Jelang Natal dan Tahun Baru
Jambi, BATAKPOS
Harga tiket pesawat dari Jambi tujuan Jakarta, Batam, Medan kini melonjak hingga 100 persen. Harga tiket Jambi tujuan Batam lewat maskapai Sriwijaya Air kini dipatok Rp 800 ribu. Bahkan untuk tanggal 27 Desember hingga 4 Januari 2010 sudah penuh dengan pesenan.
Sejumlah maskapai menaikan harga tiket pesawat. Kenaikan mencapai dari 70 persen hingga 100 persen. Global Tour and Travel, salah satu agen tiket pesawat di Jambi membenarkan kenaikan harga tiket ini. Menurut Ria, pegawai Global Tour and Travel, kenaikan ini dipicu musim liburan dan tahun baru.
Disebutkan, harga tiket pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Jambi - Jakarta biasanya bisa dibeli mulai dari harga Rp 600 ribu. Namun sekarang harganya mendekati harga Rp 2 juta.
Sementara untuk tiket maskapai lainnya, lanjut Ria, harga standarnya hanya Rp 200 – 300 ribu, namun saat ini harganya sudah mencapai Rp 800 ribu untuk Sriwijaya, Batavia dan Lion Air.
Hal senada juga diakui karyawan Travel Bintang Bali Jambi Travel, Santy. Menurutnya, musim liburan Natal dan Tahun Baru berdekatan. Hal ini yang menyebabkan harga tiket melambung.
Kemudian sejumlah maskapai mengurangi jadwal penerbangan dari Jambi. Seperti Sriwijaya Air saat ini dalam satu hari hanya satu kali terbang untuk ke Batam. Padahal jumlah penumpang tujuan tersebut terus meningkat.
Lisbet br Sinaga, warga Jelutung Kota Jambi mengatakan, dirinta terpaksa mudik Natal dan Tahun baru dengan jalur darat (Bus). Harga tiket pesawat Jambi-Medan transit Batam kini mencapai Rp 1.500.000. Padahal Agustus 2010 lalu hanya Rp 750 ribu.
“Harga tiket pesawat mahal sekali. Saya tidak mampu membelinya, padahal saya harus membawa dua anak yang masih kecil. Kami terpaksa beralih ke bus yang harga tiketnya lebih terjangkau. Harusnya harga tiket diatur, sehingga bias juga dinikmati seperti kita-kita ini. Masak naiknya hingga dua kali lipat,”ujarnya.
Harga Cabei Rp 70 Ribu
Sementara itu harga cabei merah kriting di pasar Jambi kini mencapai Rp 70.000 per kilogram. Harga tersebut sepekan terakhir tetap bertahan. Sementara harga cabei saat Puasa dan Lebaran harga paling tinggi hanya Rp 25.000 per kilogram.
Menurut Lastri, pedagang rempah dan sayuran di Pasar Hongkong, Jelutung Jambi, rabu (22/12) pagi menyebutkan, tingginya harga cabei tersebut akibat tidak panennya cabei di Pulau Jawa akibat Gunung Merapi meletus.
“Pasokan Cabei dari Padang, Lubuk Linggau ke Jambi berkurang karena di kirim ke Pulau Jawa (Yogyakarta). Tingginya permintaan dari Jawa, sehingga pasokan ke Jambi berkurang. Sehingga harga juga naik drastic. Cabei rawit Rp 50 ribu per kilogram,”katanya. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Minggu, 26 Desember 2010
Polda Jambi Turunkan 776 Personil Amankan Natal di Jambi
Jambi, BATAKPOS
Jajaran Kepolisian Resor (Polda) Jambi akan menurunkan sebanyak 776 personel polisi guna pengamanan perayaan Natal dan pergantian malam tahun baru di Jambi. Satuan pengamananan Natal dan Tahun baru diberikan sandi operasi “Lilin Siginjai”.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, Rabu (22/12) mengatakan, operasi “Lilin Siginjai” itu dimulai pada 24 Desember 2010 hingga 2 Januari 2011. Polda Jambi menurunkan 310 personel, dan 466 personil sisanya dari Polresta hingga Polres yang ada di masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
“Sasaran pelaksanaan operasi lilin yang digelar hampir di seluruh tanah air ini adalah pengamanan pelaksanaan perayaan malam Natal 24 dan Natal 25 Desember 2010. Kemudian juga pada saat perggantian tahun baru,”katanya.
Seluruh personil yang disiagakan tersebut secara resmi baru akan menjalankan tugasnya setelah dilakukannya gelar pasukan Operasi Lilin Singinjai Jumat 24 Dersember 2010 mendatang di lapangan Mapolresta Jambi yang dipimpin langsung Kapolda Jambi.
Polda Jambi dalam pelaksanaan operasi lilin tersebut juga melibatkan berbagai pihak mulai dari anggota TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya.
Disebutkan, tempat dan sasaran pengamanan pihak kepolisian selama operasi lilin digelar adalah diutamakan tempat peribadahan seperti gereja dan lainnya yang ada di Jambi. Kemudian tempat dan pusat keramaian pada saat pergantian tahun baru. ruk
Jajaran Kepolisian Resor (Polda) Jambi akan menurunkan sebanyak 776 personel polisi guna pengamanan perayaan Natal dan pergantian malam tahun baru di Jambi. Satuan pengamananan Natal dan Tahun baru diberikan sandi operasi “Lilin Siginjai”.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, Rabu (22/12) mengatakan, operasi “Lilin Siginjai” itu dimulai pada 24 Desember 2010 hingga 2 Januari 2011. Polda Jambi menurunkan 310 personel, dan 466 personil sisanya dari Polresta hingga Polres yang ada di masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
“Sasaran pelaksanaan operasi lilin yang digelar hampir di seluruh tanah air ini adalah pengamanan pelaksanaan perayaan malam Natal 24 dan Natal 25 Desember 2010. Kemudian juga pada saat perggantian tahun baru,”katanya.
Seluruh personil yang disiagakan tersebut secara resmi baru akan menjalankan tugasnya setelah dilakukannya gelar pasukan Operasi Lilin Singinjai Jumat 24 Dersember 2010 mendatang di lapangan Mapolresta Jambi yang dipimpin langsung Kapolda Jambi.
Polda Jambi dalam pelaksanaan operasi lilin tersebut juga melibatkan berbagai pihak mulai dari anggota TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya.
Disebutkan, tempat dan sasaran pengamanan pihak kepolisian selama operasi lilin digelar adalah diutamakan tempat peribadahan seperti gereja dan lainnya yang ada di Jambi. Kemudian tempat dan pusat keramaian pada saat pergantian tahun baru. ruk
KPU Tanjabtim Tetapkan Tiga Pasangan Calon
Pemilukada Bupati Tanjabtim
Jambi, BATAKPOS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Jambi menetapkan tiga pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Februari 2011 mendatang. Tiga pasang kandidat tersebut yaitu M Juber-Isroni, Zumi Zola-Ambo Tang dan Saipuddin-Kaharuddin.
Penetapan ketiga pasang kandidat ini diambil setelah KPU menyatakan bahwa ketiga pasangan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon.
Ketua KPU Tanjabtim, Mustaqim, di Jambi, Rabu (22/12) mengatakan, dijadwalkan Kamis (23/12) ketiga pasangan bakal mengambil nomor urut kandidat. Dalam pengambilan nomor urut tersebut, semua pasangan diharuskan hadir untuk mengambil langsung nomor undian.
Pengambilan nomornya dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjabtim. Humas Tim pemenangan Juber-Isroni (Jerni), Arafik, mengatakan bahwa dalam pengambilan nomor nanti dari tim pemenangan Jerni akan mengerahkan massa, baik itu yang berasal dari partai koalisi maupun massa simpatisan yang hadir dengan sukarela.
Apif Firmansyah yang merupakan Humas pasangan Zumi Zola-Ambo Tang, menjelaskan bahwa sejauh ini tim pemenangan Zumi- Ambo Tang pada saat pengambilan nomor akan mengerahkan lebih kurang delapan puluh orang untuk mendampingi pasangan calon.
DPT Bertambah 773 Pemilih
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) diperkirakan bakal bertambah sekira 773 mata pilih. Ini diketahui dari hasil rapat rencana penetapan jumlah DPT yang digelar KPU Tanjabtim dengan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dari rapat antara KPU dengan seluruh PPK, diketahui jumlah perencanaan DPT sebanyak 155.405 mata pilih dan akan diplenokan Kamis 23 Desember.
Jumlah DPS hanya berjumlah 153.413 mata pilih. Bahkan dari 11 kecamatan yang ada, tujuh kecamatan di antaranya mengalami penurunan jumlah mata pilih dibandingkan pada Pemilukada Gubernur Juni 2010 lalu.
Hasil rapat perencanaan penetapan jumlah DPT, Kecamatan Muarasabak Timur yakni sebanyak 24.356 mata pilih, Mendahara sebanyak 19.290, Nipah Panjang 18.836, dan Kecamatan Rantau Rasau sebanyak 16.928 mata pilih.
Kemudian Kecamatan Geragai dengan 15.119 mata pilih, Muarasabak Barat 11.779, Dendang 11.205, Kuala Jambi 10.482, Mendahara Ulu 10.260 dan Kecamatan Sadu 9.636 mata pilih. ruk
Jambi, BATAKPOS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Jambi menetapkan tiga pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Februari 2011 mendatang. Tiga pasang kandidat tersebut yaitu M Juber-Isroni, Zumi Zola-Ambo Tang dan Saipuddin-Kaharuddin.
Penetapan ketiga pasang kandidat ini diambil setelah KPU menyatakan bahwa ketiga pasangan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon.
Ketua KPU Tanjabtim, Mustaqim, di Jambi, Rabu (22/12) mengatakan, dijadwalkan Kamis (23/12) ketiga pasangan bakal mengambil nomor urut kandidat. Dalam pengambilan nomor urut tersebut, semua pasangan diharuskan hadir untuk mengambil langsung nomor undian.
Pengambilan nomornya dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjabtim. Humas Tim pemenangan Juber-Isroni (Jerni), Arafik, mengatakan bahwa dalam pengambilan nomor nanti dari tim pemenangan Jerni akan mengerahkan massa, baik itu yang berasal dari partai koalisi maupun massa simpatisan yang hadir dengan sukarela.
Apif Firmansyah yang merupakan Humas pasangan Zumi Zola-Ambo Tang, menjelaskan bahwa sejauh ini tim pemenangan Zumi- Ambo Tang pada saat pengambilan nomor akan mengerahkan lebih kurang delapan puluh orang untuk mendampingi pasangan calon.
DPT Bertambah 773 Pemilih
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) diperkirakan bakal bertambah sekira 773 mata pilih. Ini diketahui dari hasil rapat rencana penetapan jumlah DPT yang digelar KPU Tanjabtim dengan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dari rapat antara KPU dengan seluruh PPK, diketahui jumlah perencanaan DPT sebanyak 155.405 mata pilih dan akan diplenokan Kamis 23 Desember.
Jumlah DPS hanya berjumlah 153.413 mata pilih. Bahkan dari 11 kecamatan yang ada, tujuh kecamatan di antaranya mengalami penurunan jumlah mata pilih dibandingkan pada Pemilukada Gubernur Juni 2010 lalu.
Hasil rapat perencanaan penetapan jumlah DPT, Kecamatan Muarasabak Timur yakni sebanyak 24.356 mata pilih, Mendahara sebanyak 19.290, Nipah Panjang 18.836, dan Kecamatan Rantau Rasau sebanyak 16.928 mata pilih.
Kemudian Kecamatan Geragai dengan 15.119 mata pilih, Muarasabak Barat 11.779, Dendang 11.205, Kuala Jambi 10.482, Mendahara Ulu 10.260 dan Kecamatan Sadu 9.636 mata pilih. ruk
Jembatan Timbang Mulai Dioperasikan
Jambi, BATAKPOS
Uji coba penggunaan jembatang timbang milik Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, di KM 8 lintas Tembesi, Batanghari, telah dilaksanakan. Jembatan timbang tersebut dalam waktu dekat sudah mulai dioperasikan.
Sistem digital yang dipasang berjalan dengan baik. Itu tampak saat dua truk batu bara dan satu truk bermuatan semen ditimbang, angka dilayar timbangan digital menunjukkan berat muatan yang sesuai dan seimbang.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM di Jambi, Rabu (22/12) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan uji coba alat timbangan, apakah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.
Dikatakan, rencananya jembatan timbang yang dibangun di areal seluas 1 hektar ini akan diresmikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pada Januari 2011 mendatang.
Jembatan Timbang
Enam jembatan timbang Jambi, empat di antaranya sudah selesai dibangun. Dua lagi akan dibangun pada 2011. Pembangunan jembatan itu nantinya akan difungsikan untuk mengurangi kerusakan jalan yang dipicu maraknya truk berukuran besar melebihi tonase yang tidak sesuai kapasitas jalan.
Menurut Benrhard Panjaitan, banyaknya truk berukuran besar mengangkut industri pertambangan batu bara dan minyak kelapa sawit/CPO serta barang kebutuhan masyarakat lainnya melebihi tonase memicu kerusakan jalan di Provinsi Jambi.
"Bebasnya kendaraan berukuran besar dan melebihi tonase yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan menyebabkan sebagian besar jalan provinsi rusak, dan mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya. Guna menekan kerusakan jalan itu, Dinas Perhubungan Provinsi akan mengaktifkan, dan membangun jembatan timbang yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis lintasan truk angkutan barang,”katanya.
Disebutkan, enam jembatan timbang itu nantinya semua menggunakan sistim komputer, yakni truk yang masuk timbangan akan terdeteksi kelebihan muatannya dan diminta menurunkan atau membongkar muatannya.
“Empat jembatan timbang itu pada 2010 sudah dioperasikan, yakni di Muarojambi Bungo, Sarolangun, Batanghari serta di Kabupaten Kerinci. Dua jembatan timbang baru yang akan dibangun pada 2011 yakni di Kabupaten Bungo yakni di jalur lintas Sumatera (Jalinsum) dan Kota Jembi, jalan menjelang pelabuhan Talang Duku,”katanya.
Disebutkan, keberadaan jembatan timbang itu nantinya akan mampu menjaring truk berukuran besar sekaligus mendeteksi kelebihan muatan yang langsung diberikan tindakan, apakah dibongkar muatannya atau disuruh kembali ke pangkalan. Petugas yang ditempatkan di jembatan timbang itu juga tidak bisa berbuat curang atau melakukan penyelewengan, karena akan terdata dan tercatat di computer. ruk
Uji coba penggunaan jembatang timbang milik Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, di KM 8 lintas Tembesi, Batanghari, telah dilaksanakan. Jembatan timbang tersebut dalam waktu dekat sudah mulai dioperasikan.
Sistem digital yang dipasang berjalan dengan baik. Itu tampak saat dua truk batu bara dan satu truk bermuatan semen ditimbang, angka dilayar timbangan digital menunjukkan berat muatan yang sesuai dan seimbang.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM di Jambi, Rabu (22/12) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan uji coba alat timbangan, apakah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.
Dikatakan, rencananya jembatan timbang yang dibangun di areal seluas 1 hektar ini akan diresmikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pada Januari 2011 mendatang.
Jembatan Timbang
Enam jembatan timbang Jambi, empat di antaranya sudah selesai dibangun. Dua lagi akan dibangun pada 2011. Pembangunan jembatan itu nantinya akan difungsikan untuk mengurangi kerusakan jalan yang dipicu maraknya truk berukuran besar melebihi tonase yang tidak sesuai kapasitas jalan.
Menurut Benrhard Panjaitan, banyaknya truk berukuran besar mengangkut industri pertambangan batu bara dan minyak kelapa sawit/CPO serta barang kebutuhan masyarakat lainnya melebihi tonase memicu kerusakan jalan di Provinsi Jambi.
"Bebasnya kendaraan berukuran besar dan melebihi tonase yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan menyebabkan sebagian besar jalan provinsi rusak, dan mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya. Guna menekan kerusakan jalan itu, Dinas Perhubungan Provinsi akan mengaktifkan, dan membangun jembatan timbang yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis lintasan truk angkutan barang,”katanya.
Disebutkan, enam jembatan timbang itu nantinya semua menggunakan sistim komputer, yakni truk yang masuk timbangan akan terdeteksi kelebihan muatannya dan diminta menurunkan atau membongkar muatannya.
“Empat jembatan timbang itu pada 2010 sudah dioperasikan, yakni di Muarojambi Bungo, Sarolangun, Batanghari serta di Kabupaten Kerinci. Dua jembatan timbang baru yang akan dibangun pada 2011 yakni di Kabupaten Bungo yakni di jalur lintas Sumatera (Jalinsum) dan Kota Jembi, jalan menjelang pelabuhan Talang Duku,”katanya.
Disebutkan, keberadaan jembatan timbang itu nantinya akan mampu menjaring truk berukuran besar sekaligus mendeteksi kelebihan muatan yang langsung diberikan tindakan, apakah dibongkar muatannya atau disuruh kembali ke pangkalan. Petugas yang ditempatkan di jembatan timbang itu juga tidak bisa berbuat curang atau melakukan penyelewengan, karena akan terdata dan tercatat di computer. ruk
Program Samisake Jadi Proyek Percontohan 2011
Jambi, BATAKPOS
Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten/kota se Provinsi Jambi merupakan proyek percontohan guna mewujudkan Jambi Emas 2015. Delapan proyek Samisake tersebut telah diluncurkan.
Gubernur Jambi Drs.Hasan Basri Agus,MM di Jambi, Selasa (21/12) mengatakan, program Samisake dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi dalam kerangka mewujudkan langkah strategis untuk menuju Jambi EMAS 2015 dan upaya ini membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha serta seluruh stakeholder pembangunan.
“Sosialisasi Samisake dilakukan untuk meningkatkan partisapasi masyarakat dalam pembangunan. Besar harapan saya, dalam sosialisasi ini muncul berbagai inovasi,ide, serta masukan untuk mewujudkan Jambi Emas 2015 melalui program Samisake,”katanya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, M.Taufik,RH,SE menyebutkan, sosialisasi Samisake merupakan upaya untuk menyamakan pemahaman seluruh komponen Humas yang menjadi penyebarluas informasi dari pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.
“Sebagai salah satu ujung tombak pemerintah dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, seluruh rekan humas dari Kabupaten/kota untuk bersama belajar dan mendalami serta menyamakan persepsi tentang apa itu program Samisake,”katanya.
Kepala UPTB Dr.Idham Khalid menyampaikan bahwa program Samisake ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat prioritas pembangunan. ruk
Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten/kota se Provinsi Jambi merupakan proyek percontohan guna mewujudkan Jambi Emas 2015. Delapan proyek Samisake tersebut telah diluncurkan.
Gubernur Jambi Drs.Hasan Basri Agus,MM di Jambi, Selasa (21/12) mengatakan, program Samisake dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi dalam kerangka mewujudkan langkah strategis untuk menuju Jambi EMAS 2015 dan upaya ini membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha serta seluruh stakeholder pembangunan.
“Sosialisasi Samisake dilakukan untuk meningkatkan partisapasi masyarakat dalam pembangunan. Besar harapan saya, dalam sosialisasi ini muncul berbagai inovasi,ide, serta masukan untuk mewujudkan Jambi Emas 2015 melalui program Samisake,”katanya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, M.Taufik,RH,SE menyebutkan, sosialisasi Samisake merupakan upaya untuk menyamakan pemahaman seluruh komponen Humas yang menjadi penyebarluas informasi dari pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.
“Sebagai salah satu ujung tombak pemerintah dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, seluruh rekan humas dari Kabupaten/kota untuk bersama belajar dan mendalami serta menyamakan persepsi tentang apa itu program Samisake,”katanya.
Kepala UPTB Dr.Idham Khalid menyampaikan bahwa program Samisake ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat prioritas pembangunan. ruk
Pelindo II Didesak Selesaikan Pelabuhan Muarasabak
Jambi, BATAKPOS
DPRD Provinsi mendesak PT Pelindo II untuk segera menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Muarasabak. Pembangunan jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Muarasabak yang telah dibangun merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian Jambi. Namun hingga kini pembangunan pelahuban itu masih terkatung-katung.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Halim (PDIP) Selasa (21/12) mengatakan, Pelindo II mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pelabuhan di kawasan tersebut.
“Apalagi Pelabuhan Roro di Kuala Tunggkal juga belum difungsikan. Pembangunan proyek Pelabuhan Muarasabak menjadi tanggung jawab Pelindo II setelah ada kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi,”katanya.
Disebutkan, kesepakatan tersebut berisi tukar guling kawasan. Kawasan Pelindo II yang kini berdiri bangunan Mall WTC itu, sudah ditukar guling dengan kawasan pelabuhan Muarasabak. Artinya Pelindo II bertanggung jawab untuk membangun kawasan tersebut.
Akses jalan juga sudah mengalami peningkatan. Ia mencontohkan seperti akses melalui Jembatan Batanghari II, yakni jalan sepanjang 65 kilometer sudah bisa dipergunakan.
Terpisah, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, pihak Pelindo II masih melakukan pembangunan pelabuhan. Dalam laporan terakhir yang ia terima, Pelindo sudah melakukan perluasan pembangunan. Pelindo II sedang melakukan perluasan kawasan seluas 50 meter persegi. HBA juga berharap pembangunan ini cepat diselesaikan setelah terlunta-lunta 8 tahun terakhir. ruk
DPRD Provinsi mendesak PT Pelindo II untuk segera menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Muarasabak. Pembangunan jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Muarasabak yang telah dibangun merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian Jambi. Namun hingga kini pembangunan pelahuban itu masih terkatung-katung.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Halim (PDIP) Selasa (21/12) mengatakan, Pelindo II mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pelabuhan di kawasan tersebut.
“Apalagi Pelabuhan Roro di Kuala Tunggkal juga belum difungsikan. Pembangunan proyek Pelabuhan Muarasabak menjadi tanggung jawab Pelindo II setelah ada kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi,”katanya.
Disebutkan, kesepakatan tersebut berisi tukar guling kawasan. Kawasan Pelindo II yang kini berdiri bangunan Mall WTC itu, sudah ditukar guling dengan kawasan pelabuhan Muarasabak. Artinya Pelindo II bertanggung jawab untuk membangun kawasan tersebut.
Akses jalan juga sudah mengalami peningkatan. Ia mencontohkan seperti akses melalui Jembatan Batanghari II, yakni jalan sepanjang 65 kilometer sudah bisa dipergunakan.
Terpisah, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, pihak Pelindo II masih melakukan pembangunan pelabuhan. Dalam laporan terakhir yang ia terima, Pelindo sudah melakukan perluasan pembangunan. Pelindo II sedang melakukan perluasan kawasan seluas 50 meter persegi. HBA juga berharap pembangunan ini cepat diselesaikan setelah terlunta-lunta 8 tahun terakhir. ruk
Penderita HIV/AIDS di Provinsi Jambi 435 Kasus
Jambi, BATAKPOS
Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Jambi sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2010 secara kumulatif tercatat sebanyak 435 kasus. Sebanyak 213 kasus terinfeksi HIV dan 222 kasus sudah masuk fase AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 orang meninggal dunia.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, saat membuka pertemuan koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jambi, di ruang Dara Jingga Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (21/12).
Disebutkan, kondisi tersebut kini sungguh mengkhawatirkan, terlebih lagi sudah ditemukan pula 1 kasus pada ibu rumah tangga dan balita. Data itu merupakan kondisi berdasarkan laporan resmi yang masuk, sementara diduga masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Khususnya yang dalam tahapan terinfeksi HIV/AIDS dikarenakan malu, takut atau ketidak-tahuan/ketidakmengertian pengidap, dan lain sebagainya. Kita khawatirkan penderita yang tidak terdeteksi ini akan mudah menyebar ketengah tengah masyarakat tanpa terpantau oleh lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Komisi Penanggulangan AIDS ini,”kata Fachrori.
Wagub Jambi menghimbau, mengingat perkembangan penyakit ini yang relative cepat maka perlu adanya penanggulangan yang terkoordinasi secara intensif, menyeluruh dan terpadu yang melibatkan semua elemen pemerintah dan swasta.
Dirinya juga mengingatkan agar dibentuknya KPA di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi, diharapkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dapat terkoordinir dengan baik. ruk
Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Jambi sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2010 secara kumulatif tercatat sebanyak 435 kasus. Sebanyak 213 kasus terinfeksi HIV dan 222 kasus sudah masuk fase AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 orang meninggal dunia.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, saat membuka pertemuan koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jambi, di ruang Dara Jingga Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (21/12).
Disebutkan, kondisi tersebut kini sungguh mengkhawatirkan, terlebih lagi sudah ditemukan pula 1 kasus pada ibu rumah tangga dan balita. Data itu merupakan kondisi berdasarkan laporan resmi yang masuk, sementara diduga masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Khususnya yang dalam tahapan terinfeksi HIV/AIDS dikarenakan malu, takut atau ketidak-tahuan/ketidakmengertian pengidap, dan lain sebagainya. Kita khawatirkan penderita yang tidak terdeteksi ini akan mudah menyebar ketengah tengah masyarakat tanpa terpantau oleh lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Komisi Penanggulangan AIDS ini,”kata Fachrori.
Wagub Jambi menghimbau, mengingat perkembangan penyakit ini yang relative cepat maka perlu adanya penanggulangan yang terkoordinasi secara intensif, menyeluruh dan terpadu yang melibatkan semua elemen pemerintah dan swasta.
Dirinya juga mengingatkan agar dibentuknya KPA di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi, diharapkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dapat terkoordinir dengan baik. ruk
Jambi Diusulkan Miliki Perda Penanggulangan HIV
Jambi, BATAKPOS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi diminta untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV–AIDS. Perda ini dibutuhkan untuk membendung penyebaran HIV di Provinsi Jambi yang saat ini dinilai sudah mengkwatirkan.
Pemprov Jambi perlu membuat strategi yang nyata untuk membendung penyebaran HIV di Provinsi Jambi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menerbitkan Perda Penanggulangan HIV.
Demikian dikatakan Koordinator Kanti Sehati atau organisasi pendamping kelompok berisiko dan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), David Chandra Harwindo kepada wartawan di Jambi, Senin (20/12). Disebutkan, kalau tidak ada kebijakan yang tegas yang tertuang dalam bentuk Perda, dikuatirkan penyebaran HIV akan semakin meluas.
Menurut David Chandra, Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Maluku telah membuat Perda tersebut, sehingga sudah selayaknya Pemprov Jambi menerbitkan Perda tersebut. Dirinya menyatakan Kanti Sehati siap dilibatkan jika Pemprov Jambi merancang Perda penanggulangan HIV.
“Perda tersebut nantinya harus mengatur keterlibatan seluruh stake holder dalam program penanggulan HIV. Selain itu, Perda juga perlu mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi warga yang terinfeksi HIV dan penganggaran dana dari APBD,”katanya.
David Chandra menyebutkan, tidak seluruh instansi pemerintah paham tentang HIV. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, seharusnya memiliki program penanggulangan HIV. Tapi karena mereka tidak tahu HIV, makanya mereka tidak membuat program itu.
Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Jambi, dr Azwar Jauhari mengatakan, pihaknya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat menjadi masukan program. ruk
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi diminta untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV–AIDS. Perda ini dibutuhkan untuk membendung penyebaran HIV di Provinsi Jambi yang saat ini dinilai sudah mengkwatirkan.
Pemprov Jambi perlu membuat strategi yang nyata untuk membendung penyebaran HIV di Provinsi Jambi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menerbitkan Perda Penanggulangan HIV.
Demikian dikatakan Koordinator Kanti Sehati atau organisasi pendamping kelompok berisiko dan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), David Chandra Harwindo kepada wartawan di Jambi, Senin (20/12). Disebutkan, kalau tidak ada kebijakan yang tegas yang tertuang dalam bentuk Perda, dikuatirkan penyebaran HIV akan semakin meluas.
Menurut David Chandra, Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Maluku telah membuat Perda tersebut, sehingga sudah selayaknya Pemprov Jambi menerbitkan Perda tersebut. Dirinya menyatakan Kanti Sehati siap dilibatkan jika Pemprov Jambi merancang Perda penanggulangan HIV.
“Perda tersebut nantinya harus mengatur keterlibatan seluruh stake holder dalam program penanggulan HIV. Selain itu, Perda juga perlu mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi warga yang terinfeksi HIV dan penganggaran dana dari APBD,”katanya.
David Chandra menyebutkan, tidak seluruh instansi pemerintah paham tentang HIV. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, seharusnya memiliki program penanggulangan HIV. Tapi karena mereka tidak tahu HIV, makanya mereka tidak membuat program itu.
Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Jambi, dr Azwar Jauhari mengatakan, pihaknya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat menjadi masukan program. ruk
Masuk Final, Kostum Timnas Diburu Pecinta Sepakbola Jambi
Jambi, BATAKPOS
Masuknya Tim Nasional (Timnas) ke final setelah menang atas Filipina dalam piala AFF 2010, masyarakat pecinta sepakbola dari kalangan anak-anak hingga dewasa tampak berlomba-lomba untuk mendapatkan kostum tim kebanggaan Indonesia itu. Bahkan pemasok duplikat kostum Timnas di Jambi kewalahan memenuhi permintaan.
Perburuan kostum tim nasional ini sebagai wujud antusias masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Tim Nasional (Timnas) yang maju ke final melawan Malaysia pecan mendatang.
Pengamatan BATAKPOS, Senin (20/12) di salah satu kios pakaian di jalan Basuki Rahmat, Kotabaru Jambi, banyak menyediakan berbagai konstum tim sepakbola. Kios yang diberi nama Lapak Kecil ini sejak tiga hari menjelang pertandingan Indonesia melawan Filipina pada leg pertama dan kedua sudah menyediakan berbagai kostum Timnas.
Pemilik Lapak Kecil, Isnan mengatakan, kostum Timnas sudah mulai diburu sebelum pertandingan leg pertama melawan Filipina. Dan kini kembali masyarakat memburu kostum Timnas yang masuk ke final.
“Pecinta sepakbola biasanya memesan terlebih dahulu, karena takut kehabisan stok. Kita banyak yang pesan duluan, sebab kalau tidak pesan banyak takutnya kehabisan. Berbagai jenis kostum Timnas, diantaranya jenis T-Shirt Polo, kaos oblong, celana pendek, training hingga ke jaket,”katanya.
Di Lapak Kecil ini juga menyediakan berbagai aksesoris yang berbau Timnas. Menurutnya, para pembeli tak hanya didominasi kaum pria, namun banyak juga kaum Hawa yang ikut memburu kostum Timnas ini.
Beberapa toko pakaian olahraga yang ada di pusat Pasar Kota Jambi juga menjadi perburuan pendukung Timnas. “Stok juga banyak ukuran besar. Kalau ukuran kecil tinggal yang model-model biasa saja,”kata Neti, salah seorang penjaga toko pakaian di Pasar Jambi.
Pada semi final leg kedua piala AFF 2010, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 di stadion Umum Gelora Bung Karno, Jakarta lewat tendangan kaki kiri Christian "Siregar" Gonzales. ruk
Masuknya Tim Nasional (Timnas) ke final setelah menang atas Filipina dalam piala AFF 2010, masyarakat pecinta sepakbola dari kalangan anak-anak hingga dewasa tampak berlomba-lomba untuk mendapatkan kostum tim kebanggaan Indonesia itu. Bahkan pemasok duplikat kostum Timnas di Jambi kewalahan memenuhi permintaan.
Perburuan kostum tim nasional ini sebagai wujud antusias masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Tim Nasional (Timnas) yang maju ke final melawan Malaysia pecan mendatang.
Pengamatan BATAKPOS, Senin (20/12) di salah satu kios pakaian di jalan Basuki Rahmat, Kotabaru Jambi, banyak menyediakan berbagai konstum tim sepakbola. Kios yang diberi nama Lapak Kecil ini sejak tiga hari menjelang pertandingan Indonesia melawan Filipina pada leg pertama dan kedua sudah menyediakan berbagai kostum Timnas.
Pemilik Lapak Kecil, Isnan mengatakan, kostum Timnas sudah mulai diburu sebelum pertandingan leg pertama melawan Filipina. Dan kini kembali masyarakat memburu kostum Timnas yang masuk ke final.
“Pecinta sepakbola biasanya memesan terlebih dahulu, karena takut kehabisan stok. Kita banyak yang pesan duluan, sebab kalau tidak pesan banyak takutnya kehabisan. Berbagai jenis kostum Timnas, diantaranya jenis T-Shirt Polo, kaos oblong, celana pendek, training hingga ke jaket,”katanya.
Di Lapak Kecil ini juga menyediakan berbagai aksesoris yang berbau Timnas. Menurutnya, para pembeli tak hanya didominasi kaum pria, namun banyak juga kaum Hawa yang ikut memburu kostum Timnas ini.
Beberapa toko pakaian olahraga yang ada di pusat Pasar Kota Jambi juga menjadi perburuan pendukung Timnas. “Stok juga banyak ukuran besar. Kalau ukuran kecil tinggal yang model-model biasa saja,”kata Neti, salah seorang penjaga toko pakaian di Pasar Jambi.
Pada semi final leg kedua piala AFF 2010, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 di stadion Umum Gelora Bung Karno, Jakarta lewat tendangan kaki kiri Christian "Siregar" Gonzales. ruk
Pungutan Biaya di Sekolah SMA, Resahkan Siswa
Jambi, BATAKPOS
Banyaknya pungutan biaya pendidikan di Kota Jambi khususnya sekolah menengah atas (SMA) mulai meresahkan siswa. Pungutan pihak sekolah kian tinggi sehingga memberatkan para orangtua. Slogan “Pendidikan Gratis” oleh Walikota Jambi dr Bambang Priyanto saat kampanye lalu ternyata hanya janji belaka.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi, Dede Firmansyah, Senin (20/12) mengatakan, tingginya biaya pendidikan untuk tingkat SMA di Kota Jambi disebabkan lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan (Diknas) terhadap dunia pendidikan.
Disebutkan, saat ini banyak sekali keluhan mengenai pungutan di sekolah, seperti uang komite dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Ini dibuktikan banyaknya persoalan mengenai biaya pendidikan, bahkan kerap berakhir dengan aksi demo penolakan yang digelar siswa suatu sekolah.
Kemudian masih banyak lagi keluhan orang tua siswa terhadap pungutan di beberapa sekolah di Kota Jambi, seperti pembelian buku LKS. Bila Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan mau bekerja, keluhan itu tidak akan pernah terdengar.
Menurut Dede, soal iuran, sudah jelas harus ada persetujuan komite, bila tidak ada persetujuan komite berarti pungutan merupakan kebijakan sekolah dan itu sama sekali tidak dibenarkan.
“Yang paling disorotinya saat ini adalah biaya pembelian LKS. Menurutnya pembelian LKS yang diwajibkan pihak sekolah sudah terasa sangat memberatkan orang tua, padahal LKS tidak boleh diwajibkan, apalagi dengan menunjukkan salah satu toko sebagai penyedia LKS.Harus ada motivasi dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah, agar guru tidak memerintahkan siswa membeli LKS,”ujarnya.
Dikatakan, dengan selalu menekankan murid untuk membeli LKS, bisa saja ada bagian untuk guru setiap pembelian buku oleh siswa.Untuk itu diharapkannya ada pembenahan terhadap dunia pendidikan di Kota Jambi yang dimulai di Dinas Pendidiakan. ruk
Banyaknya pungutan biaya pendidikan di Kota Jambi khususnya sekolah menengah atas (SMA) mulai meresahkan siswa. Pungutan pihak sekolah kian tinggi sehingga memberatkan para orangtua. Slogan “Pendidikan Gratis” oleh Walikota Jambi dr Bambang Priyanto saat kampanye lalu ternyata hanya janji belaka.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi, Dede Firmansyah, Senin (20/12) mengatakan, tingginya biaya pendidikan untuk tingkat SMA di Kota Jambi disebabkan lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan (Diknas) terhadap dunia pendidikan.
Disebutkan, saat ini banyak sekali keluhan mengenai pungutan di sekolah, seperti uang komite dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Ini dibuktikan banyaknya persoalan mengenai biaya pendidikan, bahkan kerap berakhir dengan aksi demo penolakan yang digelar siswa suatu sekolah.
Kemudian masih banyak lagi keluhan orang tua siswa terhadap pungutan di beberapa sekolah di Kota Jambi, seperti pembelian buku LKS. Bila Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan mau bekerja, keluhan itu tidak akan pernah terdengar.
Menurut Dede, soal iuran, sudah jelas harus ada persetujuan komite, bila tidak ada persetujuan komite berarti pungutan merupakan kebijakan sekolah dan itu sama sekali tidak dibenarkan.
“Yang paling disorotinya saat ini adalah biaya pembelian LKS. Menurutnya pembelian LKS yang diwajibkan pihak sekolah sudah terasa sangat memberatkan orang tua, padahal LKS tidak boleh diwajibkan, apalagi dengan menunjukkan salah satu toko sebagai penyedia LKS.Harus ada motivasi dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah, agar guru tidak memerintahkan siswa membeli LKS,”ujarnya.
Dikatakan, dengan selalu menekankan murid untuk membeli LKS, bisa saja ada bagian untuk guru setiap pembelian buku oleh siswa.Untuk itu diharapkannya ada pembenahan terhadap dunia pendidikan di Kota Jambi yang dimulai di Dinas Pendidiakan. ruk
Senin, 20 Desember 2010
Robert Butar-Butar Dilaporkan Ke Polda Jambi
Jambi, BATAKPOS
Seorang kontraktor di Jambi, Robert Butar-Butar dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra dalam kasus dugaan penipuan proyek senilai Rp 3,8 miliar. Robert Cs dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Jumat (17/12) menyebutkan, pelaporan itu bermula mencuatnya kasus dugaan penipuan senilai Rp 3,8 miliar terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra.
Robert awalnya melaporkan Hendri Sastra ke Polda Jambi soal dugaan penipuan proyek. Kasus dugaan penipuan proyek yang semula bernilai Rp 2,4 miliar itu dilaporkan Fahrur Rozi ke Polres Tanjab Barat.
Namun dalam pemeriksaan penyidik reskrim Polres Tanjabar, Hendri dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Robert Cs melaporkan lagi kasus itu ke Mapolda Jambi Juni lalu.
Hendri Sastra menyebutkan, uang Rp 2,4 miliar tersebut milik Robert Cs untuk mengurus stimulasi APBN 2009 yang diserahkan pada Agus Rasmanto. Bukti penyerahan uang berupa kwitansi atas nama Robert Butar-Butar sudah ada pada penyidik Ditreskrim Polda Jambi.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah membenarkan adanya laporan bernomor Pol LP/B-163/XII/2010/DIT RESKRIM tersebut. Dalam waktu dekat penyidik memeriksa saksi-saksi dan terlapor. Laporan itu baru sebatas pengakuan pihak Hendri Sastra.
Robert Butar-Butar yang dihubungi wartawan menolak memberikan komentar. Kontraktor infrastruktur jalan ini cukup dikenal di Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Bupati Tanjabar, Safrial H Siregar membuat dirinya banyak mendapatkan proyek di Tanjabar. ruk
Seorang kontraktor di Jambi, Robert Butar-Butar dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra dalam kasus dugaan penipuan proyek senilai Rp 3,8 miliar. Robert Cs dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Jumat (17/12) menyebutkan, pelaporan itu bermula mencuatnya kasus dugaan penipuan senilai Rp 3,8 miliar terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra.
Robert awalnya melaporkan Hendri Sastra ke Polda Jambi soal dugaan penipuan proyek. Kasus dugaan penipuan proyek yang semula bernilai Rp 2,4 miliar itu dilaporkan Fahrur Rozi ke Polres Tanjab Barat.
Namun dalam pemeriksaan penyidik reskrim Polres Tanjabar, Hendri dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Robert Cs melaporkan lagi kasus itu ke Mapolda Jambi Juni lalu.
Hendri Sastra menyebutkan, uang Rp 2,4 miliar tersebut milik Robert Cs untuk mengurus stimulasi APBN 2009 yang diserahkan pada Agus Rasmanto. Bukti penyerahan uang berupa kwitansi atas nama Robert Butar-Butar sudah ada pada penyidik Ditreskrim Polda Jambi.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah membenarkan adanya laporan bernomor Pol LP/B-163/XII/2010/DIT RESKRIM tersebut. Dalam waktu dekat penyidik memeriksa saksi-saksi dan terlapor. Laporan itu baru sebatas pengakuan pihak Hendri Sastra.
Robert Butar-Butar yang dihubungi wartawan menolak memberikan komentar. Kontraktor infrastruktur jalan ini cukup dikenal di Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Bupati Tanjabar, Safrial H Siregar membuat dirinya banyak mendapatkan proyek di Tanjabar. ruk
Sekitar 3,139 juta Hektar Luas Provinsi Jambi Dikuasai Industri
Jambi, BATAKPOS
Sekitar 3,139 juta hektar (ha) luas Provinsi Jambi dikuasai industri perkebunan, tambang dan kehutanan. Dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 5,192 juta hektar, sekitar 60 persennya atau 3,139 juta hektar dikontrol oleh industri.
Jumlah tersebut mencakup hutan produksi, IUPHHK, HPH, perkebunan kelapa sawit dan tambang adalah industri yang dominan mengkontrol lahan di Provinsi Jambi.
Ironisnya, tak sedikit kawasan hutan dan lahan yang dikuasai oleh industri tidak dimanfaatkan secara optimal. Kerap kali terdengar dan tampak satu kawasan hutan hanya dibalak kayunya saja oleh industri, kemudian ditinggal.
Hal itu dikatakan Direktur Ekskutif Community Aliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), Rivani Noer kepada wartawan di Jambi, Jumat (17/12). Menurut Rivani, logika umumnya, rakyat Jambi yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa harus hidup dan memanfaatkan sekitar 40 persen lahan di Provinsi Jambi.
“Hal itu juga harus dikurangi dengan alokasi untuk pertokoan, perkantoran, jalan dan sarana publik lainnya. Ini tidak ada upaya reboisasi ataupun pengelolaan sesuai dengan izin atas lahan tersebut. Situasi demikian, menjadi katalis produktif membangkitkan lapar tanah bagi rakyat,”katanya.
Disebutkan, keluarnya izin dan beroperasinya perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Proyek transmigrasi di Hutan Produksi atau Hutan Lindung, konsesi pertambang di Hutan Produksi maupun perladangan masyarakat di Hutan Produksi, menjadi sesuatu yang jamak terjadi di Provinsi Jambi.
Menurut Rivani, hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi melakukan pelanggaran terhadap UU No 41/1999 secara legal dan struktural. Pasalnya, mereka secara sadar dengan kewenangannya, mengeluarkan izin di sebuah kawasan hutan negara tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan.
“Contohnya keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 345 hektar milik satu instansi pemerintah di atas Hutan Produksi, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar milik perusahaan swasta di Hutan Produksi,”ujarnya.
Kemudian puluhan konsesi batu bara di Kabupaten Tebo di Hutan Produksi atas izin Bupati, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 2,000 hektar milik perusahaan swasta atas izin Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga pemukiman transmigrasi di Kabupaten Muaro Jambi di Kawasan Tahura.
Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan blue prin tata ruang Provinsi Jambi agar tidak terjadi tumpang tinding pengelolaan lahan. ruk
Sekitar 3,139 juta hektar (ha) luas Provinsi Jambi dikuasai industri perkebunan, tambang dan kehutanan. Dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 5,192 juta hektar, sekitar 60 persennya atau 3,139 juta hektar dikontrol oleh industri.
Jumlah tersebut mencakup hutan produksi, IUPHHK, HPH, perkebunan kelapa sawit dan tambang adalah industri yang dominan mengkontrol lahan di Provinsi Jambi.
Ironisnya, tak sedikit kawasan hutan dan lahan yang dikuasai oleh industri tidak dimanfaatkan secara optimal. Kerap kali terdengar dan tampak satu kawasan hutan hanya dibalak kayunya saja oleh industri, kemudian ditinggal.
Hal itu dikatakan Direktur Ekskutif Community Aliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), Rivani Noer kepada wartawan di Jambi, Jumat (17/12). Menurut Rivani, logika umumnya, rakyat Jambi yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa harus hidup dan memanfaatkan sekitar 40 persen lahan di Provinsi Jambi.
“Hal itu juga harus dikurangi dengan alokasi untuk pertokoan, perkantoran, jalan dan sarana publik lainnya. Ini tidak ada upaya reboisasi ataupun pengelolaan sesuai dengan izin atas lahan tersebut. Situasi demikian, menjadi katalis produktif membangkitkan lapar tanah bagi rakyat,”katanya.
Disebutkan, keluarnya izin dan beroperasinya perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Proyek transmigrasi di Hutan Produksi atau Hutan Lindung, konsesi pertambang di Hutan Produksi maupun perladangan masyarakat di Hutan Produksi, menjadi sesuatu yang jamak terjadi di Provinsi Jambi.
Menurut Rivani, hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi melakukan pelanggaran terhadap UU No 41/1999 secara legal dan struktural. Pasalnya, mereka secara sadar dengan kewenangannya, mengeluarkan izin di sebuah kawasan hutan negara tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan.
“Contohnya keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 345 hektar milik satu instansi pemerintah di atas Hutan Produksi, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar milik perusahaan swasta di Hutan Produksi,”ujarnya.
Kemudian puluhan konsesi batu bara di Kabupaten Tebo di Hutan Produksi atas izin Bupati, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 2,000 hektar milik perusahaan swasta atas izin Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga pemukiman transmigrasi di Kabupaten Muaro Jambi di Kawasan Tahura.
Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan blue prin tata ruang Provinsi Jambi agar tidak terjadi tumpang tinding pengelolaan lahan. ruk
Proyek Jalan di Wilayah Timur Jambi Asal Jadi
Jambi, BATAKPOS
Proyek pembangunan jalan di wilayah Timur Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Barat) banyak ditemukan pengerjaannya asal jadi. Misalnya proyek peningkatan jalan lingkungan (jalin) dalam kota yang menelan dana Rp 9,8 miliar (M) pada tahun anggaran 2010 di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muarasabak, Tanjabtim asal jadi.
Proyek yang dikerjakan PT SBC dinilai lamban dalam menyelesaikan pekerjaannya serta tidak mengikuti bestek yang ada. Pasalnya, menjelang masa kontrak kerja yang akan habis pada 15 Desember (hari ini), masih banyak pekerjaan yang belum rampung diselesaikan.
Bahkan ditemukan beberapa teknis diduga tidak sesuai dengan bestek. PT SBC selaku pelaksana diminta untuk kembali menerjakan proyek jalan itu sesuai dengan kontrak dan bestek yang ada.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, H Mardinal kepada BATAKPOS, Jumat (17/12) usai pihaknya melakukan reses ke wilayah Timur Provinsi Jambi.
Disebutkan, jalan yang kondisinya parah, seperti jalan dua jalur yang berada di depan Kantor Camat Muarasabak terkesan dibiarkan begitu saja. Seharusnya jalan itu yang lebih dulu dikerjakan karena jalan kondisinya parah.
Kemudian jalan lintas atau jalan utama dari Jambi menuju Kualatungkal, Tanjabar semakin memprihatinkan kondisinya. Kerusakan jalan semakin bertambah parah.
Rusaknya jalan itu karena sering dilalui kendraan yang tonase lebih dari yang ditentukan. Kontraktor yang mengerjakan jalan ini tidak professional dan terkesan asal jadi. ruk
Jalan Wilayah Barat Mulus (Jalan Pauh-Sarolangun).Foto Sabtu 4 Desember 2010. Asenk Lee Saragih.
Proyek pembangunan jalan di wilayah Timur Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Barat) banyak ditemukan pengerjaannya asal jadi. Misalnya proyek peningkatan jalan lingkungan (jalin) dalam kota yang menelan dana Rp 9,8 miliar (M) pada tahun anggaran 2010 di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muarasabak, Tanjabtim asal jadi.
Proyek yang dikerjakan PT SBC dinilai lamban dalam menyelesaikan pekerjaannya serta tidak mengikuti bestek yang ada. Pasalnya, menjelang masa kontrak kerja yang akan habis pada 15 Desember (hari ini), masih banyak pekerjaan yang belum rampung diselesaikan.
Bahkan ditemukan beberapa teknis diduga tidak sesuai dengan bestek. PT SBC selaku pelaksana diminta untuk kembali menerjakan proyek jalan itu sesuai dengan kontrak dan bestek yang ada.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, H Mardinal kepada BATAKPOS, Jumat (17/12) usai pihaknya melakukan reses ke wilayah Timur Provinsi Jambi.
Disebutkan, jalan yang kondisinya parah, seperti jalan dua jalur yang berada di depan Kantor Camat Muarasabak terkesan dibiarkan begitu saja. Seharusnya jalan itu yang lebih dulu dikerjakan karena jalan kondisinya parah.
Kemudian jalan lintas atau jalan utama dari Jambi menuju Kualatungkal, Tanjabar semakin memprihatinkan kondisinya. Kerusakan jalan semakin bertambah parah.
Rusaknya jalan itu karena sering dilalui kendraan yang tonase lebih dari yang ditentukan. Kontraktor yang mengerjakan jalan ini tidak professional dan terkesan asal jadi. ruk
Jalan Wilayah Barat Mulus (Jalan Pauh-Sarolangun).Foto Sabtu 4 Desember 2010. Asenk Lee Saragih.
Desa Pulau Raman Pelopor Mandiri Pangan
Jambi, BATAKPOS
Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.
Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).
Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.
“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.
Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.
Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk
Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.
Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).
Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.
“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.
Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.
Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk
Desa Pulau Raman Pelopor Mandiri Pangan
Jambi, BATAKPOS
Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.
Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).
Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.
“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.
Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.
Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk
Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.
Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).
Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.
“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.
Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.
Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk
Seorang ABG Pasrah Diperkosa 20 Pelajar
Takut Video Mesumnya Disebarkan
Jambi, BATAKPOS
Karena takut video rekaman telepon gengam adegan ciuman dengan pacarnya disebarkan, seorang gadis ABG, Melati (13) bukan nama sebenarnya pasrah diperkosa oleh 20 pemuda tanggung di tiga lokasi dengan waktu yang berbeda-beda.
Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Kamis (16/12) menyebutkan, kasus perkosaan gadis ABG yang sempat duduk di kelas II SMP di salah satu sekolah di Kabupaten Merangin, Jambi, itu diawali oleh pelaku berinisal Pr (masih dalam pengejaran).
Awal mula perkosaan terjadi sekitar Juli 2010 oleh Pr. Saat itu Melati bertemu Pr dan mengajak Melati jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Pr membawa korban ke kebun karet di Dusun Baru, Merangin. Sampai di kebun tersebut, tersangka kemudian memaksa korban untuk berhubungan badan.
Melati sempat menolak. Namun Pr mengancam akan menyebarkan video mesum antara Melati dengan Is (17), sang pacar korban. Video tersebut berhasil direkam pelaku saat Melati dan Is tengah beradegan ciuman. Takut dengan ancaman tersebut, akhirnya korban melayani keinginan Pr.
Bermodal rekaman ini, Pr menyebarkan video ciuman Melati dengan sang pacar kepada 20 orang temanya mahasiswa dan pelajar SMA itu. Kemudian 20 pemuda itu bergantian memperkosa Melati di tiga lokasi.
Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban, Rabu (15/12) melaporkan kejadian itu ke Polres Merangin. Berdasarkan pengakuan Melati kepada Polisi, 12 dari 20 pelaku langsung diciduk, Rabu-Kamis (15-16/12).
Kapolres Merangin AKBP Bagas Uji Nugroho, mengatakan, polisi sudah menangkap dan memeriksa 12 tersangka serta saksi-saksi, terkait kasus tersebut.
Hasil pemeriksaan sementara, pemerkosaan dilakukan di tiga lokasi, yaitu kebun karet yang berlokasi di dalam DAM Semayo, di sebuah pondok di kebun karet, tepi jalan Desa Seling, Kecamatan Tabir, dan kebun sawit di Kotabaru, Kecamatan Tabir Lintas, Merangin.
Korban Melati juga menyebutkan nama-nama pelaku yang telah memperkosanya. Para pelaku tersebut adalah Mz (20), warga Desa Sebahau, Kecamatan Tabir, Am (20) dan Fa (21), warga Desa Tanah lapang Kecamatan Tabir, ketiganya masih berstatus mahasiswa.
Kemudian Is (17), warga Desa Tanah Lapang Kecamatan Tabir, Ra (16) Warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, masih berstatus pelajar. Kelimanya ditangkap di Kabupaten Muara Bungo.
Tujuhnya pelaku lainnya yakni Bar (18), warga mampun, Mar (17), warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Bb (15), Dd (16), dan Kas (14), semuanya warga warga Mampun dan masih berstatus pelajar, serta Ta (18), warga Desa Kampung Baru, dan Ks (18), warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Merangin. ruk
Jambi, BATAKPOS
Karena takut video rekaman telepon gengam adegan ciuman dengan pacarnya disebarkan, seorang gadis ABG, Melati (13) bukan nama sebenarnya pasrah diperkosa oleh 20 pemuda tanggung di tiga lokasi dengan waktu yang berbeda-beda.
Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Kamis (16/12) menyebutkan, kasus perkosaan gadis ABG yang sempat duduk di kelas II SMP di salah satu sekolah di Kabupaten Merangin, Jambi, itu diawali oleh pelaku berinisal Pr (masih dalam pengejaran).
Awal mula perkosaan terjadi sekitar Juli 2010 oleh Pr. Saat itu Melati bertemu Pr dan mengajak Melati jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Pr membawa korban ke kebun karet di Dusun Baru, Merangin. Sampai di kebun tersebut, tersangka kemudian memaksa korban untuk berhubungan badan.
Melati sempat menolak. Namun Pr mengancam akan menyebarkan video mesum antara Melati dengan Is (17), sang pacar korban. Video tersebut berhasil direkam pelaku saat Melati dan Is tengah beradegan ciuman. Takut dengan ancaman tersebut, akhirnya korban melayani keinginan Pr.
Bermodal rekaman ini, Pr menyebarkan video ciuman Melati dengan sang pacar kepada 20 orang temanya mahasiswa dan pelajar SMA itu. Kemudian 20 pemuda itu bergantian memperkosa Melati di tiga lokasi.
Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban, Rabu (15/12) melaporkan kejadian itu ke Polres Merangin. Berdasarkan pengakuan Melati kepada Polisi, 12 dari 20 pelaku langsung diciduk, Rabu-Kamis (15-16/12).
Kapolres Merangin AKBP Bagas Uji Nugroho, mengatakan, polisi sudah menangkap dan memeriksa 12 tersangka serta saksi-saksi, terkait kasus tersebut.
Hasil pemeriksaan sementara, pemerkosaan dilakukan di tiga lokasi, yaitu kebun karet yang berlokasi di dalam DAM Semayo, di sebuah pondok di kebun karet, tepi jalan Desa Seling, Kecamatan Tabir, dan kebun sawit di Kotabaru, Kecamatan Tabir Lintas, Merangin.
Korban Melati juga menyebutkan nama-nama pelaku yang telah memperkosanya. Para pelaku tersebut adalah Mz (20), warga Desa Sebahau, Kecamatan Tabir, Am (20) dan Fa (21), warga Desa Tanah lapang Kecamatan Tabir, ketiganya masih berstatus mahasiswa.
Kemudian Is (17), warga Desa Tanah Lapang Kecamatan Tabir, Ra (16) Warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, masih berstatus pelajar. Kelimanya ditangkap di Kabupaten Muara Bungo.
Tujuhnya pelaku lainnya yakni Bar (18), warga mampun, Mar (17), warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Bb (15), Dd (16), dan Kas (14), semuanya warga warga Mampun dan masih berstatus pelajar, serta Ta (18), warga Desa Kampung Baru, dan Ks (18), warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Merangin. ruk
Melika Boru Sinaga dan Dua Putrinya Menghilang dari Jambi
Jambi, BATAKPOS
Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, warga Jl Fatahilah No 80 RT 41 Talang Bakung, Jambi Selatan sejak Selasa (14/12) tidak diketahui keberadaannya. Suaminya Helmet Sibuea (54) kini melaporkan hilangya istri dan du putrinya itu ke Polda Jambi.
Menurut keterengan Helmet Sibuea kepada polisi, Bachtiar Pasaribu dituduh membawa lari isteri dan dua puterinya. Sepekan sebelumnya, Bachtiar datang dari Medan dan menginap di rumah Helmet Senin lalu.
Helmet merasa curiga melihat isterinya, Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, dari pagi hingga sore Selasa (14/12) tidak keluar dari kamar. Putera Helmet, Agustinus langsung memeriksa kamar ibu dan adiknya, dan ternyata mereka tidak ada di kamar.
Kecurigaan terhadap Bachtiar muncul lantaran pria itu menghilang dari rumah Helmet bersama isteri dan dua puterinya.
Kapolresta Jambi Kombes Pol Drs Symsudin Lubis, mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi. Ia belum bisa menjelaskan motifnya. Penyidik baru menerima laporan dari Helmet. Kasus ini kini ditangani Polresta Jambi. ruk
Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, warga Jl Fatahilah No 80 RT 41 Talang Bakung, Jambi Selatan sejak Selasa (14/12) tidak diketahui keberadaannya. Suaminya Helmet Sibuea (54) kini melaporkan hilangya istri dan du putrinya itu ke Polda Jambi.
Menurut keterengan Helmet Sibuea kepada polisi, Bachtiar Pasaribu dituduh membawa lari isteri dan dua puterinya. Sepekan sebelumnya, Bachtiar datang dari Medan dan menginap di rumah Helmet Senin lalu.
Helmet merasa curiga melihat isterinya, Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, dari pagi hingga sore Selasa (14/12) tidak keluar dari kamar. Putera Helmet, Agustinus langsung memeriksa kamar ibu dan adiknya, dan ternyata mereka tidak ada di kamar.
Kecurigaan terhadap Bachtiar muncul lantaran pria itu menghilang dari rumah Helmet bersama isteri dan dua puterinya.
Kapolresta Jambi Kombes Pol Drs Symsudin Lubis, mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi. Ia belum bisa menjelaskan motifnya. Penyidik baru menerima laporan dari Helmet. Kasus ini kini ditangani Polresta Jambi. ruk
Jajaran Polda Jambi Tangani 7 Kasus Korupsi
Jambi, BATAKPOS
Jajaran Polda Jambi kini tengah menangani tujuh kasus korupsi selama tahun 2010. Jumlah kasus itu, empat kasus ditangani Polda Jambi, dua ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan satu kasus Polres Bungo.
Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, Kamis (16/12) mengatakan, saat ini satu kasus sudah dinyatakan P21 (berkas lengkap dan dilimpahkan ke kejati), tiga kasus P19 (pelimpahan tahap 1), dan tiga kasusnya masih dalam proses penyelidikan.
Empat kasus yang ditangani Polda Jambi yakni dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Batanghari 2008 di kantor Satpol PP Batanghari, terkait pengurusan izin senjata api. Tersangka kasus ini adalah Asmid Jabar, mantan Kakan Satpol PP Batanghari dengan kerugian negara sekitar Rp 251,7 juta.
Kedua, dugaan korupsi pengelolaan dana APBD Merangin 2007, di Setda Merangin pada pos belanja bantuan sosial, makanan dan minuman serta BBM. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7,2 miliar lebih, dengan tersangka mantan Sekda Merangin Arfandi Ibnu Hajar.
Kasus ketiga yakni dugaan korupsi dalam bentuk pemberian gratifikasi terhadap 34 mantan anggota DPRD Kota Jambi. Tersangkanya 34 anggota dewan kota periode 2004-2009. Beberapa berkas baru P19. Keempat dugaan korupsi pengelolaan DAK Tebo dengan tersangka Dumyati, berkasnya saat ini baru tahap I.
Kemudian kasus ditangani Polres Tanjab Timur yakni penyalahgunaan dana RIS-PNPM Mandiri 2009 senilai Rp 250 juta di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendaharaulu, yang dilaksanakan OMS dan masih dalam proses lidik.
Kasus lain, dugaan korupsi DAK bidang pendidikan 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan meubeler SD di Kecamatan Nipahpanjang dan Kecamatan Berbak, dengan harga Rp 16,8 juta per paket.
Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Bungo, pada kegiatan penyediaan biaya operasional madrasah tahun anggaran 2009. Penyidik Polres Bungo yang menangani kasus ini masih berkoordinasi dengan BPKP Jambi. Dari Rp 7,5 miliar kerugian Negara, baru Rp 127,5 juta yang berhasil diselamatkan.
Sementara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kasus korupsi yang ditangani sejak Januari hingga November 2010, tercatat 58 kasus dugaan korupsi yang mereka tangani hingga di tingkat penyidikan. Jumlah ini sudah melampaui target yang ditetapkan, 56 kasus.
Selain 58 kasus di tingkat penyidikan, ada 17 kasus lainnya sedang ditangani di tingkat penyelidikan dan pengumpulan data serta bukti awal (pulldata). Selain itu, selama 2010, 30 kasus telah ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.
Uang Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi sebanyak Rp 934.288.421. Selain itu, pada tahap penyidikan, ada lagi uang yang disita sebagai barang bukti sebanyak Rp 1.179.067.000.
Kemudian ada uang pengganti dari kasus korupsi yang sudah diputus, jumlahnya Rp 105.929.450. Sedangkan dalam urusan perdata di luar pesidangan, uang yang diselamatkan berjumlah Rp 810.923.483,30. (selengkapnya lihat info grafis).
Relawan Transparency International Indonesia (TII) Jambi Budi Setiawan menilai, penanganan kasus korupsi oleh jajaran Polda Jambi dan Kejati Jambi masih lamban. Tercapainya target Kejati Jambi menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Jambi tak perlu dibanggakan.
Menurut Budi, salah satu kasus dugaan korupsi yang masih ditunggu masyarakat Jambi adalah kasus korupsi PLTD Muarojambi yang menyeret Wakil Bupati Muarojambi Mukhtar Muis sebagai tersangka. Status kasus ini hingga kini tak ada kejelasan. ruk
Jajaran Polda Jambi kini tengah menangani tujuh kasus korupsi selama tahun 2010. Jumlah kasus itu, empat kasus ditangani Polda Jambi, dua ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan satu kasus Polres Bungo.
Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, Kamis (16/12) mengatakan, saat ini satu kasus sudah dinyatakan P21 (berkas lengkap dan dilimpahkan ke kejati), tiga kasus P19 (pelimpahan tahap 1), dan tiga kasusnya masih dalam proses penyelidikan.
Empat kasus yang ditangani Polda Jambi yakni dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Batanghari 2008 di kantor Satpol PP Batanghari, terkait pengurusan izin senjata api. Tersangka kasus ini adalah Asmid Jabar, mantan Kakan Satpol PP Batanghari dengan kerugian negara sekitar Rp 251,7 juta.
Kedua, dugaan korupsi pengelolaan dana APBD Merangin 2007, di Setda Merangin pada pos belanja bantuan sosial, makanan dan minuman serta BBM. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7,2 miliar lebih, dengan tersangka mantan Sekda Merangin Arfandi Ibnu Hajar.
Kasus ketiga yakni dugaan korupsi dalam bentuk pemberian gratifikasi terhadap 34 mantan anggota DPRD Kota Jambi. Tersangkanya 34 anggota dewan kota periode 2004-2009. Beberapa berkas baru P19. Keempat dugaan korupsi pengelolaan DAK Tebo dengan tersangka Dumyati, berkasnya saat ini baru tahap I.
Kemudian kasus ditangani Polres Tanjab Timur yakni penyalahgunaan dana RIS-PNPM Mandiri 2009 senilai Rp 250 juta di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendaharaulu, yang dilaksanakan OMS dan masih dalam proses lidik.
Kasus lain, dugaan korupsi DAK bidang pendidikan 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan meubeler SD di Kecamatan Nipahpanjang dan Kecamatan Berbak, dengan harga Rp 16,8 juta per paket.
Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Bungo, pada kegiatan penyediaan biaya operasional madrasah tahun anggaran 2009. Penyidik Polres Bungo yang menangani kasus ini masih berkoordinasi dengan BPKP Jambi. Dari Rp 7,5 miliar kerugian Negara, baru Rp 127,5 juta yang berhasil diselamatkan.
Sementara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kasus korupsi yang ditangani sejak Januari hingga November 2010, tercatat 58 kasus dugaan korupsi yang mereka tangani hingga di tingkat penyidikan. Jumlah ini sudah melampaui target yang ditetapkan, 56 kasus.
Selain 58 kasus di tingkat penyidikan, ada 17 kasus lainnya sedang ditangani di tingkat penyelidikan dan pengumpulan data serta bukti awal (pulldata). Selain itu, selama 2010, 30 kasus telah ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.
Uang Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi sebanyak Rp 934.288.421. Selain itu, pada tahap penyidikan, ada lagi uang yang disita sebagai barang bukti sebanyak Rp 1.179.067.000.
Kemudian ada uang pengganti dari kasus korupsi yang sudah diputus, jumlahnya Rp 105.929.450. Sedangkan dalam urusan perdata di luar pesidangan, uang yang diselamatkan berjumlah Rp 810.923.483,30. (selengkapnya lihat info grafis).
Relawan Transparency International Indonesia (TII) Jambi Budi Setiawan menilai, penanganan kasus korupsi oleh jajaran Polda Jambi dan Kejati Jambi masih lamban. Tercapainya target Kejati Jambi menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Jambi tak perlu dibanggakan.
Menurut Budi, salah satu kasus dugaan korupsi yang masih ditunggu masyarakat Jambi adalah kasus korupsi PLTD Muarojambi yang menyeret Wakil Bupati Muarojambi Mukhtar Muis sebagai tersangka. Status kasus ini hingga kini tak ada kejelasan. ruk
Gubernur Jambi Prihatin Dengan Jumlah Buta Aksara di Provinsi Jambi
Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengaku prihatin mengetahui jumlah penyandang buta huruf atau buta aksara di Provinsi Jambi mencapai 89.725 jiwa. Dirinya juga kaget mendengar angka buta aksara di Jambi mencapai angka tersebut.
Menurut HBA, berdasarkan data dari BPS Jambi, puluhan ribu masyarakat yang buta huruf ini, tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Bahkan 4 kabupaten di antaranya, jumlah penduduk buta aksara masing-masing daerah tersebut di atas angka 10 ribu jiwa.
“Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 13.776 penduduknya buta aksara, kemudian di Kerinci 11.220 jiwa, Muarojambi 10.814 jiwa dan Tanjung Jabung Barat mencapai 10.063 jiwa,”katanya.
Disebutkan, HBA akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi guna mengetahui dengan jelas jumlah buta aksara di Provinsi Jambi tersebut. Provinsi Jambi akan memprogramkan untuk menuntaskan buta aksara itu.
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mendapat tambahan anggaran Rp 40 miliar. Jumlah buta aksara di Provinsi Jambi akan dituntaskan lima tahun ke depan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani mengatakan, dana untuk penuntasan buta aksara di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi hanya sebagai lahan KKN.
Dirinya juga merasa tertipu dengan kepemimpinan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita yang pernah mengatakan, buta aksara di Provinsi Jambi sudah tidak ada lagi, namun di Kabupaten Bungo dan lainnya masih banyak.
“Kami sudah menganggarkan dana pada APBD 2011 Provinsi Jambi untuk menuntaskan buta aksara. Bahkan kami berharap pada 2011 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bisa menuntaskan buta aksara ini. Minimal 50 persennya berkurang,”katanya. ruk
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengaku prihatin mengetahui jumlah penyandang buta huruf atau buta aksara di Provinsi Jambi mencapai 89.725 jiwa. Dirinya juga kaget mendengar angka buta aksara di Jambi mencapai angka tersebut.
Menurut HBA, berdasarkan data dari BPS Jambi, puluhan ribu masyarakat yang buta huruf ini, tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Bahkan 4 kabupaten di antaranya, jumlah penduduk buta aksara masing-masing daerah tersebut di atas angka 10 ribu jiwa.
“Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 13.776 penduduknya buta aksara, kemudian di Kerinci 11.220 jiwa, Muarojambi 10.814 jiwa dan Tanjung Jabung Barat mencapai 10.063 jiwa,”katanya.
Disebutkan, HBA akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi guna mengetahui dengan jelas jumlah buta aksara di Provinsi Jambi tersebut. Provinsi Jambi akan memprogramkan untuk menuntaskan buta aksara itu.
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mendapat tambahan anggaran Rp 40 miliar. Jumlah buta aksara di Provinsi Jambi akan dituntaskan lima tahun ke depan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani mengatakan, dana untuk penuntasan buta aksara di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi hanya sebagai lahan KKN.
Dirinya juga merasa tertipu dengan kepemimpinan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita yang pernah mengatakan, buta aksara di Provinsi Jambi sudah tidak ada lagi, namun di Kabupaten Bungo dan lainnya masih banyak.
“Kami sudah menganggarkan dana pada APBD 2011 Provinsi Jambi untuk menuntaskan buta aksara. Bahkan kami berharap pada 2011 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bisa menuntaskan buta aksara ini. Minimal 50 persennya berkurang,”katanya. ruk
Kejagung Pelajari Surat Penangguhan Penahanan Dua Anggota DPRD Kota Jambi
Jambi, BATAKPOS
Kejaksaan Agung (Kejagung) kini masih mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan dua oknum anggota DPRD Kota Jambi yakni Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab yang diajukan DPRD Kota Jambi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keputusan penangguhan penahanan oknum dewan yang terlibat kasus korupsi itu ada di Kejagung
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, BD Nainggolan, Rabu (15/12) mengatakan, pihak Kejari maupun Kejati tidak memiliki kewenangan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut.
Pihaknya sudah meminta Kejari Jambi untuk segera melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jambi. Rencana Dakwaan (Rendak) kedua tersangka sudah siap.
“Kita segera mempercepat prosesnya, dan melimpahkan ke pengadilan. Setiap tersangka punya hak mengajukan penangguhan, bisa dari dari keluarga, juga dari pengacara. Namun dikabulkan atau tidak itu merupakan kewenangan Kejagung RI,”katanya.
Zulkifli Somad merupakan mantan Ketua DPRD Kota Jambi dua periode (2000-2004-2009 (PAN). Kini terpilih kembali jadi anggota DPRD Kota Jambi dari (PKB). Sementara Ridwan Wahab (P Demokrat). Keduanya ditahan pihak Kejaksaan Jambi sejak Jumat lalu di kelas II A Jambi. ruk
Kejaksaan Agung (Kejagung) kini masih mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan dua oknum anggota DPRD Kota Jambi yakni Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab yang diajukan DPRD Kota Jambi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keputusan penangguhan penahanan oknum dewan yang terlibat kasus korupsi itu ada di Kejagung
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, BD Nainggolan, Rabu (15/12) mengatakan, pihak Kejari maupun Kejati tidak memiliki kewenangan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut.
Pihaknya sudah meminta Kejari Jambi untuk segera melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jambi. Rencana Dakwaan (Rendak) kedua tersangka sudah siap.
“Kita segera mempercepat prosesnya, dan melimpahkan ke pengadilan. Setiap tersangka punya hak mengajukan penangguhan, bisa dari dari keluarga, juga dari pengacara. Namun dikabulkan atau tidak itu merupakan kewenangan Kejagung RI,”katanya.
Zulkifli Somad merupakan mantan Ketua DPRD Kota Jambi dua periode (2000-2004-2009 (PAN). Kini terpilih kembali jadi anggota DPRD Kota Jambi dari (PKB). Sementara Ridwan Wahab (P Demokrat). Keduanya ditahan pihak Kejaksaan Jambi sejak Jumat lalu di kelas II A Jambi. ruk
UMP Jambi 2011 Dipatok Rp 1.028.000
Jambi, BATAKPOS
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1.028.000 dari standar kehidupan layak Rp 1.027.791. Ada empat faktor yang mendasari penetapan UMP yakni pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, jumlah perusahaan yang marjinal, dan batas minimal tingkat kebutuhan hidup layak (KHL).
Selain itu, kenaikan UMP memperhatikan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera. Guna sosialisai, telah disampaikan ke semua kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dari masing-masing dinas tenaga kerja kabupaten/kota nanti akan disampaikan ke masing perusahaan yang ada.
Diharapkan semua pihak bisa menaati UMP yang telah ditetapkan tersebut. UMP ini efektif berlaku mulai Januari 2011 ini. Pada tahun 2009, UMP di Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp 784.000. Kemudian pada tahun 2010 dinaikkan menjadi Rp 900 ribu. Dan 2011 ini ditetapkan di atas kebutuhan hidup layak (KHL).
Demikian dijelaskan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Raflinur di Jambi, Rabu (15/12). Disebutkan, tiap tahun, Pemprov Jambi terus menaikkan UMP.
Untuk 2011 ditetapkan melebihi batas kebutuhan hidup layak (KHL). UMP Jambi ini ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 417/Kepgub/DISSOSNAKERTRANS/2010 tertanggal 26 November 2010. Penetapan dan usulan UMP itu, tiap tahunnya terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, terutama pekerja.
Dikatakan, upah pada sektor informal, telah disesuaikan. Misalnya untuk toko pakaian, para pemilik toko pakaian tersebut mampu membayar upah sesuai peraturan tersebut.
“Upah minumum yang ditetapkan ini wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan untuk upah tertinggi yang telah dibayarkan perusahaan, tidak boleh diturunkan sesuai UMP. Penetapan UMP juga melalui serangkaian penelitian terhadap perusahaan, kebutuhan hidup, dan melibatkan organisasi serikat pekerja yang ada,”katanya.
Para pekerja juga diminta untuk menuntut haknya jika pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai UMP tersebut. Para calon pekerja juga diminta untuk
Menayakan lebih awal upah yang diterima saat kontrak kerja dilakukan. ruk
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1.028.000 dari standar kehidupan layak Rp 1.027.791. Ada empat faktor yang mendasari penetapan UMP yakni pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, jumlah perusahaan yang marjinal, dan batas minimal tingkat kebutuhan hidup layak (KHL).
Selain itu, kenaikan UMP memperhatikan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera. Guna sosialisai, telah disampaikan ke semua kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dari masing-masing dinas tenaga kerja kabupaten/kota nanti akan disampaikan ke masing perusahaan yang ada.
Diharapkan semua pihak bisa menaati UMP yang telah ditetapkan tersebut. UMP ini efektif berlaku mulai Januari 2011 ini. Pada tahun 2009, UMP di Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp 784.000. Kemudian pada tahun 2010 dinaikkan menjadi Rp 900 ribu. Dan 2011 ini ditetapkan di atas kebutuhan hidup layak (KHL).
Demikian dijelaskan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Raflinur di Jambi, Rabu (15/12). Disebutkan, tiap tahun, Pemprov Jambi terus menaikkan UMP.
Untuk 2011 ditetapkan melebihi batas kebutuhan hidup layak (KHL). UMP Jambi ini ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 417/Kepgub/DISSOSNAKERTRANS/2010 tertanggal 26 November 2010. Penetapan dan usulan UMP itu, tiap tahunnya terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, terutama pekerja.
Dikatakan, upah pada sektor informal, telah disesuaikan. Misalnya untuk toko pakaian, para pemilik toko pakaian tersebut mampu membayar upah sesuai peraturan tersebut.
“Upah minumum yang ditetapkan ini wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan untuk upah tertinggi yang telah dibayarkan perusahaan, tidak boleh diturunkan sesuai UMP. Penetapan UMP juga melalui serangkaian penelitian terhadap perusahaan, kebutuhan hidup, dan melibatkan organisasi serikat pekerja yang ada,”katanya.
Para pekerja juga diminta untuk menuntut haknya jika pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai UMP tersebut. Para calon pekerja juga diminta untuk
Menayakan lebih awal upah yang diterima saat kontrak kerja dilakukan. ruk
Polda Jambi Akan Pecat Oknum Polisi Terlibat Perampokan
Enam Pelaku Masih Diburu
Jambi, BATAKPOS
Kapolda Jambi Brigjend Pol Bambang Suparsono akan menindak tegas oknum anggota Kepolisian Air dan Kelauatan Jambi, Brigadir Jailani yang terlibat dalam aksi perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi). Jailani teramcan dipecat tidak hormat.
Demikian ditegaskan Brigjend Pol Bambang Suparsono kepada wartawan, Selasa (14/12) terkait dengan anggotanya yang terlibat dalam aksi perampokan uang senilai Rp 1,3 miliar milik PT Inwha yang bergerak di bidang migas dengan menggunakan senpi rakitan.
Menurut Bambang, 8 dari 14 orang tersangka sudah tertangkap dan kini melakukan penyelidikan, pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap 6 orang tersangka lainnya yang berhasil kabur.
Disebutkan, para pelaku terdiri dari 2 kelompok yaitu dari kelompok Palembang yang bertindak sebagai eksekutor dan kelompok Jambi yang memberikan fasilitas. Salah satu karyawan PT. Inwhan juga terlibat didalamnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
Korban perampokan, Tukimin, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Mayang Medical Center sejak kejadian Jumat (11/12) lalu. Tukimin terkena tembakan dibagian paha bagian belakang hingga nyaris tembus dan kini kondisinya berangsur membaik.
Menurut Tukimin, sejak awal dirinya sudah curiga ada mobil yang membututinya sejak dari Bank Mandiri di daerah pasar Jambi. Sempat terjadi salip-salipan antara mobil pelaku dengan mobil yang ditumpangi korban bersama 3 orang temannya dan satu orang supir.
Saat melintas di jalan lintas Jambi-Palembang, tepatnya di km 38 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muarojambi, mobil korban dihadang mobil pelaku. Kemudian pengemudi mobil korban, Antoni turun dan melihat 4 pelaku turun dari mobil dengan senjata api kemudian Antoni kabur.
Pelaku masuk dari pintu sopir dan membukan pintu belakang dan mengambil tas berisi uang Rp 1,3 miliar untuk gaji karyawan yang berada disamping korban. Sempat terjadi tarik menarik hingga akhirnya pelaku memberikan dua tembakan keudara.
Korban Tukimin masih mempertahan kan tas berisi uang tersebut dan akhirnya pelaku menembak paha dibagian belakang sebelah kiri dan korbanpun tersungkur dan pelaku berhasil membawa lari tas tersebut.
Menurut polisi, diduga otak dari aksi perampokan tersebut adalah seorang wanita yang merupakan karyawan PT Inwha, Nely Asmini, warga Sumatera Selatan. Hingga saat ini Nely masih dalam pengejaran polisi.
Delapan orang tersangka berikut barang bukti berupa uang tunai Rp 144 juta, beberapa unit handphone, dompet, dua senjata api rakitan dan 10 butir peluru aktif, kapak, linggis, tiga unit mobil dan motor yang digunakan saat beraksi ditahan Mapolda Jambi.
Menurut Kapolda Jambi, para tersangka akan dikenakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Warga juga diminta untuk meminta pengawalan polisi saat mengambil uang dari bank dengan jumlah banyak. ruk
Jambi, BATAKPOS
Kapolda Jambi Brigjend Pol Bambang Suparsono akan menindak tegas oknum anggota Kepolisian Air dan Kelauatan Jambi, Brigadir Jailani yang terlibat dalam aksi perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi). Jailani teramcan dipecat tidak hormat.
Demikian ditegaskan Brigjend Pol Bambang Suparsono kepada wartawan, Selasa (14/12) terkait dengan anggotanya yang terlibat dalam aksi perampokan uang senilai Rp 1,3 miliar milik PT Inwha yang bergerak di bidang migas dengan menggunakan senpi rakitan.
Menurut Bambang, 8 dari 14 orang tersangka sudah tertangkap dan kini melakukan penyelidikan, pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap 6 orang tersangka lainnya yang berhasil kabur.
Disebutkan, para pelaku terdiri dari 2 kelompok yaitu dari kelompok Palembang yang bertindak sebagai eksekutor dan kelompok Jambi yang memberikan fasilitas. Salah satu karyawan PT. Inwhan juga terlibat didalamnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
Korban perampokan, Tukimin, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Mayang Medical Center sejak kejadian Jumat (11/12) lalu. Tukimin terkena tembakan dibagian paha bagian belakang hingga nyaris tembus dan kini kondisinya berangsur membaik.
Menurut Tukimin, sejak awal dirinya sudah curiga ada mobil yang membututinya sejak dari Bank Mandiri di daerah pasar Jambi. Sempat terjadi salip-salipan antara mobil pelaku dengan mobil yang ditumpangi korban bersama 3 orang temannya dan satu orang supir.
Saat melintas di jalan lintas Jambi-Palembang, tepatnya di km 38 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muarojambi, mobil korban dihadang mobil pelaku. Kemudian pengemudi mobil korban, Antoni turun dan melihat 4 pelaku turun dari mobil dengan senjata api kemudian Antoni kabur.
Pelaku masuk dari pintu sopir dan membukan pintu belakang dan mengambil tas berisi uang Rp 1,3 miliar untuk gaji karyawan yang berada disamping korban. Sempat terjadi tarik menarik hingga akhirnya pelaku memberikan dua tembakan keudara.
Korban Tukimin masih mempertahan kan tas berisi uang tersebut dan akhirnya pelaku menembak paha dibagian belakang sebelah kiri dan korbanpun tersungkur dan pelaku berhasil membawa lari tas tersebut.
Menurut polisi, diduga otak dari aksi perampokan tersebut adalah seorang wanita yang merupakan karyawan PT Inwha, Nely Asmini, warga Sumatera Selatan. Hingga saat ini Nely masih dalam pengejaran polisi.
Delapan orang tersangka berikut barang bukti berupa uang tunai Rp 144 juta, beberapa unit handphone, dompet, dua senjata api rakitan dan 10 butir peluru aktif, kapak, linggis, tiga unit mobil dan motor yang digunakan saat beraksi ditahan Mapolda Jambi.
Menurut Kapolda Jambi, para tersangka akan dikenakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Warga juga diminta untuk meminta pengawalan polisi saat mengambil uang dari bank dengan jumlah banyak. ruk
DPRD Kota Jambi Ajukan Penangguhan Penahanan Dua Anggotanya yang Ditahan
Kasus Pemerasan
Jambi, BATAKPOS
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi mengajukan penangguhan penahanan Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab (Anggota DPRD Kota Jambi) yang Jumat lalu ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dalam kasus dugaan pemerasan biaya angkut sampah CV Usaha Sehat Bersama (USB).
Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Meisita Arifin dan puluhan anggota dewan telah mengajukan surat penangguhan penahanan dua anggota dewan tersebut kepada Kejati Jambi.
“Permohonan penangguhan penahanan seusai prosedur secara tertulis sudah kita ajukan. DPRD Kota Jambi yang menjamin penangguhan. Alasan penangguhan penahanan menurut karena kedua tersangka merupakan anggota Panggar yang sedang berkonsentrasi untuk menyusun APBD Kota Jambi tahun 2011,”katanya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Jambi, Andi Ashari membenarkan permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka sudah masuk dan akan di pelajari terlebih dahulu.
Menurut catatatn BATAKPOS, dua oknum anggota DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad (PKB) dan Ridwan Wahab (Partai Demokrat) tergolong lihai dan "jago" korupsi. Betapa tidak, jabatan sebagai ketua di dewan dimanfaatkan untuk menguras uang rakyat dengan modus gratifikasi (permintaan uang).
Keduanya pun kini masuk penjara dalam dua kasus gratifikasi (permintaan uang) .Kasus pertama yang menjerat mantan ketua dewan (ZA) dan mantan ketua komisi (RW) itu, yakni gratifikasi proyek pengelolaan sampah oleh CV Usaha Sehat Bersama (USB) Jambi.
Dalam kasus ini keduanya telah dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keduanya disangkakan sebagai aktor utama korupsi bentuk gratifikasi dari CV USB sebesar Rp 725 Juta.
Bukti-bukti gratifikasi tersebut telah disampaikan Pimpinan CV USB, Syafruddin kepada Kejati Jambi. Bukti itu berupa berupa dua buah kaset yang berisikan percakapan kliennya dengan sejumlah anggota Dewan Kota Jambi terkait permintaan sejumlah uang oleh ZA dan RW.
Mantan Ketua DPRD Kota Jambi selama dua periode yang kini duduk lagi sebagai anggota dewan, (ZS), dilaporkan Syafruddin karena meminta sejumlah uang dengan janji penambahan anggaran belanja kebersihan tahun 2007-2009 pada APBD Kota Jambi yang sebelumnya diajukan oleh pihak USB.
Kasus kedua dugaan korupsi yang melibatkan ZA dan RW juga terjadi pada gratifikasi Rp 300 juta guna memuluskan dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Walikota Jambi Arifien Manap 2005 lalu.
Kasus korupsi gratifikasi ini kini ditangani Satuan II Dit Reskrim Polda Jambi. Penyidik telah melakukan pemeriksaan mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009.
Oknum ZA dan RW juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual korupsi gratifikasi guna meloloskan dua Perda yakni Perda mengenai minuman keras (miras) dan pengesahan nama Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi.
Bukti kuat yang dipegang Polda Jambi yakni rekaman berdurasi 10 menit yakni 10 anggota dewan Periode 2004-2009 (kini 5 anggota dewan terpilih kembali) bagi-bagi uang dari mantan Walikota Jambi.
Sepuluh Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 bagi-bagi uang suap dari mantan Walikota Jambi di rumah pribadi Wakil Ketua DPRD Periode 2004-2009 H Asmawi Syamsuri di Gang Pipit II No 95 JL Jenderal Sudirman Rt 24 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebesar Rp 300 juta.
Lima dari 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 yang menerima dana gratifikasi itu yakni H Asmawi Syamsuri (Golkar), Zulkifli Somad (PAN), Sukarno (Demokrat), Efron Purba (PDS), Ridwan (Demokrat). ruk
Jambi, BATAKPOS
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi mengajukan penangguhan penahanan Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab (Anggota DPRD Kota Jambi) yang Jumat lalu ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dalam kasus dugaan pemerasan biaya angkut sampah CV Usaha Sehat Bersama (USB).
Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Meisita Arifin dan puluhan anggota dewan telah mengajukan surat penangguhan penahanan dua anggota dewan tersebut kepada Kejati Jambi.
“Permohonan penangguhan penahanan seusai prosedur secara tertulis sudah kita ajukan. DPRD Kota Jambi yang menjamin penangguhan. Alasan penangguhan penahanan menurut karena kedua tersangka merupakan anggota Panggar yang sedang berkonsentrasi untuk menyusun APBD Kota Jambi tahun 2011,”katanya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Jambi, Andi Ashari membenarkan permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka sudah masuk dan akan di pelajari terlebih dahulu.
Menurut catatatn BATAKPOS, dua oknum anggota DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad (PKB) dan Ridwan Wahab (Partai Demokrat) tergolong lihai dan "jago" korupsi. Betapa tidak, jabatan sebagai ketua di dewan dimanfaatkan untuk menguras uang rakyat dengan modus gratifikasi (permintaan uang).
Keduanya pun kini masuk penjara dalam dua kasus gratifikasi (permintaan uang) .Kasus pertama yang menjerat mantan ketua dewan (ZA) dan mantan ketua komisi (RW) itu, yakni gratifikasi proyek pengelolaan sampah oleh CV Usaha Sehat Bersama (USB) Jambi.
Dalam kasus ini keduanya telah dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keduanya disangkakan sebagai aktor utama korupsi bentuk gratifikasi dari CV USB sebesar Rp 725 Juta.
Bukti-bukti gratifikasi tersebut telah disampaikan Pimpinan CV USB, Syafruddin kepada Kejati Jambi. Bukti itu berupa berupa dua buah kaset yang berisikan percakapan kliennya dengan sejumlah anggota Dewan Kota Jambi terkait permintaan sejumlah uang oleh ZA dan RW.
Mantan Ketua DPRD Kota Jambi selama dua periode yang kini duduk lagi sebagai anggota dewan, (ZS), dilaporkan Syafruddin karena meminta sejumlah uang dengan janji penambahan anggaran belanja kebersihan tahun 2007-2009 pada APBD Kota Jambi yang sebelumnya diajukan oleh pihak USB.
Kasus kedua dugaan korupsi yang melibatkan ZA dan RW juga terjadi pada gratifikasi Rp 300 juta guna memuluskan dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Walikota Jambi Arifien Manap 2005 lalu.
Kasus korupsi gratifikasi ini kini ditangani Satuan II Dit Reskrim Polda Jambi. Penyidik telah melakukan pemeriksaan mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009.
Oknum ZA dan RW juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual korupsi gratifikasi guna meloloskan dua Perda yakni Perda mengenai minuman keras (miras) dan pengesahan nama Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi.
Bukti kuat yang dipegang Polda Jambi yakni rekaman berdurasi 10 menit yakni 10 anggota dewan Periode 2004-2009 (kini 5 anggota dewan terpilih kembali) bagi-bagi uang dari mantan Walikota Jambi.
Sepuluh Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 bagi-bagi uang suap dari mantan Walikota Jambi di rumah pribadi Wakil Ketua DPRD Periode 2004-2009 H Asmawi Syamsuri di Gang Pipit II No 95 JL Jenderal Sudirman Rt 24 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebesar Rp 300 juta.
Lima dari 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 yang menerima dana gratifikasi itu yakni H Asmawi Syamsuri (Golkar), Zulkifli Somad (PAN), Sukarno (Demokrat), Efron Purba (PDS), Ridwan (Demokrat). ruk
Gubernur Jambi Himbau Petani Kembangkan Perkebunan Karet
Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM meminta petani di Provinsi Jambi untuk mengembangkan perkebunan karet daripada kelapa sawit. Modal perkebunan karet lebih murah jika dibandingkan dengan perkebunan karet. Karet merupakan komuditas perkebunan dan Jambi yang cukup menjanjikan.
Hal itu dikatakan Hasan Basri Agus didampingi Bupati Muaro Jambi H. Burhan Nurdin Mahir, saat melakukan penanaman bibit karet program pengembangan karet rakyat Provinsi Jambi tahun 2010, yang dipusatkan di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Selasa (14/12).
Disebutkan, Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik migas, batu bara, emas, marmer, bahan semen maupun bahan-bahan tambang lainnya, yang semuanya tidak dapat diperbaharui, sehingga tidak menjamin untuk bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Oleh karenanya, strategi dan kebijakan dalam pembangunan haruslah diarahkan pada pemanfaatan lahan yang masih luas untuk pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2011 – 2015, bahwa pembangunan Bidang Pertanian/Perkebunan menjadi salah satu prioritas program pembangunan,”katanya.
Menurut Hasan Basri Agus, pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, yang pernah mengalami zaman keemasan pada tempo dulu. Karenanya Pemerintah Provinsi Jambi bertekat kembali pada komoditi unggulan karet, dalam artian perlu langkah startegis dalam mengembangkan kebun karet dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan dan penyuluhan yang intensif.
Karet sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi sudah lebih 100 tahun menjadi sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar petani. Terlebih harga komoditi karet saat ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga mendorong minat petani di hampir semua kabupaten, untuk mengusahakan karet, tegas gubernur.
Dikatakan, program pengembangan karet rakyat yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi sejak tahun 2006-2010, melalui dana APBD Provinsi Jambi telah mencapai 45.254 ha, melalui dana APBD Kabupaten seluas 16.700 ha dan melalui dana APBN seluas 3.746 ha. Diharapkan luasan kebun karet rakyat yang diremajakan akan terus meningkat, sehingga produksinya juga akan terus mengalami peningkatan.
Bupati Muaro Jambi menyampaikan, Kabupaten Muaro Jambi memiliki sumber daya alam seperti potensi perkebunan karet. Khusus perkebunan karet, Muarojambi hingga tahun 2009 memiliki kebun karet seluas 60.000 ha, dengan produksi mencapai 26.487 ton per tahun.
Hadir pada kesempatan ini Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Naser, yang diwakili Sekretaris Jenderal Perkebunan, Ir. Mukti Sarjono, MSc, Kepala Dinas / Instanasi Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, anggota Kelompok Tani Setiti Jayo, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. ruk
Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM meminta petani di Provinsi Jambi untuk mengembangkan perkebunan karet daripada kelapa sawit. Modal perkebunan karet lebih murah jika dibandingkan dengan perkebunan karet. Karet merupakan komuditas perkebunan dan Jambi yang cukup menjanjikan.
Hal itu dikatakan Hasan Basri Agus didampingi Bupati Muaro Jambi H. Burhan Nurdin Mahir, saat melakukan penanaman bibit karet program pengembangan karet rakyat Provinsi Jambi tahun 2010, yang dipusatkan di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Selasa (14/12).
Disebutkan, Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik migas, batu bara, emas, marmer, bahan semen maupun bahan-bahan tambang lainnya, yang semuanya tidak dapat diperbaharui, sehingga tidak menjamin untuk bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Oleh karenanya, strategi dan kebijakan dalam pembangunan haruslah diarahkan pada pemanfaatan lahan yang masih luas untuk pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2011 – 2015, bahwa pembangunan Bidang Pertanian/Perkebunan menjadi salah satu prioritas program pembangunan,”katanya.
Menurut Hasan Basri Agus, pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, yang pernah mengalami zaman keemasan pada tempo dulu. Karenanya Pemerintah Provinsi Jambi bertekat kembali pada komoditi unggulan karet, dalam artian perlu langkah startegis dalam mengembangkan kebun karet dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan dan penyuluhan yang intensif.
Karet sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi sudah lebih 100 tahun menjadi sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar petani. Terlebih harga komoditi karet saat ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga mendorong minat petani di hampir semua kabupaten, untuk mengusahakan karet, tegas gubernur.
Dikatakan, program pengembangan karet rakyat yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi sejak tahun 2006-2010, melalui dana APBD Provinsi Jambi telah mencapai 45.254 ha, melalui dana APBD Kabupaten seluas 16.700 ha dan melalui dana APBN seluas 3.746 ha. Diharapkan luasan kebun karet rakyat yang diremajakan akan terus meningkat, sehingga produksinya juga akan terus mengalami peningkatan.
Bupati Muaro Jambi menyampaikan, Kabupaten Muaro Jambi memiliki sumber daya alam seperti potensi perkebunan karet. Khusus perkebunan karet, Muarojambi hingga tahun 2009 memiliki kebun karet seluas 60.000 ha, dengan produksi mencapai 26.487 ton per tahun.
Hadir pada kesempatan ini Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Naser, yang diwakili Sekretaris Jenderal Perkebunan, Ir. Mukti Sarjono, MSc, Kepala Dinas / Instanasi Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, anggota Kelompok Tani Setiti Jayo, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. ruk
Selasa, 14 Desember 2010
Ina Naomi & Ina Jubilate HKBP Jambi Rekaman Mimbar Natal
Mimbar Natal : Ketua PGIW Jambi, Pdt David F Sibuea MTh didampingi Sekum PGIW Jambi Pdt Eduward Pasaribu MTh foto bersama dengan PS Ina Naomi dan Ina Jubilate HKBP Jambi usai rekaman Pujian Koor di Studio TVRI Jambi, Senin (13/12). Mimbar tersebut rencana tayang 25 Desember 2010 dan 1 Januari 2010. foto batakpos/rosenman manihuruk
Jambi, BATAKPOS
Sebanyak 25 orang Anggota Paduan Suara Ina Naomi ( wanita janda) dan 30 angota Paduan Suara Ina Jubilate (Wanita) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik 25 Jambi mengisi rekaman mimbar Natal dan Tahun Baru di Studio TVRI Jambi, Senin (13/12). Rekaman mimbar dan pujian Natal dan Tahun Baru itu akan tayang di TVRI Jambi, tanggal 25 Desember 2010 dan 1 Januari 2011.
Mimbar Natal disampaikan Ketua PGIW Jambi, Pdt David F Sibuea MTh (Praeses HKBP Distrik XXV Jambi) dan mimbar Tahun Baru 1 Januari 2011 disampaikan Sekum PGIW Jambi, Pdt Eduward Pasaribu MTh. Sementara pemandu mimbar Pdt Boruli Daidolo STh.
Pdt David F Sibuea MTh mengatakan, kotbah Natal yang mengambil Tema dari (Injil Matius 1 : 18-25). Dirinya juga mengajak agar umat Manusia khususnya Nasrani untuk tetap peduli terhadap sesame sebagai wujud dari Sukacita Natal.
Sementara Pdt Eduward Pasaribu MTh dalam kotbah Tahun Baru 2011 mengajak umat Nasrani untuk tetap teguh dalam Iman. Tantangan tahun 2011 akan lebih beragam, namun dengan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus tantangan itu akan dihadapi dengan sukacita.
Menurut keduanya, Mimbar Natal dan Tahun Baru 2011 dengan menampilkan Paduan Suara Ina Naomi dan Ina Jubilate HKBP Jambi sebagai wujud dari Oikumene dalam naungan PGIW Jambi.
Ketua Koordinator PS Ina Naomi, Ny Pdt DF Sibuea MTh/ Y br Hutagaol didampingi Pelatih PS Ina Naomi HKBP Ny Tambunan/br Hutabarat mengatakan, keberadaan PS Ina Naomi sudah 17 tahun. Ina Naomi juga banyak kegiatan rohani sebagai bahagian dari program HKBP Jambi.
Y br Hutagaol dan br Hutabarat mengajak umat Nasrani di Jambi untuk menyaksikan siaran mimbar Natal dan Tahun Baru di TVRI Jambi, Jumat, Sabtu 25 Desember 2010 pukul 15.00 WIB dan 1 Januari 2011 pada pukul yang sama.
Sebelumnya Komisi Wanita PGIW Jambi yang dihadiri ratusan jemaat dari 18 dedominasi lingkungan PGIW Jambi juga melakukan perayaan Natal di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Jumat (10/12) lalu.
Renungan Natal dibawakan Pendeta GKPS Resort Jambi, Pdt Jhon Ricky R Purba STh. Renungan Natal dengan Tema “Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang dating ke dalam dunia” (Yoh 1:9).
Pdt Jhon Ricky R Purba STh dalam kotbahnya mengajak kaum wanita PGIW Jambi menjadi terang dunia terlebih di gereja dan rumah tangga.
Ketua PGIW Jambi, Pdt David F Sibuea MTh pada kata sambutannya mengatakan, perayaan Natal Komisi Wanita PGIW Jambi merupakan nuansa konteks budaya Indonesia yang harus diabadikan oleh gereja.
Kekayaan budaya harus dijaga oleh gereja sebagai dinamika budaya Indonesia dalam mewujudkan keharmonisan umat beragama di Jambi. Kebersamaan wanita PGIW Jambi harus menjadi bagian wajah gereja yang juga sebagai terang Kristus. Ruk (Berita Ini Sudah Naik Di HU BATAKPOS EDISI CETAK SELASA 14 DES 2010 HAL 13).
. Fotofoto ROSENMAN MANIHURUK
Gubernur Jambi Meragukan Surplus Beras Jambi
Jambi, BATAKPOS
Keraguan Jambi mengalami surplus beras yang dilontarkan Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, mendapat reaksi dari Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus. Dalam Sidang Paripurna mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, Senin (13/12), Gubernur menyatakan akan melakukan bedah data mencari kebenaran pernyataan surplus beras di Jambi.
“Saya tidak senang laporan ABS. Laporannya Surplus, kenyataannya tidak. Selama ini sering saya bertanya, apa memang benar Jambi surplus beras?,” ujar Hasan Basri.
Kalaupun ada beras yang berlebih, menurutnya masih sangat kecil dalam konteks kuantitasnya. Akan tetapi dalam konteks ketahanan pangan, Jambi sudah mengarah pada kemandirian pangan.
Disebutkan, selama ini Pemerintah Provinsi mendapat laporan Dinas Pertanian Provinsi Jambi bahwa kondisi beras di Jambi berlebih. Laporan ini, diambil dan diolah dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
“Saya juga heran, menurut data BPS kita surplus. Dari awal dengan Dinas Pertanian Jambi saya ragu, apa betul? Tapi itulah kenyataannya data BPS. Saya menyarankan perlu duduk bersama. Sumber datanya dari mana?,” tegas Gubernur Jambi.
Menurut Gubernur, ada kecenderungan orang Jambi “Pamali” (pantang) menjual beras. Bahkan ada kalanya rumah tangga di daerah sentra beras memiliki dua hingga tiga lumbung beras.
“Sebut saja petani di Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun. Saya belum pernah lihat orang dusun jual beras. Beberapa rumah tangga petani bahkan memiliki “beras usang” karena terlalu lama. Namun tetap tidak dijual. Beberapa fenomena ini bisa jadi alasan Jambi disebutkan surplus beras,”katanya.
Menurut HBA, Jambi surplus beras tidak sekadar membuat bangga Provinsi Jambi secara nasional. Jambi tidak butuh “show” keluar dan seolah tampil hebat karena memperoleh prediket surplus beras.
“Yang penting kenyataan di lapangan. Jika surplus, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak,”katanya.
Defisit 58.215 Kilogram Beras
Sementara Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie MTP mengatakan, diskusi yang digelar antara Bappeda, BPS Provinsi Jambi, BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Sabtu (11/12) lalu menggambarkan, Jambi mengalami defisit beras hingga 58.215 kilogram beras.
Menurut Fauzie, ada pemahaman yang harus diluruskan terkait surplus beras di Jambi. Apalagi selama ini, data resmi yang dipergunakan pemerintah berasal dari Badan Pusat Statistik. Sementara sumber data BPS berasal dari Mantri statistik di lapangan yang disandingkan dengan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
“Ternyata, ekspose surplus atau tidaknya bukan kewenangan Distan, tapi kewenangan Bakorluh. Selama ini tersembunyikan,” ungkap Fauzie. Perhitungan bersama yang dilakukan Bappeda, Siang Sabtu itu menyimpulkan, Jambi mengalami defisit beras.
Menurut versi BPS, Jambi mengalami kelebihan produksi 47.896 ton beras. Tetapi, BPS tidak pernah mengekspose pernyataan surplus atau tidak. BPS, hanya melakukan pencatatan produksi, luas tanam, luas panen dan produktivitas.
Hasil Susenas, kebutuhan akan beras pertahun sebesar 105,5 kilogram / kapita / tahun. Dikali jumlah penduduk Jambi dan produksi beras, diperoleh kelebihan produksi sebesar 47.896 ton. Namun dalam pertemuan itu, pihak BPS menyatakan jumlah ini tidak bisa dikatakan surplus. Karena 50 persen kelebihan ini ada di stok rumah tangga bulan Januari. ruk
Pemilukada Kota Sungai Penuh Dua Putaran
Jambi, BATAKPOS
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berjalan dua putaran. Tujuh pasangan calon tidak ada yang mencapai perolehan suara satu putaran yang berlangsung Sabtu (11/12). Pencoblosan putaran kedua juga terkendala dana yang belum ada.
Sementara Pleno KPU Kota Sungai Penuh akan berlangsung 15 Desember mendatang. Setidaknya dana untuk putaran kedua mencapai Rp 1,4 miliar. Namun anggaran tersebut belum menunggu cair dari APBD Kota Sungai Penuh 2011.
Demikian dikatakan Ketua KPU Kerinci, Wazirman saat dihubungi dari Jambi, Senin (13/12). Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan anggaran Pemilukada putaran kedua dan akan diambil dari APBD tahun 2011.
Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus Sabtu (11/12), meninjau jalannya pelaksanaan Pilkada Kota Sungai Penuh yang diikuti sebanyak 7 (tujuh) pasang calon.
Gubernur Jambi mengatakan dari hasil pantauan dilapangan, dirinya melihat begitu bergairahnya masyarakat Kota Sungai Penuh melaksanakan pilkada ini. Begitu tingginya antusiasme warga serta adanya ketenangan di masyarakat dan juga panitia penyelenggara dalam pilkada ini.
Polda Jambi menyiagakan sebanyak 535 personel polisi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Sungaipenuh.
Selain itu, sebanyak 100 personel dari TNI dan 1.306 anggota Linmas juga disiagakan. Dari Polres Kerinci sendiri disiagakan sebanyak 438 personel, yang terdiri atas pasukan Brimob 30 personel, Polda Jambi 67 personel.
Pemilu Kada Kota Sungai Penuh diikuti sebanyak 7 pasang calon, No 1 Asafri Jaya Bakri – Ardinal Salim (Demokrat, PKS dan Golkar), No 2. Dahnil Miftah – Yos Adriano, No 3 Hasvia – Amrizal Jufri (PAN, PDI-P, dan PKPB), No 4 Ahmadi Zubir – Mushar Azhari (Partai gurem), No 5 Zubir Mukhtar – Zamzami (PDP, PKP dan PBR), No 6 Zulhelmi – Novizon (Jalur Independent) dan No 7 Syafriadi – Nasrun Farud.
Jumlah mata pilih sebanyak 66.679 pemilih orang yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Hamparan Rawang terdapat 10.562 mata pilih dengan jumlah TPS sebanyak 26 TPS.
Kecamatan Kumun Debai sebanyak 7.564 mata pilih dengan jumlah TPS sebanyak 18 TPS. Kecamatan Pesisir Bukit terdapat sekitar 14.552 Mata pilih yang akan melakukan pemilihan di 33 TPS.
Untuk Kecamatan Kota Sungai Penuh dengan jumlah TPS paling banyak yakni 56 TPS untuk 25.894 mata pilih dan Kecamatan Tanah Kampung dengan jumlah mata pilih 8.101, jumlah TPS sebanyak 19 TPS. ruk
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berjalan dua putaran. Tujuh pasangan calon tidak ada yang mencapai perolehan suara satu putaran yang berlangsung Sabtu (11/12). Pencoblosan putaran kedua juga terkendala dana yang belum ada.
Sementara Pleno KPU Kota Sungai Penuh akan berlangsung 15 Desember mendatang. Setidaknya dana untuk putaran kedua mencapai Rp 1,4 miliar. Namun anggaran tersebut belum menunggu cair dari APBD Kota Sungai Penuh 2011.
Demikian dikatakan Ketua KPU Kerinci, Wazirman saat dihubungi dari Jambi, Senin (13/12). Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan anggaran Pemilukada putaran kedua dan akan diambil dari APBD tahun 2011.
Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus Sabtu (11/12), meninjau jalannya pelaksanaan Pilkada Kota Sungai Penuh yang diikuti sebanyak 7 (tujuh) pasang calon.
Gubernur Jambi mengatakan dari hasil pantauan dilapangan, dirinya melihat begitu bergairahnya masyarakat Kota Sungai Penuh melaksanakan pilkada ini. Begitu tingginya antusiasme warga serta adanya ketenangan di masyarakat dan juga panitia penyelenggara dalam pilkada ini.
Polda Jambi menyiagakan sebanyak 535 personel polisi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Sungaipenuh.
Selain itu, sebanyak 100 personel dari TNI dan 1.306 anggota Linmas juga disiagakan. Dari Polres Kerinci sendiri disiagakan sebanyak 438 personel, yang terdiri atas pasukan Brimob 30 personel, Polda Jambi 67 personel.
Pemilu Kada Kota Sungai Penuh diikuti sebanyak 7 pasang calon, No 1 Asafri Jaya Bakri – Ardinal Salim (Demokrat, PKS dan Golkar), No 2. Dahnil Miftah – Yos Adriano, No 3 Hasvia – Amrizal Jufri (PAN, PDI-P, dan PKPB), No 4 Ahmadi Zubir – Mushar Azhari (Partai gurem), No 5 Zubir Mukhtar – Zamzami (PDP, PKP dan PBR), No 6 Zulhelmi – Novizon (Jalur Independent) dan No 7 Syafriadi – Nasrun Farud.
Jumlah mata pilih sebanyak 66.679 pemilih orang yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Hamparan Rawang terdapat 10.562 mata pilih dengan jumlah TPS sebanyak 26 TPS.
Kecamatan Kumun Debai sebanyak 7.564 mata pilih dengan jumlah TPS sebanyak 18 TPS. Kecamatan Pesisir Bukit terdapat sekitar 14.552 Mata pilih yang akan melakukan pemilihan di 33 TPS.
Untuk Kecamatan Kota Sungai Penuh dengan jumlah TPS paling banyak yakni 56 TPS untuk 25.894 mata pilih dan Kecamatan Tanah Kampung dengan jumlah mata pilih 8.101, jumlah TPS sebanyak 19 TPS. ruk
Senin, 13 Desember 2010
Pria Asal Kupang Tipu Pendeta Ratusan Juta Rupiah
Foto pelaku bersama teman peremuannya. Foto Istimewa.Jambi, Breaking News
Seorang pria bernama R. ADEIHARD F. PATTY telah melakukan kejahatan penipuan terhadap seorang Pendeta dan sejumlah korban dengan kerugian mencapai Rp 700 juta lebih. Ade (nama panggilan), pria asal Papua ini awalnya dikenal Pendeta itu baik dan dermawan serta jago main musik gerejawi serta rajin beribadah di Gereja.
Namun setelah niat dan tujuannya tercapai, pria yang mengaku kepada Pendeta yang menjadi korban memiliki usaha enterteimanet di Jambi ini melakukan penipuan terhadap sejumlah warga gereja dengan memanfaatkan kedekatannya dengan seorang Hamba Tuhan (Pendeta) di Jambi.
Data pelaku yakni sesuai dengan KTP Jakarta No 09.5203.270173.0743. Tempat tanggal lahir Kupang 27 Januari 1973, alamat Mangga Besar VIII No 12 C Rt/Rw 005/008 Keluarahan Taman sari, Jakarta Barat. KTP berlaku hingga 27 Januari 2013. Tinggi badan kira-kira 158 centimeter, kulit gelap rambut pendek.
Diduga kuat pelaku bersembunyi di Nabire, Papua dan kenal baik dengan seorang Pendeta GKI di Nabire, Pdt ML (bukan asal Papua).
Demikian informasi dari seorang Pendeta di Jambi yang identitasnya diminta dirahasiakan untuk alasan pelayanan. Pihak Pendeta dan korban telah melaporkan kejadian ini kepada Polda Jambi. Namun hingga kini belum diketahui perkembangan penyelidikannya. Pria berperawakan kulit gelap ini meinggalkan Kota Jambi sejak dua pekan lalu.
Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan agar melaporkannya kepada Polisi terdekat. Warga juga diminta hati-hati menjadi korban penipuan dari R. ADEIHAR F. PATTY ini. Pria ini juga dikenal pintar main musik, khususnya di gereja.
Dengan alasan kenyamanan pelayanan, Pendeta dan korban lainnya meminta penulis untuk merahasiakan identitas mereka. ruk
Perayaan Natal Komisi Wanita PGIW Jambi Keragaman Bermakna
Foto2 batakpos/rosenman manihuruk
Jambi, BATAKPOS
Perayaan Natal Komisi Wanita PGIW Jambi yang dihadiri ratusan jemaat dari 18 dedominasi lingkungan PGIW Jambi berjalan penuh keragaman yang bermakna. Perayaan Natal yang dilaksnakan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Jumat (10/12) petang berjalan sukses.
Renungan Natal dibawakan Pendeta GKPS Resort Jambi, Pdt Jhon Ricky R Purba STh. Renungan Natal dengan Tema “Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang dating ke dalam dunia” (Yoh 1:9).
Pdt Jhon Ricky R Purba STh dalam kotbahnya mengajak kaum wanita PGIW Jambi menjadi terang dunia terlebih di gereja dan rumah tangga. Pendeta juga memberikan 7 sifat wanita yang tidak disukai suami selaku orang Kristen.
Ketujuh sifat itu yakni, wanita cerewet, gemar menggosip, suka membandingkan, suka mengatur, pemalas, bodoh dan wanita pemboros. “Melalui Natal ini, ketujuh sifat itu dihilangkan dan wanita senantiasa membawa terang Natal dalam keluarga,”katanya.
Perayaan Natal Komisi Wanita PGIW Jambi juga menampilkan pujian dari Koor HKBP Kotabaru, BGI Kotabaru, GKPS, GKPJ, GSJA, BNKP, ONKP, GPPS, HKI, GMI, dan GKPI.
Pujian dengan berbagai ragam pujian bahasa sangat terasa pada perayaan natal tersebut. Selain liturgi, lagu-lagu pujian juga membawa suasana Oikumene gereja yang ada di Kota Jambi.
Ketua PGIW Jambi, Pdt David F Sibuea MTh pada kata sambutannya mengatakan, perayaan Natal Komisi Wanita PGIW Jambi merupakan nuansa konteks budaya Indonesia yang harus diabadikan oleh gereja.
Kekayaan budaya harus dijaga oleh gereja sebagai dinamika budaya Indonesia dalam mewujudkan keharmonisan umat beragama di Jambi. Kebersamaan wanita PGIW Jambi harus menjadi bagian wajah gereja yang juga sebagai terang Kristus.
Secara terpisah, Ketua Panitia Natal Ny Doni Sianturi Dr Enny Erawati, Ketua Komisi Wanita PGIW Jambi, Ev Ir Dina Siagian br Panjaitan MBA mengatakan, perayaan Natal tersebut merupakan wujud dari kebersamaan wanita Kristen di Jambi.
Menurut Ev Ir Dina Siagian br Panjaitan MBa, program komisi Wanita PGIW Jambi kedepan diantaranya ibadah bersama di GSJA Kotabaru Januari 2011, ibadah Paskah Maret 2011. ruk
Dua Anggota DPRD Kota Jambi Dijebloskan Kepenjara
Jambi, BATAKPOS
Dua anggota DPRD Kota Jambi dijebloskan ketahanan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi karena terlibat gratifikasi. Mantan Ketua DPRD Kota Jambi 2004-2009 Zulkifli Somad serta anggota DPRD Kota Jambi Ridwan Wahab dijelboskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Jambi, Jumat (10/12) sore.
Kasi Penkum Kejati Jambi, Andi Ashari SH, Jumat (10/12) petang mengatakan, keduanya tersangkut kasus dugaan korupsi dan pemerasan CV Usaha Sehat Bersama (USB). USB merupakan perusahaan yang pernah menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi.
Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab kini masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Mereka dibawa ke LP menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi.
Keduanya datang ke Kejati Jambi Jumat siang dan langsung masuk ke ruangan Kepala Seksi Penuntutan Sarmu, SH MH. Mengenakan baju batik bewarna coklat Zulkifli Somad datang lebih awal sekitar pukul 14.00 langsung naik kelantai dua, kemuadian disusul Ridwan Wahab yang datang 30 menit kemudian. Kini kedua tersangka dititipkan di LP Kota Jambi. ruk
Dua anggota DPRD Kota Jambi dijebloskan ketahanan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi karena terlibat gratifikasi. Mantan Ketua DPRD Kota Jambi 2004-2009 Zulkifli Somad serta anggota DPRD Kota Jambi Ridwan Wahab dijelboskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Jambi, Jumat (10/12) sore.
Kasi Penkum Kejati Jambi, Andi Ashari SH, Jumat (10/12) petang mengatakan, keduanya tersangkut kasus dugaan korupsi dan pemerasan CV Usaha Sehat Bersama (USB). USB merupakan perusahaan yang pernah menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi.
Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab kini masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Mereka dibawa ke LP menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi.
Keduanya datang ke Kejati Jambi Jumat siang dan langsung masuk ke ruangan Kepala Seksi Penuntutan Sarmu, SH MH. Mengenakan baju batik bewarna coklat Zulkifli Somad datang lebih awal sekitar pukul 14.00 langsung naik kelantai dua, kemuadian disusul Ridwan Wahab yang datang 30 menit kemudian. Kini kedua tersangka dititipkan di LP Kota Jambi. ruk
Jumat, 10 Desember 2010
R. ADEIHAR F. PATTY Melakukan Penipuan Ratusan Juta di Jambi
Jambi News
Seorang pria bernama R. ADEIHAR F. PATTY telah melakukan kejahatan penipuan terhadap sejumlah korban dengan kerugian mencapai Rp 700 juta lebih. Ade (nama panggilan), pria asal Papua ini awalnya dikenal baik dan dermawan serta jago main musik gerejawi serta rajin beribadah di Gereja.
Namun setelah niat dan tujuannya tercapai, pria yang mengaku memiliki usaha enterteimanet di Jambi ini melakukan penipuan terhadap sejumlah warga gereja dengan memanfaatkan kedekatannya dengan seorang Hamba Tuhan (Pendeta) di Jambi.
Pihak korban telah melaporkan kejadian ini kepada Polda Jambi. Namun hingga kini belum diketahui perkembangan penyelidikannya. Pria berperawakan kulit gelap ini meinggalkan Kota Jambi sejak dua pecan lalu.
Mohon kepada pembaca yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan agar melaporkannya kepada Polisi terdekat. Warga juga diminta hati-hati menjadi korban penipuan dari R. ADEIHAR F. PATTY ini. Pria ini juga dikenal pintar main musik, khususnya di gereja.
Dengan alas an kenyamanan pelayanan, Pendeta dan korban lainnya meminta penulis untuk merahasiakan identitas mereka. (Rosenman Manihuruk).
Ade bersama teman perempuannya (karyawannya).Foto Istimewa.
Lapas II Jambi Diusulkan Jadi Lapas Anak-anak
Jambi, BATAKPOS
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perwakilan Jambi, Bambang Yudhotomo, Kamis (9/12) mengusulkan agar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Jambi dijadikan sebagai Lapas untuk anak-anak atau wanita. Lapas II Jambi tidak standar lagi untuk Lapas Narapidana dan tahanan kasus kejahatan umum.
Menurut Bambang Yudhotomo, Lapas untuk narapidana dan tahanan umu sudah saatnya untuk dibangun baru. Lokasi Lapas II Jambi yang berada di tengah Kota Jambi tak cocok lagi untuk lapas narapidana dan tahanan kejahatan umum.
“Lapas Kelas IIA Jambi tak memadai buat Napi atau tahanan kejahatan umum seperti perampokan, lebih cocok untuk pemasyarakatan anak-anak, narkotika dan wanita. Karena bentuk klasemennya yang tidak beraturan sehingga pengawasan terhalangi oleh tembok bangunan Lapas,”kata Bambang.
Disebutkan, Lapas Kelas IIA Jambi baru cocok untuk para Napi dan tahanan kejahatan umum jika klasemen kamar tahanannya dibangun dengan bentuk bangunan liter U dengan satu menara pengawas didepannya. Sehingga memudahkan pengawasan terhadap para penghuni Lapas.
“Rata-rata masa pidana pelaku kejahatan dalam kejahatan umum cenderung tinggi dibandingkan dengan kejahatan khusus. Sementara bangunan lapas kelas IIA saat ini susunan kamar tahanannya tidak beraturan sehingga sangat sulit untuk mengawasi para penghuni Lapas,”katanya.
Menurut Bambang, selain merubah bentuk klasemen Lapas, pihaknya juga memberikan motivasi kepada Napi dengan memberikan tanggung jawab yang besar sehingga Napi mempunyai peran penting di dalam Lapas. ruk
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perwakilan Jambi, Bambang Yudhotomo, Kamis (9/12) mengusulkan agar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Jambi dijadikan sebagai Lapas untuk anak-anak atau wanita. Lapas II Jambi tidak standar lagi untuk Lapas Narapidana dan tahanan kasus kejahatan umum.
Menurut Bambang Yudhotomo, Lapas untuk narapidana dan tahanan umu sudah saatnya untuk dibangun baru. Lokasi Lapas II Jambi yang berada di tengah Kota Jambi tak cocok lagi untuk lapas narapidana dan tahanan kejahatan umum.
“Lapas Kelas IIA Jambi tak memadai buat Napi atau tahanan kejahatan umum seperti perampokan, lebih cocok untuk pemasyarakatan anak-anak, narkotika dan wanita. Karena bentuk klasemennya yang tidak beraturan sehingga pengawasan terhalangi oleh tembok bangunan Lapas,”kata Bambang.
Disebutkan, Lapas Kelas IIA Jambi baru cocok untuk para Napi dan tahanan kejahatan umum jika klasemen kamar tahanannya dibangun dengan bentuk bangunan liter U dengan satu menara pengawas didepannya. Sehingga memudahkan pengawasan terhadap para penghuni Lapas.
“Rata-rata masa pidana pelaku kejahatan dalam kejahatan umum cenderung tinggi dibandingkan dengan kejahatan khusus. Sementara bangunan lapas kelas IIA saat ini susunan kamar tahanannya tidak beraturan sehingga sangat sulit untuk mengawasi para penghuni Lapas,”katanya.
Menurut Bambang, selain merubah bentuk klasemen Lapas, pihaknya juga memberikan motivasi kepada Napi dengan memberikan tanggung jawab yang besar sehingga Napi mempunyai peran penting di dalam Lapas. ruk
Provinsi Jambi Usulkan Perubahan Peruntukan Hutan Seluas 120.838,48 Hektar
Jambi, BATAKPOS
Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas kurang lebih 120.838,48 hektar yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Provisni Jambi. Usulan pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Menteri Kehutanan RI, telah sesuai dengan UU No.41 tahun 1999, yang diperkuat melalui PP No.10 tahun 2010.
Sehingga setiap usulan harus melalui proses verifikasi tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan, dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD-RI, sebelum ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.
Perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan telah memakan waktu sangat panjang. Diawali dari upaya revisi Tata Ruang tahun 1994, yang dilaksanakan tahun 2003 untuk mengakomodasikan tuntutan perubahan ekonomi dan reformasi, yang kemudian harus disesuaikan lagi dengan UU Np.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta PP No.26 tahun 2006 tentang Tata Ruang Nasional.
Hingga tahun 2010 ini, Rencana Perda Tata Ruang Provinsi Jambi sebagaimana telah diusulkan untuk disahkan bersama-sama DPRD belum dapat dibahas, meskipun Draft Raperda-nya telah disampaikan bulan September 2010 yang lalu.
Hal ini terkait dengan belum selesainya perkara substanstif pola ruang menyangkut luas dan letak kawasan hutan Provinsi Jambi.
Sehubungan dengan itu, seluruh usulan kabupaten terkait pelepasan kawasan hutan telah dikompilasi oleh BKPRD Provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2005 hingga 31 Desember 2009, dan telah terdeliniasi usulan perubahan kawasan hutan seluas 120.838,48 hektar.
Dengan distribusi sebagaimana dituangkan dalam Peta Usulan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Provinsi Jambi yang telah ditandatangani gubernur. Selanjutnya disampikan kepada Kementerian Kehutanan yang kemudian oleh Tim Terpadu akan dilakukan verifikasi yang menyangkut pada aspek biofisik, soiial, ekonomi dan budaya, serta aspek yuridis.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus di jambi, Kamis (9/12) terkait dengan kedatangan Tim terpadu Kementerian Kehutanan yang diketua DR. Senawi, MP .
Tim terpadu itu akan melakukan rivuew peruntukan dan fungsi hutan di Provinsi Jambi. Ada delapan kabupaten yakni Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Timur, Tebo, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Bungo.
Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto, MM yang diwakili Ketua Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI, DR. Senawi, MP, mengatakan, sesuai pasal 19 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Kawasan hutan Provinsi Jambi berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan N0.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. Berdasarkan Keputuan tersebut, luas kawasan hutan Provinsi Jambi adalah 2.179.440 ha.
Disebutkan, dalam perkembangannya kawasan hutan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan terkait dengan adanya penataan batas, pelepasan kawasan hutan maupun perubahan fungsi kawasan yang akandigunakan sebagai acuan (base) dalam penelitian terpadu adalah kawasan hutan penunjukan yang telah di –update berdasarkan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan luas kawasan update adalah 2.138.512 ha. ruk
Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas kurang lebih 120.838,48 hektar yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Provisni Jambi. Usulan pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Menteri Kehutanan RI, telah sesuai dengan UU No.41 tahun 1999, yang diperkuat melalui PP No.10 tahun 2010.
Sehingga setiap usulan harus melalui proses verifikasi tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan, dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD-RI, sebelum ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.
Perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan telah memakan waktu sangat panjang. Diawali dari upaya revisi Tata Ruang tahun 1994, yang dilaksanakan tahun 2003 untuk mengakomodasikan tuntutan perubahan ekonomi dan reformasi, yang kemudian harus disesuaikan lagi dengan UU Np.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta PP No.26 tahun 2006 tentang Tata Ruang Nasional.
Hingga tahun 2010 ini, Rencana Perda Tata Ruang Provinsi Jambi sebagaimana telah diusulkan untuk disahkan bersama-sama DPRD belum dapat dibahas, meskipun Draft Raperda-nya telah disampaikan bulan September 2010 yang lalu.
Hal ini terkait dengan belum selesainya perkara substanstif pola ruang menyangkut luas dan letak kawasan hutan Provinsi Jambi.
Sehubungan dengan itu, seluruh usulan kabupaten terkait pelepasan kawasan hutan telah dikompilasi oleh BKPRD Provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2005 hingga 31 Desember 2009, dan telah terdeliniasi usulan perubahan kawasan hutan seluas 120.838,48 hektar.
Dengan distribusi sebagaimana dituangkan dalam Peta Usulan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Provinsi Jambi yang telah ditandatangani gubernur. Selanjutnya disampikan kepada Kementerian Kehutanan yang kemudian oleh Tim Terpadu akan dilakukan verifikasi yang menyangkut pada aspek biofisik, soiial, ekonomi dan budaya, serta aspek yuridis.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus di jambi, Kamis (9/12) terkait dengan kedatangan Tim terpadu Kementerian Kehutanan yang diketua DR. Senawi, MP .
Tim terpadu itu akan melakukan rivuew peruntukan dan fungsi hutan di Provinsi Jambi. Ada delapan kabupaten yakni Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Timur, Tebo, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Bungo.
Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto, MM yang diwakili Ketua Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI, DR. Senawi, MP, mengatakan, sesuai pasal 19 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Kawasan hutan Provinsi Jambi berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan N0.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. Berdasarkan Keputuan tersebut, luas kawasan hutan Provinsi Jambi adalah 2.179.440 ha.
Disebutkan, dalam perkembangannya kawasan hutan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan terkait dengan adanya penataan batas, pelepasan kawasan hutan maupun perubahan fungsi kawasan yang akandigunakan sebagai acuan (base) dalam penelitian terpadu adalah kawasan hutan penunjukan yang telah di –update berdasarkan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan luas kawasan update adalah 2.138.512 ha. ruk
Berbagi Darah di HUT DWP Provinsi
Jambi, BATAKPOS
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 11 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tahun 2010, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi bekerjasama dengan PMI Cabang Jambi dan BKKBN Provinsi Jambi, menggelar aksi donor darah dan pelayanan keluarga berencana (KB), Kamis (9/12).
Donor darah dan pelayanan KB yang diikuti oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DWP Provinsi Jambi ini dilaksanakan di aula DWP Provinsi Jambi.
Wakil Ketua HUT ke 11 DWP Provinsi Jambi tahun 2010, Ny. Hj. Nurul Togar didampingi Ketua Seksi Donor Darah dan pelayanan KB, Ny. Indraweli Imran menyampaikan, setiap saat darah selalu diperlukan untuk menolong sesame.
Menurut Ny. Hj. Nurul Togar, sehubungan dengan pelaksanaan donor darah dan pelayanan KB ini sebelumnya telah disampaikan kepada masing-masing Ketua Unit Dharwa Wanita yang ada di Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, agar para anggota DWP dapat mengikuti pelaksanaan donor darah dan pelayanan KB ini.
“Diharapkan hari ini akan lebih banyak yang tergerak untuk mendonorkan darahnya. Karena kebutuhan darah di Kota Jambi ini masih belum tercukupi,”katanya.
Adapun acara ini terselenggara atas motivasi dari penasehat DWP Provinsi Jambi, Ny. Hj. Yusniana Hasan Basri, yang juga sebagai Ketua TP PKK Provinsi bersama dengan Ketua DWP Provinsi Jambi, Ny. Hj. Mida Firdaus. ruk
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 11 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tahun 2010, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi bekerjasama dengan PMI Cabang Jambi dan BKKBN Provinsi Jambi, menggelar aksi donor darah dan pelayanan keluarga berencana (KB), Kamis (9/12).
Donor darah dan pelayanan KB yang diikuti oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DWP Provinsi Jambi ini dilaksanakan di aula DWP Provinsi Jambi.
Wakil Ketua HUT ke 11 DWP Provinsi Jambi tahun 2010, Ny. Hj. Nurul Togar didampingi Ketua Seksi Donor Darah dan pelayanan KB, Ny. Indraweli Imran menyampaikan, setiap saat darah selalu diperlukan untuk menolong sesame.
Menurut Ny. Hj. Nurul Togar, sehubungan dengan pelaksanaan donor darah dan pelayanan KB ini sebelumnya telah disampaikan kepada masing-masing Ketua Unit Dharwa Wanita yang ada di Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, agar para anggota DWP dapat mengikuti pelaksanaan donor darah dan pelayanan KB ini.
“Diharapkan hari ini akan lebih banyak yang tergerak untuk mendonorkan darahnya. Karena kebutuhan darah di Kota Jambi ini masih belum tercukupi,”katanya.
Adapun acara ini terselenggara atas motivasi dari penasehat DWP Provinsi Jambi, Ny. Hj. Yusniana Hasan Basri, yang juga sebagai Ketua TP PKK Provinsi bersama dengan Ketua DWP Provinsi Jambi, Ny. Hj. Mida Firdaus. ruk
Napi LP Jambi Kabur Dengan Melompat Tembok
Jambi, BATAKPOS
Salah seorang narapidana (Napi) Lemba Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Jambi, Abdurahman (30), warga Talang Banjar, Kota Jambi, yang berhasil kabur Senin (6/12) lalu merupakan narapidana yang baru menjalani satu tahun pidananya. Napi tersebut merupakan kasus perampokan.
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Roni, Rabu (8/12) mengatakan, Abdurahman adalah napi dalam kasus perampokan yang dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jambi 9 tahun penjara.
Roni menjelaskan, Abdurahman diduga kabur dari Lapas Kelas II A Jambi dengan cara melompat dari tower jaga dengan ketinggian sekitar 4 meter. Pelariannya baru diketahui setelah selesai apel pagi.
Hingga berita ini diturunkan, napi tersebut masih dalam pengejaran yang diduga masih berada didalam Kota Jambi dan meminta bantuan dari pihak Kepolisian Polresta Jambi.
Kapolresta jambi Kombes Pol Drs Syamsudin Lubis mengatakan, pihaknya akan mengerahkan tim reserse di seluruh polsek untuk memburu pelaku. Warga juga diminta agar tetap waspada mengingat napi yang kabur adalah tergolong sadis dalam melakukan kejahatan. ruk
Salah seorang narapidana (Napi) Lemba Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Jambi, Abdurahman (30), warga Talang Banjar, Kota Jambi, yang berhasil kabur Senin (6/12) lalu merupakan narapidana yang baru menjalani satu tahun pidananya. Napi tersebut merupakan kasus perampokan.
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Roni, Rabu (8/12) mengatakan, Abdurahman adalah napi dalam kasus perampokan yang dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jambi 9 tahun penjara.
Roni menjelaskan, Abdurahman diduga kabur dari Lapas Kelas II A Jambi dengan cara melompat dari tower jaga dengan ketinggian sekitar 4 meter. Pelariannya baru diketahui setelah selesai apel pagi.
Hingga berita ini diturunkan, napi tersebut masih dalam pengejaran yang diduga masih berada didalam Kota Jambi dan meminta bantuan dari pihak Kepolisian Polresta Jambi.
Kapolresta jambi Kombes Pol Drs Syamsudin Lubis mengatakan, pihaknya akan mengerahkan tim reserse di seluruh polsek untuk memburu pelaku. Warga juga diminta agar tetap waspada mengingat napi yang kabur adalah tergolong sadis dalam melakukan kejahatan. ruk
Kesal Antri Beli Premium, Seorang Warga Bakar SPBU di Sarolangun
Polres Masih Kejar Pelaku Pembakaran SPBU
Jambi, BATAKPOS
Karena kesal antri lama membeli bahan baker minyak (BBM) jenis dengan menggunakan jerigen di stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU) Tanjung Rambai, Sarolangun, Provinsi Jambi, seorang warga Sarolangun berinisial UR (35) nekat membakar SPBU itu. SPBU terbesar di Kabupaten Sarolangun itu nyaris ludes terbakar, Selasa (7/12).
Informasi yang diperolah BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Rabu (8/12) menyebutkan, peristiwa berawal dari padatnya antrean BBM di SPBU Tanjung Rambai, Selasa (7/12) sekitar pukul 10.30 WIB. UR yang sudah lama mengantre tiba-tiba menyerobot antrean dan langsung merampas alat pengisi BBM dari tangan Afrizal, petugas SPBU itu.
Saat itu Afrizal sedang mengisi bensin ke tangki mobil Suzuki Carry. Aksi saling tarik selang pengisi BBM pun terjadi. Lantaran lebih kuat, UR berhasil menguasai selang. Tiba-tiba UR mengeluarkan korek api gas (macis) dan menyulut selang itu.
Api pun langsung menyambar mesin pengisi premium SPBU. Melihat api berkobar ratusan warga yang antre lari pontang-panting menyelamatkan diri. Mereka takut SPBU milik pengusaha warga keturunan tersebut meledak.
Beruntung api cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu ratusan warga. Namun sebuah mesin pengisi premium tidak bisa diselamatkan. Mesin itu hangus terbakar.
Hingga Rabu (8/12) sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan Polres Sarolangun. Sementara UR hingga kini masih dalam pengejaran petugas.
Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Iptu Sahlan Umagapi mengatakan, pihaknya telah mengetahui alamat pelaku dan kini masih dalam pengejaran petugas.
Pembakaran SPBU tersebut sebagai akomulasi warga yang kesal dengan antrian berjam-jam untuk mendapatkan premium. Petugas Pertamina dan Pemerintah Setempat juga melakukan pembiaran maraknya warga yang mengambil keuntungan dengan menjual premium eceran dengan harga tinggi.
Bahkan langkanya premium sudah melebar hingga ke Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun sendiri. Bahkan harga premium eceran dipatok penjual Rp 20 ribu per liter. ruk
Jambi, BATAKPOS
Karena kesal antri lama membeli bahan baker minyak (BBM) jenis dengan menggunakan jerigen di stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU) Tanjung Rambai, Sarolangun, Provinsi Jambi, seorang warga Sarolangun berinisial UR (35) nekat membakar SPBU itu. SPBU terbesar di Kabupaten Sarolangun itu nyaris ludes terbakar, Selasa (7/12).
Informasi yang diperolah BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Rabu (8/12) menyebutkan, peristiwa berawal dari padatnya antrean BBM di SPBU Tanjung Rambai, Selasa (7/12) sekitar pukul 10.30 WIB. UR yang sudah lama mengantre tiba-tiba menyerobot antrean dan langsung merampas alat pengisi BBM dari tangan Afrizal, petugas SPBU itu.
Saat itu Afrizal sedang mengisi bensin ke tangki mobil Suzuki Carry. Aksi saling tarik selang pengisi BBM pun terjadi. Lantaran lebih kuat, UR berhasil menguasai selang. Tiba-tiba UR mengeluarkan korek api gas (macis) dan menyulut selang itu.
Api pun langsung menyambar mesin pengisi premium SPBU. Melihat api berkobar ratusan warga yang antre lari pontang-panting menyelamatkan diri. Mereka takut SPBU milik pengusaha warga keturunan tersebut meledak.
Beruntung api cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu ratusan warga. Namun sebuah mesin pengisi premium tidak bisa diselamatkan. Mesin itu hangus terbakar.
Hingga Rabu (8/12) sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan Polres Sarolangun. Sementara UR hingga kini masih dalam pengejaran petugas.
Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Iptu Sahlan Umagapi mengatakan, pihaknya telah mengetahui alamat pelaku dan kini masih dalam pengejaran petugas.
Pembakaran SPBU tersebut sebagai akomulasi warga yang kesal dengan antrian berjam-jam untuk mendapatkan premium. Petugas Pertamina dan Pemerintah Setempat juga melakukan pembiaran maraknya warga yang mengambil keuntungan dengan menjual premium eceran dengan harga tinggi.
Bahkan langkanya premium sudah melebar hingga ke Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun sendiri. Bahkan harga premium eceran dipatok penjual Rp 20 ribu per liter. ruk
Rabu, 08 Desember 2010
Minyak Pemium Langka di Merangin dan Sarolangun
Jambi, BATAKPOS
Sudah dua pekan terakhir pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium langka di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Namun keberadaan premium yang dijual di pinggir jalan dalam kemasan derigen justru marak dengan harga dipatok pengecer Rp 6000 per liter.
Pengamatan BATAKPOS di sejumlah SPBU di Merangin dan Sarolangun, Minggu (5/12) menunjukkan, antrian kenderaan panjang yang menunggu premium di SPBU cukup panjang. Bahkan antrian mobil tampak hingga larut malam.
Hal yang bertolak belakang tampak di sepanjang jalan dan sekitar SPBU. Para pengecer premium kemasan jerigen justru marak. Hal itu tampak diseluruh sekitar SPBU di Merangin dan Sarolangun.
“Pasokan premium ke Merangin dan Sarolangun sudah langka. Pihak SPBU mengutamakan pengisian premium kepada pengecer karena mendapat imbalan satu derigen ukuran lima liter memperoleh tambahan harga Rp 2000. Hal ini sudah biasa di SPBU Merangin dan Sarolangun,”kata H Purba salah warga Jambi yang mengaku kesulitan mendapatkan premium hemdak pulang dari Bnagko menuju Jambi.
Menurut H Purba, dua kenderaan rombongannya harus rela mengisi BBM jenis Pertamax yang harganya dipatok pihak SPBU di Sarolangun Rp 7300 per liter. Ribuan pemilik kenderaan di Merangin dan Sarolangun meminta pihak Pertamina Jambi untuk menormalkan BBM Premium di dua kabupaten tersebut. ruk
Antri : Antrian kenderaan tampak di salah satu SPBU di Sarolangun, Minggu (5/12). Sudah mengantri berjam-jam namun stok BBM Premium di SPBU itu sudah habis sekitar pukul 17.00 WIB. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
Sudah dua pekan terakhir pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium langka di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Namun keberadaan premium yang dijual di pinggir jalan dalam kemasan derigen justru marak dengan harga dipatok pengecer Rp 6000 per liter.
Pengamatan BATAKPOS di sejumlah SPBU di Merangin dan Sarolangun, Minggu (5/12) menunjukkan, antrian kenderaan panjang yang menunggu premium di SPBU cukup panjang. Bahkan antrian mobil tampak hingga larut malam.
Hal yang bertolak belakang tampak di sepanjang jalan dan sekitar SPBU. Para pengecer premium kemasan jerigen justru marak. Hal itu tampak diseluruh sekitar SPBU di Merangin dan Sarolangun.
“Pasokan premium ke Merangin dan Sarolangun sudah langka. Pihak SPBU mengutamakan pengisian premium kepada pengecer karena mendapat imbalan satu derigen ukuran lima liter memperoleh tambahan harga Rp 2000. Hal ini sudah biasa di SPBU Merangin dan Sarolangun,”kata H Purba salah warga Jambi yang mengaku kesulitan mendapatkan premium hemdak pulang dari Bnagko menuju Jambi.
Menurut H Purba, dua kenderaan rombongannya harus rela mengisi BBM jenis Pertamax yang harganya dipatok pihak SPBU di Sarolangun Rp 7300 per liter. Ribuan pemilik kenderaan di Merangin dan Sarolangun meminta pihak Pertamina Jambi untuk menormalkan BBM Premium di dua kabupaten tersebut. ruk
Antri : Antrian kenderaan tampak di salah satu SPBU di Sarolangun, Minggu (5/12). Sudah mengantri berjam-jam namun stok BBM Premium di SPBU itu sudah habis sekitar pukul 17.00 WIB. Foto batakpos/rosenman manihuruk.