Gubernur Minta KNPI Kreatif Dalam Membangaun Daerah

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) wilayah Provinsi Jambi lebih kreatif dalam membangun Provinsi Jambi. KNPI juga diminta menjadi pelopor dan contoh, menjadi penjuru, menjadi pelaku aktif yang penuh kreatifitas untuk ikut serta memecahkan berbagai persoalan masyarakat di Jambi.

Hal tersebut dikemukakan Zulkifli Nurdin saat membuka Musyawarah Provinsi ke XI KNPI Provinsi Jambi, Jumat, (27/2) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Pembukaan tersebut dihadiri Ketua Umum KNPI Hamka Nur dan seluruh kepengurusan KNPI Provinsi Jambi.

Menurut Gubernur Jambi, bahwa untuk memimpin kedepan adalah para pemuda, untuk itu para pemuda harus dapat mempererat persatuan, dan Musprop ke XI KNPI Provinsi Jambi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali tekad dan semangat generasi muda untuk berjuang membangun daerah Jambi ini dengan lebih baik.

Disebutkan, berkaitan dengan Musyawarah tersebut, diharapkan KNPI mempunyai agenda, ada prioritas, ada program kerja KNPI untuk tahun-tahun mendatang yang konkrit, riil dan membumi yang menyentuh masyarakat.

“Bantulah petani, nelayan, kaum buruh, guru, masyarakat yang miskin dan kurang beruntung, yang menganggur, semua bantu dengan karya nyata KNPI. Dengan begitu, maka KNPI tetap relevan, KNPI tetap menjadi penggerak dan motor pembaharuan bangsa,”katanya.

Ketua DPP KNPI, Hamka Nur dalam sambutannya mengatakan, agar KNPI selalu menjauhkan diri dari sifat mau menang sendiri, dan merasa diri paling pintar, agar hasil dari Musayawarah Provinsi ini benar-benar merupakan hasil semangat kebersamaan para peserta Musprop KNPI Provinsi Jambi.

KNPI sebelum melakukan pertemuan Silaturahim OKP tingkat nasional maupun DPD Provinsi se Indonesia di Bandung (Jabar) pada tanggal 8 dan 9 Februari 2009, di tubuh KNPI terjadi dualisme kepengurusan, yakni DPP KNPI Hasil Kongres Ancol dan DPP KNPI Kongrs Bali.

Dalam pertemuan itu diambil keputusan dan mengukuhkan satu Pemuda Satu DPP KNPI dengan mengakui prodak hasil kongres Bali sebagai DPP yang sah. Dan pemerintah juga mengakui, pengakuan tersebut ditegaskan melalui surat Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat dengan surat No.b 34/menko/kesra II/2009 dan Surat Menpora dengan surat Nomor 0546/menpora/2/2009 , tangal 23 Februari 2009. ruk