEM secara optimal.
Pihak BPD Jambi juga tidak menyetorkan bunga atas dana KUPEM ke rekening Kas Daerah Pemprov Jambi setiap tanggal 10 pada bulan berikitnya. Pada tahun anggaran 2008 bank Jambi telah menyetorkan bunga dana KUPEM pada 7 Mei 2008 sebesar Rp 206 juta. Sementara bunga dana KUPEM dari Mei 2008 hingga Februari 2009 disetorkan pada 12 Maret 2009 sebesar Rp 204.990.551.
Bank Jambi belum menyalurkan seluruh dana KUPEM yang telah diserahkan, yaitu untuk pola executing sebesar Rp 2.248.015.000 dan pola chanelling sebesar Rp 1.212.164.009, atau seluruhnya dana menganggur atau idle fund sebesar Rp 3.460.179.009.
Pelaksanaan dana KUPEM didasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 493 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Pendanaan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM). Sumber pembiayaan dari APBD I Provinsi Jambi yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi.
Surat perjanjian kerjasama penyaluran KUPEM Nomor 520/0398/Perj.Tanggal 16 Januari 2001 berupa setoran dalam bentuk rekening giro beku Gubernur Jambi sebesar Rp 5 miliar dengan pola executing, dinama pihak BPD Jambi bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan kredit.
Kemudian tahun 2002 kembali disetor Rp 5 miliar ke reeking giro beku Gubernur Jambi dengan nomor 050/673/1-Ekbang-Nomor 1934.12/KP/DIR Tanggal 3 Desember 2002.
Surat perjanjian kerjasama pengaturan adminiatrasi penyelenggaraan dana KUPEM nomor 01/Perj/OHK/VIII/2005-Nomor 02.01/KP/DIR Tanggal 14 Januari 2004 berupa setoral dalam bentuk rekening giro beku Gubernur Jambi sebesar Rp 5 miliar dengan pola executing.
Selanjutnya diubah dengan Addendum Pertama Nomor 13A/Perj/OHK/XII/2004-010.012/PKS-10/Perj.add/OHK/VII/2005-Nomor 005.08./PKS-BPDJ/2005 tanggal 1 Agustus 2005 yang mengubah pola kredit menjadi pola chanelling, yaitu Bank Jambi sebagai penyalur dan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Tujuan awal penyelenggara KUPEM adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat/petani holtikultura, petani ikan dan industri kecil melalui penyediaan kredit usaha dan investasi pengembangan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun pada kenyataanya dana KUPEM tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Jumlah penerima dana KUPEM tersebut juga tidak jelas dan pihak BPD Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak dapat menunjukkankannya secara nyata.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah (PNI-Marhaen) mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas penyaluran dana KUPEM tersebut. Pemprov Jambi juga didesak agar pigak BPD Jambi segera mengembalikan dana KUPEM yang terpendam di bank tersebut. rosenman manihuruk.
(Foto http://www.bankjambi.co.id)Jambi, Batak Pos
Maksud hati untuk membantu masyarakat dalam permodalan usaha kecil, namun pengelolaan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi berbuntut masalah.
Penyaluran dana KUPEM yang mencapai puluhan miliar Rupiah sejak tahun 2000 hingga kini tidak tahu rimbanya. Berulang kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyimpangan dana KUPEM itu, namun hingga kini tetap saja masih terjadi.
Diduga kuat dana KUPEM itu justru dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu di Pemerintahan Provinsi Jambi. Namun demikian pihak aparat hokum belum bertindak apa-apa terkait dengan tunggakan dana KUPEM dan terpendapnya dana KUPEM tersebut di BPD Jambi.
Berdasarkan data yang diperoleh BATAKPOS dari hasil audit BPK RI Perwakilan Jambi, pengelolaan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2001 hingga kini belum tertagih dan berpotensi merugikan Negara Rp 5,9 miliar lebih. Tunggakan dana KUPEM terdapat Rp 5,9 miliar dan dana menganggur Rp 3,4 miliar lebih.
Program penyaluran dana KUPEM tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, kini Bank Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pihak Bank BPD Jambi selaku penyalur dana KUPEM dalam menyampaikan laporan berkala KUPEM kepada Pemprov Jambi melalui Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov Jambi tidak disertai dengan tingkat kolektibilitas dari dana KUPEM.
Kemudian tim terpadu Provinsi Jambi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, instansi teknis, dan BPD Jambi belum melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KUPEM secara optimal.
Pihak BPD Jambi juga tidak menyetorkan bunga atas dana KUPEM ke rekening Kas Daerah Pemprov Jambi setiap tanggal 10 pada bulan berikitnya. Pada tahun anggaran 2008 bank Jambi telah menyetorkan bunga dana KUPEM pada 7 Mei 2008 sebesar Rp 206 juta. Sementara bunga dana KUPEM dari Mei 2008 hingga Februari 2009 disetorkan pada 12 Maret 2009 sebesar Rp 204.990.551.
Bank Jambi belum menyalurkan seluruh dana KUPEM yang telah diserahkan, yaitu untuk pola executing sebesar Rp 2.248.015.000 dan pola chanelling sebesar Rp 1.212.164.009, atau seluruhnya dana menganggur atau idle fund sebesar Rp 3.460.179.009.
Pelaksanaan dana KUPEM didasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 493 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Pendanaan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM). Sumber pembiayaan dari APBD I Provinsi Jambi yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi.
Surat perjanjian kerjasama penyaluran KUPEM Nomor 520/0398/Perj.Tanggal 16 Januari 2001 berupa setoran dalam bentuk rekening giro beku Gubernur Jambi sebesar Rp 5 miliar dengan pola executing, dinama pihak BPD Jambi bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan kredit.
Kemudian tahun 2002 kembali disetor Rp 5 miliar ke reeking giro beku Gubernur Jambi dengan nomor 050/673/1-Ekbang-Nomor 1934.12/KP/DIR Tanggal 3 Desember 2002.
Surat perjanjian kerjasama pengaturan adminiatrasi penyelenggaraan dana KUPEM nomor 01/Perj/OHK/VIII/2005-Nomor 02.01/KP/DIR Tanggal 14 Januari 2004 berupa setoral dalam bentuk rekening giro beku Gubernur Jambi sebesar Rp 5 miliar dengan pola executing.
Selanjutnya diubah dengan Addendum Pertama Nomor 13A/Perj/OHK/XII/2004-010.012/PKS-10/Perj.add/OHK/VII/2005-Nomor 005.08./PKS-BPDJ/2005 tanggal 1 Agustus 2005 yang mengubah pola kredit menjadi pola chanelling, yaitu Bank Jambi sebagai penyalur dan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Tujuan awal penyelenggara KUPEM adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat/petani holtikultura, petani ikan dan industri kecil melalui penyediaan kredit usaha dan investasi pengembangan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun pada kenyataanya dana KUPEM tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Jumlah penerima dana KUPEM tersebut juga tidak jelas dan pihak BPD Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak dapat menunjukkankannya secara nyata.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah (PNI-Marhaen) mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas penyaluran dana KUPEM tersebut. Pemprov Jambi juga didesak agar pigak BPD Jambi segera mengembalikan dana KUPEM yang terpendam di bank tersebut. rosenman manihuruk.
Polda Jambi Turunkan 4721 Personil Amankan Pilpres di Jambi
Jambi, BATAKPOS
Jajaran Polda Jambi menurunkan 4721 personilnya untuk mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 mendatang. Jajaran Polda Jambi juga akan menempatkan 10 personil yang terdiri dari 2 personil Polisi dan 8 personil Linmas untuk mengamankan pencoblosan Pilpres 8 Juli 2009 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan.
TPS Pilpres kategori rawan di Provinsi Jambi terdapat 150 TPS dari 7024 jumlah TPS Pilpres di Provinsi Jambi. Sementara TPS rawan satu saat Pemilu Legislatif 2009 lalu berjumlah 700 TPS. Sementara jumlah TPS kategori aman berjumlah 6823 TPS. Kota Jambi merupakan lokasi TPS rawan satu yakni berjumlah 30 TPS.
Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Syamsudin Lubis. Menurutnya, Penempatan personil polisi di setiap TPS lebih dari satu orang. Penempatan 10 personil di TPS rawan satu itu guna menghindari konflik saat perhitungan suara.
Sepuluh personil tersebut dibentuk untuk cegah dini konflik Pilpres di TPS saat penghitungan suara. Polda Jambi pada Pilpres ini akan lebih tanggap terhadap pengaduan Panwaslu dan temuan Polisi itu tentang pelanggaran Pilpres.
Disebutkan, jumlah personil jajaran Polda Jambi yang diturunkan dalam pengamanan Pilpres 8 Juli 2009 akan mengamankan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres se Provinsi Jambi 2.197.422 di 7024 TPS. ruk
Jajaran Polda Jambi menurunkan 4721 personilnya untuk mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rabu 8 Juli 2009 mendatang. Jajaran Polda Jambi juga akan menempatkan 10 personil yang terdiri dari 2 personil Polisi dan 8 personil Linmas untuk mengamankan pencoblosan Pilpres 8 Juli 2009 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan.
TPS Pilpres kategori rawan di Provinsi Jambi terdapat 150 TPS dari 7024 jumlah TPS Pilpres di Provinsi Jambi. Sementara TPS rawan satu saat Pemilu Legislatif 2009 lalu berjumlah 700 TPS. Sementara jumlah TPS kategori aman berjumlah 6823 TPS. Kota Jambi merupakan lokasi TPS rawan satu yakni berjumlah 30 TPS.
Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Syamsudin Lubis. Menurutnya, Penempatan personil polisi di setiap TPS lebih dari satu orang. Penempatan 10 personil di TPS rawan satu itu guna menghindari konflik saat perhitungan suara.
Sepuluh personil tersebut dibentuk untuk cegah dini konflik Pilpres di TPS saat penghitungan suara. Polda Jambi pada Pilpres ini akan lebih tanggap terhadap pengaduan Panwaslu dan temuan Polisi itu tentang pelanggaran Pilpres.
Disebutkan, jumlah personil jajaran Polda Jambi yang diturunkan dalam pengamanan Pilpres 8 Juli 2009 akan mengamankan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres se Provinsi Jambi 2.197.422 di 7024 TPS. ruk
Polisi Lumpuhkan Perompak di Pantai Timur Jambi
Jambi, Batak Pos
Satuan reserse criminal Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) berhasil melumpuhkan kawanan perompak yang sering meresahkan para nelayan di pantai Timur Provinsi Jambi. Satu dari tiga perompak tersebut terpaksa ditembak karena mencoba melarikan diri dari sergapan petugas.
Kawanan perompak itu sering melakukan tindak kejahatan di pantai Timur Provinsi Jambi dengan para korban kapal-kapal nelayan di Perairan Kabupaten Tanjabarat dan nelayan dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Kapolres Tanjabar AKBP Dul Alim, melalui Kabid Humas Polda jambi, AKBP Syamsudin Lubis, mengatakan, ketiga pelaku yang ditangkap yakni Jefri alias Bejo ( 29), Helmi alias Onjong (28) serta Ali nafiah alias Dedi ( 20) warga Kuala Pasir Tanah Merah Kuala Enok, Inhil.
Disebutkan, ketiga perompak kerap beraksi di perairan luar. Belum lama ini menggasak kapal milik salah seorang warga Tanah Merah Indra Giri Hilir, Riau dengan hasil tangkapan ikan di dalamnya.
“Dari hasil koordinasi pihak Polres Inhil dengan Pihak Polres Tanjabar menyebutkan, ketiganya menuju Kota Kualatungkal ditunggu oleh aparat kepolisian Polres Tanjabar yang berjaga di semua titik. Saat pelaku mendekati Kota Kuala Tungkal, petugas langsung menangkapnya,”katanya.
Sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ketiganya akan diproses dan di ancam dengan Pidana 15 tahun penjara. Selanjutnya bukti-bukti yang ada akan di bawa ke Mapolres Tanjabar untuk proses selanjutnya. ruk
Satuan reserse criminal Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) berhasil melumpuhkan kawanan perompak yang sering meresahkan para nelayan di pantai Timur Provinsi Jambi. Satu dari tiga perompak tersebut terpaksa ditembak karena mencoba melarikan diri dari sergapan petugas.
Kawanan perompak itu sering melakukan tindak kejahatan di pantai Timur Provinsi Jambi dengan para korban kapal-kapal nelayan di Perairan Kabupaten Tanjabarat dan nelayan dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Kapolres Tanjabar AKBP Dul Alim, melalui Kabid Humas Polda jambi, AKBP Syamsudin Lubis, mengatakan, ketiga pelaku yang ditangkap yakni Jefri alias Bejo ( 29), Helmi alias Onjong (28) serta Ali nafiah alias Dedi ( 20) warga Kuala Pasir Tanah Merah Kuala Enok, Inhil.
Disebutkan, ketiga perompak kerap beraksi di perairan luar. Belum lama ini menggasak kapal milik salah seorang warga Tanah Merah Indra Giri Hilir, Riau dengan hasil tangkapan ikan di dalamnya.
“Dari hasil koordinasi pihak Polres Inhil dengan Pihak Polres Tanjabar menyebutkan, ketiganya menuju Kota Kualatungkal ditunggu oleh aparat kepolisian Polres Tanjabar yang berjaga di semua titik. Saat pelaku mendekati Kota Kuala Tungkal, petugas langsung menangkapnya,”katanya.
Sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ketiganya akan diproses dan di ancam dengan Pidana 15 tahun penjara. Selanjutnya bukti-bukti yang ada akan di bawa ke Mapolres Tanjabar untuk proses selanjutnya. ruk
Jambi Krisis Listrik dan Air Bersih
.JPG)
Sumur Air : Tiga orang pekerja tengah melakukan aktifitas pembuatan sumur air di rumah Rojak, warga Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Tersendatnya pasokan air dari PDAM Thirta Mayang Jambi, terpaksa warga mencari sumber air baru. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Jambi, Batak Pos
Kota Jambi dua pecan terakhir dilanda krisis listrik dan air bersih dari PDAM Thirta Mayang Jambi. Pemadaman listrik kini bergilir di Kota Jambi. Sementara itu pasokan air bersih dari PDAM juga tersendat. Warga Jambi resah akibat krisis listrik dan air bersih tersebut.
Sejumlah warga Kota Jambi mendesak PLN Jambi dan PDAM Jambi untuk memulihkan krisis listrik dan air bersih tersebut. Kini warga ada juga yang terpaksa membuat sumur akibat krisis air bersih dari PDAM Jambi tersebut.
Derlina (29) warga Rt 15 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Jumat(3/7) mengatakan, akibat pemadaman bergilir listrik setiap harinya, mengakibatkan alat-alat elektronik miliknya terancam rusak.
“PLN Jambi tidak siap menerima perkembangan pemakaian arus listrik di Jambi. Kini perumahan banyak, usaha-usaha yang menggunakan listrik seperti wrung internet (warnet bermunculan di mana-mana. Sementara pihak PLN Jambi terlambat mengantisipasinya,”katanya.
Selain listrik, pasokan air bersih dari PDAM Jambi juga mengalami yang sama. “Kami terpaksa memasang mesin penyedot air dari sumur untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus. Sudah lama pasokan air ini ngadat,”katanya.
Hal senada juga dikatakan Rojak (40), tetangga Derlina. Menurut Rojak, dirinya terpaksa membangun sumur air baru karena pasokan air dari PDAM untuk kebutuhannya tak cukup.
“Distribusi air bersih dari PDAM Jambi sangat terbatas. Kadang hidup hanya malam hari. Jadi terpaksa kita membangun sumur baru untuk mengantisipasi kekurangan air ini,”katanya.
Sementara itu, 30 persen pemukiman masyarakat Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hingga kini belum dialiri listrik dari PLN setempat. Minimnya kapasitas pembangkit listrik penyebab hal tersebut terjadi.
Asisten II Setda Tanjungjabung Barat, Erwansyah, menyebutkan, dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjungjabung Barat, yang belum menikmati listrik diantaranya Kecamatan Tebingtinggi, Seberang Kota dan Pengabuan.
“Guna mengatasi krisis listrik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat akan membangun pembangkit listrik baru. Sehingga defisit listrik sebesar 15 megawatt saat ini dapat diatasi (diluar industri),”katanya.
Disebutkan, pasokan listrik di Tanjungjabung Barat saat ini masih tergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan energi yang dihasilkan hanya 7,3 megawatt.
Sementara pada saat PLTG rusak, energi listrik dipasok dari PLTD milik PLN yang hanya menghasilkan daya hanya 4 megawatt. Sehingga ketergantungan daya listrik di Tanjabar masih mencapai sekitar 15 mega watt lagi. ruk