Sarolangun, Batak Pos
Sidang perdana perkara pembunuhan Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal degan sebutan Suku Kubu di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Provinsi Jambi diwarnai tangisan histeris keluarga terdakwa, Jumat (27/2). Sidang kasus bentrok berdarah SAD yang terjadi di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun pada 12 Desember 2008 lalu, di PN Sarolangun sempat ricuh.
Kericuhan terjadi saat sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU ini didatangi belasan keluarga kedua terdakwa yang datang dengan menangis histeris dengan meraung-raung meminta kedua terdakwa dibebaskan.
Saat sidang, seorang terdakwa Mata Gunung (40) dibawa petugas memasuki ruang sidang. Tiba-tiba diserbu belasan keluarga terdakwa yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, dengan menjerit-jerit sambil memeluk Mata Gunung, meminta agar dibebaskan.
Puluhan petugas kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak pagi dengan kedatang keluarga terdakwa jadi kewalahan. Para keluarga terdakwa yang sebagian besar ibu-ibu dating dengan pakaian tradisionil mereka yakni dengan telanjang dada.
Ibu-ubi SAD tersebut mengejar-ngejar petugas, baik aparat kepolisian maupun Pengadilan. Bahkan pengunjung sidang termasuk wartawan juga menjadi sasaran pengejaran. Bagi yang tertangkap para ibu-ibu SAD tersebut langsung memeluk dan menciuminya, sambil menangis mengucapkan “Rajo bebaskan keluarga kami, dio dak besalah,”ujar ibu-ibu tersebut.
Melihat aksi itu, para petugas, dan pengunjung sidang lari terbirit-birit dikejar-kejar ibu-ibu SAD itu. Akibat dari kejadian tersebut, sidang yang dimulai sekitar pukul 13.00, sempat ditunda sekitar 1,5 jam.
Namun setelah dibujuk petugas, baik dari kejaksaan dan pengadilan dengan bersusah payah, akhirnya para keluarga korban bisa tertib, dan terdakwa Mata Gunung disidangkan.
Sebelum kejadian heboh tersebut, terdakwa yang lain yakni Temenggung Jelitai sudah sempat disidang dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU, dan sidang berjalan lancar.
Demikian keterangan Direktur Eksekutif LSM Kopsad, Budi Variaspati kepada wartawan di Sarolangun, Jumat (27/2). Menurutnya, sidang kedua terdakwa dipimpin Hakim Ketua Perman Toni SH, didampingi dua hakim anggota. Sidang akan dilanjutkan pada 5 Maret 2009 dengan menghadirkan 3 orang saksi.
Jelitai ketika dimintai keterangannya mengatakan, bahwa dirinya bersama Mata Gunung telah ditahan sekitar 2 bulan di LP Kabupaten Merangin. Dan mengaku tidak bersalah karena tidak berada di lokasi baku tembak.
“Sayo dak bersalah, kareno tak ikut dalam masalah kejadian itu dan tidak ikut rombongan perkelahian. Sariman rajo sayo, sudah sayo kasih tahu bahwa sayo tidak menembak dalam keributan yang membuat tigo orang meninggal dari SAD Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun,”ujar Jelitai.
Usai sidang, sekitar pukul 15.00 WIB, kedua terdakwa diangkut secara paksa dengan mobil tahanan kembali ke LP Bangko.
Sementara itu Kapolres Sarolangun AKBP Drs Irawan David Syah SH saat dimintai keterangannya usai sidang mengatakan, kejadian untuk pertama kali persidangan SAD tersebut, untuk sidang lanjutan nantinya tidak akan terulang lagi seperti aksi tangisan dan kejaran.
“Kita telah menghargai para SAD, seperti memberi kesempatan untuk bertemu dengan kedua orang SAD yang terdakwa. Namun ketika persidangan tetap harus dijalankan. Oleh sebab itu, aparat kita siagakan dan terlibat dalam melancarkan jalannya persidangan,’’katanya.
Dikatakan, pihaknya tetap menghargai hukum adat dalam SAD yang telah menyelesaikan sengketa itu, namun sebagai warga Negara Indonesia warga SAD juga tetap harus tunduk pada UU yang berlaku di Indonesia.
“Waraga SAD mempunyai hak yang sama dengan warga lain. Jadi peraturan dan UU yang berlaku di Indonesia wajib mereka patuhi,”katanya.
Bertahan di PN Sarolangun
Sementara itu, puluhan Suku Kubu, hingga Jumat (27/02) siang masih bertahan di halaman Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Mereka berupaya merayu berbagai pihak untuk membebaskan dua warga Suku Kubu Jelitai dan Mata Gunung terdakwa kasus penembakan terhadap tiga Suku Kubu lainnya beberapa waktu lalu.
"Mereka akan tetap bertahan, hingga Jelitai dan Mata Gunung dibebaskan. Saat ini mereka sudah kehabisan makanan, dan mereka meminta-minta kepada orang yang lewat." ujar Budi Variaspati.
Menurut Budi, kedatangan puluhan suku kubu ke Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyaksikan sidang terhadap Jelitai dan Mata Gunung. Keduanya disidangkan didakwa menembak tiga Suku Kubu lainnya dalam bentrok berdarah beberapa bulan lalu.
Budi sangat menyayangkan tidak ada kepedulian dari LSM Warsi dan LSM Sukola Pimpinan Butet Manurung yang selama ini mengaku paling memperhatikan nasib Suku Kubu ini.
"Saat ini Suku Kubu sangat memerlukan bantuan baik moril maupun materil. Namun sejumlah LSM yang selama ini peduli terhadap Suku Kubu terkesan tutup mata terhadap kasus yang menimpa SAD saat ini,”kata Budi.
Sementara itu, Humas KKI Warsi Jambi, Reni mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendampingi Suku Kubu ini, dari awal penyelidikan hingga sampai ke pengadilan, KKI Warsi menyediakan tiga pengacara.
“Dari awal kita sudah mendorong bahwa hukum tetap ditegakkan, untuk itu kita sudah sediakan pengacara. Kami sangat membantah peryataan Budi tersebut bahwa KKI Warsi tidak ada kepedulian,”ujarnya.
Sejak Kamis (26/2) KKI Warsi sudah memberikan bantuan makanan, bahkan sudah mengajak mereka untuk masuk hutan kembali. “Kemarin orang rimba yang tinggal di Sarolangun telah diberi roti, gula dan kopi. Warsi sudah menawarkan untuk mengantar mereka pulang ke hutan, tapi mereka tolak,”katanya.
Seperti diketahui kasus bentrokan ini terjadi Jumat (12/12/2008) pagi di jalan Doho Desa Pematang Kebau Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Tiga SAD Singosari tewas karena ditembak dengan kecepek.
Korban tewas yakni Nunas (30), Basilang (28) dan Melinting Laman (35). Selain itu, tiga SAD lainnya saat ini masih disandera adalah Melame, Doa dan Meletu. Sedangkan satu orang SAD luka berat, yakni Melantai.
Kasus bentrok SAD Kadasung dengan Singosari ini diduga dipicu masalah hutang piutang. Jenazah ketiganya sempat divisum sekitar pukul 18.15 WIB, di Puskemas Air Hitam. Setelah divisum, sesuai kesepakatan Temenggung, jenazah ketiganya dibawa pulang untuk dikuburkan.
Dandim Sarko, Letkol Inf Arief Buchori melalui Pasintel, Yusnedy mengatakan, pertikaian tersebut diduga masalah hutang piutang dari dua kelompok SAD antara SAD Kabupaten Batanghari dengan SAD Sarolangun yang berada di Taman Nasional Bukit Dua Belas.
Kedua tersangka Jelitai dan Mata Gunung telah menjalani rekontruksi kasus bentrok sesama Suku Anak Dalam yang digelar Polres Sarolangun, Minggu (11/1) lalu di kebun karet, pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur gading, Kabupaten Sarolangun.
Namun kedua tersangka agak ragu-ragu memperagakan saat terjadi baku hantam dengan kelompok Suku Anak Dalam Singosari yang menyebabkan tiga warga SAD di Bukit 12 Kecamatan Air Hitam beberapa waktu lalu tewas. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Jumat, 27 Februari 2009
Gubernur Minta KNPI Kreatif Dalam Membangaun Daerah
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) wilayah Provinsi Jambi lebih kreatif dalam membangun Provinsi Jambi. KNPI juga diminta menjadi pelopor dan contoh, menjadi penjuru, menjadi pelaku aktif yang penuh kreatifitas untuk ikut serta memecahkan berbagai persoalan masyarakat di Jambi.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin saat membuka Musyawarah Provinsi ke XI KNPI Provinsi Jambi, Jumat, (27/2) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Pembukaan tersebut dihadiri Ketua Umum KNPI Hamka Nur dan seluruh kepengurusan KNPI Provinsi Jambi.
Menurut Gubernur Jambi, bahwa untuk memimpin kedepan adalah para pemuda, untuk itu para pemuda harus dapat mempererat persatuan, dan Musprop ke XI KNPI Provinsi Jambi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali tekad dan semangat generasi muda untuk berjuang membangun daerah Jambi ini dengan lebih baik.
Disebutkan, berkaitan dengan Musyawarah tersebut, diharapkan KNPI mempunyai agenda, ada prioritas, ada program kerja KNPI untuk tahun-tahun mendatang yang konkrit, riil dan membumi yang menyentuh masyarakat.
“Bantulah petani, nelayan, kaum buruh, guru, masyarakat yang miskin dan kurang beruntung, yang menganggur, semua bantu dengan karya nyata KNPI. Dengan begitu, maka KNPI tetap relevan, KNPI tetap menjadi penggerak dan motor pembaharuan bangsa,”katanya.
Ketua DPP KNPI, Hamka Nur dalam sambutannya mengatakan, agar KNPI selalu menjauhkan diri dari sifat mau menang sendiri, dan merasa diri paling pintar, agar hasil dari Musayawarah Provinsi ini benar-benar merupakan hasil semangat kebersamaan para peserta Musprop KNPI Provinsi Jambi.
KNPI sebelum melakukan pertemuan Silaturahim OKP tingkat nasional maupun DPD Provinsi se Indonesia di Bandung (Jabar) pada tanggal 8 dan 9 Februari 2009, di tubuh KNPI terjadi dualisme kepengurusan, yakni DPP KNPI Hasil Kongres Ancol dan DPP KNPI Kongrs Bali.
Dalam pertemuan itu diambil keputusan dan mengukuhkan satu Pemuda Satu DPP KNPI dengan mengakui prodak hasil kongres Bali sebagai DPP yang sah. Dan pemerintah juga mengakui, pengakuan tersebut ditegaskan melalui surat Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat dengan surat No.b 34/menko/kesra II/2009 dan Surat Menpora dengan surat Nomor 0546/menpora/2/2009 , tangal 23 Februari 2009. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) wilayah Provinsi Jambi lebih kreatif dalam membangun Provinsi Jambi. KNPI juga diminta menjadi pelopor dan contoh, menjadi penjuru, menjadi pelaku aktif yang penuh kreatifitas untuk ikut serta memecahkan berbagai persoalan masyarakat di Jambi.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin saat membuka Musyawarah Provinsi ke XI KNPI Provinsi Jambi, Jumat, (27/2) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Pembukaan tersebut dihadiri Ketua Umum KNPI Hamka Nur dan seluruh kepengurusan KNPI Provinsi Jambi.
Menurut Gubernur Jambi, bahwa untuk memimpin kedepan adalah para pemuda, untuk itu para pemuda harus dapat mempererat persatuan, dan Musprop ke XI KNPI Provinsi Jambi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali tekad dan semangat generasi muda untuk berjuang membangun daerah Jambi ini dengan lebih baik.
Disebutkan, berkaitan dengan Musyawarah tersebut, diharapkan KNPI mempunyai agenda, ada prioritas, ada program kerja KNPI untuk tahun-tahun mendatang yang konkrit, riil dan membumi yang menyentuh masyarakat.
“Bantulah petani, nelayan, kaum buruh, guru, masyarakat yang miskin dan kurang beruntung, yang menganggur, semua bantu dengan karya nyata KNPI. Dengan begitu, maka KNPI tetap relevan, KNPI tetap menjadi penggerak dan motor pembaharuan bangsa,”katanya.
Ketua DPP KNPI, Hamka Nur dalam sambutannya mengatakan, agar KNPI selalu menjauhkan diri dari sifat mau menang sendiri, dan merasa diri paling pintar, agar hasil dari Musayawarah Provinsi ini benar-benar merupakan hasil semangat kebersamaan para peserta Musprop KNPI Provinsi Jambi.
KNPI sebelum melakukan pertemuan Silaturahim OKP tingkat nasional maupun DPD Provinsi se Indonesia di Bandung (Jabar) pada tanggal 8 dan 9 Februari 2009, di tubuh KNPI terjadi dualisme kepengurusan, yakni DPP KNPI Hasil Kongres Ancol dan DPP KNPI Kongrs Bali.
Dalam pertemuan itu diambil keputusan dan mengukuhkan satu Pemuda Satu DPP KNPI dengan mengakui prodak hasil kongres Bali sebagai DPP yang sah. Dan pemerintah juga mengakui, pengakuan tersebut ditegaskan melalui surat Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat dengan surat No.b 34/menko/kesra II/2009 dan Surat Menpora dengan surat Nomor 0546/menpora/2/2009 , tangal 23 Februari 2009. ruk
Gubernur Jambi Desak Polres Muarojambi Usut Tuntas Alih Fungsi Tahura
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mendesak jajaran Polres Muarojambi mengusut tuntas para pelaku alih fungsi hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Sungai Aur, Kabupaten Muarojambi. Bahkan dirinya mengakui tidak pernah ada koordinasi pihak Pemerintah Kabupaten Muarojambi tentang adanya perambahan hutan di Tahura Sungai Aur tersebut.
"Terus terang saya tahu tentang Tahura ini sejak sudah menjadi masalah. Tidak gampang untuk mengalihkan hutan lindung dijadikan keperluan lain. Ini merupakan kesalahan prosedur oleh instansi terkait,”demikian kata Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi, Kamis (26/2).
Dirinya berharap, permasalahan ini harus diselesaikan secara cepat melalui jalur hukum. Disebutkan, walaupun adanya permintaan untuk mengusulkan izin pemanfaatan kayu, Gubernur Jambi tidak akan keluarkan, karena pengalaman selama ini izin tersebut sering disalahgunakan untuk melakukan aksi pembalakan liar.
“Permasalahan ini pun timbul akibat, kurangnya pengawasan, tapi pengawasan itu juga akibat keterbatasan dana, tenaga dan peralatan. Kita keterbatasan dana dan tenaga dalam melakukan pengawasan hutan lindung di Provinsi Jambi. Seharusnya Pemerintah Pusat membantu pengadaan sebuah helicopter patroli hutan di Polda Jambi,”katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Budi Daya, menyatakan, masalah 131 unit rumah yang terlanjur dibangun di kawasan Tahura harus direlokasi, mengingat itu atas perintah dari Departemen Kehutanan.
Akibat adanya indikasi tidak seriusnya aparat kepolisian dalam menangani kasus alih fungsi hutan Tahura Sungai Aur, maka warga Jambi, melalui Lembaga Sewadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat anti Korupsi (Jarak) Jambi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih pengusutan kasus ini, terutama menyangkut adanya indikasi korupsi.
"Kami pada 20 Februari lalu, telah mengirim berkas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, agar lembaga itu mau mengambil alih pengusutannya", kata M. Hasan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jarak Jambi.
Menurut Hasan, aparat kepolisian Resor Muarojambi, dituding hanya setengah hati alias tak serius dalam mengusut kasus alih fungsi lahan Tahura Sungai Aur, terutama dalam upaya penanganan kasus korupsinya. Diduga kuat Bupati Muarojambi juga terlibat dalam pemberian izin alih fungsi Tahura tersebut.
"Saya nilai polisi setengah hati mengusut kasus ini, karena hingga sekarang belum ada upaya untuk menyentuh otak pelaku siapa sebenarnya yang terlibat, khususnya menyangkut dugaan telah terjadi kerugian negara dalam proyek pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi itu", ujarnya.
Dalam kasus ini kuat sekali indikasi unsur korupsinya, bupati dan anggota DPRD Muarojambi, harus bertanggungjawab atas masalah ini. “Mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja", ujarnya.
Menurut Hasan, ada dua hal yang telah dilanggar, terutama masalah pembalakan liar, terkait Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dan dugaan unsur korupsi.
Polisi terkesan hanya sebatas mengusut kasus pembalakan liarnya saja, terbukti hingga kini hanya empat orang yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, semuanya merupakan buruh pekerja pada kontraktor dan konsultan pelaksana, tapi bukan orang yang benar-benar dianggap bertanggungjawab timbulnya masalah tersebut.
“Kasus perambahan Tahura ini, lebih dari apa yang terjadi dengan kasus Tanjung Siapi-Api, Sumatera Selatan atau kasus fungsi lahan di Pulau Bintan, Riau Kepulauan, mengingat membabat hutan lindung tanpa terlebih dahulu ada upaya alih fungsi,”katanya.
Disebutkan, indikasi ketidak seriusan aparat penyidik kepolisian daerah ini, terbukti pula dengan adanya tidak adanya tanggapan atas surat laporan yang disampaikan LSM Jarak kepada Polisi daerah Jambi, 13 Januari 2009.
Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora, Kepala Polisi Resor Muarojambi, belum lama ini kepada wartawan, membantah jika dikatakan pihaknya tidak serius dalam upaya pengusutan kasus ini.
"Tidak benar jika kami dituding tidak serius, terbukti kini kami telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, apakah ada unsur pidana atau tidak. Kami akan serius dan tidak akan main-main dalam menanganinya", ujarnya.
Memang diakui Tedjo, pihaknya baru sebatas mengusut kasus pembalakan liar dan kini mulai ditingkatkan penyelidikan pada aspek tindak pidana korupsi. Hasil penyidikan unsur tindakan pembalakan liar pada lokasi Tahura ini, aparat kepolisian setempat telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka, masing-masing Kamiluddin, Benot, Suhendro dan Kanto. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mendesak jajaran Polres Muarojambi mengusut tuntas para pelaku alih fungsi hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Sungai Aur, Kabupaten Muarojambi. Bahkan dirinya mengakui tidak pernah ada koordinasi pihak Pemerintah Kabupaten Muarojambi tentang adanya perambahan hutan di Tahura Sungai Aur tersebut.
"Terus terang saya tahu tentang Tahura ini sejak sudah menjadi masalah. Tidak gampang untuk mengalihkan hutan lindung dijadikan keperluan lain. Ini merupakan kesalahan prosedur oleh instansi terkait,”demikian kata Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi, Kamis (26/2).
Dirinya berharap, permasalahan ini harus diselesaikan secara cepat melalui jalur hukum. Disebutkan, walaupun adanya permintaan untuk mengusulkan izin pemanfaatan kayu, Gubernur Jambi tidak akan keluarkan, karena pengalaman selama ini izin tersebut sering disalahgunakan untuk melakukan aksi pembalakan liar.
“Permasalahan ini pun timbul akibat, kurangnya pengawasan, tapi pengawasan itu juga akibat keterbatasan dana, tenaga dan peralatan. Kita keterbatasan dana dan tenaga dalam melakukan pengawasan hutan lindung di Provinsi Jambi. Seharusnya Pemerintah Pusat membantu pengadaan sebuah helicopter patroli hutan di Polda Jambi,”katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Budi Daya, menyatakan, masalah 131 unit rumah yang terlanjur dibangun di kawasan Tahura harus direlokasi, mengingat itu atas perintah dari Departemen Kehutanan.
Akibat adanya indikasi tidak seriusnya aparat kepolisian dalam menangani kasus alih fungsi hutan Tahura Sungai Aur, maka warga Jambi, melalui Lembaga Sewadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat anti Korupsi (Jarak) Jambi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih pengusutan kasus ini, terutama menyangkut adanya indikasi korupsi.
"Kami pada 20 Februari lalu, telah mengirim berkas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, agar lembaga itu mau mengambil alih pengusutannya", kata M. Hasan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jarak Jambi.
Menurut Hasan, aparat kepolisian Resor Muarojambi, dituding hanya setengah hati alias tak serius dalam mengusut kasus alih fungsi lahan Tahura Sungai Aur, terutama dalam upaya penanganan kasus korupsinya. Diduga kuat Bupati Muarojambi juga terlibat dalam pemberian izin alih fungsi Tahura tersebut.
"Saya nilai polisi setengah hati mengusut kasus ini, karena hingga sekarang belum ada upaya untuk menyentuh otak pelaku siapa sebenarnya yang terlibat, khususnya menyangkut dugaan telah terjadi kerugian negara dalam proyek pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi itu", ujarnya.
Dalam kasus ini kuat sekali indikasi unsur korupsinya, bupati dan anggota DPRD Muarojambi, harus bertanggungjawab atas masalah ini. “Mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja", ujarnya.
Menurut Hasan, ada dua hal yang telah dilanggar, terutama masalah pembalakan liar, terkait Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dan dugaan unsur korupsi.
Polisi terkesan hanya sebatas mengusut kasus pembalakan liarnya saja, terbukti hingga kini hanya empat orang yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, semuanya merupakan buruh pekerja pada kontraktor dan konsultan pelaksana, tapi bukan orang yang benar-benar dianggap bertanggungjawab timbulnya masalah tersebut.
“Kasus perambahan Tahura ini, lebih dari apa yang terjadi dengan kasus Tanjung Siapi-Api, Sumatera Selatan atau kasus fungsi lahan di Pulau Bintan, Riau Kepulauan, mengingat membabat hutan lindung tanpa terlebih dahulu ada upaya alih fungsi,”katanya.
Disebutkan, indikasi ketidak seriusan aparat penyidik kepolisian daerah ini, terbukti pula dengan adanya tidak adanya tanggapan atas surat laporan yang disampaikan LSM Jarak kepada Polisi daerah Jambi, 13 Januari 2009.
Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora, Kepala Polisi Resor Muarojambi, belum lama ini kepada wartawan, membantah jika dikatakan pihaknya tidak serius dalam upaya pengusutan kasus ini.
"Tidak benar jika kami dituding tidak serius, terbukti kini kami telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, apakah ada unsur pidana atau tidak. Kami akan serius dan tidak akan main-main dalam menanganinya", ujarnya.
Memang diakui Tedjo, pihaknya baru sebatas mengusut kasus pembalakan liar dan kini mulai ditingkatkan penyelidikan pada aspek tindak pidana korupsi. Hasil penyidikan unsur tindakan pembalakan liar pada lokasi Tahura ini, aparat kepolisian setempat telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka, masing-masing Kamiluddin, Benot, Suhendro dan Kanto. ruk
Pergantian Pejabat dan Kepsek di Jambi Bermuatan Politis
Jambi, Batak Pos
Pergantian puluhan pejabat eselon IV dan kepala kelurahan, camat dan kepala sekolah SMA dan SMP di Kota Jambi sarat bermuatan politis. Pergantian para PNS tersebut identik dengan balas budi saat terlibat terselubung jadi tim sukses pasangan walikota Jambi (Bambang Priyanto-Sujm Indra) Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 lalu.
Akibat pergantian para PNS dan kepala sekolah tersebut, aksi unjuk rasa pelajar yang kpseknya diganti bergulir kejalan dua hari terakhir. Seperti di SMA 4 Kota Jambi, SMA 8 Jambi, SMP 18 Jambi dan masih banyak lagi.
Bahkan kedepan pelajar se Kota Jambi mengancam aksi unjukrasa besar-besaran bergandengan dengan para PNS pejabat yang di non jobkan walikota baru ini. Sejumlah pejabat barisan sakit hati juga akan bersatu untuk menggulingkan pasangan Walikota Jambi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta, Kamis (26/2) menerima tamu dan mendapat laporan dari beberapa pejabat yang merasa sakit hati karena dinonjobkan Walikota Jambi, Bambang Priyanto.
Sowarno Soerinta justru menuding ada orang lain yang menghasut Bambang dalam pelantikan pejabat beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukan tipe-tipe kepemimpinan di Jambi sudah mundur ke zaman kerajaan yang diktator, bukan sistem pemerintahan yang bersih.
”Ini ada Bambang dibalik Bambang. Buktinya Bambang mengaku tidak tahu dengan penonjoban itu, malah dia bilang cuma tanda tangan saja, jadi ini bukan kehendak Bambang, namun ada oknum yang memanfaatkan ini, khususnya diluar pemerintahan,”katanya.
Menurutnya, dalam pelantikan tersebut banyak sekali muatan politis. Kondisi ini semakin jelas ketika mendekati Pemilu dan Pilpres ini. Buktinya, pengakuan Bambang yang tidak tahu dengan penonjoban tersebut, karena jika sudah ratusan pejabatnya yang nonjob, sangat mustahil jika Bambang sebagai Wali Kota mengaku tidak tahu.
“Sangat disayangkan penonjoban para kepala sekolah yang mengakibatkan anak-anak menjadi demo dan malas belajar, padahal saat ini sudah mendekati Ujian Nasional,”katanya.
Kabag Humas Pemkot Jambi, Subhi mengatakan, pelantikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasalnya, dalam aturan PP 41 yang baru tentunya aturan yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Untuk itu semua pejabat harus dilantik ulang.
”Saya saja sebelumnya di TU dan golongan 4 A, lalu saya di lantik menjadi Kabag Humas. Kata orang saya ini mutasi, padahal sebenarnya saya ini baru dilantik. Dan semuanya dianggap dari nol setelah adanya aturan PP41 itu, jadi tidak ada istilah nonjob itu,’’ katanya. ruk
Pergantian puluhan pejabat eselon IV dan kepala kelurahan, camat dan kepala sekolah SMA dan SMP di Kota Jambi sarat bermuatan politis. Pergantian para PNS tersebut identik dengan balas budi saat terlibat terselubung jadi tim sukses pasangan walikota Jambi (Bambang Priyanto-Sujm Indra) Pilkada Kota Jambi Agustus 2008 lalu.
Akibat pergantian para PNS dan kepala sekolah tersebut, aksi unjuk rasa pelajar yang kpseknya diganti bergulir kejalan dua hari terakhir. Seperti di SMA 4 Kota Jambi, SMA 8 Jambi, SMP 18 Jambi dan masih banyak lagi.
Bahkan kedepan pelajar se Kota Jambi mengancam aksi unjukrasa besar-besaran bergandengan dengan para PNS pejabat yang di non jobkan walikota baru ini. Sejumlah pejabat barisan sakit hati juga akan bersatu untuk menggulingkan pasangan Walikota Jambi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta, Kamis (26/2) menerima tamu dan mendapat laporan dari beberapa pejabat yang merasa sakit hati karena dinonjobkan Walikota Jambi, Bambang Priyanto.
Sowarno Soerinta justru menuding ada orang lain yang menghasut Bambang dalam pelantikan pejabat beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukan tipe-tipe kepemimpinan di Jambi sudah mundur ke zaman kerajaan yang diktator, bukan sistem pemerintahan yang bersih.
”Ini ada Bambang dibalik Bambang. Buktinya Bambang mengaku tidak tahu dengan penonjoban itu, malah dia bilang cuma tanda tangan saja, jadi ini bukan kehendak Bambang, namun ada oknum yang memanfaatkan ini, khususnya diluar pemerintahan,”katanya.
Menurutnya, dalam pelantikan tersebut banyak sekali muatan politis. Kondisi ini semakin jelas ketika mendekati Pemilu dan Pilpres ini. Buktinya, pengakuan Bambang yang tidak tahu dengan penonjoban tersebut, karena jika sudah ratusan pejabatnya yang nonjob, sangat mustahil jika Bambang sebagai Wali Kota mengaku tidak tahu.
“Sangat disayangkan penonjoban para kepala sekolah yang mengakibatkan anak-anak menjadi demo dan malas belajar, padahal saat ini sudah mendekati Ujian Nasional,”katanya.
Kabag Humas Pemkot Jambi, Subhi mengatakan, pelantikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasalnya, dalam aturan PP 41 yang baru tentunya aturan yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Untuk itu semua pejabat harus dilantik ulang.
”Saya saja sebelumnya di TU dan golongan 4 A, lalu saya di lantik menjadi Kabag Humas. Kata orang saya ini mutasi, padahal sebenarnya saya ini baru dilantik. Dan semuanya dianggap dari nol setelah adanya aturan PP41 itu, jadi tidak ada istilah nonjob itu,’’ katanya. ruk
Gubernur Jambi Himbau Seluruh Pejabat Ikut Simulasi Pemilu 2009
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta seluruh pejabat di wilayah Provinsi Jambi termasuk para bupati/walikota dalam simulasi tatacara pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2009. Para kepala daerah di Provinsi Jambi juga diminta untuk mensukseskan Pemili Kamis 9 April 2009 mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin usai memberikan suara dalam simulasi Pemilu Legislatif yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/2) pagi.
Menurut Gubernur Jambi, pencoblosan suara Pemilu 2009 ternyata cukup sulit jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemberian suara pada pemilu-pemilu yang lalu. Karena menurutnya surat suara pada waktu-waktu yang lalu tidak selebar seperti saat ini.
“Saat ini selain ukuran surat suaranya lebar, nama dan dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu cukup banyak, jadi selain cukup memakan waktu juga cukup sulit mencari nama caleg yang akan dipilih,”katanya.
Disebutkan, pihaknya sangat mendukung adanya simulasi Pemilu tersebut. “Saya mendukung sepenuhnya dilaksanakannya simulasi ini, karenanya saya akan menghimbau para Bupati/Walikota dan SKPD untuk mendukung pelaksanaan simulai ini. Karena saya tahu dana KPUD ini sangat minim sekali, kerananya perlu adanya kepedulian dari pemerintah daerah,”katanya.
Anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto menjelaskan, dari pelaksanaan simulasi ini KPU akan mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh KPPS pada pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang/
“Bgaimana dengan kondisi surat suara yang ukurannya mencapai 54 x 84 cm, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemberian suara di dalam bilik suara, dan apakah kotak suara yang ada bisa memuat jumlah kertas suara yang diperkirakan mencapai 500 orang, selanjutnya bagaimana cara pengisian lembaran-lembaran penghitungan suara serta bagaimana kerumitan-kerumitan yang ditemui para anggota KPPS,”katanya.
Disamping itu pelaksanaan simulasi ini akan melihat sudah sejauh mana penegetahuan masyarakat tentang tatacara pemberian suara mendatang, karena sebagaimana peraturan KPU No.03 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, dengan menandai satu kali pada kolom nama partai kemudian nomor/nama calon.
Bantu Rp 25 Juta
Zulkifli Nurdin secara pribadi juga akan membantu KPUD Provinsi Jambi Rp 25 juta. Hal itu dilakukannya guna kelancaran KPUD Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan dan mensimulasikan tentang tata cara Pemilu 2009.
Menurutnya, sumbangan Gubernur Jambi secara pribadi sebesar Rp 25 Juta kepada KPUD Provinsi Jambi semata-mata demi lancarnya pelaksanaan agenda nasional dalam penyelenggaraan Pemilu nanti. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta seluruh pejabat di wilayah Provinsi Jambi termasuk para bupati/walikota dalam simulasi tatacara pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2009. Para kepala daerah di Provinsi Jambi juga diminta untuk mensukseskan Pemili Kamis 9 April 2009 mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin usai memberikan suara dalam simulasi Pemilu Legislatif yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/2) pagi.
Menurut Gubernur Jambi, pencoblosan suara Pemilu 2009 ternyata cukup sulit jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemberian suara pada pemilu-pemilu yang lalu. Karena menurutnya surat suara pada waktu-waktu yang lalu tidak selebar seperti saat ini.
“Saat ini selain ukuran surat suaranya lebar, nama dan dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu cukup banyak, jadi selain cukup memakan waktu juga cukup sulit mencari nama caleg yang akan dipilih,”katanya.
Disebutkan, pihaknya sangat mendukung adanya simulasi Pemilu tersebut. “Saya mendukung sepenuhnya dilaksanakannya simulasi ini, karenanya saya akan menghimbau para Bupati/Walikota dan SKPD untuk mendukung pelaksanaan simulai ini. Karena saya tahu dana KPUD ini sangat minim sekali, kerananya perlu adanya kepedulian dari pemerintah daerah,”katanya.
Anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto menjelaskan, dari pelaksanaan simulasi ini KPU akan mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh KPPS pada pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang/
“Bgaimana dengan kondisi surat suara yang ukurannya mencapai 54 x 84 cm, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemberian suara di dalam bilik suara, dan apakah kotak suara yang ada bisa memuat jumlah kertas suara yang diperkirakan mencapai 500 orang, selanjutnya bagaimana cara pengisian lembaran-lembaran penghitungan suara serta bagaimana kerumitan-kerumitan yang ditemui para anggota KPPS,”katanya.
Disamping itu pelaksanaan simulasi ini akan melihat sudah sejauh mana penegetahuan masyarakat tentang tatacara pemberian suara mendatang, karena sebagaimana peraturan KPU No.03 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, dengan menandai satu kali pada kolom nama partai kemudian nomor/nama calon.
Bantu Rp 25 Juta
Zulkifli Nurdin secara pribadi juga akan membantu KPUD Provinsi Jambi Rp 25 juta. Hal itu dilakukannya guna kelancaran KPUD Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan dan mensimulasikan tentang tata cara Pemilu 2009.
Menurutnya, sumbangan Gubernur Jambi secara pribadi sebesar Rp 25 Juta kepada KPUD Provinsi Jambi semata-mata demi lancarnya pelaksanaan agenda nasional dalam penyelenggaraan Pemilu nanti. ruk
Polri di Tanjabar Diminta Netral Dalam Pemilu Legislatif
Tanjabar, Batak Pos
Dalam pemilihan legislatif pada tanggal Kamis 09 April mendatang, Polri diwilayah Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) diminta bersifat netral tidak memihak salah satu parpol maupun caleg.
Polri bertugas mengamankan jalannya pemilu, menindaklanjuti laporan panwaslu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Laporan masyarakat selambat-lambatnya tiga hari harus dilaporkan ke Panwaslu.
Panwaslu akan mengevaluasi laporan tersebut. Jika ada unsur Pidana pemilu, selambat-lambatnya lima hari harus dilaporkan ke Polri. Polri punya waktu 14 hari untuk menindaklanjuti laporan Panwaslu.
Demikian dikatakan Kapolres Tanjab Barat, AKBP Drs Dul Alim dalam Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 tahun 2008, No.01 tahun 2009 dan No.03 tahun 2009, digedung Pola Kantor Bupati, Kamis (26/02).
Kegiatan itu dihadiri peserta sosialisasi dari berbagai caleg, pengurus parpol yang ikut serta dalam pemilihan legislative mendatang. Turut hadir ketua KPUD Tanjab Barat dan beberapa orang anggota KPUD, Anggota Panwaslu, Perwakilan Kodim.
Kapolres mengatakan pelaksanaan kampanye baik kampanye rapat terbatas ataupun kampanye rapat umum, caleg bersangkutan harus melapor ke Polri selambat-lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan kampanye.
Peserta pemilu harus mengurus STTP, dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Diantaranya, berkas penyelenggaraan kampanye, penanggung jawab kampanye, bentuk kampanye, waktu kampanye, tempat kampanye, juru dan jumlah peserta kampanye.
“Kita akan mendukung sepenuhnya, dan tidak akan mempersulit. Jika berkasnya tidak lengkap akan kita kembalikan sampai persyaratan tersebut dilengkapi. Dan tidak ada dikenakan biaya sedikitpun,” kata Dul Alim.
Disebutkan, Polri akan merekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS-TPS pada saat pemungutan suara. “Kita akan catat hasil suara yang diperoleh, untuk file kami. Dan akan tetap mengamankan dan memonitor jalannya pemilu, tanggung jawab penuh ada ditangan KPUD dan Panwaslu,” katanya.
Sementara itu, Anggota KPUD Tanjab Barat, Wendy mengatakan dalam kampanye terbuka (rapat umum) maksimal jumlah peserta kampanye sebanyak 150 orang.
Sebelumnya harus melapor ke Polri selambat-lambatnya satu minggu. “Untuk dana kampanye juga harus dilaporkan ke KPUD untuk selanjutnya akan kita sampaikan ke Pusat. Dana kampanye akan diaudit oleh akuntan public, parpol harus melaporkan rekeningnya ke KPUD,” katanya.
Disebutkan, sumbangan kampanye diatas Rp 20 juta harus ada NPWP yang berasal dari pengusaha. Sedangkan dari perusahaan harus dilengkapi dengan Akte dan NPWP. “Dibawah Rp 20 juta hanya dilampirkan identitas pengenal,” katanya.
Dikatakan, jadwal kampanye terbuka mendatang hanya diberikan waktu selama 21 hari. Sedangkan jadwal dari KPU pusat, setiap hari hanya diperbolehkan 1 partai untuk masing-masing dapil per kecamatan.
“Permasalahannya, di Tanjab Barat ada 31 parpol, jelas ada parpol yang tidak kebagian jadwal kampanye. Karena kita mengacu pada jadwal pusat,” tukasnya.
Ketua Panwaslu, A.Sibli mengatakan dalam penyampaian laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus lengkap dan waktunya sangat singkat selambat-lambatnya tiga hari setelah kejadian.
Laporan harus disertai identitas pelapor, identitas pelanggar pemilu, identitas saksi, kronologis kejadian harus jelas. “Kemudian setelah dilengkapi serahkan ke Panwaslu. Kita akan tindak lanjuti dan evaluasi. Apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran pidana pemilu. Jika pelanggaran administrasi akan kita teruskan ke KPUD. Sebaliknya, ada pidana pemilu akan kita sampaikan ke Polri,” jelasnya.
Erham,S.AG salah satu caleg dari partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) mengatakan panwaslu kecamatan tidak bekerja dan menjalankan aturan terkait penyelenggaraan kampanye.
Ia mencontohkan, masih banyak atribut kampanye yang dipasang di jembatan-jembatan. Panwaslu diharapkan harus tegas, dalam mengawas jalannya pemilu. “Point kedua saya mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut Panwaslu atas laporan masyarakat yang sampai ke Panwaslu. Saya fakir sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” katanya. ruk
Dalam pemilihan legislatif pada tanggal Kamis 09 April mendatang, Polri diwilayah Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) diminta bersifat netral tidak memihak salah satu parpol maupun caleg.
Polri bertugas mengamankan jalannya pemilu, menindaklanjuti laporan panwaslu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Laporan masyarakat selambat-lambatnya tiga hari harus dilaporkan ke Panwaslu.
Panwaslu akan mengevaluasi laporan tersebut. Jika ada unsur Pidana pemilu, selambat-lambatnya lima hari harus dilaporkan ke Polri. Polri punya waktu 14 hari untuk menindaklanjuti laporan Panwaslu.
Demikian dikatakan Kapolres Tanjab Barat, AKBP Drs Dul Alim dalam Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 tahun 2008, No.01 tahun 2009 dan No.03 tahun 2009, digedung Pola Kantor Bupati, Kamis (26/02).
Kegiatan itu dihadiri peserta sosialisasi dari berbagai caleg, pengurus parpol yang ikut serta dalam pemilihan legislative mendatang. Turut hadir ketua KPUD Tanjab Barat dan beberapa orang anggota KPUD, Anggota Panwaslu, Perwakilan Kodim.
Kapolres mengatakan pelaksanaan kampanye baik kampanye rapat terbatas ataupun kampanye rapat umum, caleg bersangkutan harus melapor ke Polri selambat-lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan kampanye.
Peserta pemilu harus mengurus STTP, dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Diantaranya, berkas penyelenggaraan kampanye, penanggung jawab kampanye, bentuk kampanye, waktu kampanye, tempat kampanye, juru dan jumlah peserta kampanye.
“Kita akan mendukung sepenuhnya, dan tidak akan mempersulit. Jika berkasnya tidak lengkap akan kita kembalikan sampai persyaratan tersebut dilengkapi. Dan tidak ada dikenakan biaya sedikitpun,” kata Dul Alim.
Disebutkan, Polri akan merekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS-TPS pada saat pemungutan suara. “Kita akan catat hasil suara yang diperoleh, untuk file kami. Dan akan tetap mengamankan dan memonitor jalannya pemilu, tanggung jawab penuh ada ditangan KPUD dan Panwaslu,” katanya.
Sementara itu, Anggota KPUD Tanjab Barat, Wendy mengatakan dalam kampanye terbuka (rapat umum) maksimal jumlah peserta kampanye sebanyak 150 orang.
Sebelumnya harus melapor ke Polri selambat-lambatnya satu minggu. “Untuk dana kampanye juga harus dilaporkan ke KPUD untuk selanjutnya akan kita sampaikan ke Pusat. Dana kampanye akan diaudit oleh akuntan public, parpol harus melaporkan rekeningnya ke KPUD,” katanya.
Disebutkan, sumbangan kampanye diatas Rp 20 juta harus ada NPWP yang berasal dari pengusaha. Sedangkan dari perusahaan harus dilengkapi dengan Akte dan NPWP. “Dibawah Rp 20 juta hanya dilampirkan identitas pengenal,” katanya.
Dikatakan, jadwal kampanye terbuka mendatang hanya diberikan waktu selama 21 hari. Sedangkan jadwal dari KPU pusat, setiap hari hanya diperbolehkan 1 partai untuk masing-masing dapil per kecamatan.
“Permasalahannya, di Tanjab Barat ada 31 parpol, jelas ada parpol yang tidak kebagian jadwal kampanye. Karena kita mengacu pada jadwal pusat,” tukasnya.
Ketua Panwaslu, A.Sibli mengatakan dalam penyampaian laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus lengkap dan waktunya sangat singkat selambat-lambatnya tiga hari setelah kejadian.
Laporan harus disertai identitas pelapor, identitas pelanggar pemilu, identitas saksi, kronologis kejadian harus jelas. “Kemudian setelah dilengkapi serahkan ke Panwaslu. Kita akan tindak lanjuti dan evaluasi. Apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran pidana pemilu. Jika pelanggaran administrasi akan kita teruskan ke KPUD. Sebaliknya, ada pidana pemilu akan kita sampaikan ke Polri,” jelasnya.
Erham,S.AG salah satu caleg dari partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) mengatakan panwaslu kecamatan tidak bekerja dan menjalankan aturan terkait penyelenggaraan kampanye.
Ia mencontohkan, masih banyak atribut kampanye yang dipasang di jembatan-jembatan. Panwaslu diharapkan harus tegas, dalam mengawas jalannya pemilu. “Point kedua saya mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut Panwaslu atas laporan masyarakat yang sampai ke Panwaslu. Saya fakir sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” katanya. ruk
Perbaikan 200 Kilometer Jalan Nasional di Jambi Mendesak
Jambi, Batak Pos
Perbaikan sepanjang 200 kilometer (km) jalan nasional dari arah Muaratembesi, Kabupaten Batanghari-Saronagun-Muarabungo kini mendesak karena jalan tersebut rusak parah. Dari 1200 km jalan Nasioanl di Provinsi Jambi, 30 persen diantaranya rusak berat. Kini kerusakan 200 km jalan Muaratembesi-Sarolangun –Bungo butuh percepatan rehabilitasi.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Uumum (PU) Provinsi Jambi, Ir Nino Guritno kepada wartawan di Jambi, Kamis (26/2). Menurutnya, kini pekerjaan jalan tersebut sudah dimulai dengan kucuran dana dari APBN 2009 Rp 5 miliar dan swakelola PU Provinsi Jambi APBD 2009 Rp 2 miliar.
Menurutnya, idealnya dana pembangunan rehabilitasi jalan nasional secara permanent yakni Rp 3 miliar untuk satu kilometre. Namun karena minimnya alokasi dana sehingga pembangunan jalan hanya prioritas dan terkesan tidak tuntas.
“Perbaikan jalan Muaratembesi-Sarolangun-Bungo sudah dimulai. Alat-alat berat sudah dilokasi. Target pekerjaan hingga empat bulan kedepan. Tonase jalan tersebut hanya 8 ton, namun kenderaan batubara dan minyak kelapa sawit yang lalu lalang di jalur tersebut melebihi tonase ketahanan jalan. Hal itu yang membuat kerusakan jalan selalu terjadi,”katanya.
Disebutkan, perbaikan jalan nasional dan provinsi di Provinsi Jambi tidak dapat dilakukan secara permanent karena minimnya alokasi dana. Alokasi dana dari APBN juga sangat terbatas. Sehingga kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi tak kunjung mantap. ruk
Perbaikan sepanjang 200 kilometer (km) jalan nasional dari arah Muaratembesi, Kabupaten Batanghari-Saronagun-Muarabungo kini mendesak karena jalan tersebut rusak parah. Dari 1200 km jalan Nasioanl di Provinsi Jambi, 30 persen diantaranya rusak berat. Kini kerusakan 200 km jalan Muaratembesi-Sarolangun –Bungo butuh percepatan rehabilitasi.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Uumum (PU) Provinsi Jambi, Ir Nino Guritno kepada wartawan di Jambi, Kamis (26/2). Menurutnya, kini pekerjaan jalan tersebut sudah dimulai dengan kucuran dana dari APBN 2009 Rp 5 miliar dan swakelola PU Provinsi Jambi APBD 2009 Rp 2 miliar.
Menurutnya, idealnya dana pembangunan rehabilitasi jalan nasional secara permanent yakni Rp 3 miliar untuk satu kilometre. Namun karena minimnya alokasi dana sehingga pembangunan jalan hanya prioritas dan terkesan tidak tuntas.
“Perbaikan jalan Muaratembesi-Sarolangun-Bungo sudah dimulai. Alat-alat berat sudah dilokasi. Target pekerjaan hingga empat bulan kedepan. Tonase jalan tersebut hanya 8 ton, namun kenderaan batubara dan minyak kelapa sawit yang lalu lalang di jalur tersebut melebihi tonase ketahanan jalan. Hal itu yang membuat kerusakan jalan selalu terjadi,”katanya.
Disebutkan, perbaikan jalan nasional dan provinsi di Provinsi Jambi tidak dapat dilakukan secara permanent karena minimnya alokasi dana. Alokasi dana dari APBN juga sangat terbatas. Sehingga kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi tak kunjung mantap. ruk
Gubernur Akui Pembalakan dan Perambahan Hutan di Jambi Masih Marak
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengakui kalau perambahan dan pembalakan hutan di wilayah Provinsi Jambi masih marak. Minimnya tenaga serta sarana untuk mengawasi hutan di Provinsi Jambi penyebab mudahnya cukong kayu merambah di Jambi. Perambahan hutan tersebut dating dari luar Jambi.
Tragisnya kondisi hutan di Jambi menyebabkan fungsi hutan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai pensuplai oksigen, pencegah banjir, dan juga penting artinya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari baik dari hasil kayu mapun non kayu, kini minim sudah.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin pada acara Peresmian Balai Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi , Kamis (26/2). Menurut Zulkifli Nurdin, mengamuknya Harimau Sumatera di sejumlah Hutan Konservasi di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi penyanggah Taman Nasional Berbak, sebulan terakhir telah menewaskan enam warga karena Habitat Harimau tersebut sudah semakin terdesak akibat pembalakan liar dan perambahan hutan.
Sebagian warga yang diterkam harimau adalah pelaku pembalakan liar bukan saja warga desa setempat tetapi pendatang dari provinsi lain, diantaranya Lampung Masuji, Bengkulu dan Sumatera Utara.
Gubernur Jambi minta kepada penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku kerusakan hutan, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi kelangsungan hidup umat manusia dan kelestarian alam, bencana banjir saat ini terjadi dimana-mana, longsor dan iklim yang tak menentu.
Pemerintah daerah juga merasa kesulitan untuk mengawasi kegiatan pembalakan dan perambahan karena masih terbatasnya tenaga Polhut dan fasilitas. “Selayaknya kita sudah harus memiliki Helikopter untuk mengawasi hutan, saya sudah mengajukan hal ini ke Menteri Kehutanan” ujar Zulkifli.
Provinsi Jambi yang memiliki hutan tropis termasuk salah satu provinsi yang sering mengalami bencana kebakaran, yang mengharuskan berhati-hati dalam mengelola hutan untuk menghindari terus menurunnya kualitas hutan di Provinsi Jambi. Hutan Tropis tidak hanya dirasakan manfaat dan keberadaannya oleh Negara Indonesia, melainkan juga oleh masyarakat dunia.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir Budidaya dalam laporannya mengatakan EC-Indonesia FLEGT Support Project (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)” merupakan program bantuan teknis Uni Eropa untuk Indonesia dalam hal penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan bidang kehutanan. Program bantuan ini harus dilihat dalam kerangka keseluruhan dari Rencana Tindak FLEGT Uni Eropa (EU FLEGT Action Plan).
Lembaga ini di Provinsi Jambi telah berjalan dari tahun 2006 dan akan berakhir sampai dengan Februari 2011. Lokasi proyeknya berada di 5 kabupaten (Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur) serta satu di Kota Jambi.
Untuk mendukung kebijakan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota tersebut bekerjasama dengan EC-Indonesia FLEGT SP mencoba membangun sebuah Pusat Informasi Kehutanan. Balai informasi ini diharapkan dapat menjembatani pemeerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Tujuan utama didirikannya pusat informasi kehutanan adalah untuk memfasilitasi tata kelola yang baik dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai semua aspek sektor kehutanan. ruk
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengakui kalau perambahan dan pembalakan hutan di wilayah Provinsi Jambi masih marak. Minimnya tenaga serta sarana untuk mengawasi hutan di Provinsi Jambi penyebab mudahnya cukong kayu merambah di Jambi. Perambahan hutan tersebut dating dari luar Jambi.
Tragisnya kondisi hutan di Jambi menyebabkan fungsi hutan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai pensuplai oksigen, pencegah banjir, dan juga penting artinya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari baik dari hasil kayu mapun non kayu, kini minim sudah.
Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin pada acara Peresmian Balai Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi , Kamis (26/2). Menurut Zulkifli Nurdin, mengamuknya Harimau Sumatera di sejumlah Hutan Konservasi di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi penyanggah Taman Nasional Berbak, sebulan terakhir telah menewaskan enam warga karena Habitat Harimau tersebut sudah semakin terdesak akibat pembalakan liar dan perambahan hutan.
Sebagian warga yang diterkam harimau adalah pelaku pembalakan liar bukan saja warga desa setempat tetapi pendatang dari provinsi lain, diantaranya Lampung Masuji, Bengkulu dan Sumatera Utara.
Gubernur Jambi minta kepada penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku kerusakan hutan, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi kelangsungan hidup umat manusia dan kelestarian alam, bencana banjir saat ini terjadi dimana-mana, longsor dan iklim yang tak menentu.
Pemerintah daerah juga merasa kesulitan untuk mengawasi kegiatan pembalakan dan perambahan karena masih terbatasnya tenaga Polhut dan fasilitas. “Selayaknya kita sudah harus memiliki Helikopter untuk mengawasi hutan, saya sudah mengajukan hal ini ke Menteri Kehutanan” ujar Zulkifli.
Provinsi Jambi yang memiliki hutan tropis termasuk salah satu provinsi yang sering mengalami bencana kebakaran, yang mengharuskan berhati-hati dalam mengelola hutan untuk menghindari terus menurunnya kualitas hutan di Provinsi Jambi. Hutan Tropis tidak hanya dirasakan manfaat dan keberadaannya oleh Negara Indonesia, melainkan juga oleh masyarakat dunia.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir Budidaya dalam laporannya mengatakan EC-Indonesia FLEGT Support Project (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)” merupakan program bantuan teknis Uni Eropa untuk Indonesia dalam hal penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan bidang kehutanan. Program bantuan ini harus dilihat dalam kerangka keseluruhan dari Rencana Tindak FLEGT Uni Eropa (EU FLEGT Action Plan).
Lembaga ini di Provinsi Jambi telah berjalan dari tahun 2006 dan akan berakhir sampai dengan Februari 2011. Lokasi proyeknya berada di 5 kabupaten (Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur) serta satu di Kota Jambi.
Untuk mendukung kebijakan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota tersebut bekerjasama dengan EC-Indonesia FLEGT SP mencoba membangun sebuah Pusat Informasi Kehutanan. Balai informasi ini diharapkan dapat menjembatani pemeerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Tujuan utama didirikannya pusat informasi kehutanan adalah untuk memfasilitasi tata kelola yang baik dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai semua aspek sektor kehutanan. ruk
Media Elektronik Dituding Penyebar Pornogrofi
Jambi, Batak Pos
Media elektronik khususnya online ditunding sebagai penyebab utama penyebaran pornografi di Indonesia. Mudahnya mengakses media online saat ini, penyebab maraknya penyebaran pornografi di tanah air.
Hal tersebut dikemukakan Mugiono, staf ahli menteri komunikasi dan informatika (depkominfo) pada Sosialisasi UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di Shanghai Hotel Abadi Convention Center, Rabu (25/2) siang.
Menurutnya, pemberitaan di media elektronik dan online merupakan penyebaran tercepat pornografi di negeri ini. Ini dapat merusak citra dan moral bangsa. Ia juga menyebutkan, kemajuan tekhnologi ikut menyumbang berkembangnya pornografi di Indonesia, dengan menjadikan perempuan sebagai objek pornografi.
Hal senada juga dikatakan Gubernur Jambi pada sambutanya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang hukum, Syafrudin Effendi. Menurutnya, saat ini banyak media televise, internet yang menayangkan film dengan bumbu-bumbu pornografi, ditambah lagi dengan media cetak yang mempercepat penyebarannya.
“Lahirnya UU tersebut untuk mencegah krisis moral masyarakat Indonesia. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk memerangi pornografi,”ujarnya.
Arif, salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unja membantah tudingan dua pejabat tersebut. Ditegaskannya, media bukan penyebab utama penyebaran pornografi, tapi moral bangsa ini memang sudah hancur.
“Sementara pemerintah sendiri setengah hati memerangi pornografi itu, buktinya Perda Provinsi Jambi tentang pornografi tak efektif. Saya menilai hingga kini Perda itu tak jalan,”katanya.
Diakuinya, penayangan film-film di televisi memang berpengaruh besar pada masyarakat, tetapi itu bukan kesalahan media. Namun selama ini aturan yang berlaku memang tidak ditegakan secara konsekwen oleh penegak hokum. ruk
Media elektronik khususnya online ditunding sebagai penyebab utama penyebaran pornografi di Indonesia. Mudahnya mengakses media online saat ini, penyebab maraknya penyebaran pornografi di tanah air.
Hal tersebut dikemukakan Mugiono, staf ahli menteri komunikasi dan informatika (depkominfo) pada Sosialisasi UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di Shanghai Hotel Abadi Convention Center, Rabu (25/2) siang.
Menurutnya, pemberitaan di media elektronik dan online merupakan penyebaran tercepat pornografi di negeri ini. Ini dapat merusak citra dan moral bangsa. Ia juga menyebutkan, kemajuan tekhnologi ikut menyumbang berkembangnya pornografi di Indonesia, dengan menjadikan perempuan sebagai objek pornografi.
Hal senada juga dikatakan Gubernur Jambi pada sambutanya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang hukum, Syafrudin Effendi. Menurutnya, saat ini banyak media televise, internet yang menayangkan film dengan bumbu-bumbu pornografi, ditambah lagi dengan media cetak yang mempercepat penyebarannya.
“Lahirnya UU tersebut untuk mencegah krisis moral masyarakat Indonesia. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk memerangi pornografi,”ujarnya.
Arif, salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unja membantah tudingan dua pejabat tersebut. Ditegaskannya, media bukan penyebab utama penyebaran pornografi, tapi moral bangsa ini memang sudah hancur.
“Sementara pemerintah sendiri setengah hati memerangi pornografi itu, buktinya Perda Provinsi Jambi tentang pornografi tak efektif. Saya menilai hingga kini Perda itu tak jalan,”katanya.
Diakuinya, penayangan film-film di televisi memang berpengaruh besar pada masyarakat, tetapi itu bukan kesalahan media. Namun selama ini aturan yang berlaku memang tidak ditegakan secara konsekwen oleh penegak hokum. ruk
Pantai Tanjabar Pintu Masuk Penyeludupan di Jambi
Jambi, Batak Pos
Pantai Timur Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) merupakan pintu masuk penyeludupan asal luar negeri ke Provinsi Jambi. Minimnya pengawasan dari pihak terkait, membuat praktek penyeludupan dari pantai Kualatungkal, Tanjabar tak bias dihentikan.
Penangkapan gula illegal 90 ton (bukan 100 ton) asal Thailand dan India oleh Kepolisian Resort Tanjab Barat di gudang Parit Gompong, Selasa (24/02) lalu, pertanda praktik penyeludupan marak di Jambi.
Penangkapan gula tersebut dikemas dalam 1800 karung, setiap karung diperkirakan seberat 50 kg. Penemuan timbunan gula asal Thailand dan India ini merupakan penangkapan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Polres Tanjab Barat berhasil mengamankan puluhan ton gula illegal asal India dan Thailand.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Rabu (25/2) mengatakan, Kantor Bantu Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tungkal dan kepolisian di Tanjabar masih mandul dalam menangani praktek penyeludupan.
Pihaknya juga mempertayakan sejauh mana kinerja Bea Cukai Jambi dalam mengawasi barang-barang impor yang masuk ke Provinsi Jambi. Kasus penyeludupan ke Jambi sudah marak khususnya dari pintu masuk Kualatungkal.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi (PDIP) H Soewarno Soerinta. Menurutnya, pihak Bea Cukai Jambi terkesan tutup mata maraknya kasus penyeludupan ke Provinsi Jambi.
Bahkan barang-barang import dari Thailan, China dan Negara lain, mark masuk Jambi tanpa sesuai prosedur. Hal ini harus menjadi perhatian serius pihak Bea Cukai Jambi dan Jajaran Polda Jambi.
Pemain Lama
Hingga Rabu (25/2) jajaran Polres Tanjabar masih memeriksa tersangka Ajing, yang juga pemain lama dalam penyeludupan. Kapolres Tanjab Barat AKBP Drs Dul Alim mengatakan penemuan timbunan gula asal Thailand dan India ini merupakan penangkapan yang keempat kalinya.
Sebelumnya, Polres Tanjab Barat berhasil mengamankan puluhan ton gula illegal asal India dan Thailand . “Pemilik gula ini adalah saudara Ajing, yang baru saja bebas bersyarat dengan kasus yang sama. Sementara pemilik gudang adalah saudara Marzuki yang dibeli dari saudara Hengly. Sementara Ajing menyewa gudang tersebut untuk ditimbun gula illegal,” katanya.
Disebutkan, tersangka Ajing sedang dalam pemeriksaan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Marzuki juga telah dimintai keterangan atas kepemilikan gudang tersebut.
“Kita sudah periksa tersangkanya, dan telah terbukti bahwa gula tersebut adalah milik Ajing yang menyewa gudang milik Marzuki. Polisi mendapatkan laporan masyarakat dan mencurigai gudang tersebut ditimbun gula illegal. Secara pintas, gudang tersebut tidak tampak seperti tempat penyimpanan barang karena diatasnya merupakan penangkar burung wallet,”katanya.
Dalam penangkapan gula ini, polisi menjerat Ajing dengan Undang-undang Kepabeanan , No.17, Pasal 102 dan 103 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sementara hingga saat ini polisi secara intensif mengembangkan kasus ini, dan mencari tahu keterlibatan pihak lain.
Polisi juga akan memintai keterangan pihak Bea Cukai atas keberadaan gula illegal tersebut di gudang Parit Gompong karena di duga gula tersebut diangkut lewat jalur laut.
Jalur Darat
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Bantu Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tungkal, Edy Hidayat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Gula Ilegal sebanyak 90 Ton yang saat ini diamankan Polisi.
Ia meyakini gula tersebut tidak melewati jalur laut. “Tidak mungkin lewat jalur laut, karena kami selalu patroli dan sekarang kita dibantu dengan bea cukai Tanjung Balai. Dan sangat mustahil, kalau gula tersebut lewat laut,” katanya.
Disebutkan, Pihak Bea Cukai Kualatungkal tidak ada kewenangan atas keberadaan gula yang berada di Gudang Parit Gompong, karena gudang tersebut merupakan gudang swasta bukan gudang wilayah kepabeanan seperti di Talang Duku.
“Seperti gula dan beras itu merupakan prioritas kita dan sudah diintruksikan oleh pimpinan. Barang tersebut tidak bisa di bawa antar pulau, karena akan dianggap sebagai barang penyelundupan. Seperti gula, pemerintah sudah mencukupi kebutuhan di masing- masing provinsi, dan sudah ada kuota tersendiri. Saya berprediksi gula tersebut diangkut lewat jalur darat,” ujarnya. ruk
Pantai Timur Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) merupakan pintu masuk penyeludupan asal luar negeri ke Provinsi Jambi. Minimnya pengawasan dari pihak terkait, membuat praktek penyeludupan dari pantai Kualatungkal, Tanjabar tak bias dihentikan.
Penangkapan gula illegal 90 ton (bukan 100 ton) asal Thailand dan India oleh Kepolisian Resort Tanjab Barat di gudang Parit Gompong, Selasa (24/02) lalu, pertanda praktik penyeludupan marak di Jambi.
Penangkapan gula tersebut dikemas dalam 1800 karung, setiap karung diperkirakan seberat 50 kg. Penemuan timbunan gula asal Thailand dan India ini merupakan penangkapan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Polres Tanjab Barat berhasil mengamankan puluhan ton gula illegal asal India dan Thailand.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Rabu (25/2) mengatakan, Kantor Bantu Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tungkal dan kepolisian di Tanjabar masih mandul dalam menangani praktek penyeludupan.
Pihaknya juga mempertayakan sejauh mana kinerja Bea Cukai Jambi dalam mengawasi barang-barang impor yang masuk ke Provinsi Jambi. Kasus penyeludupan ke Jambi sudah marak khususnya dari pintu masuk Kualatungkal.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi (PDIP) H Soewarno Soerinta. Menurutnya, pihak Bea Cukai Jambi terkesan tutup mata maraknya kasus penyeludupan ke Provinsi Jambi.
Bahkan barang-barang import dari Thailan, China dan Negara lain, mark masuk Jambi tanpa sesuai prosedur. Hal ini harus menjadi perhatian serius pihak Bea Cukai Jambi dan Jajaran Polda Jambi.
Pemain Lama
Hingga Rabu (25/2) jajaran Polres Tanjabar masih memeriksa tersangka Ajing, yang juga pemain lama dalam penyeludupan. Kapolres Tanjab Barat AKBP Drs Dul Alim mengatakan penemuan timbunan gula asal Thailand dan India ini merupakan penangkapan yang keempat kalinya.
Sebelumnya, Polres Tanjab Barat berhasil mengamankan puluhan ton gula illegal asal India dan Thailand . “Pemilik gula ini adalah saudara Ajing, yang baru saja bebas bersyarat dengan kasus yang sama. Sementara pemilik gudang adalah saudara Marzuki yang dibeli dari saudara Hengly. Sementara Ajing menyewa gudang tersebut untuk ditimbun gula illegal,” katanya.
Disebutkan, tersangka Ajing sedang dalam pemeriksaan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Marzuki juga telah dimintai keterangan atas kepemilikan gudang tersebut.
“Kita sudah periksa tersangkanya, dan telah terbukti bahwa gula tersebut adalah milik Ajing yang menyewa gudang milik Marzuki. Polisi mendapatkan laporan masyarakat dan mencurigai gudang tersebut ditimbun gula illegal. Secara pintas, gudang tersebut tidak tampak seperti tempat penyimpanan barang karena diatasnya merupakan penangkar burung wallet,”katanya.
Dalam penangkapan gula ini, polisi menjerat Ajing dengan Undang-undang Kepabeanan , No.17, Pasal 102 dan 103 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sementara hingga saat ini polisi secara intensif mengembangkan kasus ini, dan mencari tahu keterlibatan pihak lain.
Polisi juga akan memintai keterangan pihak Bea Cukai atas keberadaan gula illegal tersebut di gudang Parit Gompong karena di duga gula tersebut diangkut lewat jalur laut.
Jalur Darat
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Bantu Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tungkal, Edy Hidayat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Gula Ilegal sebanyak 90 Ton yang saat ini diamankan Polisi.
Ia meyakini gula tersebut tidak melewati jalur laut. “Tidak mungkin lewat jalur laut, karena kami selalu patroli dan sekarang kita dibantu dengan bea cukai Tanjung Balai. Dan sangat mustahil, kalau gula tersebut lewat laut,” katanya.
Disebutkan, Pihak Bea Cukai Kualatungkal tidak ada kewenangan atas keberadaan gula yang berada di Gudang Parit Gompong, karena gudang tersebut merupakan gudang swasta bukan gudang wilayah kepabeanan seperti di Talang Duku.
“Seperti gula dan beras itu merupakan prioritas kita dan sudah diintruksikan oleh pimpinan. Barang tersebut tidak bisa di bawa antar pulau, karena akan dianggap sebagai barang penyelundupan. Seperti gula, pemerintah sudah mencukupi kebutuhan di masing- masing provinsi, dan sudah ada kuota tersendiri. Saya berprediksi gula tersebut diangkut lewat jalur darat,” ujarnya. ruk
Provinsi Jambi Bentuk Forum SKDP Kejar RPJM
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-GSKPD) guna mengejar percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2010. Pembentukan FGSKPD Rabu (25/2) itu diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin diwakili Asisten III Setda Provinsi Jambi Ir H. Ahmad Fauzi, MTP, Rabu (25/2) mengatakan, FGSKPD Jambi mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010.
Tahun 2010 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJM, yang tentunya membutuhkan perenungan, pemikiran dan analisisi yang mendalam. Sehingga arah perjalanan visi dan misi ini dapat berjalan sebagai mana mestinya, sehingga di akhir masa jabatan Gubernur Jambi tahun 2010 nanti semua harapan dan cita-cita dapat tercapai.
Disebutkan, Gubernur Jambi mengharapkan agar para peserta bisa merumuskan gagasan-gagasan yang fokus dalam membentuk program dan kegiatan terbaik yang singkon dan kolaboratif.
Baik antar SKPD maupun dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota, yang akan dimantapkan dalam rencana kerja (renja) masing-masing SKPD tahun 2010 guna mewujudkan “Jambi Mampu, Maju dan Mandiri”.
Menurut Gubernur Jambi, memasuki tahun 2009, banyak peristiwa dan momen penting yang mesti menjadi perhatian yang perlu disikapi dan direncanakan secara abaik dan berkualitas.
“Adanya krisi global yang berdampak pada ekonomi regional yang juga dirasakan Provinsi Jambi, antara lain menurunnya harga komoditi ekspor unggulan Provinsi Jambi, seperti CPO dan karet. Sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat Jambi. Hal ini harus dapat diantisipasi dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010,”katanya.
Disebutkan, tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana hasil perencanaan sebagian akan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang baru, (Gubernur Jambi periode 2010-2015) serta diawasi legislative hasil Pemilu 2009.
Menurut gubernur, sejalan dengan RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010, maka rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2010 akan difokuskan pada empat program prioritas pertama yakni Revitalisasi Pertanian dan UKM, kedua Peningkatan Pembangunan infstruktur, ketiga Pembangunan Sumber daya Manusia, dan ke empat Pembangunan Sumber Daya Alam dan Pariwisata.
Diharapkan juga pertemuan forum SKDP itu dapat menghasilkan berbagai keputusan yang ditetapkan melalui komitmen bersama di antara pelaku pembangunan terhadap program/kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia.
“Proses dan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi yaitu RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010,”kata Gubernur Jambi.
Ketua Bappeda Provinsi Jambi Drs Pahrul Rozi, M.Si dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakan Forum Gabungan SKPD tahun 2009 guna mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan renja SKPD Provinsi Jambi.
Kemudian menetapkan prioritas Renja SKPD Provinsi, menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan pagu/plafon dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Provinsi Jambi, dan akan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 25-26 Februari 2009.
Forum Gabungan SKPD tahun 2009 ini diikuti oleh peserta dari Provinsi, para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, Perguruan Tinggi, Kanwil, Badan, Dinas, Kantor, Biro dan Instnasi teknis, dan dari Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota se – Provinsi Jambi. ruk
Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-GSKPD) guna mengejar percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2010. Pembentukan FGSKPD Rabu (25/2) itu diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin diwakili Asisten III Setda Provinsi Jambi Ir H. Ahmad Fauzi, MTP, Rabu (25/2) mengatakan, FGSKPD Jambi mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010.
Tahun 2010 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJM, yang tentunya membutuhkan perenungan, pemikiran dan analisisi yang mendalam. Sehingga arah perjalanan visi dan misi ini dapat berjalan sebagai mana mestinya, sehingga di akhir masa jabatan Gubernur Jambi tahun 2010 nanti semua harapan dan cita-cita dapat tercapai.
Disebutkan, Gubernur Jambi mengharapkan agar para peserta bisa merumuskan gagasan-gagasan yang fokus dalam membentuk program dan kegiatan terbaik yang singkon dan kolaboratif.
Baik antar SKPD maupun dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota, yang akan dimantapkan dalam rencana kerja (renja) masing-masing SKPD tahun 2010 guna mewujudkan “Jambi Mampu, Maju dan Mandiri”.
Menurut Gubernur Jambi, memasuki tahun 2009, banyak peristiwa dan momen penting yang mesti menjadi perhatian yang perlu disikapi dan direncanakan secara abaik dan berkualitas.
“Adanya krisi global yang berdampak pada ekonomi regional yang juga dirasakan Provinsi Jambi, antara lain menurunnya harga komoditi ekspor unggulan Provinsi Jambi, seperti CPO dan karet. Sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat Jambi. Hal ini harus dapat diantisipasi dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010,”katanya.
Disebutkan, tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana hasil perencanaan sebagian akan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang baru, (Gubernur Jambi periode 2010-2015) serta diawasi legislative hasil Pemilu 2009.
Menurut gubernur, sejalan dengan RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010, maka rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2010 akan difokuskan pada empat program prioritas pertama yakni Revitalisasi Pertanian dan UKM, kedua Peningkatan Pembangunan infstruktur, ketiga Pembangunan Sumber daya Manusia, dan ke empat Pembangunan Sumber Daya Alam dan Pariwisata.
Diharapkan juga pertemuan forum SKDP itu dapat menghasilkan berbagai keputusan yang ditetapkan melalui komitmen bersama di antara pelaku pembangunan terhadap program/kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia.
“Proses dan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi yaitu RPJM Provinsi Jambi tahun 2006-2010,”kata Gubernur Jambi.
Ketua Bappeda Provinsi Jambi Drs Pahrul Rozi, M.Si dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakan Forum Gabungan SKPD tahun 2009 guna mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan renja SKPD Provinsi Jambi.
Kemudian menetapkan prioritas Renja SKPD Provinsi, menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan pagu/plafon dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Provinsi Jambi, dan akan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 25-26 Februari 2009.
Forum Gabungan SKPD tahun 2009 ini diikuti oleh peserta dari Provinsi, para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, Perguruan Tinggi, Kanwil, Badan, Dinas, Kantor, Biro dan Instnasi teknis, dan dari Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota se – Provinsi Jambi. ruk
Panbers dan Joy Tobing Akan Menghibur Masyarakat Batak di Jambi
Jambi, Batak Pos
Kelompok musik legendaris Panjaitan Bersaudara (Panber’s), Joy Tobing (Jawara Indonesia Idol I) dan Silaen Sister akan menghibur ribuan masyarakat Batak di Provinsi Jambi. Suguhan lagu-lagu Batak akan dilantunkan ketiga penyanyi ibukota tersebut guna mengobati rindu masyarakat Batak akan Bonapasogit (kampung halaman).
Rencana tampilnya penyanyi Batak tersebut diprakarsai Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) dalam rangka Pelantikan Kepengurusan LBBJ Provinsi Jambi Periode 2008-2011, di GOR Kotabaru Jambi, Sabtu 7 Maret 2009 mendatang.
Demikian dikatakan Sekretaris Umum LBBJ Provinsi Jambi, Ir P Bernhard Panjaitan MM kepada Batak Pos, Selasa (24/2). Menurutnya, selain pelantikan pengurus yang telah terpilih beberapa bulan lalu, Djaitun Mangaraja, Zulkifli Nurdin (Gubernur Jambi) juga akan menyematkan ulos kepada pengurus LBBJ serta ketu-ketua puak batak (Simalungun, Toba, Pakpak, Tapsel dan Karo).
Kemudian pada kesempatan itu juga ada penyerahan sebuah mobil ambulance untuk LBBJ Jambi oleh Gubernur Zulkifli Nurdin. Selain itu juga memberikan ulos kepada anggota kehormatan LBBJ Azrin Nurdin, yang juga adik kandung Zulkifli Nurdin.
Disebutkan, persiapan sudah dimatangkan oleh panitia yang telah terbentuk. Hadirnya artis ibukota Batak itu, akan menghibur ribuan masyarakat Batak di Provinsi Jambi. Hiburan itu juga guna menjalin silaturahmi etnis Batak dari lima puak di Provinsi Jambi dalam membangun Provinsi Jambi. ruk
Kelompok musik legendaris Panjaitan Bersaudara (Panber’s), Joy Tobing (Jawara Indonesia Idol I) dan Silaen Sister akan menghibur ribuan masyarakat Batak di Provinsi Jambi. Suguhan lagu-lagu Batak akan dilantunkan ketiga penyanyi ibukota tersebut guna mengobati rindu masyarakat Batak akan Bonapasogit (kampung halaman).
Rencana tampilnya penyanyi Batak tersebut diprakarsai Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) dalam rangka Pelantikan Kepengurusan LBBJ Provinsi Jambi Periode 2008-2011, di GOR Kotabaru Jambi, Sabtu 7 Maret 2009 mendatang.
Demikian dikatakan Sekretaris Umum LBBJ Provinsi Jambi, Ir P Bernhard Panjaitan MM kepada Batak Pos, Selasa (24/2). Menurutnya, selain pelantikan pengurus yang telah terpilih beberapa bulan lalu, Djaitun Mangaraja, Zulkifli Nurdin (Gubernur Jambi) juga akan menyematkan ulos kepada pengurus LBBJ serta ketu-ketua puak batak (Simalungun, Toba, Pakpak, Tapsel dan Karo).
Kemudian pada kesempatan itu juga ada penyerahan sebuah mobil ambulance untuk LBBJ Jambi oleh Gubernur Zulkifli Nurdin. Selain itu juga memberikan ulos kepada anggota kehormatan LBBJ Azrin Nurdin, yang juga adik kandung Zulkifli Nurdin.
Disebutkan, persiapan sudah dimatangkan oleh panitia yang telah terbentuk. Hadirnya artis ibukota Batak itu, akan menghibur ribuan masyarakat Batak di Provinsi Jambi. Hiburan itu juga guna menjalin silaturahmi etnis Batak dari lima puak di Provinsi Jambi dalam membangun Provinsi Jambi. ruk
Puluhan Siswa SMA di Merangin Kesurupan
Jambi, Batak Pos
Sebanyak 29 orang siswa SMAN I Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kesurupan Selasa (24/2). Siswa banyak pingsan akibat kesurupan tersebut. Bupati Merangin H Nalim dan Plh Sekda Merangin Drs H Marzuki Yahya langsung mendatangi SMA yang terletak di Kelurahan Pasar Atas Bangko tersebut.
Bupati Merangin H Nalim kepada wartawan di Bangko, Selasa (24/2) mengatakan, siswi mulai kesurupan terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Ada 29 orang siswa SMAN 1 Bangko yang pingsan. “Saya menyaksikan langsung dan mendo’akan semoga tidak terjadi lagi di SMA N 1 Bangko,”katanya.
Karena jumlah siswa kesurupan terus bertambah, maka kepala sekolah dan majelis guru langsung menghentikan aktivitas belajar mengajar. Sebagian korban juga dilarikan di RSD Bangko. Selain itu, ada juga yang langsung dipulangkan ke rumah masing-masing.
Disebutkan, siswi SMA N 1 Bangko kerasukan setan dan roh jahat. Warga menyebut ada setan jahat yang mengakibatkan siswi kerasukan. ruk
Sebanyak 29 orang siswa SMAN I Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kesurupan Selasa (24/2). Siswa banyak pingsan akibat kesurupan tersebut. Bupati Merangin H Nalim dan Plh Sekda Merangin Drs H Marzuki Yahya langsung mendatangi SMA yang terletak di Kelurahan Pasar Atas Bangko tersebut.
Bupati Merangin H Nalim kepada wartawan di Bangko, Selasa (24/2) mengatakan, siswi mulai kesurupan terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Ada 29 orang siswa SMAN 1 Bangko yang pingsan. “Saya menyaksikan langsung dan mendo’akan semoga tidak terjadi lagi di SMA N 1 Bangko,”katanya.
Karena jumlah siswa kesurupan terus bertambah, maka kepala sekolah dan majelis guru langsung menghentikan aktivitas belajar mengajar. Sebagian korban juga dilarikan di RSD Bangko. Selain itu, ada juga yang langsung dipulangkan ke rumah masing-masing.
Disebutkan, siswi SMA N 1 Bangko kerasukan setan dan roh jahat. Warga menyebut ada setan jahat yang mengakibatkan siswi kerasukan. ruk
100 Ton Gula Ilegal di Tanjabar Diamankan Polisi
Tanjabar, Barat Pos
Sebanyak 100 ton atau sekitar 1800 karung gula illegal ditemukan polisi di Parit Gompong, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi. Jajaran Polres Tanjabar langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) guna mengamankan barang bukti gula yang diduga illegal tersebut.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Drs Symsudin Lubis, kepada wartawan Selasa (24/2) mengatakan, seorang tersangka Ajing sudah diamankan guna penyelidikan. Diduga gula asal Thailand itu akan diedarkan di Jambi.
Disebutkan, saat polisi menemukan gula tersebut sebagian gula dalam kondisi mencair. Penemuan ini merupakan temuan pertama di tahun 2009. Besar dugaan gula ini masih ada kaitannya dengan penemuan gula illegal akhir tahun 2008 lalu.
Seperti diketahui, Ajing yang divonis 1,2 tahun dalam kasus yang sama, baru saja menjalani masa bebas berisyarat setelah menjalani masa hukuman dua perempat dari vonis.
Hingga Selasa (24/2) polisi masih mengintensifkan pemeriksaan terhadap Ajing yang diduga kuat sindikat penyeludupan gula di wilayah timur Provinsi Jambi. ruk
Sebanyak 100 ton atau sekitar 1800 karung gula illegal ditemukan polisi di Parit Gompong, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi. Jajaran Polres Tanjabar langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) guna mengamankan barang bukti gula yang diduga illegal tersebut.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Drs Symsudin Lubis, kepada wartawan Selasa (24/2) mengatakan, seorang tersangka Ajing sudah diamankan guna penyelidikan. Diduga gula asal Thailand itu akan diedarkan di Jambi.
Disebutkan, saat polisi menemukan gula tersebut sebagian gula dalam kondisi mencair. Penemuan ini merupakan temuan pertama di tahun 2009. Besar dugaan gula ini masih ada kaitannya dengan penemuan gula illegal akhir tahun 2008 lalu.
Seperti diketahui, Ajing yang divonis 1,2 tahun dalam kasus yang sama, baru saja menjalani masa bebas berisyarat setelah menjalani masa hukuman dua perempat dari vonis.
Hingga Selasa (24/2) polisi masih mengintensifkan pemeriksaan terhadap Ajing yang diduga kuat sindikat penyeludupan gula di wilayah timur Provinsi Jambi. ruk
Aparat Diduga Terlibat Dalam Pembalakan Liar di Jambi
Jambi, Batak Pos
Aparat diduga terlibat dalam praktek pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi Jambi. Bahkan cukong kayu yang melakukan pembalakan liar di wilayah Jambi berasal dari daerah lain. Bahkan akhi pembalakan liar ini terjadi lama dan tidak tercium oleh aparat kepolisian dan dinas kehutanan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Selasa (24/2) di ruang kerjanya mengatakan, terungkapnya lokasi pembalakan liar di hutan Paal VII, Desa Sungai Gelam, Muarojambi akibat buruh pembalak liar diterkam harimau, menandakan praktik pembalakan liar di Jambi masih marak.
“Kita menduga aparat terlibat dalam praktek illegal logging tersebut. Masa luas area pembalakan yang ditemukan BKSDA Jambi sudah porak-poranda, pihak kepolisian dan instansi terkait tidak mengetahuinya. Ini diduga kuat aparat terlibat dalam illegal logging tersebut,”katanya.
Menyikapi tewasnya tujuh warga yang diterkam Harimau Sumatera, lanjut Soewarno Sorinta, penyebab akibat musnahnya habitat harimau di kawasan hutan di Kecamatan Sungai Gelam, perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan.
Soewarno Soerinta menilai pihak kepolisian dan Dinas Kehutanan lamban mengatasi masalah illegal logging di daerah tersebut. Bahkan pemerintah tidak tegas dalam penertiban izin pengelolaan hutan di Provinsi Jambi.
“Pimpinan provinsi dan kabupaten tidak tegas berantas illegal logging. Buktinya, tujuh korban tewas diterkam harimau, dan rata-rata mereka pembalak liar. Anehnya, gara-gara ada yang mati diterkam harimau, pemerintah baru tahu kalau ada hutan kita yang dijarah ribuan hektar, coba kalau tidak ada yang mati diterkam harimau mungkin hutan yang ribuan hektar dijarah itu tidak akan ketahuan,” ujarnya.
Disebutkan, kejadian tersebut menandakan ketidak seriusan pemerintah dalam pemberantasan illegal logging. “Wajar saja harimau-harimau itu mengamuk kalau tempat mereka terus diusik, jangankan binatang, manusia saja marah jika rumahnya dimasuki orang. Seharusnya pemerintah serius dalam penanganan hal ini, sehingga ruang habitat binatang-binatang tersebut tidak terganggu,” ujarnya.
Soewarno menyebutkan, selama ini pelaku illegal logging yang ditangkap hanya yang kecil-kecil saja. Sedangkan yang besar dibiarkan bebas karena mereka juga dapat bagian. Ia mencontohkan, pernah bertemu truk-truk yang mengangkat balok hingga ratusan kubik di Tebo.
Secara terpisah, Kepala BKSDA Jambi, Didy Wurdjanto mengatakan, hutan di Jambi kini sudah memprihatinkan akibat maraknya ilagal logging serta pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran.
Pihaknya juga meminta ketegasan Pemerintah Provinsi Jambi ahar tidak mengeluarkan ijin dalam pembukaan lahan perkebunan di areal hutan produksi. Hutan produksi di Kabupaten Muarojambi yang berbatasan dengan Sumetera Selatan banyak beralih jadi lahan perkebunan rakyat.
Sementara itu, Ketua Walhi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, aparat kepolisian dan dinas kehutanan harus lebih aktif dalam melakukan razia pembalakan liar di hutan-hutan produksi.
Temuan lokasi illegal logging oleh BKSDA Jambi di hutan produksi Paal VII Desa Sungai Gelam, Muarojambi, menandakan kinerja polisi dan dinas kehutanan mandul dalam memberantas illegal logging. ruk
Aparat diduga terlibat dalam praktek pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi Jambi. Bahkan cukong kayu yang melakukan pembalakan liar di wilayah Jambi berasal dari daerah lain. Bahkan akhi pembalakan liar ini terjadi lama dan tidak tercium oleh aparat kepolisian dan dinas kehutanan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Selasa (24/2) di ruang kerjanya mengatakan, terungkapnya lokasi pembalakan liar di hutan Paal VII, Desa Sungai Gelam, Muarojambi akibat buruh pembalak liar diterkam harimau, menandakan praktik pembalakan liar di Jambi masih marak.
“Kita menduga aparat terlibat dalam praktek illegal logging tersebut. Masa luas area pembalakan yang ditemukan BKSDA Jambi sudah porak-poranda, pihak kepolisian dan instansi terkait tidak mengetahuinya. Ini diduga kuat aparat terlibat dalam illegal logging tersebut,”katanya.
Menyikapi tewasnya tujuh warga yang diterkam Harimau Sumatera, lanjut Soewarno Sorinta, penyebab akibat musnahnya habitat harimau di kawasan hutan di Kecamatan Sungai Gelam, perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan.
Soewarno Soerinta menilai pihak kepolisian dan Dinas Kehutanan lamban mengatasi masalah illegal logging di daerah tersebut. Bahkan pemerintah tidak tegas dalam penertiban izin pengelolaan hutan di Provinsi Jambi.
“Pimpinan provinsi dan kabupaten tidak tegas berantas illegal logging. Buktinya, tujuh korban tewas diterkam harimau, dan rata-rata mereka pembalak liar. Anehnya, gara-gara ada yang mati diterkam harimau, pemerintah baru tahu kalau ada hutan kita yang dijarah ribuan hektar, coba kalau tidak ada yang mati diterkam harimau mungkin hutan yang ribuan hektar dijarah itu tidak akan ketahuan,” ujarnya.
Disebutkan, kejadian tersebut menandakan ketidak seriusan pemerintah dalam pemberantasan illegal logging. “Wajar saja harimau-harimau itu mengamuk kalau tempat mereka terus diusik, jangankan binatang, manusia saja marah jika rumahnya dimasuki orang. Seharusnya pemerintah serius dalam penanganan hal ini, sehingga ruang habitat binatang-binatang tersebut tidak terganggu,” ujarnya.
Soewarno menyebutkan, selama ini pelaku illegal logging yang ditangkap hanya yang kecil-kecil saja. Sedangkan yang besar dibiarkan bebas karena mereka juga dapat bagian. Ia mencontohkan, pernah bertemu truk-truk yang mengangkat balok hingga ratusan kubik di Tebo.
Secara terpisah, Kepala BKSDA Jambi, Didy Wurdjanto mengatakan, hutan di Jambi kini sudah memprihatinkan akibat maraknya ilagal logging serta pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran.
Pihaknya juga meminta ketegasan Pemerintah Provinsi Jambi ahar tidak mengeluarkan ijin dalam pembukaan lahan perkebunan di areal hutan produksi. Hutan produksi di Kabupaten Muarojambi yang berbatasan dengan Sumetera Selatan banyak beralih jadi lahan perkebunan rakyat.
Sementara itu, Ketua Walhi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, aparat kepolisian dan dinas kehutanan harus lebih aktif dalam melakukan razia pembalakan liar di hutan-hutan produksi.
Temuan lokasi illegal logging oleh BKSDA Jambi di hutan produksi Paal VII Desa Sungai Gelam, Muarojambi, menandakan kinerja polisi dan dinas kehutanan mandul dalam memberantas illegal logging. ruk
Penerima Raskin di Tanjabar Menurun 26 Persen
Tanjabar, Batak Pos
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima beras miskin (raskin) tahun 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung barat (Tanjabar), Provinsi Jambi menurun 26,76 persen. Tahun 2008, jumlah RTS sebanyak 17.788 sementara tahun 2009 jumlahnya menyusut menjadi 13.028 RTS (selisih 4.760 RTS).
Kepala Sub Divre Bulog Kuala Tungkal, Tanjabar, Bakhtiar AS SH kepada Batak Pos, Senin (23/2) mengatakan, data tersebut sewaktu-waktu dapat berubah, karena bersifat sementara yang diperoleh dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
Disebutkan, saat krisis financial (Global) saat ini, jumlah RTS di Tanjabar menurun tajam. Sementara itu pada tanggal 10 Februari 2009, Menkokesra menyurati Gubernur Jambi terkait Penyesuaian Pagu Raskin 2009.
Disebutkan, total RTS di Provinsi Jambi berubah dari 133.729 RTS menjadi 157.362 RTS. Dipastikan RTS di setiap kabupaten mengalami perubahan jumlah, termasuk kabupaten Tanjabar.
Menurut Bakhtiar, penyaluran raskin belum juga direalisasikan hingga memasuki bulan Februari ini. Bulog menunggu laporan verifikasi data dari pemerintah daerah, RTS mana saja yang akan disalurkan raskin sebanyak 15 kilogram hingga Desember 2009 mendatang.
Sementara jumlah RTS di Tanjabar dipastikan akan berubah lagi jumlahnya. Data dari BPS hanya bersifat sementara, belum ada ketetapan dan verifikasi data dari Pemerintah Daerah.
“Stok beras di gudang bulog untuk penyaluran raskin dalam tiga bulan ke depan terbilang aman, yakni berjumlah 1000 ton. Beras tersebut didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. 1000 ton lagi sedang dalam perjalanan untuk stok di gudang,”katanya.
Disebutkan, namun sampai sekarang kita belum salurkan beras ke RTS, karena kita tidak tahu siapa-siapa saja RTS yang mendapat raskin. Sekarang ada penurunan data RTS, dan data itu masih bersifat sementara.
“Harga raskin sampai ke titik distribusi sebesar Rp.1600 per kilogram dan setiap RTS mendapat jatah 15 kg hingga bulan Desember 2009 mendatang. Sementara untuk subsidi belum dipastikan, tergantung pemerintah daerah. Mungkin untuk subsidi raskin masih ada, tapi kita belum menerima surat tertulis dari Pemda Tanjabar,”ujarnya.
Sejumlah warga mengaku belum menerima raskin hingga bulan Februari ini. Seperti halnya di Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir. ruk
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima beras miskin (raskin) tahun 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung barat (Tanjabar), Provinsi Jambi menurun 26,76 persen. Tahun 2008, jumlah RTS sebanyak 17.788 sementara tahun 2009 jumlahnya menyusut menjadi 13.028 RTS (selisih 4.760 RTS).
Kepala Sub Divre Bulog Kuala Tungkal, Tanjabar, Bakhtiar AS SH kepada Batak Pos, Senin (23/2) mengatakan, data tersebut sewaktu-waktu dapat berubah, karena bersifat sementara yang diperoleh dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
Disebutkan, saat krisis financial (Global) saat ini, jumlah RTS di Tanjabar menurun tajam. Sementara itu pada tanggal 10 Februari 2009, Menkokesra menyurati Gubernur Jambi terkait Penyesuaian Pagu Raskin 2009.
Disebutkan, total RTS di Provinsi Jambi berubah dari 133.729 RTS menjadi 157.362 RTS. Dipastikan RTS di setiap kabupaten mengalami perubahan jumlah, termasuk kabupaten Tanjabar.
Menurut Bakhtiar, penyaluran raskin belum juga direalisasikan hingga memasuki bulan Februari ini. Bulog menunggu laporan verifikasi data dari pemerintah daerah, RTS mana saja yang akan disalurkan raskin sebanyak 15 kilogram hingga Desember 2009 mendatang.
Sementara jumlah RTS di Tanjabar dipastikan akan berubah lagi jumlahnya. Data dari BPS hanya bersifat sementara, belum ada ketetapan dan verifikasi data dari Pemerintah Daerah.
“Stok beras di gudang bulog untuk penyaluran raskin dalam tiga bulan ke depan terbilang aman, yakni berjumlah 1000 ton. Beras tersebut didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. 1000 ton lagi sedang dalam perjalanan untuk stok di gudang,”katanya.
Disebutkan, namun sampai sekarang kita belum salurkan beras ke RTS, karena kita tidak tahu siapa-siapa saja RTS yang mendapat raskin. Sekarang ada penurunan data RTS, dan data itu masih bersifat sementara.
“Harga raskin sampai ke titik distribusi sebesar Rp.1600 per kilogram dan setiap RTS mendapat jatah 15 kg hingga bulan Desember 2009 mendatang. Sementara untuk subsidi belum dipastikan, tergantung pemerintah daerah. Mungkin untuk subsidi raskin masih ada, tapi kita belum menerima surat tertulis dari Pemda Tanjabar,”ujarnya.
Sejumlah warga mengaku belum menerima raskin hingga bulan Februari ini. Seperti halnya di Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir. ruk
Pembukaan MTQ Ke-40 Kota Jambi Diawali Pawai Ta’aruf
Jambi, Batak Pos
Pembukaan MTQ Kota Jambi ke 40 diawali dengan pawai Taa'ruf di Komplek Korem 142/Garuda Putih Jambi Senin (23/2) pagi. Seluruh kafilah kecamatan se-Kota Jambi, pelajar TK, SD, SMP dan SMU se-kecamatan Telanaipura dengan pakaian warna-warni ikut ambil bagian pada pawai ta’aruf tersebut.
Pengibaran bendera start pawai dilakukan Wakil Wali Kota Jambi, Sum Indra menandai dimulainya pelaksanaan pawai yang menyedot perhatian warga Kota Jambi tersebut. Pawai yang turut dihadari unsur muspida ini, mengambil rute dari Kompleks Korem 142/Gapu, menuju Jalan Kol Abunjani dan finish di depan Mesjid Nurdin Hamzah, Kelurahan Sipin, Kecamatan Telanaipura.
Drs Zainuddin, Camat Kecamatan Telanaipura, selaku penanggung jawab MTQ ke-40 Kota Jambi mengatakan, kegiatan MTQ ke-40 tahun ini dipusatkan di Mesjid Nurdin Hamzah. Rencananya, kegiatan ini akan dibuka secara resmi Wali Kota Jambi, dr Bambang Priyanto, pukul 21.00 WIB, Senin (23/2) malam.
Menurut Zainuddin, MTQ ke-40 Kota Jambi akan berlangsung selama tiga hari, mulai 23 sampai dengan 26 Februari 2009. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan MTQ ke-40 Kota Jambi Kita Tingkatkan Kebersihan Lahir Bathin ini,” diikuti seluruh kecamatan se-Kota Jambi.
Tujuan kegiatan ini, kata Zainuddin, untuk menyiapkan qori dan qoriah Kota Jambi guna menghadapi MTQ tingkat Propinsi Jambi. Sedangkan pengamanan pelaksanaan MTQ, menjadi tanggung jawab Poltabes Jambi dibantu Satpol PP Kota Jambi serta pihak DLLAJ dan Pemuda Pancasila PAC. Telanaipura.
“Kita berharap Kegiatan MTQ ke-40 Kota Jambi tahun ini, berjalan dengan baik serta dapat melahirkan qori’ dan qoriah Kota Jambi untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi nantinya,"katanya. ruk
Pembukaan MTQ Kota Jambi ke 40 diawali dengan pawai Taa'ruf di Komplek Korem 142/Garuda Putih Jambi Senin (23/2) pagi. Seluruh kafilah kecamatan se-Kota Jambi, pelajar TK, SD, SMP dan SMU se-kecamatan Telanaipura dengan pakaian warna-warni ikut ambil bagian pada pawai ta’aruf tersebut.
Pengibaran bendera start pawai dilakukan Wakil Wali Kota Jambi, Sum Indra menandai dimulainya pelaksanaan pawai yang menyedot perhatian warga Kota Jambi tersebut. Pawai yang turut dihadari unsur muspida ini, mengambil rute dari Kompleks Korem 142/Gapu, menuju Jalan Kol Abunjani dan finish di depan Mesjid Nurdin Hamzah, Kelurahan Sipin, Kecamatan Telanaipura.
Drs Zainuddin, Camat Kecamatan Telanaipura, selaku penanggung jawab MTQ ke-40 Kota Jambi mengatakan, kegiatan MTQ ke-40 tahun ini dipusatkan di Mesjid Nurdin Hamzah. Rencananya, kegiatan ini akan dibuka secara resmi Wali Kota Jambi, dr Bambang Priyanto, pukul 21.00 WIB, Senin (23/2) malam.
Menurut Zainuddin, MTQ ke-40 Kota Jambi akan berlangsung selama tiga hari, mulai 23 sampai dengan 26 Februari 2009. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan MTQ ke-40 Kota Jambi Kita Tingkatkan Kebersihan Lahir Bathin ini,” diikuti seluruh kecamatan se-Kota Jambi.
Tujuan kegiatan ini, kata Zainuddin, untuk menyiapkan qori dan qoriah Kota Jambi guna menghadapi MTQ tingkat Propinsi Jambi. Sedangkan pengamanan pelaksanaan MTQ, menjadi tanggung jawab Poltabes Jambi dibantu Satpol PP Kota Jambi serta pihak DLLAJ dan Pemuda Pancasila PAC. Telanaipura.
“Kita berharap Kegiatan MTQ ke-40 Kota Jambi tahun ini, berjalan dengan baik serta dapat melahirkan qori’ dan qoriah Kota Jambi untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi nantinya,"katanya. ruk
Harimau Sumatera Kembali Mangsa Pelaku Ilegal Logging
Kini 7 Korban Tewas
Jambi, Batak Pos
Harimau Sumatera yang berada di habitatnya di Hutan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi kembali menerkam seorang warga Khoiri (20) yang diduga pelaku ilegl logging di kawasn hutan produksi (HP) Sungai Gelam, Minggu (22/2) petang. Hingga Senin (23/2) jenazah korban masih dalam pencarian Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Jambi.
Tempat kejadian perkara (TKP) korban Khoiri sekitar 2 kilo meter dari TKP korban Mat Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17), warga Masuji, Lampung yang juga tewas diterkam harimau, Jumat (20/2) malam lalu yakni di hutan wilayah Pall 7 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.
Demikian dikatakan Kepala BKSDA Jambi, Didy Wurdjanto didampingi Ketua Tim III BKSDA Jambi, Nurazman saat jumpa pers di BKSDA Jambi, Senin (23/2). Menurut Didy tiga korban tewas dua hari terakhir merupakan pelaku ilegl logging di hutan Paal VII Sungai Gelam asal Lampung.
Hal itu diketahui dari lokasi kejadian yang merupakan lokasi terdaptnya praktik ilegl logging secara besar-besaran. Tim BKSDA Jambi juga menemukan areal ilegal logging dengan berbagai kayu gergajian ragam bentuk serta kalu bulat.
“Di lokasi TKP tewasnya korban mangsa harimau tersebut adalah lokasi illegal logging. Kami temukan ada 10 pondok penginapan pelaku sekitar 60 orang pekerja ilegal logging di lokasi itu. Kemudian kami membakar barang bukti kayu tersebut. Pembakaran barang bukti dilakukan karena biaya angkut kayu dari lokasi untuk keluar mahal,”katanya.
Menurut Didy Wurdjanto, pihaknya juga mencurigai seorang cukong berinisial (Her). Karena Her menanggung seluruh biaya pemulangan jenazah kedua korban yang diterkam harimau Jumat malam lalu. “Kita mencurigai kalau Her itu adalah cukong dari praktek illegal logging di HP Sungai Gelam tersebut,”katanya.
Ilegal Logging Marak
Praktek illegal logging di HP Sungai Gelam yang luasnya sekitar 50 ribu hektar itu kini menjadi sasaran penjarah. Sementara HP tersebut merupakan habitat sekitar 20 ekor Harimau Sumatera.
Didy menegaskan, kalau korban Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17) merupakan buruh pelaku illegal logging atas cukong kayu Her. “kami sudah melaporkan hal ini kepada Gubernur Jambi dan Polda Jambi untuk segera ditindak lanjuti. Pembukaan lahan hutan tanaman industri (HTI) di Sungai Gelam oleh PT WKS juga berdampak negative terhadap habitat Harimau Sumatera,”ujarnya.
Disebutkan, pihak BKSDA Jambi kini kesulitan dalam mencegah pembalakan liar di Provinsi Jambi karena personil dan biaya terbatas. Pihaknya juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Polda Jambi aktif dalam merazia praktek illegal logging di HP yang ada di Provinsi Jambi.
Habitat Harimau Menipis
Menurut Didy Wurdjanto, insiden mengamuknya harimau Sumatera yang menyebabkan beberapa orang korban tewas, secara hukum bukan kesalahan sang harimau. Pasalnya harimau tersebut mengamuk karena habitatnya diganggu.
Buktinya, kawasan hutan disekitar tempat kejadian yang merupakan habitat binatang buas tersebut telah banyak yang dibuka menjadi kawasan perkebunan masyarakat dan perusahaan swasta serta praktek illegal logging. Ada dugaan kondisi itu berakibat semakin menyempitnya wilayah tempat binatang dilindungi tersebut mencari makan.
Sementara Harimau Sumatera (Salma) yang berhasil ditangkap BKSDA beberapa waktu lalu, kemungkinan besar akan kembali dilepaskan ke habitatnya. Salma yang sempat menerkam korban manusia itu, karena anak Salma diduga kuat ada yang mengambil. Hingga kini pelaku penangkapan anak Harimau tersebut masih dalam pengusutan Tim BKSDA Jambi.
Menurut catatan BKSDA Jambi, keganasan hariamau Sumatera ini merupakan kali kelima di Kabupaten Muarojambi, dengan jumlah tujuh korban tewas.
Kejadian pertama tanggal 24 Januari di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, dengan memangsa seorang korban bernama Raba’i. Kemudian terjadi 28 Januari di hutan Desa Sungai Gelam, dengan memangsa dua korban, Suyut dan Imam Mujianto.
Sedangkan untuk ketiga kalinya, terjadi pada Rabu 4 Februari 2009 malam lalu sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir, korbannya Sutiyono (36). Namun nasib Sutiyono sedikit lebih beruntung. Ia selamat dari maut dan hanya mengalami luka cakaran dibagaian paha dan tanganyanya. ruk
Jambi, Batak Pos
Harimau Sumatera yang berada di habitatnya di Hutan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi kembali menerkam seorang warga Khoiri (20) yang diduga pelaku ilegl logging di kawasn hutan produksi (HP) Sungai Gelam, Minggu (22/2) petang. Hingga Senin (23/2) jenazah korban masih dalam pencarian Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Jambi.
Tempat kejadian perkara (TKP) korban Khoiri sekitar 2 kilo meter dari TKP korban Mat Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17), warga Masuji, Lampung yang juga tewas diterkam harimau, Jumat (20/2) malam lalu yakni di hutan wilayah Pall 7 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.
Demikian dikatakan Kepala BKSDA Jambi, Didy Wurdjanto didampingi Ketua Tim III BKSDA Jambi, Nurazman saat jumpa pers di BKSDA Jambi, Senin (23/2). Menurut Didy tiga korban tewas dua hari terakhir merupakan pelaku ilegl logging di hutan Paal VII Sungai Gelam asal Lampung.
Hal itu diketahui dari lokasi kejadian yang merupakan lokasi terdaptnya praktik ilegl logging secara besar-besaran. Tim BKSDA Jambi juga menemukan areal ilegal logging dengan berbagai kayu gergajian ragam bentuk serta kalu bulat.
“Di lokasi TKP tewasnya korban mangsa harimau tersebut adalah lokasi illegal logging. Kami temukan ada 10 pondok penginapan pelaku sekitar 60 orang pekerja ilegal logging di lokasi itu. Kemudian kami membakar barang bukti kayu tersebut. Pembakaran barang bukti dilakukan karena biaya angkut kayu dari lokasi untuk keluar mahal,”katanya.
Menurut Didy Wurdjanto, pihaknya juga mencurigai seorang cukong berinisial (Her). Karena Her menanggung seluruh biaya pemulangan jenazah kedua korban yang diterkam harimau Jumat malam lalu. “Kita mencurigai kalau Her itu adalah cukong dari praktek illegal logging di HP Sungai Gelam tersebut,”katanya.
Ilegal Logging Marak
Praktek illegal logging di HP Sungai Gelam yang luasnya sekitar 50 ribu hektar itu kini menjadi sasaran penjarah. Sementara HP tersebut merupakan habitat sekitar 20 ekor Harimau Sumatera.
Didy menegaskan, kalau korban Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17) merupakan buruh pelaku illegal logging atas cukong kayu Her. “kami sudah melaporkan hal ini kepada Gubernur Jambi dan Polda Jambi untuk segera ditindak lanjuti. Pembukaan lahan hutan tanaman industri (HTI) di Sungai Gelam oleh PT WKS juga berdampak negative terhadap habitat Harimau Sumatera,”ujarnya.
Disebutkan, pihak BKSDA Jambi kini kesulitan dalam mencegah pembalakan liar di Provinsi Jambi karena personil dan biaya terbatas. Pihaknya juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Polda Jambi aktif dalam merazia praktek illegal logging di HP yang ada di Provinsi Jambi.
Habitat Harimau Menipis
Menurut Didy Wurdjanto, insiden mengamuknya harimau Sumatera yang menyebabkan beberapa orang korban tewas, secara hukum bukan kesalahan sang harimau. Pasalnya harimau tersebut mengamuk karena habitatnya diganggu.
Buktinya, kawasan hutan disekitar tempat kejadian yang merupakan habitat binatang buas tersebut telah banyak yang dibuka menjadi kawasan perkebunan masyarakat dan perusahaan swasta serta praktek illegal logging. Ada dugaan kondisi itu berakibat semakin menyempitnya wilayah tempat binatang dilindungi tersebut mencari makan.
Sementara Harimau Sumatera (Salma) yang berhasil ditangkap BKSDA beberapa waktu lalu, kemungkinan besar akan kembali dilepaskan ke habitatnya. Salma yang sempat menerkam korban manusia itu, karena anak Salma diduga kuat ada yang mengambil. Hingga kini pelaku penangkapan anak Harimau tersebut masih dalam pengusutan Tim BKSDA Jambi.
Menurut catatan BKSDA Jambi, keganasan hariamau Sumatera ini merupakan kali kelima di Kabupaten Muarojambi, dengan jumlah tujuh korban tewas.
Kejadian pertama tanggal 24 Januari di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, dengan memangsa seorang korban bernama Raba’i. Kemudian terjadi 28 Januari di hutan Desa Sungai Gelam, dengan memangsa dua korban, Suyut dan Imam Mujianto.
Sedangkan untuk ketiga kalinya, terjadi pada Rabu 4 Februari 2009 malam lalu sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir, korbannya Sutiyono (36). Namun nasib Sutiyono sedikit lebih beruntung. Ia selamat dari maut dan hanya mengalami luka cakaran dibagaian paha dan tanganyanya. ruk
Perusakan Baliho Secara Sistimatis Marak
Jambi, Batak Pos
Perusakan baliho calon legislatif (caleg) tertentu secara sistimatis di Jambi kini marak. Perusakan dengan menggunting nama dan daerah pemilihan (dapil) caleg terjadi pada sejumlah caleg tertentu.
Perkembangan selama ini, dibeberapa tempat, ada perusakkan baleho yang cukup sistimatis oleh oknum tertentu. Tentu dalam hal ini bukan perusakkan sembarangan melainkan seperti upaya untuk membingungkan kontituen, yang mana yang dirobeknya bagian nama caleg dan dapilnya sedang gambar calegnya utuh.
Demikian dikatakan Pdt Deddy Dusherman, suami salah satu caleg DPR RI, Yenny Sinaga (PDS) kepada Batak Pos, Senin (23/2). Menurutnya, kejadian ini bukan hanya pada satu tempat saja, melainkan hampir semua tempat terjadi.
“Bukan hanya itu ada juga baleho yang dibuang ke tempat sampah dan diganti oleh baleho caleg lain. Tanpa kita berasumsi negatif kepada yang lain, namun melalui ini kita harap Panwaslu lebih berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye para caleg,”katanya.
Dia juga mempertayakan apakah tindakan vandalistis ini dilakukan atas perintah caleg yang merasa tersaingi atau hanya sekedar fanatisme sempit dari konstituen yang ingin jagoannya tidak tersaingi oleh caleg lain.
Menurutnya, iklim demokrasi yang sedang berlangsung sekarang dalam menyambut pemilu legislatif pada bulan Kamis 9 April 2009 mendatang cukup kompetitif antar caleg.
“Apalagi disertai keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan caleg pemenang ditentukan bukan dengan nomor urut, melainkan dengan suara terbanyak (mayoritas),”katanya.
Disebutkan, hal ini membuat setiap caleg jadi percaya dirinya timbul mereka yang punya nomor urut besarpun habis-habisan memasang baleho atau spanduk untuk bisa merebut hati rakyat.
“Sebaliknya bagi yang telah beli nomor urut satu atau dua, merasa frustasi. Kenapa? Karena seyogianya nomor urut satu pada tahun-tahun lalu bisa tenang nunggu hasil kerja keras yang di bawah yang mana suaranya akan mendongkrak nomor urut satu, tetapi sekarang iapun harus kerja keras untuk bisa masuk dalam pemenang,”katanya.ruk
Perusakan baliho calon legislatif (caleg) tertentu secara sistimatis di Jambi kini marak. Perusakan dengan menggunting nama dan daerah pemilihan (dapil) caleg terjadi pada sejumlah caleg tertentu.
Perkembangan selama ini, dibeberapa tempat, ada perusakkan baleho yang cukup sistimatis oleh oknum tertentu. Tentu dalam hal ini bukan perusakkan sembarangan melainkan seperti upaya untuk membingungkan kontituen, yang mana yang dirobeknya bagian nama caleg dan dapilnya sedang gambar calegnya utuh.
Demikian dikatakan Pdt Deddy Dusherman, suami salah satu caleg DPR RI, Yenny Sinaga (PDS) kepada Batak Pos, Senin (23/2). Menurutnya, kejadian ini bukan hanya pada satu tempat saja, melainkan hampir semua tempat terjadi.
“Bukan hanya itu ada juga baleho yang dibuang ke tempat sampah dan diganti oleh baleho caleg lain. Tanpa kita berasumsi negatif kepada yang lain, namun melalui ini kita harap Panwaslu lebih berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye para caleg,”katanya.
Dia juga mempertayakan apakah tindakan vandalistis ini dilakukan atas perintah caleg yang merasa tersaingi atau hanya sekedar fanatisme sempit dari konstituen yang ingin jagoannya tidak tersaingi oleh caleg lain.
Menurutnya, iklim demokrasi yang sedang berlangsung sekarang dalam menyambut pemilu legislatif pada bulan Kamis 9 April 2009 mendatang cukup kompetitif antar caleg.
“Apalagi disertai keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan caleg pemenang ditentukan bukan dengan nomor urut, melainkan dengan suara terbanyak (mayoritas),”katanya.
Disebutkan, hal ini membuat setiap caleg jadi percaya dirinya timbul mereka yang punya nomor urut besarpun habis-habisan memasang baleho atau spanduk untuk bisa merebut hati rakyat.
“Sebaliknya bagi yang telah beli nomor urut satu atau dua, merasa frustasi. Kenapa? Karena seyogianya nomor urut satu pada tahun-tahun lalu bisa tenang nunggu hasil kerja keras yang di bawah yang mana suaranya akan mendongkrak nomor urut satu, tetapi sekarang iapun harus kerja keras untuk bisa masuk dalam pemenang,”katanya.ruk
Penderita TBC di Jambi 30 Persen Anak-anak
Jambi, Batak Pos
Penderita Tuberkulosis (TBC) di Jambi 30 persen dialami anak-anak. TBC sangat mudah terjangkit pada anak-anak. Sekitar 60 persen penderita TBC yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, 30 persen adalah anak-anak.
Kini 30 persen penderita TBC anak-anak menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut. Mudahnya TBC menyerang anak-anak dikarenakan sistem kekebalan tubuh anak melemah.
Demikian dikatakan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matteher Jambi, dr Rina Agustina kepada wartawan, Minggu (22/2). Menurutnya, penyakit TBC bisa disebabkan karena anak tengah mengalami depresi.
Disebutkan, jika penyakit TBC mudah terditeksi dari lingkungan yang kurang terjaga kelembabannya. Parahnya lagi, virus ini bisa menular pada seluruh penghuni rumah.
Menurut dr Rina, penularan penyakit ini harus dicegah sedini mungkin, khusus di Kota Jambi. Dengan begitu, predikat Indonesia sebagai urusan ketiga penderita penyakit TBC terbesar di dunia dapat dikendalikan serta tertanggulangi.
Disebutkan, kesehatan lingkungan rumah tangga serta tempat bermain anak-anak salah satu menjamin minimnya penyebaran virus TBC. Perhatian orang tua terhadap anak akan kebersihan juga menjadi salah satu penangkal penyankit tersebut. ruk
Penderita Tuberkulosis (TBC) di Jambi 30 persen dialami anak-anak. TBC sangat mudah terjangkit pada anak-anak. Sekitar 60 persen penderita TBC yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, 30 persen adalah anak-anak.
Kini 30 persen penderita TBC anak-anak menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut. Mudahnya TBC menyerang anak-anak dikarenakan sistem kekebalan tubuh anak melemah.
Demikian dikatakan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matteher Jambi, dr Rina Agustina kepada wartawan, Minggu (22/2). Menurutnya, penyakit TBC bisa disebabkan karena anak tengah mengalami depresi.
Disebutkan, jika penyakit TBC mudah terditeksi dari lingkungan yang kurang terjaga kelembabannya. Parahnya lagi, virus ini bisa menular pada seluruh penghuni rumah.
Menurut dr Rina, penularan penyakit ini harus dicegah sedini mungkin, khusus di Kota Jambi. Dengan begitu, predikat Indonesia sebagai urusan ketiga penderita penyakit TBC terbesar di dunia dapat dikendalikan serta tertanggulangi.
Disebutkan, kesehatan lingkungan rumah tangga serta tempat bermain anak-anak salah satu menjamin minimnya penyebaran virus TBC. Perhatian orang tua terhadap anak akan kebersihan juga menjadi salah satu penangkal penyankit tersebut. ruk
Harimau Sumatera Kembali Menerkam Korban
Dua warga Tewas
Jambi, Batak Pos
Harimau Sumatera di wilayah Kabupaten Muarojambi kembali menerkam korban manusia hingga tewas. Dua orang warga Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, tewas diterkam harimau tersebut.
Kedua korban tewas buruh pencari kayu bakar itu bernama, Mat Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17), warga Masuji, Lampung. Kedua korban diterkam disebuah pondok di dalam hutan di Desa Sungai Gelam.
Korban bekerja sebagai pencari kayu bakar di kawasan hutan wilayah Pall 7 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.
Demikian keterangan Kapolres Muarojambi AKBP Tedjo Dwikora melalui Kasat Reskrim Poltabes Jambi, AKP Posma Lubis kepada wartawan, Minggu (22/2). Disebutkan, kejadian ini diperkirakan terjadi Jumat (20/2) sekitar pukul 24.00 WIB malam tadi, di Pall 7 Desa Sungai Gelam.
“Saat ditemukan oleh tim, korban sudah tidak bernyawa lagi. Direncanakan jasad kedua korban ini akan dibawa ke kampung halamnya,”kata Posma Lubis.
Menurut catatan Polres Muarojambi, keganasan hariamau ini merupakan kali keempat di Kabupaten Muarojambi, dengan jumlah korban enam orang. Lima diantaranya tewas dan satu orang luka-luka.
Kejadian pertama tanggal 24 Januari di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, dengan memangsa seorang korban bernama Raba’i. Kemudian terjadi 28 Januari di hutan Desa Sungai Gelam, dengan memangsa dua korban, Suyut dan Imam Mujianto.
Sedangkan untuk ketiga kalinya, terjadi pada Rabu 4 Februari 2009 malam lalu sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir, korbannya Sutiyono (36). Namun nasib Sutiyono sedikit lebih beruntung. Ia selamat dari maut dan hanya mengalami luka cakaran dibagaian paha dan tanganyanya. ruk
Jambi, Batak Pos
Harimau Sumatera di wilayah Kabupaten Muarojambi kembali menerkam korban manusia hingga tewas. Dua orang warga Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, tewas diterkam harimau tersebut.
Kedua korban tewas buruh pencari kayu bakar itu bernama, Mat Ali (50) dan Nana bin Mat Ali (17), warga Masuji, Lampung. Kedua korban diterkam disebuah pondok di dalam hutan di Desa Sungai Gelam.
Korban bekerja sebagai pencari kayu bakar di kawasan hutan wilayah Pall 7 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.
Demikian keterangan Kapolres Muarojambi AKBP Tedjo Dwikora melalui Kasat Reskrim Poltabes Jambi, AKP Posma Lubis kepada wartawan, Minggu (22/2). Disebutkan, kejadian ini diperkirakan terjadi Jumat (20/2) sekitar pukul 24.00 WIB malam tadi, di Pall 7 Desa Sungai Gelam.
“Saat ditemukan oleh tim, korban sudah tidak bernyawa lagi. Direncanakan jasad kedua korban ini akan dibawa ke kampung halamnya,”kata Posma Lubis.
Menurut catatan Polres Muarojambi, keganasan hariamau ini merupakan kali keempat di Kabupaten Muarojambi, dengan jumlah korban enam orang. Lima diantaranya tewas dan satu orang luka-luka.
Kejadian pertama tanggal 24 Januari di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, dengan memangsa seorang korban bernama Raba’i. Kemudian terjadi 28 Januari di hutan Desa Sungai Gelam, dengan memangsa dua korban, Suyut dan Imam Mujianto.
Sedangkan untuk ketiga kalinya, terjadi pada Rabu 4 Februari 2009 malam lalu sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir, korbannya Sutiyono (36). Namun nasib Sutiyono sedikit lebih beruntung. Ia selamat dari maut dan hanya mengalami luka cakaran dibagaian paha dan tanganyanya. ruk
Minggu, 22 Februari 2009
Puluhan Caleg Jemaat HKBP Jambi Didoakan Khusus
Jambi, Batak Pos
Sekitar 23 calon legislatis (caleg) warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXV Jambi didoakan secara khusus dalam kebaktian gereja di Gereja HKBP Kotabaru Jambi, Minggu (22/2) malam. Kebaktian khusus tersebut dipimpin oleh Pdt B Siagian MTh dan arahan dari Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea
MTh..JPG)
Pengarahan : Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea MTh (paling kanan) memberikan pengarahan kepada caleg warga Jemaat HKBP Jambi menjelang Pemilu 2009 pada kebaktian khusus di HKBP Kotabaru Jambi, Minggu (22/2) malam. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea MTh dalam arahannya meminta para caleg dari jemaat HKBP tersebut untuk tetap menjaga kerukunan jemaat serta menghindari konflik antar marga dan etnis lain dalam pesta demokrasi Pemilu 2009.
Dia juga berharap agar caleg warga jemaat HKBP Distrik XXV Jambi tetap berpegang teguh kepada motto orang Batak “Dalihan Na Tolu” yang tetap menjaga kerukunan masyarakat Batak serta menjungjung tinggi adat istiadat dan budayanya.
“Kita memberangkatkan dalam doa kepada caleg yang berjuang dalam Pemilu 2009 mendatang. Caleg HKBP kita harapkan tetap teguh dalam iman jika tidak terpilih. Kepada caleg yang terpilih kiranya mengabdi kepada bangsa dan negara atas nama Kasih Tuhan Yesus,”katanya.
Donny Pasaribu SP, Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi (PDK) mengatakan, kebaktian khusus yang dilakukan HKBP Jambi tersebut merupakan wujud dukungan warga Jemaat HKBP Jambi terhadap calegnya.
Dirinya juga meminta agar para caleg HKBP Jambi untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat Batak di Jambi, khususnya kerukunan antar marga-marga. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan sehingga Provinsi Jambi tetap aman dan damai.
Pengamatan Batak Pos, dari puluhan caleg yang datang caleg paling banyak dari PDS hingga 10 caleg untuk DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kota Jambi. ruk
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Praeses HKBP Distrik XXV Jambi tampak memberikan dukungan kepada Donny Pasaribu (baju putih). Foto bawah.
.JPG)
.JPG)
SEMOGA CALEG JEMAAT HKBP BISA TERPILIH GUNA MEMBAWA ASPIRASI JEMAAT DI PEMERINTAHAN
Sekitar 23 calon legislatis (caleg) warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXV Jambi didoakan secara khusus dalam kebaktian gereja di Gereja HKBP Kotabaru Jambi, Minggu (22/2) malam. Kebaktian khusus tersebut dipimpin oleh Pdt B Siagian MTh dan arahan dari Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea
MTh.
.JPG)
Pengarahan : Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea MTh (paling kanan) memberikan pengarahan kepada caleg warga Jemaat HKBP Jambi menjelang Pemilu 2009 pada kebaktian khusus di HKBP Kotabaru Jambi, Minggu (22/2) malam. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Praeses HKBP Distrik XXV Pdt David F Sibuea MTh dalam arahannya meminta para caleg dari jemaat HKBP tersebut untuk tetap menjaga kerukunan jemaat serta menghindari konflik antar marga dan etnis lain dalam pesta demokrasi Pemilu 2009.
Dia juga berharap agar caleg warga jemaat HKBP Distrik XXV Jambi tetap berpegang teguh kepada motto orang Batak “Dalihan Na Tolu” yang tetap menjaga kerukunan masyarakat Batak serta menjungjung tinggi adat istiadat dan budayanya.
“Kita memberangkatkan dalam doa kepada caleg yang berjuang dalam Pemilu 2009 mendatang. Caleg HKBP kita harapkan tetap teguh dalam iman jika tidak terpilih. Kepada caleg yang terpilih kiranya mengabdi kepada bangsa dan negara atas nama Kasih Tuhan Yesus,”katanya.
Donny Pasaribu SP, Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi (PDK) mengatakan, kebaktian khusus yang dilakukan HKBP Jambi tersebut merupakan wujud dukungan warga Jemaat HKBP Jambi terhadap calegnya.
Dirinya juga meminta agar para caleg HKBP Jambi untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat Batak di Jambi, khususnya kerukunan antar marga-marga. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan sehingga Provinsi Jambi tetap aman dan damai.
Pengamatan Batak Pos, dari puluhan caleg yang datang caleg paling banyak dari PDS hingga 10 caleg untuk DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kota Jambi. ruk
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Praeses HKBP Distrik XXV Jambi tampak memberikan dukungan kepada Donny Pasaribu (baju putih). Foto bawah.
.JPG)
.JPG)
SEMOGA CALEG JEMAAT HKBP BISA TERPILIH GUNA MEMBAWA ASPIRASI JEMAAT DI PEMERINTAHAN
Jumat, 13 Februari 2009
Gereja HKBP Jambi Bakal Direnovasi
Jambi, Batak Pos
Bangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kotabaru-Jambi bakal direnovasi. Panitia pesta renovasi gereja tersebut sudah dibentuk. Sementara pesta renovasi akan dilangsungkan Sabtu-Minggu (21-22 Maret 2009) mendatang.
Renovasi Gereja HKBP yang merupakan gedung gereja terbesar di Provinsi Jambi itu tertuang dalam Surat Keputusan/Ketetapan Nomor 011/D.XXV/R.1/H.1/I/2009 tentang susunan panitia pesta renovasi gereja HKBP Jambi.
.JPG)
Renovasi gereja itu juga mengingat program pelayan (Parhalado) inventaris HKBP Jambi yang baru terpilih Periode 2008-2012. Kemudian hasil keputusan Rapat Huria (Jemaat) HKBP Jambi tentang harta (inventaris), program HKBP Jambi tentang perlunya ronovasi gereja HKBP Jambi dengan pembentukan Panitia Renovasi.
Terpilih sebagai ketua panitia pesta renovasi itu diantaranya, Ketua Umum Ir D Tambunan, Ketua I Bidang Dana H Pardede ST, Ketua II Bidang Umum P Hutauruk, SH, Sekretaris Umum St B Aritonang, Sekretaris I M br Manihuruk, Sekretaris II G AG Sitompul.
.JPG)
.JPG)
Gereja Terbesar : Gereja HKBP Kotabaru Jambi merupakan bangunan gereja yang paling besar dan jemaat paling banyak di Provinsi Jambi. Bangunan gereja tersebut sudah puluhan tahun sehingga butuh untuk di renovasi. Gambar dibadikan, Jumat (13/2). foto-foto batak pos/rosenman manihuruk.
.JPG)
Sementara menjabat Bendahara Ny Ir Dj P Marpaung, Msc br Simanjuntak, Wakil Bendahara Ny Drs R Butarbutar br Harianja, Seksi Tor-tor OM Simangunsong Bsc. Sedangkan penasehat diantaranya Pdt DF Sibuea MTh (Praeses HKBP Distrik XXV Jambi), Ir PB Panjaitan MM.
Demikian keterangan yang diterima Batak Pos, Jumat (13/2) dari Panitia Pesta Renovasi Gedung HKBP Jambi tersebut. ruk
Bangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kotabaru-Jambi bakal direnovasi. Panitia pesta renovasi gereja tersebut sudah dibentuk. Sementara pesta renovasi akan dilangsungkan Sabtu-Minggu (21-22 Maret 2009) mendatang.
Renovasi Gereja HKBP yang merupakan gedung gereja terbesar di Provinsi Jambi itu tertuang dalam Surat Keputusan/Ketetapan Nomor 011/D.XXV/R.1/H.1/I/2009 tentang susunan panitia pesta renovasi gereja HKBP Jambi.
.JPG)
Renovasi gereja itu juga mengingat program pelayan (Parhalado) inventaris HKBP Jambi yang baru terpilih Periode 2008-2012. Kemudian hasil keputusan Rapat Huria (Jemaat) HKBP Jambi tentang harta (inventaris), program HKBP Jambi tentang perlunya ronovasi gereja HKBP Jambi dengan pembentukan Panitia Renovasi.
Terpilih sebagai ketua panitia pesta renovasi itu diantaranya, Ketua Umum Ir D Tambunan, Ketua I Bidang Dana H Pardede ST, Ketua II Bidang Umum P Hutauruk, SH, Sekretaris Umum St B Aritonang, Sekretaris I M br Manihuruk, Sekretaris II G AG Sitompul.
.JPG)
.JPG)
Gereja Terbesar : Gereja HKBP Kotabaru Jambi merupakan bangunan gereja yang paling besar dan jemaat paling banyak di Provinsi Jambi. Bangunan gereja tersebut sudah puluhan tahun sehingga butuh untuk di renovasi. Gambar dibadikan, Jumat (13/2). foto-foto batak pos/rosenman manihuruk.
.JPG)
Sementara menjabat Bendahara Ny Ir Dj P Marpaung, Msc br Simanjuntak, Wakil Bendahara Ny Drs R Butarbutar br Harianja, Seksi Tor-tor OM Simangunsong Bsc. Sedangkan penasehat diantaranya Pdt DF Sibuea MTh (Praeses HKBP Distrik XXV Jambi), Ir PB Panjaitan MM.
Demikian keterangan yang diterima Batak Pos, Jumat (13/2) dari Panitia Pesta Renovasi Gedung HKBP Jambi tersebut. ruk
Kamis, 12 Februari 2009
Harga Sawit di Jambi Belum Stabil
Muarojambi, Batak Pos
Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Jambi hingga kini belum stabil. Padahal pabrik kelapa sawit (PKS) sudah menaikkan harga Rp 800 hingga Rp 950 per kilogram (kg). Namun TBS di penampung masih berkisar Rp 500 hingga Rp 600 per kg. Akibatnya para petani sawit masih mengeluh soal harga tersebut.
Arman (32), seorang penampung (agen) TBS di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Rabu (11/2) kepada Batak Pos mengatakan, dirinya belum berani beli mahal, karena biaya transportasi cukup besar dan harga pabrik juga masih belum kembali seperti harga sebelum krisis (Rp 1800 per kg).
Menurut Arman, setiap hari dirinya dapat mengumpulkan sedikitnya satu ton kelapa sawit sehari. TBS tersebut didapat dari petani yang ada di beberapa desa di Kecamatan Sekernan. Namun yang paling dominan kelapa sawit tersebut berasal dari tanaman di kebun masyarakat yang tidak terlalu luas.
“Sebelum krisis keuangan global, harga TBS sawit jika dijual ke pabrik mencapai Rp 2100 per kg. TBS yang berkualitas rendah masih dihargai Rp 1.200 hingga Rp 1.500 per kg. Namun harga tersebut pernah anjlok hingga ke level Rp 200 per kg. Ketika itu kami pun malas membeli buah sawit, karena harga jual di pabrik murah dan tidak dapat untung,”katanya.
Sementara itu, Podong, salah seorang petani Desa Sekernan saat menjual TBS sawit di tempat Arman mengatakan, dirinya berharap harga sawit dapat kembali normal seperti semula. Sebab saat ini para petani yang menggantungkan hidup dari hasil kebun dan buruh di kebun kelapa sawit merasa kesulitan.
“Sudah lima bulan harga TBS masih rendah. Ini menjadi beban berat bagi kita petani sawit. Selain harga pupuk mahal, harga kebutuhan pokok juga masih mahal. Padahal harga BBM sudah turun, namun tidak dirasakan petani sawit. Ini semakin menambah penderitaan petani. Kalau harga kembali naik seperti semula, mudah-mudahan kesulitan petani dapat teratasi,” kata Podong. ruk
Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Jambi hingga kini belum stabil. Padahal pabrik kelapa sawit (PKS) sudah menaikkan harga Rp 800 hingga Rp 950 per kilogram (kg). Namun TBS di penampung masih berkisar Rp 500 hingga Rp 600 per kg. Akibatnya para petani sawit masih mengeluh soal harga tersebut.
Arman (32), seorang penampung (agen) TBS di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Rabu (11/2) kepada Batak Pos mengatakan, dirinya belum berani beli mahal, karena biaya transportasi cukup besar dan harga pabrik juga masih belum kembali seperti harga sebelum krisis (Rp 1800 per kg).
Menurut Arman, setiap hari dirinya dapat mengumpulkan sedikitnya satu ton kelapa sawit sehari. TBS tersebut didapat dari petani yang ada di beberapa desa di Kecamatan Sekernan. Namun yang paling dominan kelapa sawit tersebut berasal dari tanaman di kebun masyarakat yang tidak terlalu luas.
“Sebelum krisis keuangan global, harga TBS sawit jika dijual ke pabrik mencapai Rp 2100 per kg. TBS yang berkualitas rendah masih dihargai Rp 1.200 hingga Rp 1.500 per kg. Namun harga tersebut pernah anjlok hingga ke level Rp 200 per kg. Ketika itu kami pun malas membeli buah sawit, karena harga jual di pabrik murah dan tidak dapat untung,”katanya.
Sementara itu, Podong, salah seorang petani Desa Sekernan saat menjual TBS sawit di tempat Arman mengatakan, dirinya berharap harga sawit dapat kembali normal seperti semula. Sebab saat ini para petani yang menggantungkan hidup dari hasil kebun dan buruh di kebun kelapa sawit merasa kesulitan.
“Sudah lima bulan harga TBS masih rendah. Ini menjadi beban berat bagi kita petani sawit. Selain harga pupuk mahal, harga kebutuhan pokok juga masih mahal. Padahal harga BBM sudah turun, namun tidak dirasakan petani sawit. Ini semakin menambah penderitaan petani. Kalau harga kembali naik seperti semula, mudah-mudahan kesulitan petani dapat teratasi,” kata Podong. ruk
Lahan Tanaman Pangan Jangan Jadi Kebun Sawit
Bupati Muarojambi Minta Petani
Muarojambi, Batak Pos
Bupati Muaro Jambi, Burhanuddin Mahir meminta para petani tanaman pangan untuk menjadikan lahannya jadi kebun sawit. Dirinya juga mengusulkan kepada Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin untuk mengeluarkan peraturan tentang pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit.
Penegasan itu disampaikan Bupati Muarojambi melalui Kabag Umum dan Humas Pemerintah Kabupaten Muarojambi, H Asbaruddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/2).
Disebutkan, Pemkab Muarojambi melihat saat ini ada kecenderungan alih fungsi lahan di lapangan, banyak petani yang menjual lahan pertaniannya untuk dijadikan kebun sawit. Alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut akibat banyaknya petani berdasi membeli lahan untuk perkebunan sawit.
Menurut Asbaruddin, sejumlah kepala dinas petanian segera merekomendasikan usulan tersebut kepada Gubernur Jambi. Sehingga segera membuat tata ruang, membuat keputusan bahwa lahan pertanian dilarang untuk dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sehingga tidak menjadi kesulitan pangan waktu kedepan.
Disebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit secara besar-besaran, diperkirakan mencapai 50 ribu hektar.
"Kondisi ini dipicu mahalnya harga kelapa sawit. Dengan perkembangan saat ini, turunnya harga kelapa sawit, sebagai pintu masuk menyadarkan warga, agar jangan mengalihkan lahannya,"katanya.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Muarojambi akan membuat pres room dalam memudahkan tugas jurnalistik liputan Muarojambi. Dirinya juga berjanji akan membuka kran informasi tentang Muarojambi. ruk
Muarojambi, Batak Pos
Bupati Muaro Jambi, Burhanuddin Mahir meminta para petani tanaman pangan untuk menjadikan lahannya jadi kebun sawit. Dirinya juga mengusulkan kepada Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin untuk mengeluarkan peraturan tentang pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit.
Penegasan itu disampaikan Bupati Muarojambi melalui Kabag Umum dan Humas Pemerintah Kabupaten Muarojambi, H Asbaruddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/2).
Disebutkan, Pemkab Muarojambi melihat saat ini ada kecenderungan alih fungsi lahan di lapangan, banyak petani yang menjual lahan pertaniannya untuk dijadikan kebun sawit. Alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut akibat banyaknya petani berdasi membeli lahan untuk perkebunan sawit.
Menurut Asbaruddin, sejumlah kepala dinas petanian segera merekomendasikan usulan tersebut kepada Gubernur Jambi. Sehingga segera membuat tata ruang, membuat keputusan bahwa lahan pertanian dilarang untuk dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sehingga tidak menjadi kesulitan pangan waktu kedepan.
Disebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit secara besar-besaran, diperkirakan mencapai 50 ribu hektar.
"Kondisi ini dipicu mahalnya harga kelapa sawit. Dengan perkembangan saat ini, turunnya harga kelapa sawit, sebagai pintu masuk menyadarkan warga, agar jangan mengalihkan lahannya,"katanya.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Muarojambi akan membuat pres room dalam memudahkan tugas jurnalistik liputan Muarojambi. Dirinya juga berjanji akan membuka kran informasi tentang Muarojambi. ruk
Harga TBS di Tanjabar Turun Drastis
Tanjabar, Batak Pos
Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis. Sebelumnya harga TBS sudah mulai menunjukkan peningkatan sehingga membuat petani sawit kembali bersemangat. Namun harga TBS kini dikisaran Rp 400 per kilogram di tingkat petani.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjungjabung Barat, Ir Melam Bangun, kepada wartawan, Rabu (11/2) mengatakan, harga TBS sejak tanggal 5 Februari hingga tanggal 20 Maret mengalami penurunan.
Disebutkan, berdasarkan keputusan hasil rapat, untuk TBS dengan umur 3 tahun harganya Rp 774 per kg. Sedangkan untuk TBS dengan umur 10 tahun, juga turun menjadi Rp 1068 per kg. “Padahal sebelumnya, harganya untuk umur 3 tahun Rp 900 lebih, begitu juga dengan umur 10 tahun sudah Rp 1100 lebih,”katanya.
Menurut Melam Bangun, turunnya harga TBS itu karena berkurangnya permintaan CPO (crude palm oil). Kini permintaan CPO dunia mengalami penurunan sekitar tiga persen. Dan hal ini juga berimbas pada harga TBS di dalam negeri.
Disebutkan, rata-rata penurunan harga TBS ini, sebesar tiga persen. Yaitu mengikuti rendahnya permintaan pasar. Namun pihaknya berharap dengan membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini, nantinya juga berimbas pada beranjak naiknya harga TBS.
Secara terpisah, Emang (34) warga Desa Serdang Jaya, Tanjabar mengaku kecewa dengan penuruan harga TBS tersebut. Sebab sejak mendengar harga sawit akan naik, dirinya kembali bergairah dalam mengolah kebun.
Sementara itu, kelangkan pupuk yang terjadi di Desa Merlung Kabupaten Tanjabbar mengakibatkan hasil panen sawit petani turun drastis hingga 50 persen. Hal ini sudah terjadi sejak delapan bulan terakhir.
“Kalau panen sawit untuk timbangan dua hingga tiga ton perbulan susah. Biasanya setiap bulan kebun sawit saya menghasilkan lima hingga enam ton ton TBS. Tapi sudah delapan bulan hasilnya jadi turun karena pupuk susah carinya,” ujar Khodir, petani sawit di Desa Merlung, Rabu (11/2).
Menurut Khodir yang mengaku memiliki 25 orang tenaga kerja untuk memanen sawit dikebunnya itu, hal ini dikarenakan pembelian pupuk bersubsidi saat ini sangat susah. Disebutkan, pembelian pupuk harus melalui proses yang panjang, mulai dari izin kepala desa, izin perusahaan dan berbagai izin lainnya. Lalu pengisian blangko dan prosedur-prosedur lainnya.
“Selain itu, pembelian pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan dalam enam bulan sakali. Kalau dulu, kapanpun boleh beli pupuk bersubsidi jenis urea, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan kalau sekarang beli pupuknya dibatasi 8 ton saja per enam bulannya, kalau dulu bisa sampai 16-21 ton,”katanya.
Disebutkan, perbedaan harga yang mencolok antara pupuk bersubsidi dan non subsidi, mengakibatkan masyarakat sekitar sangat tergantung dengan pupuk tersebut. Jika pupuk bersubsidi bisa dibeli dengan harga berkisar Rp 50- Rp 60 ribu, sedangkan pupuk non subsidi mencapai Rp 200 ribu. ruk
Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis. Sebelumnya harga TBS sudah mulai menunjukkan peningkatan sehingga membuat petani sawit kembali bersemangat. Namun harga TBS kini dikisaran Rp 400 per kilogram di tingkat petani.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjungjabung Barat, Ir Melam Bangun, kepada wartawan, Rabu (11/2) mengatakan, harga TBS sejak tanggal 5 Februari hingga tanggal 20 Maret mengalami penurunan.
Disebutkan, berdasarkan keputusan hasil rapat, untuk TBS dengan umur 3 tahun harganya Rp 774 per kg. Sedangkan untuk TBS dengan umur 10 tahun, juga turun menjadi Rp 1068 per kg. “Padahal sebelumnya, harganya untuk umur 3 tahun Rp 900 lebih, begitu juga dengan umur 10 tahun sudah Rp 1100 lebih,”katanya.
Menurut Melam Bangun, turunnya harga TBS itu karena berkurangnya permintaan CPO (crude palm oil). Kini permintaan CPO dunia mengalami penurunan sekitar tiga persen. Dan hal ini juga berimbas pada harga TBS di dalam negeri.
Disebutkan, rata-rata penurunan harga TBS ini, sebesar tiga persen. Yaitu mengikuti rendahnya permintaan pasar. Namun pihaknya berharap dengan membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini, nantinya juga berimbas pada beranjak naiknya harga TBS.
Secara terpisah, Emang (34) warga Desa Serdang Jaya, Tanjabar mengaku kecewa dengan penuruan harga TBS tersebut. Sebab sejak mendengar harga sawit akan naik, dirinya kembali bergairah dalam mengolah kebun.
Sementara itu, kelangkan pupuk yang terjadi di Desa Merlung Kabupaten Tanjabbar mengakibatkan hasil panen sawit petani turun drastis hingga 50 persen. Hal ini sudah terjadi sejak delapan bulan terakhir.
“Kalau panen sawit untuk timbangan dua hingga tiga ton perbulan susah. Biasanya setiap bulan kebun sawit saya menghasilkan lima hingga enam ton ton TBS. Tapi sudah delapan bulan hasilnya jadi turun karena pupuk susah carinya,” ujar Khodir, petani sawit di Desa Merlung, Rabu (11/2).
Menurut Khodir yang mengaku memiliki 25 orang tenaga kerja untuk memanen sawit dikebunnya itu, hal ini dikarenakan pembelian pupuk bersubsidi saat ini sangat susah. Disebutkan, pembelian pupuk harus melalui proses yang panjang, mulai dari izin kepala desa, izin perusahaan dan berbagai izin lainnya. Lalu pengisian blangko dan prosedur-prosedur lainnya.
“Selain itu, pembelian pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan dalam enam bulan sakali. Kalau dulu, kapanpun boleh beli pupuk bersubsidi jenis urea, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan kalau sekarang beli pupuknya dibatasi 8 ton saja per enam bulannya, kalau dulu bisa sampai 16-21 ton,”katanya.
Disebutkan, perbedaan harga yang mencolok antara pupuk bersubsidi dan non subsidi, mengakibatkan masyarakat sekitar sangat tergantung dengan pupuk tersebut. Jika pupuk bersubsidi bisa dibeli dengan harga berkisar Rp 50- Rp 60 ribu, sedangkan pupuk non subsidi mencapai Rp 200 ribu. ruk
Muhammadiyah Desak Lokalisasi Payo Sigadung Ditutup
Jambi, Batak Pos
Organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah Jambi mendesak Pemerintah
Kota Jambi untuk segera menutup lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) yang
berada di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.
Lokalisasi yang meresahkan masyarakat tersebut kini harus dibubarkan
karena tidak sesuai dengan nilai agama.
Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Kecamatan
Pasar-Jelutung Jambi, Ir Nasrul Yasir kepada wartawan, Selasa (10/2).
Menurutnya, keberadaan lokalisasi Payo Sigadung kini tidak layak lagi
berada di dalam Kota Jambi.
"Lokalisasi Payo Sigadung ini adalah illegal. Peredaran dan bisnis
maksiat harus ditindak tegas. Pemerintah Kota Jambi harus segera
membubarkan lokalisasi ini karena desakan masyarakat. Bisnis maksiat
ini hanya menguntungkan segelintir orang yang menghalalakan bisnis
esek-esek,"katanya.
Disebutkan, desakan penutupan lokalisasi Payo Sigadung sudah bergulir
sejak lima tahun lalu. Bahkan fraksi PKS DPRD Kota Jambi mendesak
Walikota Jambi segera menutup lokalisasi tersebut.
"Kita heran kenapa lokalisasi ini sangat sulit dibubarkan oleh
Pemerintah Kota Jambi. Alasan-alasan penundaan penutupan tersebut
kurang argument. Karena alasannya hanya untuk takut akan para wanita
pekerja seks komersial tadi berkeliaran di jalan. Alasan itu tidak
masuk akal,"katanya.
Menurut Nasrul Yasir, perlu diusut siapa berkepentingan dibalik
keberadaan lokalisasi Payo Sigadung. Keberadaan lokalisasi ini sudah
tidak layak lagi berada di dalam kota karena mempengaruhi masyarakat
kepada hal-hal negative (maksiat).
Menanggapi desakan pembubaran lokalisasi Payo Sigadung ini, Pemerintah
Kota Jambi melalui Kabag Humas Infokom, Subhi S Sos MM mengatakan,
pihaknya hingga kini masih membahas soal rencana pembubaran lokalisasi
tersebut.
Sejumlah pihak berkompeten seperti Poltabes Jambi, MUI, Tokoh
Masyarakat, Kodim, Lintas Agama dan Pemkot Jambi berencana untuk
melakukan koordinasi dan duduk bersama untuk membahas hal tersebut.
"Kajian sektoral ini belum dilakukan karena kesibukan masing-masing.
Ijin mendirikan bangunan sekitar 300 unit rumah border di lokalisasi
itu belum ada. Kemudian ijin usaha juga belum ada. Hingga kini desakan
pembubaran lokalisasi itu belum bisa direalisasikan,"katanya.
Menurut catatan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Jambi,
sekitar 350 wanita pekerja seks komersial (PSK) hanya memiliki kartu
tanda penduduk khusus yang dikeluarkan Poltabes Jambi. Para PSK
tersebut juga berasal dari Jawa Barat. ruk
Organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah Jambi mendesak Pemerintah
Kota Jambi untuk segera menutup lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) yang
berada di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.
Lokalisasi yang meresahkan masyarakat tersebut kini harus dibubarkan
karena tidak sesuai dengan nilai agama.
Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Kecamatan
Pasar-Jelutung Jambi, Ir Nasrul Yasir kepada wartawan, Selasa (10/2).
Menurutnya, keberadaan lokalisasi Payo Sigadung kini tidak layak lagi
berada di dalam Kota Jambi.
"Lokalisasi Payo Sigadung ini adalah illegal. Peredaran dan bisnis
maksiat harus ditindak tegas. Pemerintah Kota Jambi harus segera
membubarkan lokalisasi ini karena desakan masyarakat. Bisnis maksiat
ini hanya menguntungkan segelintir orang yang menghalalakan bisnis
esek-esek,"katanya.
Disebutkan, desakan penutupan lokalisasi Payo Sigadung sudah bergulir
sejak lima tahun lalu. Bahkan fraksi PKS DPRD Kota Jambi mendesak
Walikota Jambi segera menutup lokalisasi tersebut.
"Kita heran kenapa lokalisasi ini sangat sulit dibubarkan oleh
Pemerintah Kota Jambi. Alasan-alasan penundaan penutupan tersebut
kurang argument. Karena alasannya hanya untuk takut akan para wanita
pekerja seks komersial tadi berkeliaran di jalan. Alasan itu tidak
masuk akal,"katanya.
Menurut Nasrul Yasir, perlu diusut siapa berkepentingan dibalik
keberadaan lokalisasi Payo Sigadung. Keberadaan lokalisasi ini sudah
tidak layak lagi berada di dalam kota karena mempengaruhi masyarakat
kepada hal-hal negative (maksiat).
Menanggapi desakan pembubaran lokalisasi Payo Sigadung ini, Pemerintah
Kota Jambi melalui Kabag Humas Infokom, Subhi S Sos MM mengatakan,
pihaknya hingga kini masih membahas soal rencana pembubaran lokalisasi
tersebut.
Sejumlah pihak berkompeten seperti Poltabes Jambi, MUI, Tokoh
Masyarakat, Kodim, Lintas Agama dan Pemkot Jambi berencana untuk
melakukan koordinasi dan duduk bersama untuk membahas hal tersebut.
"Kajian sektoral ini belum dilakukan karena kesibukan masing-masing.
Ijin mendirikan bangunan sekitar 300 unit rumah border di lokalisasi
itu belum ada. Kemudian ijin usaha juga belum ada. Hingga kini desakan
pembubaran lokalisasi itu belum bisa direalisasikan,"katanya.
Menurut catatan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Jambi,
sekitar 350 wanita pekerja seks komersial (PSK) hanya memiliki kartu
tanda penduduk khusus yang dikeluarkan Poltabes Jambi. Para PSK
tersebut juga berasal dari Jawa Barat. ruk
Kasus Alih Fungsi Tahura Terindikasi Korupsi Berjamaah
Muarojambi, Batak Pos
Kasus alih fungsi hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Sungaiaur, Kabupaten Muarojambi diduga terindikasi adanya tindakan korupsi secara berjamaah. Proses pembabatan Tahura untuk dijadikan kawasan pemukiman transmigrasi melibatkan banyak orang.
Mereka yang terlibat diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, Kepala Dinas Kehutanan Muarojambi, kontraktor pelaksana dan para konsultan. Saat ini Polres Muarojambi sudah melimpahkan berkas pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri Muarojambi.
Demikian dikatakan Kepala Polisi Resort Muarojambi, Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora, melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas Ajun Komisaris (AKP) Posma
Lubis kepada wartawan, Selasa (10/2).
“Kita menduga ada indikasi kearah itu, namun untuk sementara kita juga masih mengusut kasus pembalakan liar berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Muarojambi. Khusus mengenai alih fungsi hutan Tahura dijadikan kawasan pemukiman transmigrasi sedang dalam pengembangan penyelidikan, karena menunggu hasil gelar perkara, menurut rencana akan dilaksanakan dalam pekan ini juga", kata Posma.
Menurut Posma, dalam kasus ini jumlah tersangka besar kemungkinan akan bertambah. Sebelumnya Polres Muarojambi telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Kamiluddin (konsultan) dan tiga orang pelaku pembalakan liar, meliputi Benot, Suhendro serta Kanto.
“Kami juga telah menyita tiga meter kubik kayu olahan dan tiga unit sarkle dari lokasi tempat kejadian perkara sebagai barang bukti. Polres Muarojambi telah meminta bantuan tim ahli dari Universitas Negeri Jambi. Diharapkan, akan dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengusutan lebih lanjut dan dapat diketahui siapa yang paling berperan dalam kasus ini,”ujarnya.
Disebutkan, Taman Hutan Raya (Tahura) Senami, tidak bisa dialih fungsikan, karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Lingkungan Hidup, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001, tentang sumber daya alam dan hayati.
Dikatakan Posma, pihaknya berharap pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muarojambi untuk tidak membongkar dulu 131 unit rumah yang telah dibangun di kawasan Tahura, karena rumah-rumah tersebut juga merupakan barang bukti.
"Rumah itu tidak boleh dibongkar, karena sudah dijadikan barang bukti, sebab bahan baku kayu yang dipakai dari hasil tebangan di lokasi itu", katanya.
Sementara pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, telah membabat kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan pemukiman 150 kepala keluarga transmigran yang rencananya berasal dari Blitar, Jawa Timur.
Disebutkan, dari jumlah tersebut 131 unit diantaranya, berada dalam kawasan Tahura. Kapolres Muarojambi AKBP, Tedjo Dwikora mengakui telah memanggil beberapa orang yang terkait masalah ini untuk dimintai keterangan.
Mereka yang diperiksa tersebut antara lain Kepala Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Muhammad Yamin, Konsultan pelaksana dan pihak PT Gemilang Bangun Utama, selaku kontraktor pelaksana.
Kasus ini berawal sejak Mei 2008, Pemerintah Kabupaten Muarojambi membuka lahan 133,1 hektare di kawasan Tahura Senami yang memiliki luas seluruhnya sekitar 2.700 hektare itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, Muhammad Yamin, mengakui hal itu. Namun menurut dia, tidak ada unsur kesengajaan, sehingga kawasan hutan lindung yang sudah dirambah dan dibangun 131 unit rumah akan dibatalkan serta akan dipindahkan kelokasi lain.
"Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini, karena waktu dilakukan survei dikira kawasan tersebut tidak masuk dalam kawasan Tahura. Namun baru diketahui setelah proyek hampir rampung. Ini akibat kurang koordinasi antara kami dengan pihak Dinas Kehutanan Muarojambi. Terutama terdapat kekeliruan dalam membaca peta", ujarnya.
Yamin mengakui jika dirinya sudah dipanggil dan dimintai keterangan pihak Polisi Resort Muarojambi. Atas kesalahan itu, maka dana proyek yang dianggar APBN senilai Rp6,7 miliar tersebut terbuang cuma-cuma.
Menurut Yamin, dalam kasus ini paling bertanggungjawab adalah pihak konsultan penentuan lahan, yakni CV Ariman dan kontraktor pelaksana PT Gemilang Bangun Utama.
Disebutkan, alasan kontraktor mereka yang menentukan dan melakukan pekerjaan tersebut. Kontraktor, sudah menyatakan bertanggung jawab untuk membuka dan membangun kembali rumah di lokasi lain di luar kawasan Tahura.
“Lokasinya juga tidak jauh dari kawasan tersebut, masih dalam kawasan Desa Sungaiaur, Muarojambi,”katanya.
Sementara itu Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi, Agus Priyanto, enggan memberikan komentar terkait dengan kasus tersebut, dengan alasan masalah ini sudah ditangani pihak kepolisian.
"Saya tidak mau memberikan komentar menyangkut masalah ini, karena sudah ditangani aparat kepolisian.Tanyakan saja langsung ke pihak Polres Muarojambi,”katanya. ruk
Kasus alih fungsi hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Sungaiaur, Kabupaten Muarojambi diduga terindikasi adanya tindakan korupsi secara berjamaah. Proses pembabatan Tahura untuk dijadikan kawasan pemukiman transmigrasi melibatkan banyak orang.
Mereka yang terlibat diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, Kepala Dinas Kehutanan Muarojambi, kontraktor pelaksana dan para konsultan. Saat ini Polres Muarojambi sudah melimpahkan berkas pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri Muarojambi.
Demikian dikatakan Kepala Polisi Resort Muarojambi, Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora, melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas Ajun Komisaris (AKP) Posma
Lubis kepada wartawan, Selasa (10/2).
“Kita menduga ada indikasi kearah itu, namun untuk sementara kita juga masih mengusut kasus pembalakan liar berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Muarojambi. Khusus mengenai alih fungsi hutan Tahura dijadikan kawasan pemukiman transmigrasi sedang dalam pengembangan penyelidikan, karena menunggu hasil gelar perkara, menurut rencana akan dilaksanakan dalam pekan ini juga", kata Posma.
Menurut Posma, dalam kasus ini jumlah tersangka besar kemungkinan akan bertambah. Sebelumnya Polres Muarojambi telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Kamiluddin (konsultan) dan tiga orang pelaku pembalakan liar, meliputi Benot, Suhendro serta Kanto.
“Kami juga telah menyita tiga meter kubik kayu olahan dan tiga unit sarkle dari lokasi tempat kejadian perkara sebagai barang bukti. Polres Muarojambi telah meminta bantuan tim ahli dari Universitas Negeri Jambi. Diharapkan, akan dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengusutan lebih lanjut dan dapat diketahui siapa yang paling berperan dalam kasus ini,”ujarnya.
Disebutkan, Taman Hutan Raya (Tahura) Senami, tidak bisa dialih fungsikan, karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Lingkungan Hidup, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001, tentang sumber daya alam dan hayati.
Dikatakan Posma, pihaknya berharap pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muarojambi untuk tidak membongkar dulu 131 unit rumah yang telah dibangun di kawasan Tahura, karena rumah-rumah tersebut juga merupakan barang bukti.
"Rumah itu tidak boleh dibongkar, karena sudah dijadikan barang bukti, sebab bahan baku kayu yang dipakai dari hasil tebangan di lokasi itu", katanya.
Sementara pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, telah membabat kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan pemukiman 150 kepala keluarga transmigran yang rencananya berasal dari Blitar, Jawa Timur.
Disebutkan, dari jumlah tersebut 131 unit diantaranya, berada dalam kawasan Tahura. Kapolres Muarojambi AKBP, Tedjo Dwikora mengakui telah memanggil beberapa orang yang terkait masalah ini untuk dimintai keterangan.
Mereka yang diperiksa tersebut antara lain Kepala Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Muhammad Yamin, Konsultan pelaksana dan pihak PT Gemilang Bangun Utama, selaku kontraktor pelaksana.
Kasus ini berawal sejak Mei 2008, Pemerintah Kabupaten Muarojambi membuka lahan 133,1 hektare di kawasan Tahura Senami yang memiliki luas seluruhnya sekitar 2.700 hektare itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muarojambi, Muhammad Yamin, mengakui hal itu. Namun menurut dia, tidak ada unsur kesengajaan, sehingga kawasan hutan lindung yang sudah dirambah dan dibangun 131 unit rumah akan dibatalkan serta akan dipindahkan kelokasi lain.
"Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini, karena waktu dilakukan survei dikira kawasan tersebut tidak masuk dalam kawasan Tahura. Namun baru diketahui setelah proyek hampir rampung. Ini akibat kurang koordinasi antara kami dengan pihak Dinas Kehutanan Muarojambi. Terutama terdapat kekeliruan dalam membaca peta", ujarnya.
Yamin mengakui jika dirinya sudah dipanggil dan dimintai keterangan pihak Polisi Resort Muarojambi. Atas kesalahan itu, maka dana proyek yang dianggar APBN senilai Rp6,7 miliar tersebut terbuang cuma-cuma.
Menurut Yamin, dalam kasus ini paling bertanggungjawab adalah pihak konsultan penentuan lahan, yakni CV Ariman dan kontraktor pelaksana PT Gemilang Bangun Utama.
Disebutkan, alasan kontraktor mereka yang menentukan dan melakukan pekerjaan tersebut. Kontraktor, sudah menyatakan bertanggung jawab untuk membuka dan membangun kembali rumah di lokasi lain di luar kawasan Tahura.
“Lokasinya juga tidak jauh dari kawasan tersebut, masih dalam kawasan Desa Sungaiaur, Muarojambi,”katanya.
Sementara itu Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi, Agus Priyanto, enggan memberikan komentar terkait dengan kasus tersebut, dengan alasan masalah ini sudah ditangani pihak kepolisian.
"Saya tidak mau memberikan komentar menyangkut masalah ini, karena sudah ditangani aparat kepolisian.Tanyakan saja langsung ke pihak Polres Muarojambi,”katanya. ruk
Poltabes Jambi Tingkatkan Pengamanan Jelang Pemilu 2009
Jambi, Batak Pos
Jajaran Poltabes Jambi kini meningkatkan pengamanan melalui paroli rutin jelang Pemilu Kamis 9 April 2009 mendatang. Setidaknya 21 mobil patroli dilengkapi pemantau Global Position System (GPS). Kemudian patroli juga dilengkapi dengan monitor CCTV di tiga titik di Kota Jambi dengan monitor pemantau di Poltabes Jambi.
Demikian dikatakan Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Drs Eko Daniyanto MM didampingi Kabag Bina Mitra Poltabes Jambi, AKP Asweni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2) sore. Menurutnya, pelayanan cepat dengan system informasi teknologi (IT) tersebut merupakan tuntutan jaman.
“Mobil patroli tersebut berasal dari Poltabes Jambi 14 unit, Dirlantas Polda Jambi 5 unit dan 2 unit dari Dirsamapta Polda Jambi. Ke 21 mobil patroli tersebut akan melakukan patroli diwilayah hokum yang telah ditentukan. Mobil patroli dengan nomor panggilan 112 itu bukan hanya melayani laporan kriminalitas. Namun juga bisa untuk panggilan bantuan pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat,”katanya.
Disebutkan, dalam melakukan pengamanan Pemilu 2009, Poltabes Jambi juga merangkul tokoh Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama untuk bersama-sama memiliki komitmen dalam Pemilu 2009 Damai. Dalam waktu dekat Polda Jambi dengan Poltabes Jambi akan melakukan parade pengamanan Pemilu 2009.
Menurut Eko, selaian pengamanan Pemilu 2009, Poltabes Jambi juga melakukan pembenahan dalam pelayanan masyarakat. Seperti membuat enam sentra pelayanan prima diantaranya, pelayanan KDRT, pelayanan Tilang dan SIM, pelayanan SKCK dan Sidik Jari, pelayanan komplein masyarakat. ruk
Jajaran Poltabes Jambi kini meningkatkan pengamanan melalui paroli rutin jelang Pemilu Kamis 9 April 2009 mendatang. Setidaknya 21 mobil patroli dilengkapi pemantau Global Position System (GPS). Kemudian patroli juga dilengkapi dengan monitor CCTV di tiga titik di Kota Jambi dengan monitor pemantau di Poltabes Jambi.
Demikian dikatakan Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Drs Eko Daniyanto MM didampingi Kabag Bina Mitra Poltabes Jambi, AKP Asweni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2) sore. Menurutnya, pelayanan cepat dengan system informasi teknologi (IT) tersebut merupakan tuntutan jaman.
“Mobil patroli tersebut berasal dari Poltabes Jambi 14 unit, Dirlantas Polda Jambi 5 unit dan 2 unit dari Dirsamapta Polda Jambi. Ke 21 mobil patroli tersebut akan melakukan patroli diwilayah hokum yang telah ditentukan. Mobil patroli dengan nomor panggilan 112 itu bukan hanya melayani laporan kriminalitas. Namun juga bisa untuk panggilan bantuan pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat,”katanya.
Disebutkan, dalam melakukan pengamanan Pemilu 2009, Poltabes Jambi juga merangkul tokoh Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama untuk bersama-sama memiliki komitmen dalam Pemilu 2009 Damai. Dalam waktu dekat Polda Jambi dengan Poltabes Jambi akan melakukan parade pengamanan Pemilu 2009.
Menurut Eko, selaian pengamanan Pemilu 2009, Poltabes Jambi juga melakukan pembenahan dalam pelayanan masyarakat. Seperti membuat enam sentra pelayanan prima diantaranya, pelayanan KDRT, pelayanan Tilang dan SIM, pelayanan SKCK dan Sidik Jari, pelayanan komplein masyarakat. ruk
Ketua DPD PBR Diperiksa Poltabes Jambi
Palsukan Dokumen Perusahaan
Jambi, Batak Pos
Diduga memalsukan dokumen perusahaan kontraktor, Ketua DPD Partai Bintang Reformasi (PBR) Kota Jambi, Kemas Alfarizi, diperiksa Reskrim Poltabes Jambi, Senin (9/2). Pemeriksaan sebagai saksi terlapor tersebut karena laporan dari pemilik perusahaan Kemas Faroq.
Kemas Alfarizi tiba di Poltabes Jambi, Senin (9/2) pukul 11.00 wib. Dirinya datang seorang diri dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Fortune B 1319 SJA. Kemas Alfarizi mengenakan pakain kemeja lengan panjang warna biru garis lurus dengan celana jeans warna biru tua.
Saat ditanya wartawan soal kehadirannya di Poltabes Jambi, Kemas Alfarizi tidak banyak memberikan komentar. Kemas Alfarizi berada di ruang tunggu Kapoltabes Jambi kurang lebih satu jam.
“Saya kesini hanya silaturahmi dengan Kapoltabes Jambi. Kalau soal laporan pemalsuan dokumen itu tanya langsung saja sama Kemas Faruq. Nanti saya jelaskan. Saya berhak menjawab dan berhak juga untuk tidak menjawab,”ujarnya singkat.
Sementara itu, Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Drs Eko Daniyanto MM didampingi Kabag Bina Mitra Poltabes Jambi, AKP Asweni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2) sore mengatakan, persoalan tersebut terjadi sudah lama.
“Persoalan tersebut terkait dengan jual beli perusahaan tanpa disertai hitam diatas putih. Karena antara Kemas Faruq dan Kemas Alfarizi masih keluarga yakni sepupu. Namun belakangan diketahui kalau ada yang memalsukan dokumen tentang akta jual beli perusahaan tersebut,”katanya.
Menurut Kapoltabes Jambi, dirinya sudah minta penjelasan kepada Kemas Faruq melalui telepon. Namun saat ini Kemas Faruq mengalami sakit struk. Kemudian Kemas Alfarizi dan Kemas Faruq menyerahkan persoalan itu kepada Kapoltabes Jambi sebagai mediator dalam perdamaian.
“Kita hanya sebagai mediator saja dalam persoalan ini. Karena keduanya masih hubungan saudara. Kita usahakan diselaisaikan dengan kekeluargaan. Nanti kalau Kemas Faruq sudah sembuh baru kita adakan pertemuan perdamaian. Kemudian laporan dicabut oleh pelapor,”katanya. ruk
Jambi, Batak Pos
Diduga memalsukan dokumen perusahaan kontraktor, Ketua DPD Partai Bintang Reformasi (PBR) Kota Jambi, Kemas Alfarizi, diperiksa Reskrim Poltabes Jambi, Senin (9/2). Pemeriksaan sebagai saksi terlapor tersebut karena laporan dari pemilik perusahaan Kemas Faroq.
Kemas Alfarizi tiba di Poltabes Jambi, Senin (9/2) pukul 11.00 wib. Dirinya datang seorang diri dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Fortune B 1319 SJA. Kemas Alfarizi mengenakan pakain kemeja lengan panjang warna biru garis lurus dengan celana jeans warna biru tua.
Saat ditanya wartawan soal kehadirannya di Poltabes Jambi, Kemas Alfarizi tidak banyak memberikan komentar. Kemas Alfarizi berada di ruang tunggu Kapoltabes Jambi kurang lebih satu jam.
“Saya kesini hanya silaturahmi dengan Kapoltabes Jambi. Kalau soal laporan pemalsuan dokumen itu tanya langsung saja sama Kemas Faruq. Nanti saya jelaskan. Saya berhak menjawab dan berhak juga untuk tidak menjawab,”ujarnya singkat.
Sementara itu, Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Drs Eko Daniyanto MM didampingi Kabag Bina Mitra Poltabes Jambi, AKP Asweni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2) sore mengatakan, persoalan tersebut terjadi sudah lama.
“Persoalan tersebut terkait dengan jual beli perusahaan tanpa disertai hitam diatas putih. Karena antara Kemas Faruq dan Kemas Alfarizi masih keluarga yakni sepupu. Namun belakangan diketahui kalau ada yang memalsukan dokumen tentang akta jual beli perusahaan tersebut,”katanya.
Menurut Kapoltabes Jambi, dirinya sudah minta penjelasan kepada Kemas Faruq melalui telepon. Namun saat ini Kemas Faruq mengalami sakit struk. Kemudian Kemas Alfarizi dan Kemas Faruq menyerahkan persoalan itu kepada Kapoltabes Jambi sebagai mediator dalam perdamaian.
“Kita hanya sebagai mediator saja dalam persoalan ini. Karena keduanya masih hubungan saudara. Kita usahakan diselaisaikan dengan kekeluargaan. Nanti kalau Kemas Faruq sudah sembuh baru kita adakan pertemuan perdamaian. Kemudian laporan dicabut oleh pelapor,”katanya. ruk
Belasan Kios dan Ruko di Tanjabar Ludes Dilalap Sijago Merah
Tanjabar, Batak Pos
Belasan kios pedagang dan enam rumah took di Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) ludes dilalap sijago merah, Minggu (8/2) dini hari. Belasan kios dan ruko di pasar Kuatik, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Tungkal Ilir, Kualatungkal itu rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Kabupaten Tanjabar, Saefuddin, SH, Senin (9/2) mengatakan, aaat armada Damkar tiba di lokasi, api sudah membesar dan sudah menjalar kebangunan lain.
“Api cepat sekali menyambar sehingga bangunan lain yang ada didekatnya pun tersambar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran itu. Sejumlah masyarakat mengatakan bahwa api muncul dari salah satu kios dari dua belas kios yang terbakar pada malam tersebut. Api pun menjalar kebangunan lainnya yang ada ditempat itu,”katanya..
Disebutkan, pada malam kejadian sempat terjadi ledakan dari salah satu ruko yang terbakar. Ledakan sempat terjadi malam tersebut, karena salah satu pedagang yang rukonya terbakar ada menjual elpiji tetapi dalam kebakaran tersebut tidak ada korban karena semua kios dan ruko yang terbakar tidak dihuni pemiliknya.
Dijelaskan, api berhasil di padamkan sekitar pukul 2.30 dini hari. Dalam insiden tidak ada korban jiwa. “Memang kita agak telat berada di lokasi, sekitar satu jam lebih kita bisa padamkan api di lokasi,”ujarnya.
Ditempat terpisah, Kapolres Tanjab Barat melalui Kasat Reskrim, AKP Ilyan Chandra menjelaskan tempat tersebut sudah diberi garis police line dan polisi akan segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. “Sementara dipastikan penyebab kebakaran adalah konsleting atau gangguan arus pendek,”katanya.
Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Palembang, Senin (9/2) melakukan penyidikan terkait dengan kebakaran tersebut. Hasil penyidikan akan diberikan beberapa hari kedepan. ruk
Belasan kios pedagang dan enam rumah took di Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) ludes dilalap sijago merah, Minggu (8/2) dini hari. Belasan kios dan ruko di pasar Kuatik, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Tungkal Ilir, Kualatungkal itu rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Kabupaten Tanjabar, Saefuddin, SH, Senin (9/2) mengatakan, aaat armada Damkar tiba di lokasi, api sudah membesar dan sudah menjalar kebangunan lain.
“Api cepat sekali menyambar sehingga bangunan lain yang ada didekatnya pun tersambar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran itu. Sejumlah masyarakat mengatakan bahwa api muncul dari salah satu kios dari dua belas kios yang terbakar pada malam tersebut. Api pun menjalar kebangunan lainnya yang ada ditempat itu,”katanya..
Disebutkan, pada malam kejadian sempat terjadi ledakan dari salah satu ruko yang terbakar. Ledakan sempat terjadi malam tersebut, karena salah satu pedagang yang rukonya terbakar ada menjual elpiji tetapi dalam kebakaran tersebut tidak ada korban karena semua kios dan ruko yang terbakar tidak dihuni pemiliknya.
Dijelaskan, api berhasil di padamkan sekitar pukul 2.30 dini hari. Dalam insiden tidak ada korban jiwa. “Memang kita agak telat berada di lokasi, sekitar satu jam lebih kita bisa padamkan api di lokasi,”ujarnya.
Ditempat terpisah, Kapolres Tanjab Barat melalui Kasat Reskrim, AKP Ilyan Chandra menjelaskan tempat tersebut sudah diberi garis police line dan polisi akan segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. “Sementara dipastikan penyebab kebakaran adalah konsleting atau gangguan arus pendek,”katanya.
Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Palembang, Senin (9/2) melakukan penyidikan terkait dengan kebakaran tersebut. Hasil penyidikan akan diberikan beberapa hari kedepan. ruk
Pemda Tanjabar Minim Perhatian Terhadap SDLB
Tanjabar, Batak Pos
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) hingga kini masih minim perhatian terhadap keberadaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang terletak di Jalan Ketapang, Kuala Tungkal, Tanjabar, Provinsi Jambi.
Sarana prasarana gedung SDLB tersebut sangat minim. Seperti tenaga guru juga terbilang kurang. Perlu penambahan guru sedikitnya tujuh orang untuk menunjang proses belajar Pendidikan Luar Biasa di sekolah tersebut.
Disamping itu, pihak sekolah juga berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan perluasan areal tanah. Dengan adanya penambahan areal tanah, akan ada penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), ruang praktek, tempat memasarkan produk yang berorientasi kepada live skill.
Demikian dikatakan Kepala Sekolah SDLB, Rony kepada Batak Pos, Sabtu (7/2) di Kualatungkal, Tanjabar. Menurutnya, satu-satunya sekolah luar biasa di Tanjab Barat ini telah berdiri sejak tahun 1985 lalu.
Kini telah bernaung pada direktorat sendiri baru tiga atau empat tahun belakangan. Saat ini jumlah siswa secara keseluruhannya sebanyak 94 orang. Dari jumlah itu, siswa SD sebanyak 80 orang, sedangkan siswa SMP berjumlah 14 orang.
Disebutkan, untuk tenaga guru seluruhnya hanya berjumlah 11 orang termasuk kepala sekolah. Dua diantaranya berstatus honor BOS. Sedangkan jumlah ruang kelas hanya lima lokal, kemudian masing-masing lokal di skat karena keterbatasan lokal menjadi 10 lokal untuk tempat belajar.
“Bantuan pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir ini sebatas biaya operasional , SBPP (Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan). Pihak sekolah menerima setiap tiga bulan sekali senilai Rp 1.700.000 (lebih). Diluar itu, bantuan seperti alat praktek, didominasi pemerintah Provinsi Jambi dan pusat (melalui pemerintah Provinsi Jambi). Tahun ini, diknas Tanjab Barat mengakui tidak ada alokasi dana APBD untuk PLB di Tanjab Barat. Diknas hanya mengusulkan penambahan guru PLB ke BKD,”katanya.
Menurut Rony, sarana dan tenaga guru di sekolahnya masih terbilang minim. Ia sudah mengajukan penambahan guru termasuk lahan untuk perluasan sekolah yang rencananya untuk tempat praktek siswa dan tempat memasarkan produk live Skill ke Diknas kabupaten belum lama ini.
Ia berharap akan ada penambahan areal tanah sebanyak satu Ha, dan pemerintah daerah menyetujuinya. Ruang kelas yang ada tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah murid yang ada.
“Dari lima ruang kelas yang ada, diskat lagi sehingga jumlah lokal menjadi 10 lokal. Harapan kita akan ada penambahan areal tanah untuk penambahan Ruang Kelas Baru. Mudah-mudahan Diknas mengusulkan tahun ini,”ujarnya.
Sementara itu, salah seorang guru olahraga SDLB tersebut, Majurianto mengakui kekurangan tenaga didik di sekolah abnormal tersebut. Murid yang sekolah di SDLB memiliki kekurangan (abnormal) yang berbeda.
“Seperti Tuna Netra (buta), Tuna Runggu Wicara (Bisu), Tuna Greta (ringan dan sedang), Tuna Daksa (cacat tubuh) dan cacat ganda. Oleh sebab itu kami mengajar harus ada keahlian tersendiri dan butuh kesabaran. Tidak semudah mengajar pada siswa – siswa di sekolah biasa. Rata-rata guru di sini juga ada pendidikan Luar biasanya,” kata Majurianto.
Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas (Peltu) Dinas Pendidikan Nasional (DIknas) Kabupaten Tanjab Barat, Martunis mengatakan untuk sarana pada tahun ini belum bisa di tambah. Tahun 2009 tidak ada alokasi dana untuk SDLB.
“Diknas hanya mengusulkan penambahan tenaga guru sesuai kebutuhan ke BKD. “Kita utamakan yang formal dulu, seperti penambahan tenaga guru. Untuk penambahan sarana saat ini belum kita usulkan. Dan anggaran tahun ini tidak ada untuk SDLB. Memang saya akui, masih ada keterbatasan sarana di SDLB itu,” katanya.
Berprestasi
Disebutkan, SDLB tersebut berperstasi diukir PLB Tanjab Barat adalah tampil dalam pembukaan Gebyar Pendidikan Luar Biasa tingkat Nasional di Jogjakarta dua tahun silam.
“Pada saat itu, SLDB Kuala Tungkal juara umum seni tari di tingkat Provinsi. Karenanya, diminta untuk menampilkan tarian melayu siswa SDLB tanjab barat membuka peresmian tingkat nasional di Jogja dua tahun lalu. Pada waktu bersamaan juga, murid kita mempraktekkan pembuatan pisang kepit khas Kuala Tungkal. tentunya ini kebanggaan bagi kabupaten kita. Namun saat ini kita masih minim tenaga guru dan sarana,” kata Rony.
Kemudian Siswa SDLB Kualatungkal pada tahun 2007 mewakili Provinsi Jambi mengikuti perlombaan lompat jauh di Jakarta. “Namun tidak dapat juara. Pastinya, SDLB kita sudah berusaha dan membawa nama baik kabupaten di tingkat nasional,” ujarnya. ruk
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) hingga kini masih minim perhatian terhadap keberadaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang terletak di Jalan Ketapang, Kuala Tungkal, Tanjabar, Provinsi Jambi.
Sarana prasarana gedung SDLB tersebut sangat minim. Seperti tenaga guru juga terbilang kurang. Perlu penambahan guru sedikitnya tujuh orang untuk menunjang proses belajar Pendidikan Luar Biasa di sekolah tersebut.
Disamping itu, pihak sekolah juga berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan perluasan areal tanah. Dengan adanya penambahan areal tanah, akan ada penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), ruang praktek, tempat memasarkan produk yang berorientasi kepada live skill.
Demikian dikatakan Kepala Sekolah SDLB, Rony kepada Batak Pos, Sabtu (7/2) di Kualatungkal, Tanjabar. Menurutnya, satu-satunya sekolah luar biasa di Tanjab Barat ini telah berdiri sejak tahun 1985 lalu.
Kini telah bernaung pada direktorat sendiri baru tiga atau empat tahun belakangan. Saat ini jumlah siswa secara keseluruhannya sebanyak 94 orang. Dari jumlah itu, siswa SD sebanyak 80 orang, sedangkan siswa SMP berjumlah 14 orang.
Disebutkan, untuk tenaga guru seluruhnya hanya berjumlah 11 orang termasuk kepala sekolah. Dua diantaranya berstatus honor BOS. Sedangkan jumlah ruang kelas hanya lima lokal, kemudian masing-masing lokal di skat karena keterbatasan lokal menjadi 10 lokal untuk tempat belajar.
“Bantuan pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir ini sebatas biaya operasional , SBPP (Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan). Pihak sekolah menerima setiap tiga bulan sekali senilai Rp 1.700.000 (lebih). Diluar itu, bantuan seperti alat praktek, didominasi pemerintah Provinsi Jambi dan pusat (melalui pemerintah Provinsi Jambi). Tahun ini, diknas Tanjab Barat mengakui tidak ada alokasi dana APBD untuk PLB di Tanjab Barat. Diknas hanya mengusulkan penambahan guru PLB ke BKD,”katanya.
Menurut Rony, sarana dan tenaga guru di sekolahnya masih terbilang minim. Ia sudah mengajukan penambahan guru termasuk lahan untuk perluasan sekolah yang rencananya untuk tempat praktek siswa dan tempat memasarkan produk live Skill ke Diknas kabupaten belum lama ini.
Ia berharap akan ada penambahan areal tanah sebanyak satu Ha, dan pemerintah daerah menyetujuinya. Ruang kelas yang ada tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah murid yang ada.
“Dari lima ruang kelas yang ada, diskat lagi sehingga jumlah lokal menjadi 10 lokal. Harapan kita akan ada penambahan areal tanah untuk penambahan Ruang Kelas Baru. Mudah-mudahan Diknas mengusulkan tahun ini,”ujarnya.
Sementara itu, salah seorang guru olahraga SDLB tersebut, Majurianto mengakui kekurangan tenaga didik di sekolah abnormal tersebut. Murid yang sekolah di SDLB memiliki kekurangan (abnormal) yang berbeda.
“Seperti Tuna Netra (buta), Tuna Runggu Wicara (Bisu), Tuna Greta (ringan dan sedang), Tuna Daksa (cacat tubuh) dan cacat ganda. Oleh sebab itu kami mengajar harus ada keahlian tersendiri dan butuh kesabaran. Tidak semudah mengajar pada siswa – siswa di sekolah biasa. Rata-rata guru di sini juga ada pendidikan Luar biasanya,” kata Majurianto.
Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas (Peltu) Dinas Pendidikan Nasional (DIknas) Kabupaten Tanjab Barat, Martunis mengatakan untuk sarana pada tahun ini belum bisa di tambah. Tahun 2009 tidak ada alokasi dana untuk SDLB.
“Diknas hanya mengusulkan penambahan tenaga guru sesuai kebutuhan ke BKD. “Kita utamakan yang formal dulu, seperti penambahan tenaga guru. Untuk penambahan sarana saat ini belum kita usulkan. Dan anggaran tahun ini tidak ada untuk SDLB. Memang saya akui, masih ada keterbatasan sarana di SDLB itu,” katanya.
Berprestasi
Disebutkan, SDLB tersebut berperstasi diukir PLB Tanjab Barat adalah tampil dalam pembukaan Gebyar Pendidikan Luar Biasa tingkat Nasional di Jogjakarta dua tahun silam.
“Pada saat itu, SLDB Kuala Tungkal juara umum seni tari di tingkat Provinsi. Karenanya, diminta untuk menampilkan tarian melayu siswa SDLB tanjab barat membuka peresmian tingkat nasional di Jogja dua tahun lalu. Pada waktu bersamaan juga, murid kita mempraktekkan pembuatan pisang kepit khas Kuala Tungkal. tentunya ini kebanggaan bagi kabupaten kita. Namun saat ini kita masih minim tenaga guru dan sarana,” kata Rony.
Kemudian Siswa SDLB Kualatungkal pada tahun 2007 mewakili Provinsi Jambi mengikuti perlombaan lompat jauh di Jakarta. “Namun tidak dapat juara. Pastinya, SDLB kita sudah berusaha dan membawa nama baik kabupaten di tingkat nasional,” ujarnya. ruk
Merajut Silaturahmi Lewat Pesta Bona Taon Damanik
Jambi, Batak Pos
Merajut silaturahmi kebersamaan dan tali persaudaraan tidak terbatas oleh perbedaan agama. Melalui kebudayaan hidup rukun mampu diciptakan dilingkungan masyarakat Batak.
Kemajemukan serta perbedaan aliran kepercayaan tak membuat Pesta Bona Tahun (Pesta Awal Tahun) atau lebih dikenal dengan istilah Halal-Bihalal marga Damanik Boru Panagolan se-Kota Jambi terhambat. Kemajemukan menjadi tali silaturahmi persaudaraan kumpulan marga Damanik dalam mempertahankan adat istiadat budaya Simalungun di tanah perantauan.
Ketua kumpulan Damanik se-Kota Jambi sekitarnya yang baru terpilih, Sy AJ Damanik, dalam sambutannya pada acara halal bihalal Damanik, boru panagolan di Gedung Serbaguna Brimob Polda Jambi, Minggu (8/2) mengatakan, perbedaan agama sekitar 60 Kepala Keluarga(KK) kumpulan kerabat marga Damanik menjadi daya tarik kumpulan Damanik yang memasuki usia delapan tahun.
“Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kumpulan Damanik. Kita selalu hidup rukun sebagai salah satu kumpulan Damanik asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang tinggal di Kota Jambi dan sekitarnya. Dalam setiap kegiatan ini kita tidak membeda-bedakan agama. Hampir 22 KK Damanik di Jambi adalah Muslim,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Panitia Halal Bihalal Damanik, Boru, Panagolan se-Kota Jambi sekitarnya, J Manalu/br Damanik mengatakan, kemajemukan yang ada di kumpulan Damanik dapat menjadi contoh hidup rukun antar umat beragama melalui kebudayaan.
“Kumplan Damanik Jambi sangat memegang erat tali persaudaraan adat budaya Simalungun. Kita tidak membedakan agama dalam kumpulan ini. Kita hidup berdampingan walaupun kita tak se-iman. Namun berkat budaya dan adat istiadat yang sama, Simalungun, persaudaraan kita tambah erat satu dengan yang lain,”katanya.
Pengamatan Batak Pos, Pesta Bona Tahun Damanik dibuka dengan doa dari tokoh Damanik Nasrani dan Muslim. Tampak kerukunan dan persaudaraan dalam kumpulan Damanik Kota Jambi dan sekitarnya terjalin dengan harmonis.
Acara halal bihalal dimeriahkan dengan musik organ tunggal Simalungun “ Asi Damanik” group. Acara dipandu St Radesman Saragih, S Sos. Acara lebih meriah dihibur oleh artis lokal Simalungun Jambi, Asi M Damanik, Bona S Purba, Asenk Lee Saragih. Tor-tor juga membuat acara tambah meriah.
Dalam acara tersebut berhasil mengumpulkan dana dari anggota kumpulan melalui tor-tor, lagu, kupon, donatur sekitar puluhan juta rupiah. ruk
Merajut silaturahmi kebersamaan dan tali persaudaraan tidak terbatas oleh perbedaan agama. Melalui kebudayaan hidup rukun mampu diciptakan dilingkungan masyarakat Batak.
Kemajemukan serta perbedaan aliran kepercayaan tak membuat Pesta Bona Tahun (Pesta Awal Tahun) atau lebih dikenal dengan istilah Halal-Bihalal marga Damanik Boru Panagolan se-Kota Jambi terhambat. Kemajemukan menjadi tali silaturahmi persaudaraan kumpulan marga Damanik dalam mempertahankan adat istiadat budaya Simalungun di tanah perantauan.
Ketua kumpulan Damanik se-Kota Jambi sekitarnya yang baru terpilih, Sy AJ Damanik, dalam sambutannya pada acara halal bihalal Damanik, boru panagolan di Gedung Serbaguna Brimob Polda Jambi, Minggu (8/2) mengatakan, perbedaan agama sekitar 60 Kepala Keluarga(KK) kumpulan kerabat marga Damanik menjadi daya tarik kumpulan Damanik yang memasuki usia delapan tahun.
“Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kumpulan Damanik. Kita selalu hidup rukun sebagai salah satu kumpulan Damanik asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang tinggal di Kota Jambi dan sekitarnya. Dalam setiap kegiatan ini kita tidak membeda-bedakan agama. Hampir 22 KK Damanik di Jambi adalah Muslim,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Panitia Halal Bihalal Damanik, Boru, Panagolan se-Kota Jambi sekitarnya, J Manalu/br Damanik mengatakan, kemajemukan yang ada di kumpulan Damanik dapat menjadi contoh hidup rukun antar umat beragama melalui kebudayaan.
“Kumplan Damanik Jambi sangat memegang erat tali persaudaraan adat budaya Simalungun. Kita tidak membedakan agama dalam kumpulan ini. Kita hidup berdampingan walaupun kita tak se-iman. Namun berkat budaya dan adat istiadat yang sama, Simalungun, persaudaraan kita tambah erat satu dengan yang lain,”katanya.
Pengamatan Batak Pos, Pesta Bona Tahun Damanik dibuka dengan doa dari tokoh Damanik Nasrani dan Muslim. Tampak kerukunan dan persaudaraan dalam kumpulan Damanik Kota Jambi dan sekitarnya terjalin dengan harmonis.
Acara halal bihalal dimeriahkan dengan musik organ tunggal Simalungun “ Asi Damanik” group. Acara dipandu St Radesman Saragih, S Sos. Acara lebih meriah dihibur oleh artis lokal Simalungun Jambi, Asi M Damanik, Bona S Purba, Asenk Lee Saragih. Tor-tor juga membuat acara tambah meriah.
Dalam acara tersebut berhasil mengumpulkan dana dari anggota kumpulan melalui tor-tor, lagu, kupon, donatur sekitar puluhan juta rupiah. ruk